Bahwa hal ini bersesuaian dengan Surat Bupati Bogor kepada Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 13 Juli 2004, Nomor : 593.4 / 135 Pem.Um,yang secara tegas menyatakan :Pemerintah Kabupaten Bogor pada prinsipnya tidak berkeberatan kepadaPT Buana Estate dapat diberikan perpanjangan masa berlaku HGU seluas+ 455.05 Ha.

Pernyataan Menggarap Register Desa MHambalang,merupakan suatu perbuatan melawan hukum baik secara perdata maupunpidana yang telah dan sedang diproses di Kepolisian Resort Bogor denganLaporan Pol No.: LP/B/356/VIII/2020/JBR/RES BGR tanggal 7 Agustus2020, dan karenanya haruslah ditolak (T12).Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 10 dan 11 point 12, 13 dan 14tidak perlu Tergugat tanggapi karena hal itu menurut pendapat Penggugatsendiri dan mengadaada, sedangkan mengenai adanya Surat BupatiBogor No.593.4

.: 593.4/098/I/VBKPMD/1990, tanggal20 April 1990, Pembebasan tanah No.: 567/01/PHTHGB/1990, tanggal 11 Juli1990 dan Akta Pelepasan Hak No.: 10/PHTPh/1990, tanggal 13 Juli 1990,dihadapan Linda Kemari,SH.MH.

(P 27) ;Perpanjangan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat KalmantanSelatan No.: 593.4/098/IVBKPMD/ 1990, tanggal 20 April 1990, Tentang IzinLokasi kepada PI. Tunas Rimba Pusaka Ratta (PT. PasetranWanarattindo). (P 28) ;Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Selatan No.:593.5/098/IVBKPMD/1990, tanggal 14 April 1989, tentang Hak GunaBangunan untuk PT.

(T.T 3) ;Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan SelatanNomor 593.4/098/I/BKPMD/1990 tanggal 20 April 1990 tentang Izin Lokasidan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Di Kelurahan Kuin CerucukKecamatan Banjar Utara Kotamadya Daerah Tingkat Il BanjarmasinPropinsi Daerah Tingkat Kalimantan Selatan Bagi Perusahaan PT. TunasRimba Pusaka Rattan. (T.T 4) ;Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 7 tahun 1990 Kelurahan KuinCerucuk atas nama PT. Sembada Maju Sentosa (semula PT.

Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan batasbatassebagai berikut :e Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya PalembangSekayu;e Sebelah Selatan berbatas dengan Pabrik Kecap/ Fandrich;e Sebelah Timur berbatas dengan Matjik/ Tugiman;e Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sri Gading;Sesuai dengan Surat Pengakuan Hak tanggal 8 Januari 2002, atas nama TerlawanII, yang telah didaftar di Kantor Lurah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan TalangKelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan RegisterNo.593.4

Amrizal,M.Si. dan Akta Pengoperan Hak.No.27 tanggal 25 April 2003, yang dibuat di hadapan NotarisRistiani,SH. tidak pernah dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan,akan tetapi surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut telah dibatalkan dandinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 24 Oktober 2003. sesuaisurat No.593.81 /300/k1Skj/2003 tanggal 05 November 2003 , perihalpembatalan SPH No. 593.4/106/KiSkj/02 atas nama Sarimah BintiMiun ( Terbanding II semula Terlawan II ) yang diperkuat denganketerangan saksi

2003, yangdibuat dihadapan Notaris Ristiana,sH.yang diakui olehPembanding semula Terlawan I adalah merupakan alas hakPembanding semula Terlawan I atas bidang tanah objeksengketa, adalah beralasan dan berdasarkan hukum, karena AktaPengoperan Hak tersebut, dibuat berdasarkan surat PengakuanHak (SPH) tanggal 23 Desember 2002, yang telah dibatalkan dandinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 24 Oktober 2003,sesuai surat no. 593.81/300/KiSkj/2003 tanggal 05 November2003 , perihl pembatalan SPH No. 593.4

No. 1158 K/PID.SUS/2015Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada MenteriKehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 593.4/11000tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutanseluas 1988 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit a.n.

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat:Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada MenteriKehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 593.4/11000tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutanseluas 1986 Ha. untuk pengembangan perkebunan kepala sawit a.n. PT.Kalista Alam di Kabupaten Daerah Tk.

