Pebruari 2008 No. 142/09.01/HT.PT. mohonpetunjuk kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Daerah Khusus lIbukota Jakarta dan sesuai denganhasil penelitian serta fakta hukum yang ada, maka KantorWilayah BPN DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan No.SK. 061550.2 0901 BTL2008 tanggal 31 Maret 2008 yangisinya antara lainMencabut dan membatalkan SK Kanwil BPN DKI Jakarta No.003/02 550.2 09.01 2003 tanggal 17 Januari 2003 dan SKKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat No.518/413/

550.2 09.01 2008 tanggal 26 April 2004 tentangpemberian hak tanah SHGB No. 800/Kebon Sirih dan SHGBNo. 840/Kebon Sirih atas nama Persekutuan Gereja Gerejadi Indonesia (PGI) dan mencoret SHGB No. 800/Kebon Sirihdan SHGB No. 840/Kebon Sirih semuanya atas nama PGI dariBuku Tanah dan Admnistrasi Pendaftaran Tanah, ~ sertamempersilahkan kepada IWKI atau kuasanya, yang sekarangadalah Penggugat untuk mengajukan permohonan hak atastanah tersebut melalui Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Pusat/Turut Tergugat

SK.061 550.2 09.01 BIL2008 (P6) semua perolehah hak tanahyang berasal dari Sertifikat HGB No. 800/Kebon Sirih danSertifikat HGB No. 840/Kebon Sirih keduanya atas namaHal. 5 dari 61 hal. Put. No. 285K/PDT/201 1PGI gugur dan batal demi hukum, karena tanah tersebutkembali menjadi tanah Negara. Dan setelah dilakukanEksekusi Pengosongan oleh Pengadilan Negeri JakartaPusat (P4a dan P4b) tanah dan bangunan Jl.

SK. 061 550.2 09.01 BTL 2008,Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 285K/PDT/201 1dan mematuhi putusan Pengadilan ini;16. Bahwa Turut Tergugat II telah tidak menjalankankewajibannya untuk membantu. menguasai dan melindungitanah dan bangunan Jl. Menteng Raya No. 37 Jakarta Pusatsetelah dilakukan pelepasan hak kepada Penggugat, makaoleh karena itu Turut Tergugat II! mohon dihukum untukmematuhi putusan Pengadilan ini;17.

Kompetensi Absolut;Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan permohonanpencabutan dan pembatalan SK Kanwil BPN DKI Jakarta No.003/02550.2 09.01 2003 Tanggal 17 Januari 2003 dan SKKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat No.518/413/550.2 09.01 2008 Tanggal 26 April 2004 TentangPemberian Hak Tanah SHGB No. 800/Kebon Sirih dan SHGB No.840/Kebon Sirih atas nama Persekutuan Persekutuan Gerejagereja di Indonesia (PGI), oleh karenanya Tergugat mohonkepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat

28 Juni 1995 No. 4115/1995 luas 12162 m2 tertulis atas nama PT.Bumi Kusumah Ardipura, Surat .Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Bandung No. 550.2/07/HGB/1995 tertangga! 22 Juni 1995 TentangPemberian/Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 153/Sisa, GambarSituasi tanggal 28 Juni 1995 No. 4115/1995 luas 12162 m2 tertulis atas namaPT.

No. 471/Pdt.Bth/2012/PN.Bdg17.Bahwa begitu juga dengan perolehan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 153/Desa Palasari, Gambar Situasi tanggat 28 Juni 1995 No. 4115/1995 luas 12162m2 dapat menjadi atas nama Pembantah adaiah dlidasarkan kepada:Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No. 550.2/07/HGB/1995 tertangga! 22 Juni 1995 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunankepada PT.

