Kongkrit, karena objek sengketa tersebut nyatanyata dibuat olehTERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukanapa yang harus dilakukan berdasarkan Surat Keputusan BupatiIndramayu No.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilin HasilHalaman 4 dari Halaman 77.

Bahwa Bupati Indramayu telah salah dan keliru serta tidak cermatmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan danPengangkatan Calon Kuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak DiKabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat atas namaSdr.MUHAYAN S.Pd, No.urut 22 sebagaimana disebutkan dalam LampiranSurat Keputusan aquo sehingga Cacat Hukum sebab :Bahwa ternyata Surat Izin Bupati Indramayu No.141.1/908BKD/2014tanggal 6 Oktober

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati IndramayuNo.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 TentangPengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuSerentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapatatas nama Sdr.MUHAYAN S.Pd, No.urut 22 sebagaimana disebutkandalam Lampiran Surat Keputusan aquo ;3.

Surat izin dari Bupati Indramayu Nomor : 141.1/908BKD/2014tanggal 06 Oktober 2014 tentang Pemberian lzin PencalonanKepala Desa an. Sdr.

PeraturanBupati Indramayu No. 40Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan PemilihanKuwu Serentak diKabupaten IndramayuTahun 2014 Sedangkan yang berkaitan dengan tindakan hukum Tergugat dalampenerbitan surat izin Nomor : 141.1/908BKD/2014 tanggal 06 Oktober2014 tentang Pemberian Izin Pencalonan Kepala Desa an.

Bahwa Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1 / Kep. 824 Huk.DPMD / 2019, tertanggal 23 Desember 2019 tentangPengangkatan Pelantikan Kepala Desa SindangheulaKecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten.2.

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati SerangNomor : 141.1 / Kep. 824 Huk.DPMD / 2019, tertanggal 23Desember 2019 tentang Pengangkatan Pelantikan Kepala Desaterpilin atas nama Suheli, S.Kom.!

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati SerangNomor 141.1/Kep.824Huk.DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih DesaSindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;4.

BuktiT8Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.824Huk.DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Sindangheula Kecamatan Pabuaran KabupatenSerang (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji JabatanKepala Desa Nomor: 141.1/BA.6767DPMD/2019tanggal 26 Desember 2020 (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Camat Pabuaran Nomor: 141.1/288/Kec tanggal8 November 2019 perihal Laporan Hasil PemilihanKepala Desa Sindangheula Kecamatan

/Kep.824Huk.DPMD/2019 tanggal 23Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilih DesaSindangheula Kecamatan PabuaranKabupaten Serang (fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti T Il Intervensi 2 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/JanjiJabatan Kepala Desa Nomor: 141.1/BA.6767DPMD/2019 tanggal 26 Desember 2020(fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T Il Intervensi3 : Surat Camat Pabuaran Nomor:141.1/288/Kec tanggal 8 November 2019Halaman 54 dari 68.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan

Objek Sengketa.Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepaia DesaKadungan Jaya, Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas namaSAYID MUHDAPI SIRJA;Il.

Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan Hukum TataUsaha Negara yaitu tentang Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara KepalaDesa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kab.KutaiTimur atas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;b.

ini Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara KepaiaDesa Kadungan Java Kecamatan Kaubun Kab.Kutai Timuratas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;42. Bersifat individualArtinya bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa dalamperkara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT,tersebut di tujukan dan berlaku khusus bag!

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019 Tentang PenetapanPemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya KecamatanKaubun Kabupaten Kutal Timur atas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019 Tentang PenetapanPemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya KecamatanKaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;4.

Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 141.1/K.419/2019 tertanggal 31 Mei 2019, tentangPenetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa KadunganJaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.263.

Bahwa pada Tanggal 20 September 2012 Penggugat menerima surat darimasyarakat Pasirkamuning yang mana isi surat tersebut adalah KeputusanBupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.766Huk/2012 Tanggal 10 SeptemberHalaman 3 dari 40 hal. Putusan Perkara No. 112/G/2012/PTUNBDG2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Asep Suhendar, A.Mk. dariJabatan Kepala Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari KabupatenKarawang; a.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Karawang Nomor :141.1/Kep.766HUK/2012 tanggal 10 September 2012 tentang PengesahanPemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Desa PasirkamuningKecamatan Telagasari Kabupaten Karawang; Memerintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KarawangNomor : 141.1/Kep.766HUK/2012 tanggal 10 September 2012 tentangPengesahan Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala DesaPasirkamuning Kecamatan Telagasari

Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Karawang Nomor : 141.1/620/Pemdes, tanggal 13 Juli 2012Perihal Usulan Penetapan Keputusan Bupati Karawang TentangPemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa P asirkamuning;Hal mana bersesuaian dengan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Pasal 19PP. RINo.72 Tahun 2005 Jo.