Kalista Alam dalam mengelolaperkebunan kelapa sawit tidak memiliki izin usaha perkebunan, dan ijin yangdimiliki adalah: Surat Gubernur Aceh 593.4/1/11000 tanggal 15 Mei 1999 tentang Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1986 Ha. untuk pengembanganKelapa Sawit atas nama PT. Kalista Alam di daerah Tk.

Bahwa sebelum memperoleh Hak Pakai, Departemen Dalam Negeri cqDirektorat Jenderal Agraria, Direktorat Tata Guna Tanah telah melakukanpembayaran ganti rugi kepada bekas pemegang hak sebagaimana buktipembayaran ganti rugi yang tercantum dalam Berita Acara Nomor :593.4/1753/DITAG/1986 tanggal 9 Januari 1986 ;c.

CultuurMaatschapij Tapos sebagaimana diuraikan dalam Berita AcaraPembayaran Ganti rugi sebagian perkebunan Tapos tanggal 9 Januari1986 No. 593.4/1753/DITAG/1986 "++d. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran tanah jo.

Putusan Nomor : 144/G/2013/PTUNBDGBukti T10G : Photo copy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi sebagianPerkebunan Tapos No. 593.4/1753/DITAG/1986, tanggal9 Januari 1986 (fotocopy sesuai dengan foto copy) ;Bukti T10H : Photo copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.112/1986, tanggal 19 3 1986 (fotocopy sesuai denganASIINYA) j na nnne nae nnn nnn nn nce nee nee ren cnn nce nee ce ceceBukti T101 : Photo copy Risalah Pemeriksaan Tanah, tanggal 17 Maret1986 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Bahwa, untuk

Putusan Nomor 161 PK/TUN/2016Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha ini padaTergugat dengan melampirkan seluruh berkasberkas guna memenuhiketentuan dimaksud;Bahwa pada saat permohonan Penggugat sedang dalam proses, BupatiLabuhanbatu Utara melalui surat Nomor 593.4/640/129/Tapem/2011tanggal 21 April 2011, Perinal: Masalan Penandatanganan RisalahPanitia B, yang berisikan antara lain memohon bantuan kepada BapakKepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta membantumelepaskan sebagian areal

principle of goodadministration) khususnya: asas kepastian hukum (principle of legal security); asas keseimbangan (principle of proportional); asas bertindak cermat (principle of Fair Play): asas larangan mencampur adukkan kewenangan (principle of nonmisusre competency);Bahwa selanjutnya juga Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugattersebut juga tidak didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukumyang benar, akan tetapi hanya didasarkan dan berpedoman kepadaSurat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 593.4

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) denganmelampirkan seluruh berkasberkas guna memenuhi ketentuan;Bahwa bukti bertanda P.20 menunjukkan bahwa pada saatpermohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalisedang dalam proses, pihak Bupati Labuhanbatu Utara melaluiSurat Nomor 593.4/640/129/Tapem/2011 tanggal 21 April 2011,Perihal: Masalah Penandatanganan Risalah Panitia B, yangberisikan antara lain memohon bantuan kepada Bapak KepalaBadan Pertanahan Nasional RI di Jakarta membantumelepaskan sebagian

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya PalembangSekayu;e Sebelah Selatan berbatas dengan Pabrik Kecap/ Fandrich;e Sebelah Timur berbatas dengan MATJIK/ TUGIMAN;e Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sri Gading;Sesuai dengan SURAT PENGAKUAN HAK tanggal 8 Januari 2002, atas namaTERLAWAN II, yang telah didaftar di Kantor Lurah Kelurahan Sukajadi, KecamatanTalang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan Register No.593.4

Camat Talang Kelapa memanggil saksi yangmenerangkan ada pembatalan SPH yang kedua atas tanah milik Terlawan II;Bahwa, selanjutnya saksi menemui Terlawan II di rumahnya untuk menanyakan perihalSPH yang kedua tersebut, lalu dijawab oleh Terlawan IJ ia hanya tandatangan saja karenaia buta huruf dan Terlawan II meminta untuk pembatalan SPH kedua tersebut oleh karenatidak sesuai;Bahwa, sehubungan pembatalan SPH kedua tersebut saksi mengeluarkan surat tanggal 05November 2003 perihal pembatan SPH No. 593.4

Sarimah binti Miun, tanggal 23Desember 2002, diberi tanda (TII.4.b);Photo copy Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Sarimah binti Miun dengan AsitChandra, tanggal 17 Februari 2000, diberi tanda (TIL.5);Photo copy Surat Akta Pengoperan Hak No.7, tanggal 07 November 2003, yangditerbitkan oleh Notaris Nuzmir Nazorie, SH, diberi tanda (TII.6);Photo copy surat Pengumuman yang dibuat oleh Sarimah binti Miun, tentangpembatalan SPH No.593.4/106/K1Skj/2002 tanggal 30 Desember 2002, diberi tanda(TII.7.

SARBI yang menyatakan bahwaTerlawan II ada mengajukan permohonan tentang pembatalan Surat Pengakuan Hak (SPH)yang kedua atas tanah milik Terlawan II sehubungan dengan permohonan pembatalan SuratPengakuan Hak (SPH) yang kedua tersebut, saksi mengeluarkan surat tanggal 05 November2003 perihal pembatalan Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 593.4/106/KI.Skj/02 dan TerlawanII juga telah membuat surat pengumuman mengenai Pencabutan Surat Pengakuan Hak (SPH)yang kedua tersebut yang kemudian diumumkan pada surat

selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isi/materi dari 2 (dua) akta PengoperanHak terhadap tanah objek sengketa;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi/materi dari kedua AktaPengoperan Hak atas tanah tersebut, maka dapat diketahui halhal sebagai berikut; Bahwa Pelawan dan Terlawan II membuat Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 7,tanggal 07 Nopember 2003 dihadapan Notaris NUZMIR NAZORI, SH berdasarkanSurat Pengakuan Hak (SPH), tertanggal 08 Januari 2002 dengan register nomor :593.4

., tersebut,Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang melalui Surat Nomor :954/593.4/85, tanggal 4 Pebruari 1985 Perihal : Pembatalan SK Tanah yangdikeluarkan Camat Percut Sei Tuan. Telan Memerintahkan kepada CamatPercut Sei Tuan yang Intinya :1. Supaya Surat Surat Keterangan/Surat Surat Keputusan mengenai Tanahyang sudah Saudara keluarkan didaerahn Saudara, supaya segeradibatalkan/dicabut dan, dinyatakan tidak berlaku iagi.2.

Demikian agar Saudara maklum.Bahwa menindaklanjuti Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdangkepada Camat Percut Sei Tuan Nomor : 954/593.4/85, tanggal 4 Pebruari 1985Perihal: Pembatalan SK Tanah yang dikeluarkan Camat Percut Sei Tuan.,tersebut. Camat Percut Sei Tuan melalui Surat Nomor : 593.4/676/1985, tanggal7 Maret 1985 Ikhwal: Pembatalan SK Tanah yang dikeluarkan oleh CamatPercut Sei Tuan. Telah Memerintahkan kepada Para Kepala Desa seKecamatan Percut Sei Tuan yang Intinya :1.

PerkebunanNusantara IX sekarang PTPN Il (Persero) Tanjung Morawa tersebut,BUPATI DELI SERDANG telah mengeluarkan Perintah kepada CAMATdalam wilayah Kabupaten Deli Serdang supaya mencabut ataumembatalkan serta tidak memperkenankan CAMAT mengeluarkan Surat Surat Keterangan atau Surat Keputusan atas Tanah., sebagaimanaditegaskan dalam SURAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DELISERDANG Kepada CAMAT PERCUT SEI TUAN Nomor : 594/593.4/85,tanggal 04 Pebruari 1985 Perihal : Pembatalan SK.

SURAT CAMAT PERCUT SEI TUAN kepada PARA KEPALADESA SE KECAMATAN PERCUT SEI TUAN Nomor : 593.4/676/1985,tanggal 07 Maret 1985 Ikhwal : Pembatalan SK. Tanah yang dikeluarkanCAMAT PERCUT SEI TUAN (Vide Bukti : T.!

Menyatakan barang bukti berupa : e Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada MenteriKehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutanseluas 1986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawitan.PT.Kalista Alam di Kab.Daerah Tk Il Aceh Barat; e Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip UsahaHalaman 2 dari 73 Putusan Nomor 132/Pid.B/2013/PN.Mbo.Perkebunan

TanahMas, tanggal 22 Maret 2010 luas 82 M2, atas namaAsit Chandra, ( fotokopi sesuai dengan asli).Fotokopi peta lokasi bidang tanah objek sengketa,(fotokopi dari fotokopi).Fotokopi surat pembatalan SPH No.593.4/106KISkj/02 tanggal 05 Nopember 2003 atas nama Sarimahbinti Miun, (fotokopi dari fotokopi).Bukti T. II. Inv 20, Fotokopi surat tanda penerima laporan polisi olehSarimah binti Miun sebagai Pelapor, terhadap MarsalMarsik (penggugat) tentang tindak pidana pemalsuansurat No.