Bukti P3: berupa fotokopi Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Bandung No. 550.2/07/HGB/1995 TentangPemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Bumi KusumahArdipura, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Bandung,atas tanah seluas 12. 162 m2, terletak di Kelurahan Palasari,Kecamatan Cibiru, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;Hal. 21 dari 30 hai. Put. No. 471/Pdt.Bth/2Q12/PN.Bdg4. BuktfP4:5. Bukti P5:V111.15/19946. Bukti P6;7. Bukti P7:8. Bukti P8:9. Bukti P9:10. Bukti P10:11. Bukti P11:12.

Surat Keputusan Kepala Kanwil BadanPertanahan Nasional DKI JakartaNo. 017/II1 550.2 09.01.2002 tanggal 13 Juni 2002 tentangPemberian Perpanjangan HGB Atas Nama Penggugat AtasTanah HGB No. 27/Gelora seluas 83.666 m?

Keputusan Turut Tergugat (Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta)Nomor 017/11 550.2 09.01 2002 tanggal 13 Juni2002 tentang Pemberian Perpanjangan Hak GunaBangunan atas nama PT. Indobuild.co/Penggugat(HGB Nomor 27/Gelora) ;4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut~ danmembatalkan kedua keputusan sebagaimana dimaksud padaangka 3 tersebut di atas ;5.

Merealisasikan fungsi hukum tanahNasional akan memberi perlindungandan kapasitas hukum kepada parapemegang hak tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangantersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjaudari Hukum Tanah Nasional Surat Keputusan KepalaKanwil Badan Pertanahan DkI Jakarta masing masingNomor 016/I1 550.2 09.01.2002 dan Nomor 017/II550.2 09.01.2002 adalah sah menurut hukum7.

Bahwa demikian pula ketika Kepala BPN dengan surattertanggal 20 Januari 2003 No. 550.2 132 memintaTerdakwa melakukan revisi terhadap perpanjanganHGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora, namun atasperintah Kepala BPN tersebut Terdakwa membalasdengan surat tertanggal 20 Februari 2003No.1.711.2/281/09 01/B/2003 yang menyatakan bahwatanahtanah HGB tersebut adalah sebagian termasuktanahtanah yang telah dilepaskan haknya oleh BPGSdengan merujuk kepada foto copy dokumen lampiranlaporan Ketua BPGS tertanggal

31 Desember 1988 danatas surat tersebut kepala BPN dengan suratnyatertanggal 19 Mei 2003 No. 550.2 1208 menyatakanbahwa surat Direksi Pelaksana BPGS tanggal 31Desember 1988 belum cukup untuk keterangan buktipelepasan haknya kepada PT Indobuilco.

Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 11 atas nama PT.Aratika oleh Tergugat Ill setelah dilakuakanpelunasan pembayaran berdasarkan Akta Pelepasan Ganti Rugikepada Para Pemilik Tanah dan termasuk Penggugat.Berdasarkan dalil hukum tersebut diatas, maka penerbitan Surat KeputusanNomor : Sk.550.2/21/1/45/62/1993 tanggal 16 Januari 1993 yangHalaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 147/Pdt/2014/PT.Mtr22ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11atas

diakui secara tegas.Bahwa Sertipikat obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.11 Desa Tumpak sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Guna,Bngunan No. 1 Desa Pengembur karena hilang diterbitkan TergugatIV telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana Sertipikat HakGuna Bangunan No. 11 Desa Tumpak sebagai pengganti dariSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 Desa Pengembur diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat No.SK.550.2

Bukti T 13Photo copy Surat Pengantar PermohonanHak Guna Bangunan tanggal 12 Juli 1996Nomor : 550.2 1150/05/1996 (Photo copysesuai dengan aslinya) ; . Bukti T 14 : Photocopy Ikhtisar Permohonan Hak GunaBangunan tanggal 4 Juli 1996 Nomor550.2 66/05/1996 (Photo copy sesuaidengan aslinya) ;56Halaman 57 dari. Bukti T 15 : Photocopy Keterangan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 12Juli 1996 Nomor : 550.2 1150A/05/1996(Photo copy sesuai dengan aslinya ) ;.

