hubungan hukumyang terjadi setelah diterbitkannya Ijin atas nama PT, Prima Sawit Andalandengan kerugian yang dialami PENGGUGATBahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Posita 8Gugatannya, yang benar adalah Permohonan verifikasi IUPHHKPENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Verifikasi sebagaimana diaturdalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Nomor : P.03/MenhutlI/2005 tentangPedoman Ventikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk)pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Guberur

(fotocopy sesuai denganaslinya);Keputusan Guberur Sumsel No. 545/KPTS/II/2014 tanggal 26 Agustus2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Kbupaten Banyuasin. (fotocopysesuai dengan aslinya);Surat Ketua KPU Kab. Banyuasin tanggal 19 April 2016 No.210/kpuba006.435384/IV/2016 perihal pengganti antar waktu AnggotaDPRD Kab. Banyuasin dari daerah pemilihan Banyuasin.

Bahwa....Bahwa Guberur Bali mengeluarkan Keputusan Nomor : 3/01I/HK/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pencabutan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 216 Tahun 1994,tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Tanah Inventaris Pemerintah41Daerah Tingkat I Bali di Padang Galak dan Intaran Sanur, KotamadyaDaerah Tingkat IT Denpasar yang memutuskan :KesatuKeduaKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I BaliNomor 216 Tahun 1994 tentang Pemberian jinPemanfaatan Tanah Inventaris Pemerintah DaerahTingkat

BKN RI Regional IX Papua, perihalpermohonan banding administrasi terhadap Surat Keputusan BupatiAsmat Nomor : 888/39/ASMAT/IV/2019 tanggal 29 April 2019, tanggal 28Juni 2019 (Fotokopi sesuai asli);: Salinan Putusan Nomor : 34/Pid.SusTpk/2016/PN Jap atas nama TeguhPurwantoro (Fotokopi dari Fotokopi);: Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W30.E.PK.01.05.101388Tanggal 6 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BalaiPemasyarakatan Klas II Jayapura (Fotokopi dari Fotokopi);: Petikan Keputusan Guberur

menjadi calon GubemurPapua secara menyimpang dari syaratsyarat calon Gubernur yang sudahditentukan pada Pasal 17 ayat (1) UU OTSUS PAPUA sebagaimana dapatdijelaskan di bawah ini, yang salah satunya adalah mengenai syarat masa jabatanHalaman 13 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUNJKT.Gubernur Papua, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan Penggugatsebagaiapihak yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua;Bahwa salah satu syarat yang ditetapkan oleh DPRP adalah mengenaimasa jabatan Guberur

Dihubungkan dengan Pasal 6, pasal 18 PP No. 10 tahun1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menghendaki dipublikasikan selama2 bulan berturutturut kemudian PP No. 10 Tahun 1961 diganti dengan PPNo. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa oleh karena surat Keputusan Guberur Prop. Jabar tanggal 17Pebruari 1976 Nomor : No. Sk. 213/Dit. Pht/HM/1976 sebagai dasarTerbitnya Sertipikat No. 27 atas nama H. Tb.

Surat Guberur KDKI Jakarta No. 935/A/K/BKD/79tanggal 22 April 1979 dan No. 114?BKDII/1985tanggal 30 April 1985 dinyatakan tidak berlaku lagikarena berdasarkan Surat Gubernur KDKkI Jakarta No.5006/1.711 tanggal 10 November 1989, areal tersebutakan digunakan sebagai tempai/areal pemindahantaman Ria Monas.3.

Deli Maatchappijmelalui suratnya tanggal 18 September 1952 Nomor 3558/Agraria tentangpinjam pakai setahun padi tanah kebon Bandar Chalipab sesuai denganbukti PK16;Bahwa Guberur Propinsi Sumatera Utara menyurati pihak AVROS melaluiSuratnya tanggal 16 Juni 1953 Nomor 2392/XXV/K.P.P.T tentang TanahJaluran , dimana masih ada orangorang yang belum mendapat tanah untukitu Kepada mereka agar diberikan tanah jaluran sesuai dengan bukti PK17;Bahwa kemudian AVROS pernah menjawab surat DPP SARBUPRI melaluisuratnya

Putusan Nomor 15/G/LH/2016/PTUNJKT.Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)tidak mempunyai kekuatan mengikat41.Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu dasar pemberiankewenangan kepada Guberur untuk mengelola dan melaksanakan Reklamasidi Pantura DKI, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewenangan penerbitanobjek sengketaa quo, adalah Pasal 34 UndangUndang No. 27 Tahun 2007yang mana Putusan MK tersebut tidak membatalkan dan/atau tidak membahassama sekali Pasal

Bahwa salah satu dasar pemberian kewenangan kepada Guberur untukmengelola dan melaksanakan Reklamasi di Pantura DKI, termasuk tetapitidak terbatas pada kewenangan penerbitan objek sengketa a quo, adalahPasal 34 UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4739)yang mana Putusan MK tersebut tidak membatalkan dan/atau tidak membahas sama sekali Pasal 34