Putusan Perkara No. 1 12/G/2012/PTUNBDGe Bukti P 2e Bukti P 3e Bukti P 4Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.766Huk/2012tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Asep Suhendar, Amk.Dari Jabatan Kepala Desa Pasirkamuning KecamatanTelagasari Kabupaten Karawang, tertanggal 10 September2012, (sesuai dengan aslinya); Surat Lepas dari Kepala Lembaga Permasyarakatan Klas llaKarawang atas nama Asep Suhendar, Amk.

/2012tentang Pergantian antar waktu = Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasirkamuning KecamatanTelagasari Kabupaten Karawang Periode 20062012, (sesuai dengan salinan);Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.105Huk/2013tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan PenjabatHalaman 19 dari 40 hal.

OBYEK GUGATANBahwa yang menjadi "Obyek Gugatan" dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Tergugat berupa : Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor :141.1/Kep.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa hasil Pemilinan Kepala Desa di KabupatenBekasi Tahun 2012 atas nama H. SURYADI, SH.

Adapun jumlah hak pilin dalamPilkades Desa Setia Mekar yang diperebutkan tertuang dalam DPT sebanyak6.589 Halle pili esasennncascaanenssnceasansnsnninsnancnsninaanannnnnaneans5.Bahwa dalam Pilkades Desa Setia Mekar tersebut sebagaimana tertuangdalam Surat Keputusan BPD Setia Mekar No. 141.1/Kep 05/BPDDSTM/2012,tanggal 11 September 2012, yaitu H.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.283BPMPD tanggal28 September 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasilPemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2012 atas nama H.SURYADI, SH.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor :141.1/Kep.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa di KabupatenBekasi tahun 2012 atas nama H. SURYADI, SH.

Khusus nomor urut 35Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BekasiNomor : 141.1/Kep.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilinan Kepala Desa diKabupaten Bekasi tahun 2012 atas nama H. SURYADI, SH.

Bahwa pelanggaran pilwu yang didalilkanPenggugat, bukan merupakan alasanalasan yang dapat membatalkanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quo adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal27 Juni 2013 (objek gugatan).

Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan A Quo;1.Bahwa perihal permohonan Penggugat kepada Majelis HakimPerkara ini untuk menunda pelaksanaan Keputusan BupatiCirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013Tertanggal 27 Juni 2013 adalah tidak berdasar karena faktanyaKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilinan Kuwu Waruduwur

Bahwa pelanggaran Pilwu yang didalilkanPenggugat, bukan merupakan alasanalasan yang dapat membatalkanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quo adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal27 Juni 2013 (objek gugatan).

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN A QUO;1.Bahwa perihal permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim perkara iniuntuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu TerpilihHasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten CirebonTahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 adalah tidak berdasar karenafaktanya Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehBupati Cirebon berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih HasilPemilihan Kuwu Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten CirebonTahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;3.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 tentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.09Pem/2015, tanggal 23 Juli2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas, KecamatanSolokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2013 2019, atasnama Asep Sutrisno, S.T.;b.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas PenggantiAntar Waktu (PAW), Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung,Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor 141.1/Kep.09Pem/2015, tanggal 23 Juli2015 Tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas MasaBhakti 20132019, atas nama Asep Sutrisno, S.T. ;b.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor 141.1/Kep.09Pem/2015, tanggal 23 Juli2015 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas MasaBhakti 20132019, atas nama Asep Sutrisno, S.T. ;b.

SENGKETA Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungPada tanggal 15 Februari 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUNBDG dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Maret 2016 ;halaman 3 dari 40 halaman Putusan Perkara : 23/G/2016/PTUNBDGBahwa, yang menjadi objek gugatan di dalam sengketa dan dimohonkanpembatalannya oleh Para Penggugat adalah : 020 220071.Surat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1

/11 / KptsKuwu/I/2016,tanggal 27 Januari 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara Sugandi dengan jabatan Kadus 2 ; 20 2no nnn 2no =Surat Keputusan Kuwu LuwungkencanaNo. 141.1/12/KptsKuwu/I/2016,tanggal 29 Januari 2016Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara Sakir dengan Jabatan Kaur Trantib; Surat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1/12/ KptsKuwu/ /2016,tanggal

29 Januari 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara Salim dengan jabatan Kadus 6 5n2 nce ne ener nn nnnSurat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1/15/ KptsKuwu/II/2016,tanggal 23 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara.

Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08/Des/2011 tentang Pemberhentian Perangkat Desa,tanggal 18 Juli 2011 atas nama PARA PENGGUGAT,yang dibuat olehTERGUGAT;b. Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor :141.1/SK.09/Des/2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa,tanggal 27 Juli 2011 atas1. Sdr. MUAIDI sebagai Kaur Ekbang ;2. Sdr. MOH SAYIDI sebagai Kaur Keuangan ;3. Sdr. AKSANUDIN sebagai KADUS ;4. Sdr. MAS ALI sebagai KADUS III ;5. Sdr. KHOLIDIN sebagai Kaur Trantib ;6. Sdr. H.

Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2011, Tergugat menerbitkan SKpemberhentian perangkat desa No.141.1/SK.08Des/2011 yang isi danintinya sebagai berikut :MEMUTUSKANPertama : Memberhentikan perangkat desa wargabinangun yaitu ParaPenQQguQ@at ; 222 nnonane nnn n nnnKedua : Mencabut hak garap bengkok terhitung tanggal 1 Oktober2011 jnnnnnnnnnnnnn nnn nnn nn nn nnn n nnn nnn nnn n nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns4.

Bahwa SK pemberhentian No.141.1/SK.08Des/2011 tanggal 18 Juli 2011tersebut diatas, baru diketahui Para Penggugat pada tanggal 20September 2011, kemudian Para Penggugat menolaknya dan tidakpernah menandatangani surat tanda terima, karena diketahul terjadidiskriminasi yaitu Sdr.

TAUHID Kaur Umum, ternyata diangkat kembalioleh Tergugat, dan diduga penuh dengan KKN, itulah sebabnya Sadr.TAUHID sebagai Kaur Umum tidak ikut menggugat dalam perkara ini.Sedangkan SK pengangkatan dan pelantikan perangkat desa baru No :141.1/SK.09Des/2011 tanggal 27 Juli 2011 baru diketahui pada saatsidang pemeriksaan awal di pengadilan Tata Usaha Negara Bandung(Sesuai Pasal 55 UU No.5 Th 1986).;.

Bahwa, Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08Des/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang di buat Tergugat telan melanggarPasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kab.

telah bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, hal ini sesuaidengan Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku";adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa adalah sebagai berikut: 1) Bahwa, Surat Keputusan Nomor : 141.1

Bahwa, selain melanggar Peraturan Perundangundanganyang berlaku,tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati CirebonNomor: 141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan KuwuKarangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, juga telahbertentangan dengan AsasAsas umum Pemerintahan yang baik (thegeneral priciples of good administration)" yaitu: Azas Kepastian Hukum: Dengan adanya dua (2) SKPengangkatan Keanggotaan

BPD Desa Karangkendal, KecamatanKapetakan, Kabupaten Cirebon, maka tidak adanya KepastianHukum atas Surat Keputusan BPD Desa Karangkendal, KecamatanKapetakan, Kabupaten Cirebon, baik dari mulai PelaksanaanPemilihan hingga di tetapbkan Kuwu terpilih; Azas Kecermatan dan Asas Ketelitian: Tindakan Tergugatdengan di keluarkannya Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013 tentangPengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilin hasil pemilinan KuwuHalaman 12 dari 58

Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21Oktober 2013 tentangPengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilin hasil pemilihan KuwuKarangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiCirebon Nomor:141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013Halaman 13 dari 58 hal Putusan Nomor: 159/G/2013/PTUNBDGtentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilin hasil pemilihan KuwuKarangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon; 4.

terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 159 PK/TUN/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang TermohonPeninjauan Kembali I, Il Ke2 dahulu sebagai Termohon Peninjauan Kembali 1 2, Termohon Peninjauan Kembali 3 6/Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan didalam sengketa dandimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah:Surat Keputusan Bupati Kerawang Nomor : 141.1