Bukti T 110Photo copy lampiran RisalahPemeriksaan Tanah tangtgal 3 Juli 1996Nomor : 550.2 66/05/1996 (Photocopysesuai dengan aslinya) ;66 halaman Putusan Nomor 06/G/20 10/PTUNBDG11.

;e Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah nomorSK.550.2/675/1/. 1119/33/92 tanggal 15 September 1992dilakukan pemberian Hak Guna Bangunan kepada yayasanBhakti Karya seluas +1.034 M?

Bahwa selanjutnya terhadap tanah milik Negara tersebut telahdilakukan beberapa kali pemecahan bidang tanah yaitu pada:Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah nomorSK.550.2/033/1/4692/33/92 tanggal 3 April 1992 dilakukanpemberian Hak Guna Bangunan kepada yayasan Bhakti Karyaseluas +1.666 M?

;Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah nomorSK.550.2/675/1/1119/33/92 tanggal 15 September 1992Hal. 38 putusan Nomor 592/Pdt/2019/PT SMGdilakukan pemberian Hak Guna Bangunan kepada yayasanBhakti Karya seluas +1.034 M?

;Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah nomorSK.550.2/675/1/1119/33/92 tanggal 15 September 1992dilakukan pemberian Hak Guna Bangunan kepada yayasanBhakti Karya seluas +1.034 M?

BUKTI T2.Int 1 : Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta No.SK: 217 550.2 09.09 BTL 2008tanggal 11 September 2008 tentangPembatalan Sertipat HGBNo.170/Kuningan Barat tercatatan.

Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Kalimantan Timur No.550.2/023/BPN44/2003 tanggal 13 Januari2003 kepada Sdr.

Sakalo yangberakhir haknya pada tanggal 13 Juli 2002 dan telah dimohonkanperpanjangan HGB kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Agustus 2002 dengan nomor surat550.2/15/BPN44.1/2002; Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Timur No.550.2/023/BPN44/2003 tanggal 13 Januari2003 kepada Sdr.

WENNY RUSMAWAR IDRUS yang ikut pula diketahui/dibenarkan olehWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Bapak: SUWAHYO,mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bapak Gubernur KDH Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan No. 550.2 / 697 / 53.01, Sifat : Penting, Perihal :Penjelasan Hak Pakai Tanah TERMINAL PANAIKANG yang antara lain isisuratnya berbunyi sebagai berikut :a).

Januari 2001; Bahwa dengan demikian kepemilikan Terbanding atas bidangtanah obyek perkara kepemilikannya telah sesuai TAHAPAN yangtelah digariskan oleh Peraturan Pemerintah dan KetentuanKetentuanyang berlaku, sehingga status kepemilikan Pemerintah KotamadyaUjung Pandang yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 161/Panaikang,kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.20004/Panaikang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi SelatanNomor : 550.2

AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:Tergugat adalah badan atau pejabat tata usahanegara yang mengeluarkan keputusanberdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkan kepadanya yang digugat olehorang atau badan hukum perdata.Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)No.577/ Kelurahan Bandarharjo atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat Il pada tanggal 29Desember 2004 berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota SemarangNo.550.2

/99/03/1/439/2004, tanggal 13 Desember2004 adalah merupakan keputusantatausahanegara sebab Sertipikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No.577/Kelurahan Bandarharjo atas namaTergugat yang diterbitkan oleh Tergugat Il padatanggal 29 Desember 2004 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaSemarang No.550.2/99/03/1/439/2004, tanggal 13Desember 2004 tersebut diterbitkan oleh pejabat tatausaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang memberikan hakkepada badan hukum tertentu

sebagai berikut:Peradilan tata usaha negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikansengketa tata usaha negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan NegeriSemarang menyatakan tidak sah Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 577/ KelurahanBandarharjo atas nama Tergugat yang diterbitkanoleh Tergugat Il pada tanggal 29 Desember 2004berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Semarang No. 550.2

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomor SK.550.2/21/1/45/62/1993,tanggal 16 Januari 1993.

