• Union Jaya diBalikpapan adalah Wardhana Jaya (nama Tionghoa: Siauw Pek Siong (alm),yang di buktikan dengan Akta pendirian Nomor : 5 tanggal 4 April 1988 yangdibuat dan dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH yang berkedudukan diBalikpapan dan juga dapat Tergugat buktikan melalui Tanda DaftarPerusahaan (TDP) pada Kantor Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu) (BPMP2T) Kota Balikpapan dengan Nomor:170554600653 atas nama Wardhana Jaya;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalildalil

  UnionJaya yaitu Welly Susanto S/ Penggugat Il, karena sudah sangat jelas UD.Union Jaya yang terdaftar di Balikoapan melalui Akta pendirian Nomor : 5tanggal 4 April 1988 yang dibuat dan dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH.yang berkedudukan di Balikpapan dan juga dapat Tergugat buktikanmelalui Tanda Daftar Perusahaan pada Kantor Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan denganNomor: 170554600653 adalah atas nama Wardhana Jaya, yang jugaPenggugat Ketahui melalui Pemberian

  Union Jaya di Balikpapan ini terdaftar di Badan PenanamanModol dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dengan Tanda DaftarPerusahaan (TDP) Nomor : 170554600653 atas nama Wardhana Jaya;Bahwa Wardhana Jaya / Ayah Penggugat Rekonpensi berhak memberikuasa kepada siapa saja untuk melakukan segala tindakan yang dianggapperlu guna mewakili dan atau atas nama Perusahaan UD Union Jayatersebut, oleh karena adalah wajar apabila Wardhana Jaya / AyahPenggugat Rekonpensi memberi Kuasa kepada anaknya yaitu PenggugatRekonpensi

  Bukan seperti yang telah Tergugatterangkan pada jawaban Tergugat didalam dalil pada angka 3 melaluiTanda daftar Perusahaan (TDP) pada Kantor Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota BalikpapanNomor 170554600653.d. Data Notaris Abdul Wahab, SH.

• Santoso, S.STP, tetapiPenggugat tidak mau menandatangani surat tersebut, namun padakeesokan harinya tanggal 4 Nopember 2016 Penggugat langsungmenghadap Bapak Triyadi Santoso dan disarankan untuk menghadapkepada Kepala BPMP2T yaitu Bapak Elvin Junaidi untuk melakukanperubahan penyesuaian IMB dan Penggugat langsung menghadap kekantor BPMP2T dan bertemu langsung dengan Kepala BPMP2T yaituJunaedi dengan membawa 1 bundel berkas permohonan perubahanpenyesuaian IMB dan saat itu berkas tersebut belum dapat

  Bahwa atas surat dari Pemerintah Kota Balikpapan, SatuanPolisi Pamong Praja Nomor 304/1D81/Satpol.PP, Perihal PeringatanTerakhir tertanggal 9 Desember 2016, Penggugat telah mengirimkanSurat tanggapan kepada Sekretaris Satpol PP dan berusaha untukketemu dengan Bapak Walikota Balikpapan dan hanya bisa berbicara viatelepon dengan ajudannya dan Penggugat disarankan untuk menghadapkembali kepada Kepala BPMP2T dan atas saran tersebut Penggugatkembali menghadap Kepala BPMP2T sampai beberapa kali tetapi

  masihjuga belum mendapatkan jawaban yang pasti mengenai bisa atautidaknya permohonan perubahan penyesuaian IMB yang secara lisantelah disampaikan oleh Penggugat kepada Kepala BPMP2T;11.

  Bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada WalikotaBalikpapan melalui ajudannya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansiyang terkait dengan perizinan milik Penggugat, dimana saat ituPenggugat sedang menunggu jawaban dari Kepala BPMP2T yaituBapak Elvin Junaedi mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonanPenggugat mengenai Permohonan Perubahan Penyesuaian IMB milikPenggugat;12.

