Pasal 5 angka2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepmendiknas178/2001 mengenai Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi) yang pada intinyamengatur bahwa pemberian gelar profesional dapat dilakukan oleh Universitasdan bukan kalangan pribadi/individu biasa (sebagaimana profil PENGGUGAT) Pasal 1 angka2:Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : (1) eseeeeeee ee(2) Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusanperguruan

Apabilapun kursus dan pemberian gelar sertifikasi CHRP tersebutHal 33 dari 95 hal.Put.No.05/Pdt.SusMerek/2014/PN.Niaga.JKT.PST.memang benar adanya, maka kursus yang diadakan adalah diduga illegalkarena pemberian gelar dan metodenya tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Indonesia sehingga pihak yang mengadakan (in casuPENGGUGAT KONVENSVTERGUGAT REKONVENSI) juga berpotensitelah melakukan pelanggaran pidana (penipuan, dll) terhadap seluruhpeserta kursusnya dan kepada pihakpihak lain yang terkait.

Pemerintah Nomor 35 Tahun2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2009tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (PP 35/2010) jo.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Permensos20/2015).Bahwa Pasal 18 UndangUndang 20/2009 mengatur sebagai berikut:(1) Tugas dan kewajiban Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan TandaKehormatan meliputi:a. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, sertamemberikan pertimbangan mengenai pemberian

Gelar;b. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, sertamemberikan pertimbangan = mengenai pemberian danpencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; danCc. merencanakan dan menetapkan kebijakan mengenai pembinaankepahlawanan.(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Gelar, TandaJasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibantu oleh menteri yang terkait.Bahwa Pasal 52 PP 35/2010 mengatur sebagai berikut:(1) Permohonan usul pemberian Gelar sebagaimana dimaksud dalamPasal

51 diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepadamenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangsosial.(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangsosial mengajukan permohonan usul pemberian Gelar sebagaimanadiamksud pada Ayat (1) kepada Presiden melalui Dewan.Bahwa Pasal 323 jo.

nyineb wangsa,sedangkan beberapa Anakanak Kakek Pemohon yang tinggal diluar DesaAbabi masih memakai nama Gusti di depannya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut diatas,Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidaklah didukung dengan buktiyang lainnya (misalnya awigawig Desa Ababi atau yang serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasPenetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amp.

menyebut sah silsilahtanggal 17 Mei 2018 silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem Gusti BagusOka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA dalam amarnya tidak adamenyebutkan bahwa Keturunan dari GUST BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casuPara Pemohon penetapan tersebut dan keluarganya berhak menyandang gelarGusti begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya,begitu juga perlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu.

nyineb wangsa,sedangkan beberapa Anakanak Kakek Pemohon yang tinggal diluar DesaAbabi masih memakai nama Gusti di depannya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut diatas,Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidaklah didukung dengan buktiyang lainnya (misalnya awigawig Desa Ababi atau yang serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasPenetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amp.

menyebut sah silsilahtanggal 17 Mei 2018 silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem Gusti Bagus OkaSangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA dalam amarnya tidak adamenyebutkan bahwa Keturunan dari GUSTI BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casuPara Pemohon penetapan tersebut dan keluarganya berhak menyandang gelarGusti begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya,begitu juga perlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu.

menyebut sah silsilahtanggal 15 Agustus 2018 silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem Gusti BagusOka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA dalam amarnya tidak adamenyebutkan bahwa Keturunan dari GUSTI BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casuPara Pemohon penetapan tersebut dan keluarganya berhak menyandang gelarGusti begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar I Gusti Bagus atau Il Gusti Ayu atau Il Gusti Agung dariotoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataanpemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikatdari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritasagama yaitu PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipilsebagai otoritas Negara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim

menyebut sah silsilahtanggal 17 Mei 2018 silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem Gusti BagusOka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA dalam amarnya tidak adamenyebutkan bahwa Keturunan dari GUSTI BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casuPara Pemohon penetapan tersebut dan keluarganya berhak menyandang gelarGusti begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya,begitu juga perlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu.

atau beberapa bidang ilmu.(3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dibentuk apabila memenuhi sejumlahProgram Studi dalam 1 (satu) bidang ilmu.(4) Program...(4)(6)(2)(1)(2)PRESIDENREPUBLIK INDONESIA16Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dibentuk untuk 1 (satu) cabang ilmutertentu apabila telah memiliki bangunan keilmuansecara epistimologis dan berbeda dari cabang ilmulainnya.Pembidangan atau perumpunan ilmu ke dalamfakultas, jurusan, dan Program Studi menjadidasar bagi pemberian

gelar akademik.Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukanfakultas, jurusan, dan Program Studi sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diaturdengan Peraturan Menteri.Pasal 27Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 ayat (4) diselenggarakan atas izin Menterisetelah memenuhi kriteria akreditasi yangditetapkan oleh Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi.Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki kurikulum yang menjadi karakteristikprogram studi.Pasal 28Program

menyebutsah silsilah tanggal 17 Mei 2018 silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem GustiBagus Oka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA dalam amarnyatidak ada menyebutkan bahwa Keturunan dari GUSTI BAGUS OKA SANGKA(ALM) in casu Para Pemohon penetapan tersebut dan keluarganya berhakmenyandang gelar Gusti begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dankewajiban secara purusa; Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawanyang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahul oleh otoritas agamayaitu PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipilsebagai otoritas Negara kepada Pemohon;Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PN Dps Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan

. 10 dari 15 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 353/Pat.P/2020/PNDpsKarangasem Gusti Bagus Oka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUSSUDIBYA dalam amarnya tidak ada menyebutkan bahwa Keturunan dari GUSTI BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casu Para Pemohon penetapantersebut dan keluarganya berhak menyandang gelar Gusti begitu jugamengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti Bagus atau Gusti Agung dariotoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataanpemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yang berwenang atausertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahuioleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) danKantor Catatan Sipil sebagai otoritas Negara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin

Ampmenyebut sah silsilah tanggal 17 Mei 2018 silsilan keturunan Puri KelodanKarangasem Gusti Bagus Oka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUSSUDIBYA dalam amarnya tidak ada menyebutkan bahwa Keturunan dari GUSTI BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casu Para Pemohon penetapantersebut dan keluarganya berhak menyandang gelar Gusti begitu jugamengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenangsecara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelardari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu,dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaituPHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagaiotoritas Negara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon

Ampmenyebut sah silsilah tanggal 17 Mei 2018 silsilah keturunan Puri KelodanKarangasem Gusti Bagus Oka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUSSUDIBYA dalam amarnya tidak ada menyebutkan bahwa Keturunan dari GUSTI BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casu Para Pemohon penetapantersebut dan keluarganya berhak menyandang gelar Gusti begitu jugamengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenangsecara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelardari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaantertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritasagama yaitu.

menyebutsah silsilah tanggal 17 Mei 2018 silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem Gusti Bagus Oka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA dalamamarnya tidak ada menyebutkan bahwa Keturunan dari GUST BAGUS OKASANGKA (ALM) in casu Para Pemohon penetapan tersebut dan keluarganyaberhak menyandang gelar Gusti begitu juga mengenai hakhak keahliwarisanlainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti Bagus atau I Guti Ayu atau Gusti Agung dari otoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk suratpernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yang berwenangatau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perludiketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia)dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritas Negara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan

menyebut sah silsilahtanggal 15 Agustus 2018 silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem Gusti BagusOka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA dalam amarnya tidak adamenyebutkan bahwa Keturunan dari GUST BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casuPara Pemohon penetapan tersebut dan keluarganya berhak menyandang gelarGusti begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti Bagus atau Gusti Agung dari otoritas yangberwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkangelar dari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, danlain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin

Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Naggroe, yangdidalam Pasal 1 angka ke 17 menyebutkan Lembaga WaliNanggroe merupakan lembaga kepemimpinan adat sebagaipemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat danbudaya;Bahwa pada Pasal 96 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh menyatakan Lembaga Wali Nanggroemerupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakatyang independen, berwibawa, dan berwenang membina danmengawasi penyelenggaraan kehidupan lembagalembaga adat,adat istiadat, dan pemberian

gelar/derajat dan upacaraupacaraadat lainnya dan pada ayat (2) menyebutkan Lembaga WaliNanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakanlembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh;Bahwa pada Pasal 99 ayat (1) menegaskan Pembinaan kehidupanadat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangankeistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilainilai syariat Islam dilaksanakan oleh Lembaga Wali Nangroe; yangsecara eksplisit memerintahkan Lembaga Wali Nanggroe sebagaipelaksana

gelar/derajat dan upacaraupacara adat lainnya.Untuk menjaga sifat independensi Lembaga Wali Nanggroe, makalembaga tersebut harus terbebas dari pengaruh politik kepentingankelompok yang memecah belah rakyat sebagaimana diatur dalamPasal 96 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Acehmenyatakan Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud padaayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahandi Aceh.

gelar/derajat dan upacaraupacara adat lainnya.Untuk menjaga sifat indepensi Lembaga Wali Nanggroe, makalembaga tersebut harus terbebas dari pengaruh politik kepentingankelompok yang memecah belah rakyat sebagaimana diatur dalamPasal 96 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Acehmenyatakan Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud padaayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahandi Aceh.

gelar/derajat dan upacaraupacara adat lainnya.

menyebut sah silsilahtanggal 17 Mei 2018 silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem Gusti BagusOka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA dalam amarnya tidak adamenyebutkan bahwa Keturunan dari GUSTI BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casuPara Pemohon penetapan tersebut dan keluarganya berhak menyandang gelarGusti begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya,begitu juga perlu diketahui' oleh otoritas agama yaitu.

KelodanKarangasem Gusti Bagus Oka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUSSUDIBYA dalam amarnya tidak ada menyebutkan bahwa Keturunan dari Hal. 11 dari 15 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 351/Pat.P/2020/PNDpsGUSTI BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casu Para Pemohon penetapantersebut dan keluarganya berhak menyandang gelar Gusti begitu jugamengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenangsecara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelardari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, danlain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon

LingkunganBatan Ha 1 : GUST NYOMAN KARANG, Lurah karangasem : WAYAN GUSITA,S.STP, Camat Karangasem COKORDA ALIT SURYA PRABAWA, S.STPsedangkan dalam amarnya tidak ada menyebutkan bahwa Keturunan dari GUSTIBAGUS OKA SANGKA (ALM) in casu Para Pemohon penetapan tersebut dankeluarganya berhak menyandang gelar Gusti begitu juga mengenai hakhakkeahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiHal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dpsberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu jugaperlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha Hindu DharmaIndonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritas Negara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan

menyebut sah silsilahtanggal 17 Mei 2018 silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem Gusti Bagus OkaSangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA dalam amarnya tidak adamenyebutkan bahwa Keturunan dari GUSTI BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casuPara Pemohon penetapan tersebut dan keluarganya berhak menyandang gelarGusti begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian

gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/obangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya,begitu juga perlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu@ PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon