Ditemukan 54 data
1.PENDETA ATHES JOHANIS SEMUEL WERINUSSA atas nama GEREJA PROTESTAN MALUKU
2.PENDETA ELIFAS TOMIX MASPAITELLA atas nama GEREJA PROTESTAN MALUKU
Tergugat:
1.ANDARIAS LEAUA selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia GKPII Negeri Passo
2.HENI RIDOLOP SIMAUW
3.DRS. JACOB LATUPEIRISSA
4.SAMUEL LEAUA
5.VEROL SIMAUW
6.MAIKEL SIMAUW
7.IBU YENI SIMAUW
159 — 397
Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Padt.G/2019/PN.Amb.gembok oleh Ibu YENI SIMAUW (Tergugat VII) dan setelah itu di gunakanoleh GKPII untuk beribadah hingga saat ini ;Bahwa setahu saksi tidak pernah Majelis Gereja GPM Passo membayarsewa atau membayar biaya kontrak objek sengketa tersebut kepadaSiapapun ;Bahwa dari dahulu tidak ada siapapun yang mengklaim bahwa tanah objeksengketa itu miliknya ;Bahwa untuk proses pemekaran jemaat saat itu beberapa anggota jemaatberkeberatan karena menurut mereka apapila
33 — 24
Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai denganketentuan yang berlaku;Atau : Apapila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untukitu, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya FERI ANTONI SURBAKTI,SH., MH., dan untuk Tergugat dan Tergugat II hadir Kuasanya JaksaPengacara Negara (JPN), sedangkan untuk
142 — 27
TERGUGAT karena bangkrut merupakankeadaan force majeure 52 222 nn nnn nn nnn nn nn anneooneenne Menimbang bahwa selanjutnya apakah Tergugat dapat melemahkanpembuktian dari Penggugat akan di pertimbangkan sebagai berikut: ooncenn Menimbang bahwa dari bukti T11 sampai dengan bukti TI15 tidaksatupun yang membuktikan apabila Penggugat sebagai trading yangmengalami kebangkrutan usahanya sehingga tidak dapat melakukanpembayaran hutangnya kepada Tergugat dan didalam kesimpulannyapunTergugat menerangkan apapila
21 — 12
Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon pada poin 2 khususnyapada bagian 2.3 di mana apapila dinilai bahwa Pemohon tidak teliti dan tidakcermat dalam menyusun redaksi kalimat;10.Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon pada poin 2 khususnyapada bagian 2.3, jika hal tersebut terkait dengan peristiwa disalah satu hotelyaitu di Hetel Paradise Gorontalo, maka apa yang diuraikan oleh Pemohonadalah tidak benar, Termohon telah ditemukan keluar dengan lakilaki laindari hotel tersebut, Termohon justru
1.EMA MULIAWATI,SH.
2.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
1.AHMAD FAUZI Alias AHMAD
2.NANANG PADLI Alias NANANG
133 — 75
PADLI ALIAS NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memalsukan rupiah sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD FAUZI ALIAS AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan , dan Terdakwa NANANG PADLI ALIAS NANANG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) dan denda masing masing sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apapila
58 — 22
dengan gugatan inididaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ( 33hari kerja) atasan yang berwenang menghukum tidak mengambilkeputusan atas keberatan tersebut.Oleh karena itu, Surat Keputusan TERGUGAT Nomor B.II/3/PDJ/03561, tanggal 15 April 2015 tentang Menjatuhkan HukumanDisiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Samosir kepada PENGGUGAT batal demi hukum,sebagaimana Pasal 37 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53tahun 2010 yang berbunyi :Apapila
81 — 49
Bahwa Para Penggugat jugamenaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apapila Tergugat tetapakan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat sertaakan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut,maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepadaYth.
380 — 133
melihat lengkap risalahPutusan terkait dengan hubungan antara pasa 87 ayat 4 huruf b kaitandengan pasal 84 ayat (2) itu olen Mahkamah Konstitusi kemudiandianggap tidak berdasar menurut hukum, mengapa karena dengandibentuk UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (ASN) substansi norma tentang penentuan sanksi itu berubahkarena itu didelegasikan kepada Kepala Daerah Propinsi, Kabupaten,Kota dengan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 11 tahun 2017 karena itu apapila
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H.,M.Kn.
538 — 461
peradilan pidana tipikor di Bandung,Jawa Barat dengan terdakwa mantan Hakim Tinggi dan dipermasalahkan 2(dua) alat bukti permulaan untuk menetapkan tersangka tidak dimiliki olehpenyidik KPK; Bahwa sebagai sarjana hukum harus bertindak profesional, melakukanpenegakan hukum dengan benar dan jangan mempermainkan nasib orang; Bahwa benar pasal 182 KUHAP mengatur bahwa Surat Tuntutan,Pleidooi dan Replik Jaksa Penuntut Umum harus / wajib dibuat secaratertulis, itu pendapat ahli berdasarkan KUHAP; Bahwa apapila
ILHAM MUSBAHUS SYUKRI, S.H.
Terdakwa:
ABDUL MUIS Bin JEDDA
140 — 46
Terdakwa, Saksi hanyabertanda tangan dicek dan didokumen yang diajukan;Bahwa saksi menjelaskan saat melakukan penarikan uang dibankKaltim biasanya cek Saksi tanda tangani dirumah sehingga yangmenarik tunai adalah Bendahara Terdakwa setelah uang dicairkanuang dipegang semuanya oleh Terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan tersebut benar tanda tanganSaksi sendiri namun saat dilakukan pencairan dan menarik uangdibank Saksi tidak semuanya mendampingi dan bisanya Saksi hanyabertanda tangan dicek dan apapila
375 — 1238
Apapila di kemudian hari terjadi sengketa/perselisihan di antara para pihak maka hal tersebut menjadi tanggungjawab para pihak dan melepaskan notaris dari segala tuntutan baik secarahukum pidana maupun perdata .10.Bahwa terkait dengan posita No 7 huruf b tidak benar Tergugat ( satu)telah menyarankan Tergugat II (dua), Tergugat Ill ( tiga ) dan Penggugatuntuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan modal dalam negeri denganperjanjian pinjam nama / nominee, karena pada saat Penggugat, TergugatIl (dua)
MICHAEL TANNER
Tergugat:
1.Debby Sintyawati T
2.Sascha Horst Christopher Prinzler
3.Pascal Daniel Dieng
4.Ni Ketut Adi Wahyuni
5.Ni Made Dinda Rahayu
6.Mutrin Intjie Makkah
Turut Tergugat:
1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.adan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Badung
300 — 243
Apapila di kemudian hari terjadi sengketa /perselisihan di antarapara pihak maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak danmelepaskan notaris dari segala tuntutan baik secara hukum pidana maupunperdata .Bahwa terkait dengan posita No 7 huruf b tidak benar Tergugat ( satu) telahmenyarankan Tergugat II (dua), Tergugat Ill ( tiga ) dan Penggugat untukmendirikan Perseroan Terbatas dengan modal dalam negeri dengan perjanjianpinjam nama / nominee, karena pada saat Penggugat,Tergugat II (dua) danTergugat
138 — 23
Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pangadaan tanahkepada Walikota apapila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk mengambilkeputusan.Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tumpang tindih terhadapan yang akandibebaskan , karena pada saat rapat rapat Panitia P2T yang dipimpin oleh Ketua P2Tada dibahas bagaimana solusinya agar permasalahan tersebut cepat diselesaikan ;Bahwa sakssi pernah bertemu dengan pemilik lahan yaitu ABAH ANOM yang keberatanterhadap harga ganti
105 — 7
Abdul Hamid baik secara langsung (natura ) maupun secara berjenjang secara sukarela dan apapila tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau damai maka dapat dilakukan melalui bantuan kantor Lelang Negara yang berwenang yang hasil pelelangannya diberikan kepada ahli waris Hj. Jumroh tersebut pada angka 15;
17.