• tanggal 16 Pebruari 2015, Buktisurat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokan aslinya, dan ternyatasesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda T3;Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun (SPPT) 2016, atas nama Nurhayi tanggal 28 Pebruari 2016, Bukti surattersebut telah bermeterai cukup dan dicocokan aslinya, dan ternyata sesuai,lalu oleh Ketua majelis diberi tanda T4;Foto Copy Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinanterpada Kota Mataram, Nomor 0124/BPMP2T

  /ILOK/AMP/V1I/2015 tanggal 01Juni 2015 tentang Izin Lokasi, Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup dandicocokan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tandaT5;Foto Copy Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinanterpada Kota Mataram, Nomor 01231/BPMP2T/IMB/AMP/VII/2015 tanggal22 Juli 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunag (IMB), Bukti Surat tersebutHim. 14 dari 33 Hlm.putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Mtrtelah bermeterai cukup dan dicocokan aslinya, dan ternyata sesuai

  lain;Bahwa bukti T4 berupa fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas obyek sengketa dengan Wajib Pajak atasnama Nurhayati (Tergugat) telah dinazagelen (bermeterai cukup) dan telahdicocokkan sesuai aslinya, bukti tersebut bukan merupakaan bukti kepemilikanhak maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan jika didukungdengan bukti lain;Bahwa bukti T5 berupa Foto Copy Kepala Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan terpada Kota Mataram, Nomor0124/BPMP2T

  Oleh karena bukti T.5 ini tidakada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti T5 haruslahdikesampingkan ;Bahwa bukti T6 berupa Foto Copy Kepala Badan Penanaman ModalHim. 24 dari 33 Hlm.putusan Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Mtrdan Pelayanan Perizinan terpada Kota Mataram, Nomor01231/BPMP2T/IMB/AMP/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Izin MendirikanBangunag (IMB), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diNazagelen,(bermaterai cukup) dan telah dicocokan dengan aslinya, Bukti tersebutmerupakan

• Balikpapan RegencyNomor 02 RT, 38 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan BalikpapanSelatan, selanjutnya diberitanda bukti P.PK2; lIzin Gangguan Nomor 001501/BPMP2T/IG/2013, atas badan usaha CVAditya Cipta Karya tertanggal 31 Mei 2013 yang beralamat di JalanHalaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 639 PK/Pdt/2018Kintamani IV Blok L Komp.

• Direktur Utama PT Djaja Business Group,nomor : 640/77/BPMP2T/2013, Perihal : Persetujuan Prinsipyang ditandatangani Bupati Lombok Barat DR.H.ZAINI ARONY;BB No. 18 : 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian, bertuliskanyang bertandatangan dibawah ini : 1.

  );Bahwa sebelum tahun 2012, saksi pernah menjabat sebagai Kasipenetapan perizinan di BPMP2T sejak tahun 2010 sampai dengan2011, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012dijelaskan mengenai untuk izin yang berskala kecil cukupdiselesaikan di BPMP2T sedangkan izin yang berskala besardiharuskan dilakukan ekpose untuk mendapatkan persetujuanprinsip dari Bupati;Bahwa yang menentukan izin yang berskala kecil atau besar adalahberdasarkan penilaian dari Kepala BPMP2T, untuk pembangunankawasan wisata

  , saksi menjabat sebagai Kepala BP2T/BPMP2T sejakTahun 2010 sampai dengan sekarang;Bahwa tupoksi saksi selaku Kepala BPMP2T antara lain membantuTerdakwa selaku Bupati Lombok Barat dalam menyusun kebijakan dibidang penanaman modal dan perizinan;Bahwa saksi membenar BAP nomor 6 yang menerangkan ...Danfungsi saya dalam jabatan tersebut yaitu merumuskan kebijakanteknis, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatan penanaman modal daerah dan pelayananperijinan terpadu, memproses

  termasuk prosedur,mekasnisme yang diatur dalam SOP dinas BPMP2T termasukmenentukan jangka waktu ijin tersebut berada di BPMP2T danTerdakwa tidak menentukan sama sekali mengenai jangka waktutersebut;Bahwa PUTU GEDE DJAJA tidak pernah menyampaikankeberatan mengenai jangka waktu tersebut dan Terdakwa barumengetahui hal tersebut dari RUSMANHADY selaku KepadaBPMP2T;Bahwa proses selanjutnya setelah IPPT adalah proses pengajuanAMDAL yang merupakan domain dari Kepala Lingkungan HidupLombok Barat, terkait

  SOUFAROSYIDA yang berisi data dari external hard disk warna hitammerk SEAGATE, Model: SRDOOF1PN1D6AP1500, SN: NA454Y7VKapasitas 500GB, yang digunakan oleh BAIQ SOUFA ROSYIDA(selaku Bendahara Penerima Perijinan BPMP2T Kab.

• PACIFIC FIRSTRACK INDONESIA, bukti P.I3 ; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6471051108700002 atas namaHARRYANTO T, bukti P.I4 5Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 08.335.596.6.721.000 atasnama HARRYANTO T, bukti P.I5 ; Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 0015550/1705/BPMP2T/SIUP/PM/2014 tanggal 15 Januari 2014, bukti P.I6 ; Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)Nomor TDP : 170514505527, tanggal 17 Januari 2014, bukti P.I7 ;Fotocopy Somasi/ Surat Teguran

  SELCO INDONESIA, bukti P.II3 ; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 647102.040577.0006 atas namaSYARIBUDIN S, bukkti Pu4 seeeecsence a sees arene eee aeFotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 14.604.319.5721.000 atasnama SYARIFUDIN S, bukti P.II5 ; Fotocopy Surat Jjin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor809/17.05/BPMP2T/SIUP/PK/2012 tanggal 10 Juli 2012, bukti P.II6 ;Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)Nomor TDP : 170514605894, tanggal 11lJuli 2012, bukti P.II7 ; Fotocopy Somasi

• sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah), Tergugat I memberikan surat kuasa untuk mengelola/mengusahai tanah milik Tergugat I kepada Almarhum ZULKARNAENMARPAUNG tertanggal 19 April 2012 dan Almarhum ZULKARNAENMARPAUNG segera mengurus Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C(Tanah Timbunan Vitrun) pada Kepala Badan Penanaman Modal Dan PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu dan telah pula menerbitkan SuratKeterangan Pertambangan (SKP) Bahan Galian Golongan C dengan Nomor :503/009/BPMP2T

  Bahwa sejak terbitnya Surat Keterangan Pertambangan (SKP) Bahan GalianGolongan C Nomor : 503/009/BPMP2T/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 itu pulaPenggugat bersamasama dengan SABARUDDIN MARPAUNG dan AlmarhumZULKARNAEN MARPAUNG mulai mengusahai penambangan tersebut danTergugat I dan Tergugat II meminta agar saudaranya yang bernama ARIFIN Sdiperkerjakan dan Penggugat menerima permintaan Tergugat I dan Tergugat IItersebut ;.

  antaraPenggugat, SABARUDDIN MARPAUNG dan ZULKARNAENMARPAUNG dalam usaha galian C ;Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2013/PN RapBahwa, Penggugat di dalam gugatannya seharusnya menarikSABARUDDIN MARPAUNG dan ZULKARNAEN MARPAUNGsebagai orang yang memiliki kepentingan hukum atas Tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat.Bahwa, pada indentitas Penggugat hanya mewakili kepentingansendiri, sedangkan usaha Galian C dengan nama Usaha RESTU IBUdimana izin Galian Golongan C dengan Nomor : 503/009/BPMP2T

  Zulkarnaen Marpaung untukmengelola/mengusahai tanah yang terletak di Dusun LobuJanji, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten LabuhanBatu selanjutnya diberi tanda bukti P3;Fotocopy surat Keterangan Pertambangan (SKP) bahan GalianGolongan C nomor: 503/009/BPMP2T/V/2012 tertanggal 8Mei 2012 yang ditandatangani Kepala Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenLabuhanbatu selanjutnya diberi tanda bukti P4;Fotocopy kuitansi pembayaran sewa beko tertanggal 02 April2012 yang diterima

• terdapat permohonan agar IjinIjin yang telah diberikankepada Tergugat supaya dialinkan kepada Tergugat II, dan perbuatanTergugat II yang telah membuat / mengirimkan Surat kepada Bupati LombokBarat tertanggal 8 Juli 2014, Prihal : Permohonan Persetujuan Ijin Perinsip danIPPT dan Surat tertanggal 19 Agustus 2014, Prihal : Permohonan jin lokasiuntuk Pembangunan hotel dan Fasilitas Pendukung; sehingga atas dasarsuratsurat dan atau akteakte tersebut oleh Pemda Lobar telah diterbitkansurat :Keputusan Kepala BPMP2T

  Lobar No.503.A1/001/BPMP2TLB/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Izin Lokasi dan KeputusanBupati Lobar No : 999/503/BPMP2T/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 TentangPemberian Izin Perinsip Kepada PT.

  Lobar No.503.A1/001/BPMP2TLB/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Izin Lokasi danKeputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 999/503/BPMP2T/2014 Tanggal 18Agustus 2014 Tentang Pemberian Izin Perinsip Kepada PT.

  Tanggal 31 Juli 2014, KeputusanKepala BPMP2T Lombok Barat Nomor : 503.A1/001/ BPMP2TLB/VIII/2014Tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Izin Lokasi dan Keputusan Bupati LombokBarat Nomor : 999/503/BPMP2T/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 TentangPemberian Izin Perinsip Kepada PT.

  Menunjuk Akta Akta yaang dibuat dihadapan Notaris Nengah Sukma Mulyawan, Notaris Notaris Nining Herlina, serta Notaris Hj.IndahPurwani dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.MtrMenimbang, bahwa selanjutnya didalam uraian Gugatan Penggugatnyajuga menuntut agar perbuatan Tergugat selanjutnya = yang masingmasingberupa : (1) permohonan pembatalan jinljin Tergugat untuk dialinkan kepadaTergugat Il hingga Terbit Surat Keputusan Kepala BPMP2T

• (Legalisir).Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Nomor : 137 / BPMP2T / SITU / 2014 / 47 TentangSurat Izin Tempat Usaha Atas Nama PD BPR Dana Amanah.(Legalisir).Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Nomor : 137 / BPMP2T / HO / 2014 / 45 Tentang IzinUsaha Berdasarkan Undangundang Gangguan Atas Nama PD BPRDana Amanah.

  (Legalisir).(6) Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Nomor : 137 / BPMP2T / SITU / 2014 / 47 TentangSurat Izin Tempat Usaha Atas Nama PD BPR Dana Amanah.(Legalisir).(7) Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Nomor : 137 / BPMP2T / HO / 2014 / 45 Tentang IzinUsaha Berdasarkan Undangundang Gangguan Atas Nama PD BPRDana Amanah.

• Esther Mercia Sulaiman, S.H. berkedudukandi Kotamadya Jakarta Selatan.Izin Gangguan Nomor : 002888/BPMP2T/IG/2011 PT. SentikaMitra Persada yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota BalikpapanBadan Penanaman Modal dan Pelayan Perijinan Terpadu(BPMP2T) tertanggal 17 Oktober 2011.Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU51452.AH.01.02. Tahun 2011 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

  Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan olehPemerintah Kota Balikpapan Badan Penanaman Modal dan PelayanPerijinan Terpadu (BPMP2T) tertanggal 09 Nopember 2011.Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM98.PB/WPJ.14/KP.1303/2011, PT. Sentika Mitra Persada yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJPKaltim Kantor Pelayanan Pajak Balikpapan tertanggal28 Nopember 2011.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM574/WPJ.14/KP.1303/2011, PT.

  Sentika Mitra Persada yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJPKaltim Kantor Pelayanan Pajak Balikpapan tertanggal29 Nopember 2011.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 595044/1705/BPMP2T/SIUP/PM/2011, PT.

  Sentika Mitra Persadayang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan BadanPenanaman Modal dan Pelayan Perijinan Terpadu (BPMP2T)tertanggal 30 Nopember 2011.Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/92/Pemb, PT.Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Kelurahan GunungBahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tertanggal28 Desember 2010.Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/30PU/EKONOMI/I/2008 tentang Pemberian Kuasa PertambanganPenyelidikan Umum yang dikeluarkan oleh Bupati

  SentikaMitra Persada Nomor : 20 Tanggal 15 Maret 2006;Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.Sentika Mitra Persada Nomor : 24 Tanggal 17 Mei 2010;Foto. copy sesuai aslinya Izin Gangguan Nomor002888/BPMP2T/IG/2011 dikeluarkan oleh Pemerintah KotaBalikpapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerijinanTerpadu (BPMP2T), kepada PT.

• Penggugat untuk kesempatan terakhir tidak dapatdilaksanakan ; === "9+ = 2=92 222 oo nnn conn ne mene nen nen neeBahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapansebagaimana yang termuat dalam Berita Acara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:640/2107/IMB/BPMP2T

• Sekretaris Daerah Kota Depok kepada KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu(BPMP2T) tanggal 18 Februari 2016 Nomor : 644/147HUK Perihal :Tanggapan permohonan pertimbangan Izin Pemanfaatan Ruang .

  Tergugat IIIntervensi1, 2, 3 dan 4 sudah mendapat informasi bahwa Ida Farida/PT.Unggul Mas Sejahtera /Penggugat sedang mengurus Izin Pemanfaatan Ruang(IPR) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaDepok dan Instansi permerintahan Kota Depok yang terkait lainnya dan untukmelindungi hakhak Pera Pemohon Intervensi, sebelum terbitnya/keluarnyaObjek Gugatan/Sengketa tersebut, Tergugat II Intervensi1, 2, 3 dan 4 telahmemberi tahu kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu (BPMP2T

  Perkara130/Pdt.G/2016/PN.Dpk, tanggal 28 Juni 2016 (Sesuai denganASIINYA); on nn nnn nn nnn nn ene e nnn nen nn enn ene n enna nen ene nen eeene nen eeenenesPhoto copy Surat Permohonan IPR (Ijin Pemanfaatan Ruang) (Sesualdengan photo Copynya) ;n nn nn nnn nnn ene nen cnennePhoto copy Surat Nomor 648/509BPMP2T, tanggal 2 Desember 2015dari Kepala BPMP2T kepada Bagian Hukum Setda Kota Depok.

  (Sesuai dengan aslinya) ;ne nen nn eee n nnn enn nn neePhoto copy Surat Nomor 644/147Huk, tanggal 18 Februari 2017 dariAsisten Tata Praja atas nama Sekertaris Daerah Kota Depok kepadaKepala BPMP2T (sesuai dengan aslinya) ;Photo copy Surat Jawaban Nomor 648/134BMP2T tanggal 4 Maret2016 dari BPM2T kepada PT Unggul Mas Sejahtera/Ida Farida (Sesuaidengan aslinya); Photo copy Surat Permohonan izin Lokasi dan Persetujuan Prinsip(Sesuai dengan asli lampiran photo copynya) ;Hal. 48 dari 80 hal.

  Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Dpktanggal 30 Januari 2017 (Sesuai dengan aslinya) ; Photo copy Putusan Pengadilan Negeri DepokNo.130/PDT.G/ 2016/PN.DPKtanggal 3 Agustus 2017(sesuai dengan salinan) ;Photo copy Surat Tergugat II Intervensi1, 2, 3, dan 4,tanggal 12 Juni 2017 kepada Kepala Badan PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok(Sesual dengan aslinya) ;Photo copy tanda bukti Laporan Polisi No.LP/1284/1//2014/PMJ/Dit.Reskrimum, Tanggal 11 April 2014(Sesuai dengan aslinya) ;Photo copy Surat

• BALIKPAPAN JAYA UTAMA;> 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor12166/64/SKP/BKA/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 milik PT.BALIKPAPAN JAYA UTAMA;> 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan Nomor 002146/BPMP2T/IG/2012 tanaaal 25 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYAUTAMA;> 1 (satu) lembar Sertifikat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/MDAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007 milik PT.