Inv 19, sepengetahuan saksi surat pengakuan hakyangdibatalkan adalah Surat Pengakuan Hak No. 593.4/106KI.Skj/02 tanggal 05Nopember 2003 atas nama Sarimah binti Miun. Bahwa, sepengetahuan saksi, ada penyerahan uang pada waktu jual beli tersebut,tapi tidak tahu jumlah uangnya.2. Halim, yang menerangkan : Bahwa, saksi kenal dengan Sejak Penggugat mengurus tanah Ny.

keASIT CHANDRA (bukti T20) : nneMenimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan jugamengajukan bukti surat yang diberi tanda TII INV1 sampai dengan TIT INV20yang terdiri bukti surat Objek Sengketa yang ditandai dari TII.2 sampai dengan T11.117, juga mengajukan bukti surat Perjanjian ikatan jual beli tanggal 17 Februari2000 ( Bukti T.II.1), Akte Pengoperan dan penyerahan hak No. 7 tanggal 7Nopember 2003 (bukti TII.1.b), foto kopi bidang tanah (bukti TI Inv.18), Fotokopisurat pembatalan SPH 593.4

PertanahanNasional (BPN) Kabupaten Nunukan sebagaimana Suratnomor : 10/NJL/I/2002 tanggal 07 Januari 2002 yang kemudianpermohonan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut diteruskan olehKepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Nunukan kepadaKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukansebagaimana Surat nomor : 500/ 18/DPIII/2003 tanggal 04Maret 2003 yang selanjutnya oleh Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Nunukan diteruskan kembali kepadaKepala Badan Pertanahan Kabupaten Nunukan sebagaimanaSurat nomor 593.4

pertanian tentang dukungan ijin usaha perkebunan PT Nunukan Jaya Lestari = (buktiT9); Foto copy Surat PT Nunukan Jaya Lestari No.072/NJL/2002 tanggal 26 Agustus 2002 kepada BupatiNunukan tentang pemohonan ijin usaha perkebunan(bukti T10);Foto copy Surat Dinas Perkebunan Propinsi KalimantanTimur No. 525/230/UTI/2003 tanggal 06 Februari 2003kepada Gubernur Kalimantan Timur tentang permohonan percepatan proses hak guna usaha (buktiFilFoto copy Surat Dinas kehutanan dan PerkebunanKabupaten Nunukan No.593.4

/020/DKBII/II/2003 tanggal7 Februari 2003 kepada Kepala Badan Pertanahan Nunukan tentang permohonan HGU PT Nunukan JayaLestari (bukti T12);Foto copy Surat Dinas kehutanan dan PerkebunanKabupaten Nunukan No.593.4/34/DKBII/III/2003 tanggal05 Maret 2003 kepada Kepala Badan PertanahanNunukan tentang permohonan HGU PT Nunukan JayaLestari (bukti T13);Foto copy berita acara inventarisasi lokasi yangdimohonkan hak guna usaha seluas 20.000 Ha yangterletak di Desa Nunukan Barat Kecamatan NunukanKabuten Nunukan

akasia yang mana alas hak PT Adindo HutaniLestari dalam melakukan kegiatan usahanya di kawasanbudidaya kehutanan yaitu SK Menteri kehutanan No.88Tahun 1996 tentang pemberian ijin pemanfaatan padahutan tanaman industri seluas kurang lebih 201.000 hadan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 935 tahun1999 tentang batasbatas areal kerja dari hakpenguasaan hutan tanaman industri PT Adindo HutaniLestari;Bahwa, tim inventarisasi mendapatkan informasi dariDinas Kehutanan Kabupaten Nunukan ~ melalui suratNo.593.4

menyatakan bahwa ijin dari hak pengusahaanhutan PT Adindo Hutani Lestari telah dicabut pada tahun2002 berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 9872/Kpts.II/2002 tertanggal 24 Oktober 2002;Bahwa, pada tanggal. 28 Februari 2003 keluar SKMenteri Kehutanan No 60/KptslI/2003 tentangpembatalan surat pencabutan ijin HPHTI PT.AdindoHutani Lestari yang tidak diketahui oleh DinasKabupaten Nunukan; Bahwa, berdasarkan surat dari Dinas kehutananKabupaten Nunukan yang ditujukan kepada KantorPertanahan Nunukan No 593.4