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomor SK.550.2/21/1/45/62/1993,tanggal 16 Januari 1993. (bukti TK46);7. Fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomorSK.550.2/21/1/45/62/1993, tanggal 16 Januari 1993. ((bukti TK47);8.

Bahwa terhadap permohonan perpanjangan hak atas objek a quo,sebagaimana didasarkan kepada surat dari Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No.550.2/023/BPN44/2003 tanggal 13 Januari 2003 kepada Sdr.

Anggaran selakuKoordinator Tim Penyelesaian Aset Bekan Milik Asing/Cina nomorS.2632/A/1999, tanggal 5 Juli 1999 tanah objek sengketa termasukdalam Daftar ABMA/T;Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda,Nomor : 550.2/ Surat Kepala 04/BPN44.1/2002, tanggal 31 Desember2002, menerangkan kronologi perolehan tanah serta menegaskanbahwa tanah objek sengketa tidak termasuk tanah ex perkumpulanChina atau tidak pernah disita oleh Pemerintan sehubungan dengankasus G 30 S PKI (Vide Bukti

16 Desember2020;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarindapada halaman 35 alenia pertama, yang pada pokoknya Majelis Hakimberpendapat bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk tanah eksPerkumpulan Cina atau tidak pernah disita oleh PemerintahHal 39 dari hal 47 Put No.32/PDT/2021/PT.SMRsehubungan dengan kasus G 30 S/PKI, sudah tepat dan benar menuruthukum;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas berdasakanpada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nomor :550.2

T4 : Foto copy Daftar Pengantar No.550.2/836/26/97 tanggal 26 Juli 1997(foto copy sesuai asli) ; 5. T5 : Foto copy warkah SK Kepala Kantor Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Selatan No. 550.2/130/26/1997 tanggal 21 Juli 1997 (foto copysesual asli) ; 6. T6 : Foto copy Gambar Situasi No.12.358/2997 tanggal 18 Juni 1997 (fotocopy sesuai foto Copy) ; 2 22 22222 222 oo oo ==7.

T7 : Foto copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasioanl Propinsi Sumatera Selatan No.550.2/130/26/1997tanggal 21 Juli 1997 (foto copy sesuai asli) ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannnya, Tergugat IIntervensi melalui kuasanya telah mengajukan buktibukti berupa fotokopi suratsurat yangdiberi tanda dengan Bukti T.IL.Int1 sampai dengan T.II.Int12 yang telah bermeteraicukup dan telah pula dicocokan dengan aslnya maupun foto copynya yaitu sebagaiberikut

Bukti T3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta Nomor : SK.550.2/04/1/2049/1996 tentangPemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT.

Halaman 36 dari 44 halamandahulu Jalan Gremet Nomor 28 Desa Manahan Surakarta dengan luas+ 624 m2 ; Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T3 (copy sesuai asli), obyeksengketa di terbitkan di dasarkan pada Keputusan Kepala KantorPertanahan Kotamadya Surakarta Nomor :SK.550.2/04/1/2049/1996, tanggal03 September 1996 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepadaPT. Asatex Jaya atas tanah seluas + 624 m2, terletak di Kelurahan ManahanKecamatan Banjarsari berdasarkan surat permohonan Sdr.

Golden Martapura ;1 (satu) surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002perihal santunan atas tanah dan Bangunan ex. HGB No.11 dan No.103 ;Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah PenetapanBesarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atasnama PT.

Golden Martapura ;1 (satu) Surat No. 550.2/84.AIKPT.02 tertanggal 22 Februari 2002perihal santunan atas tanah dan Bangunan ex. HGB No. 11 dan No.103 ;Dikembalikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;20)21)22)23)24)25)26)27)28)Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah PenetapanBesarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atasnama PT.

No. 191 PK/Pid.Sus/201019)1 (satu) Surat No. 550.2/84.AIKPT.02 tertanggal 22 Februari 2002perihal santunan atas tanah dan Bangunan ex. HGB No. 11 dan No.103 ;Dikembalikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah PenetapanBesarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atasnama PT.