/Kep01/Huk/PAN/2012, tanggal30 November 2012 yang ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa,Panitia Pemilihan Desa Sumurgede, Badan Permusyawaratan DesaSumurgede, dan Ketua LPM Desa Sumurgede juga diketahui oleh KepalaDesa Sumurgede serta Tripika Kecamatan yaitu Camat Cilamaya Kulon(Bapak Dedi Kurnaedi S.Sos), Kepala Kepolisian Sektor Cilamaya (BapakKompol Suprawadi, S.H.) dan Komandan Rayon Militer Cilamaya (BapakKapten Mari);Bahwa isi atau materi dari Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep01/

Kepala Desa tidak melakukan pemilihan ulang bahkanbukan pemilihan ulang yang terjadi melainkan Panitia Pemilinanmelaporkan hasil pemilinannya kepada Ketua Badan PermusyawaratanDesa;Bahwa walaupun Saudara Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)turut menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep01/Huk/PAN/2012, tanggal 30 November 2012 yang isinya menyatakanTidak Sah Dan Dibatalkan Dan Dilaksanakan Pemilihan Ulang KembaliHasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2012 s/d 2018, akan tetapi KetuaBPD

Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati KarawangNomor 141.1/Kep.861Huk/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh)Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (enam puluhtujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di WilayahKabupaten Karawang Periode Tahun 2012 2018 sepanjang atas namaYahya Nomor Urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon,Kabupaten Karawang;4.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13Tahun 2014 tentang Desa, karena selain sangat tidak mungkin karenadengan dicabutnya Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor :141.1/KEP.861HUK/2012, Tanggal 13 Desember 2012 TentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh)Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh)Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 di WilayahKabupaten Karawang Priode Tahun 2012 2018, Sdr.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala DesaTemon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan DalamJabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah DesaTemon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalamlampiranya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugrohodengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22 Nopember 2017;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaDesa Temon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang PengangkatanDalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan PemerintahDesa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 didalam lampiranya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus BudiNugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22Nopember 2017;4.

Bahwa karena terjadi kekosongan Perangkat Desa jabatanSekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan di Desa Temon,sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Temon mengajukan SuratNomor 141.1/04/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017 perihalMohon jin Pengangkatan Perangkat Desa Temon KecamatanSimo. (pasal 9 ayat Perbup Nomor 15 Tahun 2017):b.

Bahwa Camat Simo memberikan Rekomendasi Nomor:141.1/879/50/2017 tanggal 14 November 2017 calon yang lulusdengan nilai tertinggi. (Pasal 17 ayat (3) Perbup No.15 TahunG. PENGANGKATAN & PELANTIKANa.

T26 : Surat Rekomendasi dari Camat Simo Nomor:141.1/879/50/2017 tanggal 14 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya); 27. T27 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Nomor:141.1/18/Tahun 2017 Tanggal 22 Nopember 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya);28.

KuasaKhusus Nomor 183.143/391/Hukum, tanggal 26 Februari 2021;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil PemilihanKuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 danLampiran Khususnya Nomor 146 atas nama Rofii tempat/tanggal lahirCirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, KecamatanPlumbon, Kabupaten Cirebon;3.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan BupatiCirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilin WHasil Pemilihan Kuwu Serentak diHalaman 3 dari 6 halaman.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugatuntuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa KeputusanBupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak diKabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan LampiranKhususnya Nomor 146 atas nama Rofii, tempat/tanggal lahir Cirebon, 26Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon,Kabupaten Cirebon dan menerbitkan Surat Keputusan baru yangmenetapkan

Terbanding/Tergugat untukmembayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara berpendapatlain, mohon putusan hukum yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasitelah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 yangpada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1

., Tanggal10 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanHalaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 49 PK/TUN/2015sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugat denganposita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:Objek Sengketa Gugatan:Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 /012/ VI / 2013 Tanggal28 Juni 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara.

ArisSuparman Dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsari;Tenggang Waktu Gugatan :Bahwa gugatan ini diajukan dalam batas tenggang waktu sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Objek sengketa yaituKeputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 /012/VI/ 2013 Tanggal28 Juni 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara.ARIS SUPARMAN dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan

Bantarsari ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2013, diterima olehPenggugat pada tanggal 2 Juli 2013 bertempat di Balai Desa Kamulyan,sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana tersebut pada Pasal 55, yaitu :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh harisejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara:Kepentingan Penggugat :Bahwa "Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1/012/V1/2013tanggal