• PadangPariaman tanggal 08 Agustus 2014, setelah dilakukan pengecekankepada pihak BPMP2T Kab. Padang Pariaman ternyata Surat izin (IUP)atas nama PT. Expo Indomas Perkasa ditemukan ada 2 (dua) Surat izin(IUP) yang sama dengan tanggal berbeda yaitu tertanggal 08 Agustus2014 dan 17 Oktober 2014 namun yang teregistrasi dalam buku agendaIUP 2014 adalah tertanggal 17 Oktober 2014.Artinya telah terjadi manipulasi penerbitan Surat izin (IUP) Bupati PadangPariaman Nomor : 300/34/KEP/BPP2014 atas nama PT.

  Expo Indomas Perkasa tetap melanggar Pasal 158 UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarakarena melakukan Penambangan diluar titik koordinat;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Februari 2016 atasnama NURHELMI, SH., M.Si selaku Kepala BPMP2T Kab.

  EXPOINDOMAS PERKASA ;Bahwa Saksi bekerja di BPMP2T (Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu) Kabupaten Padang Pariaman ;Bahwa Saksi adalah Kepala di BPMP2T tersebut semenjak tanggal 21Februari 2012 hingga sekarang ini ;Bahwa PT. EXPO INDOMAS PERKASA ada mengurus izin ke kantorSaksi pada tanggal 12 Agustus 2013 ;Bahwa sehubungan izin yang dimohonkan PT.

  EXPOINDOMAS PERKASA ;Bahwa permohonan yang diajukan kemudian di dapatkan titikkoordinatnya BPMP2T mempunyai kewenangkan mengeluarkan izin ;Bahwa permohonan boleh dimintakan oleh orang lain atau biro jasa untukmendapatkan pengesahan izin ;Bahwa Menambang diluar titik koordinat Saksi tidak tahu itu melanggarUndangUndang karena tidak ada aturan yang mengatur ;Bahwa di Kantor ada register, izin yang diberikan kepada PT.

  Bakri Abdullah, SH itu sendiridan juga wawancara dengan Operator alat Berat Jumadi awal sesuaidengan surat yang diajukan oleh Termohon Produk 114, T5a, T19, 118dan P.30;Bahwa penetapan Sita sudah dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriPariaman sesuai dengan bukti yang diajukan Kuasa Termohon denganProduk T.24.b dan juga penyitaan register dari BPMP2T artinya terdapatganda register serebut seuai dengan Bukti Termohon Produk T.29a danProduk T.29b ;Bahwa alasan terkendalanya pelimpahan berkas kekejaksaan

• (Legalisir).Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Nomor : 137 / BPMP2T / SITU / 2014 / 47 TentangSurat Izin Tempat Usaha Atas Nama PD BPR Dana Amanah.(Legaiisir).Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Nomor : 137 / BPMP2T / HO/ 2014 / 45 Tentang IzinUsaha Berdasarkan Undangundang Gangguan Atas Nama PD BPRDana Amanah.

  (Legalisir).(6) Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Nomor : 137 / BPMP2T / SITU / 2014 / 47 TentangSurat Izin Tempat Usaha Atas Nama PD BPR Dana Amanah.(Legalisir).Halaman 39 dari 47halamanPutusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2019/PTPBR.(7) Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Nomor : 137 / BPMP2T / HO / 2014 / 45 TentangIzin Usaha Berdasarkan Undangundang Gangguan Atas Nama PD BPRDana Amanah.