No.550.2 / 011 / 60 / 62 / 1993,berdasarkan ;e Surat permohonan TERGUGAT I tanggal 24 Septembere Surat kehilangan Sertifikat Nomor : 763/52.02.100/2/IX/2012 yangdiumumkan pada Harian Umum Nurani Rakyat, tertanggal 18 Septembere dan Berita Acara Pengumuman Sertifikat Pengganti No.21/52.02/ 106/IX/2012, tertanggal 22 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa sertifikattersebut berasal dart sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB ) Nomor : 4yang hilang yang tidak jelas data fisik dan data yuridisnya ;Bahwa karena

atas namaPenggugat terlebih dahulu terbit dari pada HBG Nomor : 21/ Desa SelongBelanak atas nama Tergugat I itu adalah tidak benar karena Sertipikat HGBNomor : 21/Desa Selong Belanak merupakan Sertipikat Pengganti dari padaSertipikat HGB Nomor : 4/Desa Mangkung karena hilang, dimana SertipikatHGB Nomor : 4/Desa Mangkung diterbitkan pada tanggal 23 April 1993berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK. 550.2/01/1/60/62/1993.berarti

ASTRAINTERNASIONAL ;Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat tertanggal 2821997 Nomor 550.2/10/HGB/1997 adalah nyata sebagai keputusan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yang telah menggunakan Wwewenangnya untuk tujuanlain sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 sub a, b dane UndangUndangNomor 5 Tahun 1986:Dalam hal ini sebagaimana nyatanya bahwa 9 (sembilan) Sertifikat dimaksuddalam statusnya di sita jaminan dan masih melihat vide Penetapan Sita Jaminan

Jati Jaya Abadi berdasarkan Surat Keputusan KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tgl. 21 4 1990No. 644/550.2/35/1990 yang merupakan tindak lanjut dari permohonan hakyang diajukan oleh PT Jati Jaya Abadi sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri No 1 tahun 1977 tentang tata cara permohonan dan penyelesaianpemberian hak atas bagianbagian tanah hak pengelolaan sertapendaftarannya.

kepada Penggugat ;Bahwa pada tanggal 17 Februari 1995 terhadap tanah milik Penggugat tersebut,Tergugat telah menerbitkan sertifikat HGB No. 5720 GS 4398/1994 atas namaPenggugat Intervensi II, yang dipecah menjadi 35 bagian sertifikat HGB ;Bahwa penerbitan sertifikat HGB tersebut tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, karena penerbitan sertifikat HGB harus berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Kepala kantor pertanahanKotamadya Ujung Pandang No. 550.2

Pelepasan Hak AtasTanah tanggal 25 Januari 1992 Nomor : 071/PH/I/1992 sampai dengan No. 075/PH/1/1992, No. 077/PH/1/1992, No. 081/PH/1/1992, No. 082/PH/1/1992 dan No.083/ PH/ I/ 1992.b Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11atas nama PT.Aratika oleh Tergugat III setelah dilakuakan pelunasanpembayaran berdasarkan AKta Pelepasan Ganti Rugi kepada Para PemilikTanah dan termasuk Penggugat.Berdasarkan dalil hukum tersebut diatas, maka penerbitan Surat Keputusan Nomor :$k.550.2

DesaPengembur karena hilang diterbitkan Tergugat IV telah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, dimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11 Desa Tumpaksebagai pengganti dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 Desa Pengemburditerbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat No.SK.550.2/21/1/45/62/1993. Tanggal 16 Januari 1993.

SK/550.2/21/1/45/62/1993, diberi tanda( T1.8, T2.8 );Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan, atas nama PT Anugrah Tirta Pusaka(Aratika), Surat Ukur Nomor : 27 /Tumpak/2003, tanggal 29 September 2003, Luas600.915 m2, diberi tanda ( T1.9,T2.9 );Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun2014, Atas nama PT.