Tergugat menduduki Jabatan Kepala Desa baru sekitar 6 (enam )bulan secara semena mena ( Arogan ) mengeluarkan Keputusanpenting yaitu Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor: 141.1 /012/VI/ 2013 tanggal 28 Juni 2013 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Saudara Aris Suparman dari JabatanKepala Dusun Mulyadadi Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari,padahal Surat Keputusan Kepala Desa tersebut diterbitkan tidakmelalui mekanisme hukum yang benar dan didasarkan pada PutusanHalaman 5 dari 13 halaman Putusan

Bahwa Keputusan Kepala Desa Nomor: 141.1 / 012 / VI / 2013 tanggal 28Juni 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara ArisSuparman dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsari merupakan hasil rekayasa dan tekanan dari pihaktertentu untuk menjatunkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam jabatanKepala Dusun Mulyadadi Desa Kamulyan;3.

Bahwa para Penggugat diangkat dalammasingmasing jabatannya sebagaiperangkat Desa sebagaimana KeputusanKuwu sebagai berikut:Keputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor: 141.1/07Des/SK/2008 tanggal 01 Juni 2008tentang pengangkatan Saudara Apendi sebagai Kaur Umum/Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor :166/G/2013/PTUNBDGJuragan Desa Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon; Keputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor: 141.1/09Des/SK/2013 tanggal 24

April 2013tentang pengangkatan Saudara Joni Suparman sebagai KepalaDusun (Kadus Ill) Desa Mayung Kecamatan Gunung JatiKabupaten Cirebon; nn nano nnn nnn nnn ncaaKeputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor : 141.1/03Des/SR/2008 tanggal 07 Mei 2008tentang Pengangkatan Saudara Mulyono sebagai Kaur Keuangan(Lambang) Desa Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenKeputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor : 141/SK/05/DES/2006 tanggal 20 Juli 2006 tentangPengangkatan

Saudara Tuyana sebagai Kaur Ekbang DesaMayung Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon; Keputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor : 141.1/07Des/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008tentang Pengangkatan Saudara Pendi sebagai Kadus II/CapgaweDesa Mayung Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon;Keputusan Camat Kecamatan Gunung Jati Kabupaten CirebonNomor : 141.1/SK.15Kec/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentangPengangkatan Saudara Emeng sebagai Kepala UrusanPemerintahan Desa Mayung Kecamatan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa TeterNomor : 141.1/17 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan DalamJabatan sebagai Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah DesaTeter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 besertalampiran atas nama Yohanes Hari Pramudiyasto sebagai SekretarisDesa, Jumadi sebagai Kadus tanggal 22 November 2017; 3.

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang pada intinyamempermasalahkan penilaian hasil ujian yang dilakukan tidaktransparan dan meminta pembatalan Surat Keputusan KepalaDesa Nomor:141.1/17 tahun 2017 tanggal 22 November2017,dimana dalam gugatannya Para Penggugat hanyamenjadikan Kepala Desa Teter sebagai Tergugat tanpamenjadikan Camat Simo dan Tim Penguji sebagai pihak yangikut digugat.

Bahwa karena terjadi kekosongan Perangkat Desadi Desa Teter, sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Tetermengajukan Surat Nomor : 141.1/14/VIII/2017, tanggal 11Agustus 2017 perihal Permohonan Pengisian PerangkatDesa.(Pasal 9 ayat Perbup Nomor 15 Tahun 2017); b.

Bahwa setelah menerima hasil dari panitia pengkatanperangkat desa, Kepala Desa menetapkan calon perangkatdesa yang memenuhi persyaratan administrasi dengan SuratKeputusan Kepala Desa Teter Nomor:141.1/19 tahun 2017tanggal 23 Oktober 2017, yaitu: E. SELEKSI OLEH TIM PENGUJI DAN PENGUMUMANa.

Bukti T17Rekomendasi Nomor : 141.1/880/50/2017 tanggal14 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh CamatSimo untuk formasi Sekretaris Desa atas namaYohanes Hari Pramudiasto, Kadus atas namaJumadi dan Kadus II atas nama KristiawanSudono (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Keputusan Camat Simo Nomor : 141.1/02/Tahun2017 tentang Pembentukan Tim Penguji TingkatKecamatan Pada Pencalonan Dan PengangkatanPerangkat Desa Se Kecamatan Simo KabupatenBoyolali Tahun Anggaran 2017 tanggal 25 Oktober2017 beserta lampirannya

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno;------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno;----4. Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat/Terbanding seperti semula; -------------------------------------------------------------------------------------5.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa LainnyaDesa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas namaSUY AlN j 2 nnn n nnn nn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn mannan mannan nna nnn nna3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa WisnuNomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentianPerangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, KabupatenPemalang atas nama Suyatno 4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 344.500.