Penggugat tidak berkualitasBahwa turut Tergugat menolak dengan tegasgugatan Penggugat, karena ada dari paraPenggugat yang nyatanyata telah menerimabantuan uang pindah dari Tergugat danTergugat Il, namun masih mengajukan gugatandalam perkara ini, berdasarkan surat PemerintahKota Surabaya Kecamatan Rungkut dengannomor surat 593.4/114/ 402.6.15/2002 tanggal08 Maret 2002 (bukti TT.I1), dimana adadiantara para Penggugat yang sudah menerimasantunan sehingga bagi yang sudahmenandatangani dan menerima uang

Nasirin dalam suratnya No.593.4/114/402.6.15/ 2002 tanggal 08 Maret 2002menjelaskan bahwa data penghuni/pemilikbangunan di sepanjang kali Wonokromo mulaidari Stikom sampai ke timur (PLN) adalah:Untuk Kelurahan Penjaringan Sari sebanyak 39orang;Untuk Kelurahan Wonokromo sebanyak 59orang;Lahan kosong 14 Petak (vide bukti TT.I1);Jumlah keselurunan adalah 98 orang dan lahan kosong 14 petak,sedangkan jumlah Penggugat sekarang berjumlah 175 Kepala Keluarga,mohon untuk dibuktikan secara Hukum;Bahwa berdasarkan

denganmekanismenya melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya setelah semua persyaratandilengkapi, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Utara dengan suratnya tanggal 28 Juli 2011 telah meneruskanproses Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha tersebutkepada Tergugat / Pembanding dengan melampirkan seluruh berkasberkas yang diperlukan;e Bahwa pada saat permohonan sedang dalam proses, Bupati LabuhanbatuUtara mengirim surat Nomor 593.4

Bahwa adapun dasar dan alas hak Turut Terbantah I melepaskan tanahterperkara .....28terperkara seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) kepada Pembantah yangmerupakan bahagian dari tanah terperkara seluas + 106 Ha (lebih kurangseratus enam hektar) adalah dengan dasardasar sebagai berikut : a.Bahwa sesuai dengan surat Turut Terbantah IV No.593.4/2794 tertanggal18 Juli 2003 perihal peruntukan tanah Ex HGU PTPN.II seluas + 30 Hayang terletak di Desa Helvetia untuk pengembangan Kampus UMNAlwashliyah, yang

keputusanNo.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasilrekomendasi dari TPTGAIX bersih dari garapan yang dilindungiUndangUndang sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangDarurat No.8 tahun 1954 Jo UndangUndang No.1 tahun 1956 ;Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan perpanjanganHGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, KabupatenLangkat dan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/garapan Rakyatatas areal perkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkanKeputusan Nomor : 593.4

/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000Jo.Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yangmembentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN.II danpenyelesaian masalah tuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.IIyang disebut juga Panitia B.Plus.

1997 PT.PN II mengajukan permohonan untukmemperoleh perpanjangan Hak Guna Usaha No.4/Helvetia Kecamatan LabuhanDeli, atas tanah seluas 1.322,29 Ha hasil pengukuran kembali sesuai dengan PetaPendaftaran Nomor: 59/1997 tamggal 24 Nopember 1997, dan setelah dilakukanpenelitian terhadap permohonan perpanjangan HGU PTPN II dan untukmenyelesaikan masalah tuntutan/garapan rakyat yang ada diatasnya oleh PanitiaPemeriksaan Tanah B Plus yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara No.593.4

/065/K/ 2000 tanggal 11 Februari 2000 jo.No.593.4/2060/K Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000, telah diberikan perpanjanganHGU No.4/Helvetia kepada PTPN II atas tanah seluas 1.128,35 Ha denganSertifikat Hak Guna Usaha No.111/Helvetia, yang diterbitkan berdasarkan SK Ka.BPN No. 58/HGU/BPN/2000/A/9 tanggal 952003 dan SK Ka.

No. 855 K/PID.SUS/2014Hak Guna Usaha (HGU) tersebut diteruskan oleh Kepala Badan Pertanahan(BPN) Kabupaten Nunukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Nunukan sebagaimana Surat nomor : 500/18/DPIII/2003 tanggal 04Maret 2003 yang selanjutnya oleh Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Nunukan diteruskan kembali kepada Kepala Badan PertanahanKabupaten Nunukan sebagaimana Surat nomor 593.4/34/DKB/II/III/2003 tanggal05 Maret 2003;Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Hak Guna

Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29September 1990 Hal PermohonanPencadangan Lahan.2 (dua) lembar14. Surat Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94tanggal 14 Oktober 1994 Perihal PerpanjanganPersetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yangke II Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha diKec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat PropinsiDaerah Istimewa Aceh.2 (dua) lembar15.

Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29September 1990 Hal PermohonanPencadangan Lahan.2 (dua) lembar 14. Surat Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94tanggal 14 Oktober 1994 Perihal PerpanjanganPersetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yangke Il Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha diKec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat PropinsiDaerah Istimewa Aceh.2 (dua) lembar 15.

Surat Gubernur Kepala Daerah IstimewaAceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29September 1990 Hal PermohonanPencadangan Lahan.2 (dua) lembar 14. Surat Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94tanggal 14 Oktober 1994 Perihal PerpanjanganPersetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yangke Il Tahun Ill untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha diKec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat PropinsiDaerah Istimewa Aceh.2 (dua) lembar 15.

HAYONG MOEIS tanggal 15 Desember 1990;Photo copy Surat Keterangan Nomor : 593.4/34/IV/1991;Photo copy Berita Acara Pengembalian Batas Tanah tanggal 2 Maret2010 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;Surat Keterangan dari Notaris Nomor : 264/TP/KET/VII/2010, tanggal 8Juli 2010 perihal proses balik nama Sertifikat Hak Milik an. WILIAM THE danHAYONG MOEIS kepada saudara TONNY LIMOWA;Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 501/JB/VII/2010, dari Sdr. HAYONGMOEIS kepada Sdr.

HAYONG MOEIS tanggal 15 Desember 1990;Photo copy Surat Keterangan Nomor : 593.4/34/IV/1991;Photo copy Berita Acara Pengembalian Batas Tanah tanggal 2 Maret 2010 dariBadan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;Surat Keterangan dari Notaris Nomor : 264/TP/KET/VII/2010, tanggal 8 Juli2010 perihal proses balik nama Sertifikat Hak Milik an. WILIAM THE danHAYONG MOEIS kepada saudara TONNY LIMOWA;Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 501/JB/VII/2010, dari Sdr. HAYONGMOEIS kepada Sdr.

Surat Keterangan No : 593.4/125/TB/2010 dari Kades Talang Buluhdiketahui Camat dan Bagian Pemerintahan Kabupaten Banyuasin 2010(Terlampir)7. Surat Keterangan dari penyerobotan tanah sebelumnya antara lain DariPertanian kolektip, dari Zulkopli, dari Zuber Rahmat (Terlampir)8. Surat Keputusan Bupati Banyuasin NO.1008 Tahun 2012 Tentang penetapanPenegasan dan penetapan batas Desa Talang Buluh Kecamatan Talang KelapaKabupaten Banyuasin. Tanggal 28 Desember 2012 (Terlampir)9.

sesuai dan sama dengan aslinya yang telahdibubuhi meterai cukup ( diberi tanda T.3.2 );13.Photo copy Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan An.Hj.Aminahtahun 2013 telah dicocokan sesuai dan sama dengan aslinya yang telahdibubuhi meterai cukup ( diberi tanda T.3.3 );14.Photo copy Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan An.Hj.Saadah(Almh)tahun 2013 telah dicocokan sesuai dan sama dengan aslinya yangtelah dibubuhi meterai cukup ( diberi tanda T.3.4 );15.Photo copy Surat Keterangan Kepala Desa No.593.4

Kemudian saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SHmemberikan Surat palsu yaitu surat keterangan waris kepada saksiSuminten dengan maksud supaya surat keterangan waris tersebut yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yaitu sebagai buktikepada saksi Sri Sujatmi, SE selaku lurah Jajar untuk pengesahanpersyaratan dalam pembuatan Surat keterangan Waris (SKW) setelahditandatangani oleh Lurah Jajar Sri Sujatmi, SE,MM dengan Nomor :593.4/07/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan dikuatkan oleh HendroPramono

Dalam Pokok Perkara1 Bahwa dalildalil tergugat I pada dalam eksepsi diberlakukan juga sebagaidalildalil tergugat I pada dalam pokok perkara ini.2 Bahwa tergugat I menolak seluruh dalildalil gugatan penggugat kecualiyang dengan tegas diakui oleh tergugat.3 Bahwa secara fakta hukum tanah tersengketa secara sah memang benarmilik Tergugat I sebab berdasarkan alas hak yang sah sebagaimana SuratPengakuan Hak tanggal 19 September 2003 didaftarkan dikantor LurahSukajadi Tanggal 19 September 2003 Nomor : 593.4