• Bahwa, sebelum NAMA ANAK meninggal dunia, ayah kandung NAMAANAK yang bernama bapak NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulupada tanggal 25 Mei 2016 dikarenakan sakit berdasarkan Surat KeteranganKematian Nomor: 445.5/010/SIKPRJ/BPMP2T/II/2015 yang dikeluarkan olehKlinik Pratama Rawat Jalan Tirta Husada, Kota Depok tertanggal 25 Mei2016;6.

• 3674050212110056,atas nama kepala keluarga Merdyanto, diberi tanda P2;Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/11 tanggal 9 Januari 2011,diberi tanda P3;Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Abiel AkwaNomor 3674LU13062011004164 tanggal 13 Juni 2011, diberi tandaP4;Fotocopy kutipan Akta Kematian Nomor 3674KM300820190015tanggal 22 Nopember 2018, diberi tanda P5;Fotocopy Surat pernyataan waris tanggal 29 Nopember 2018, diberitanda P6;Fotocopy Surat yin mendirikan bangunan Nomor648.12/1548.78/IMB/BPMP2T

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Berkantor Nomor : 061/BPMP2T/SKB/2016/758 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bengkalis tanggal 16 Februari 2016
• 1 (satu) lembar asli Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2016/759 yang dikeluarkan Kepala Badan Penananman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.

  Bengkalis tanggal 16 Februari 2016;

• 1 (satu) lembar asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T/Pzn/SITU/2016/757 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bengkalis tanggal 16 Februari 2016;
• 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 777/PZN/SIUP-PB/II/2016 yang dikeluarkan Kepala Badan Penananaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.

• Tanggal 2 Agustus 2011; 1 (satu) bendel foto copy buku daftar anggota periode tahun 2011 s/d 2013; 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman (SP3) atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALU SUPARTHA, SE; 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Pinjaman atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALU SUPARTHA, SE; 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram Nomor 045.2/0266.P/HO/BPMP2T

  foto copy buku daftar anggota periode tahun 2011 s/d 2013; 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman (SP3) atasnama Pemohon Bapak dan lbu LALU SUPARTHA, SE; 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetuju~an Permohonan PerpanjanganPinjaman atas nama Pemohon Bapak dan lbu LALU SUPARTHA, SE; 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram NomorHalaman 2 dari 47 Putusan Pidana Khusus Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Mtr045.2/0266.P/HO/BPMP2T

  foto copy buku daftar anggota periode tahun 2011 s/d 2013;1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman (SP3) atasnama Pemohon Bapak dan lou LALU SUPARTHA, SE;1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Pinjamanatas nama Pemohon Bapak dan lbu LALU SUPARTHA, SE;Halaman 26 dari 47 Putusan Pidana Khusus Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Mtr1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Kota Mataram Nomor 045.2/0266.P/HO/BPMP2T

  Nomor126/S.Kep/KSPLSNTB.VII/2011, Tanggal 2 Agustus 2011;1 (satu) bendel foto copy buku daftar anggota periode tahun 2011 s/d 2013;1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman (SP3) atasnama Pemohon Bapak dan lbu LALU SUPARTHA, SE;1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Pinjamanatas nama Pemohon Bapak dan lbu LALU SUPARTHA, SE;1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Kota Mataram Nomor 045.2/0266.P/HO/BPMP2T

  foto copy buku daftar anggota periode tahun 2011 s/d 2013; 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman (SP38) atasnama Pemohon Bapak dan lbu LALU SUPARTHA, SE;Halaman 45 dari 47 Putusan Pidana Khusus Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Mtr1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan PerpanjanganPinjaman atas nama Pemohon Bapak dan lou LALU SUPARTHA, SE; 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram Nomor045.2/0266.P/HO/BPMP2T

• PUTUSANNomor 0633/Pdt.G/2016/PA.Mtr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhnkanputusan dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON 1 , lahir di Kopang Loteng tanggal 12 Februari1973, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPNS (BPMP2T Lombok Barat), tempat tinggal di Jalan GustiJelantik Gosa gang Merpat,i Lingkungan Gebang, RT.002 RW.Kelurahan Pagesangan