TUN.SBY.Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang benar dan SuratKeputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu KecamatanWatukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno harus dibatalkan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (11) jo. Pasal 121 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa WisnuNomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014,tentang pemberhentian Perangkat Desa LainnyaDesa Wisnu Kecamatan Watukumpul, KabupatenPemalang atas namaee aa3. Memerintahkan Tergugat/Pembanding untukmencabut Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor :141.1/2/1I/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentangpemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa WisnuKecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atasnama Suyatno;4.

TENGGANG WAKTUBahwa, obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 Desember2019 berupa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilinan Kuwuserentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Dengan Lampiran Khusus Nomor: 6Nama SUNARYO tanggal 13 Desember 2019.1.

Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagaiKuwu Kanci Kecamatan Astanajapura;3.

Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141.1/Kep.734DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak diKabupaten Cirebon tahun 2019 khusus Nomor : 6 atas nama SUNARYO,disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ;3.

Bahwa pada tangal 13 Desember 2019, telah terbit Keputusan BupatiCirebon Nomor : 141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuSerentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 6 atasnama Sunaryo, sebagai Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura,Kabupaten Cirebon. (vide bukti T4);2.

Bahwa terhadapa surat tersebut Penggugat mengajukan keberatankepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa melalui Surat Nomor :12/LPBHNU/Kab.Crb/IV/2020, tanggal 13 April 2020 tentang Keberatanterhadap surat keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734BPMPD/2019 (vide bukti T48);3.

Narwan Pongoliu sebagai Kepala DesaMolangga Terpilih; 5.38 BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/1/2019, TANGGAL 11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPANCALON KEPALA DESA TERPILIH TAHUN 2019; bersifat konkrit, Individual dan final dengan alasan sebagai berikut: a.

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATENGORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/I/2019, TANGGAL11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESATERPILIH TAHUN 2019; 0 22220 20maka Penggugat merasa sangat di rugikan: 1.

TANGGAL 11 JANUARI 2019; 1.3 BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/1/2019, TANGGAL 11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPANCALON KEPALA DESA TERPILIH TAHUN 201 9;3.

/BPD.DM/1/2019 yangmemuat penetapan akhir panitia tandatangan Ketua danSekretaris BPD Desa Molangga tanpa Cap BPD DesaMolangga (Fotocopy dari fotocopy); Lembar Berita Acara Nomor : 141.1/BPD.DM/1/2019 yangmemuat penetapan akhir panitia tandatangan Ketua danSekretaris BPD Desa Molangga (Fotocopy dari fotocopy);Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.GTO.12.11.12.13.1415.16.Bukti P8:3 :Bukti P8:4 :Bukti P8:5 :Bukti P8:6 :Bukti P9Bukti P10 :Bukti P11Lembar Berita Acara Nomor : 141.1/

BPD.DM/1/2019 yangmemuat daftar hadir musyawarah desa (Fotocopy dariTOLOCOPY): sse=esseneeeeseeweresee eee eeeeremee eerLembar Berita Acara Nomor : 141.1/BPD.DM/1/2019 yangmemuat penetapan calon Kepala Desa (Fotocopy dariTOLOCOPY, 5 2a ees ee etcetera crea enaLembar Berita Acara Nomor : 141.1/BPD.DM/1/2019memuat penetapan calon Kepala Desa (Fotocopy dariTOLO COPY )5

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati KlatenNomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, KecamatanNgawen, Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentangPenetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilin menjadiKepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KlatenNomor : 141.1/236/2013 tanggal 29 April 2013, tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, KecamatanNgawen, Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentangPenetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadiKepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutantersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding,intinya ( dari sisi Hukum Tata Usaha Negara ) adalah sebagai berikut :Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, tindakan Tergugatmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141.1/236/2013,tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Senden Kecamatan NgawenKabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun

Menyatakan Batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan BupatiKlaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentangPengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, DesaSenden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun2013 tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala DesaTerpilin menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen,Kabupaten Klaten; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiKlaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentangPengesahan Keputusan Badan

untuk mencabut keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf bUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat bandingtidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertamaatas pokok sengketa tersebut, utamanya dengan pertimbangan sendiri ditingkat banding yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat KeputusanBupati Klaten Nomor : 141.1