Republik Indonesia Tahun 1945;Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51,Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 UndangUndang Nomor 27 Tahun2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4739) tidak mempunyai kekuatanmengikat.Bahwa salah satu dasar pemberian kewenangan kepada Guberur

penyampaianinformasi/hasil pemeriksaan terkait Dugaan Pertama.Hal inijuga bertentangan dengan Pasal 18C Peraturan DewanGubernur No. 17/11/PDG/2015 tentang Peraturan DisiplinBank Indonesia jo Peraturan Dewan Gubernur No.20/3/PDG/2018 tentang Perubahan atas Peraturan DewanGubernur No. 17/11/PDG/2015;Hak atas Konsultasi dan PendampinganPasal 20 Peraturan Dewan Gubernur No. 17/11/PDG/2015tentang Peraturan Disiplin Bank Indonesiajo PeraturanDewan Gubernur No. 20/3/PDG/2018 tentang Perubahanatas Peraturan Dewan Guberur

Dalam hal KepalaDaerah/Gubernur diwilayan Provinsi yang karena jabatannyaHalaman 18 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKTberkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang bersangkutandalam pengertian untuk menjembatani yang implikasi secara structuralmenjadikan Kepala Daerah Provinsi/Gubernur sebagai WilayahAdministrasi Pemerintah Pusat dan/atau Menteri sehingga KepalaDaerah/Gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat, selain itu jugaKepala Daerah/Guberur sebagai Kepala Daerah Otonom

Nomor : 471/131/Pikitring/Sulmapa/2007 mengajukan ijin prinsipke Gubernur Maluku untuk membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kv,17namun surat ini tidak mendapat tanggapan, sehingga diajukan kembalipermohonan tertanggal 28 Mei 2008 melalui surat Nomor : 329/131/Pikitring/Sulmapa/2008 tentang pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (sutt)dilokasi WaaiPassoSirimau dan Gardu Induk 70 Kv ; Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 329/131/Pikitring/Sulmapa/2008 itu, kemudian Guberur

Blok F, tanggal 16September 2011, (fotokopi sesuai dengan asli) ;: Pengumuman Manager UPB Tanah Abang BlokAF Nomor : 147/Tahun 2012, TentangPembayaran Perpanjangan Hak PemakaianTempat Usaha Pasar Tanah Abang Blok F,tanggal 8 Maret 2011, (fotokopi sesuai denganasli) ; ;: Keputusan Direksi Perusahan Daerah Pasar JayaNomor : 200/2014, Tentang Penetapan MasaHak Pemakaian Tempat Usaha Hasil RevitalisasiPasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat,tanggal 26 November 2014, (Sesuai dengan asili);: Keputusan Guberur

2020 yang isi selengkapnya sebagaimanatercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan didalam putusan ini ;BERKENAAN DENGAN OBJEK SENGKETABahwa di dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkanpada tanggal 16 Januari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung selanjutnya diperbaiki pada tanggal 18 Februari 2020, sebagaimanatermuat pada bagian awal halaman 6, dinyatakan oleh para Penggugat bahwaobjek sengketa dalam perkara a quo adalah :Keputusan Guberur

Edi Kusnadi, karena pada saat terjadi jualbeli antara TURUT TERBANDING I (semula TERGUGAT J)dengan TERBANDING (semula PENGGUGAT), objek tanahsengketa adalah merupakan hasil proses tukarguling (ruislaag)berdasarkan Surat Keputusan Guberur Jawa Barat,sebagaimana diterangkan dan diperjelas oleh Surat Keterangandari Kepala Desa Imbanagara, bahkan sampai akhirnya terbitSHM. No. : 1316/Desa Imbanagara, yaitu atas nama NININGNINGSIRAT, R.

Amoldus Weripang Partai Peduli Rakyat Nasional halaman 49 dari 120Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk Bahwa berdasarkan Keputusan Guberur Papua Barat Nomor :171.2/123 /8/ 2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak masa jabatantahun 2014 sampai dengan 2019, memutuskan yaitu menetapkan Kesatu :meresmikan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lampiranKeputusan Gubemur Papua Barat ini, sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat

Asmat Daci dari Bupati Kabupaten Asmatkepada Guberur Provinsi Papua;1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran satu unit hydrolic/kemudi kapalukuran 40 x 70 x 300 ditambah 2 silinder power stering OSPC Type 160 ccsenilai Rp. 25.000.000., di Jakarta 2003;1 (satu) lembar asli invoice dari XINMING HUA PTC LTD (Singapura) kepadaMarulin No.

., selakuKketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009 2014 berdasarkan SuratKeputusan Guberur Sumatera Barat Nomor 1714572009 tanggal 30 Oktober 2009tentang peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009 2014, baik sebagai yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itusecara sendirisendiri atau bersama sama dengan Sawirman, S.E., M.M.

bupati/walikota;Ayat (3)Guberur atau bupati/walikota) memberikan rekomendasisebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam jangka waktupaling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaanrekomendasi.Bahwa faktanya Tergugat tidak pernah meminta Rekomendasidari Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali sebelumpelaksanaan lelang dilakukan dan Gubernur Sulawesi Tengahdan Bupati Morowali tidak pernah menerbitkan Rekomendasikepada Tergugat dalam pelaksanaan lelang dimaksud;27.6.

Wana Halmahera Barat Permai (Unit VIII)sesual SK Guberur maluku utara nomor502/2/DPMPTSP/IUPOP.LB/X/2020 tersebut tidak dapatditindaklanjuti pendaftarannya ke dalam basis data perizinanpertambangan Ditjen Mineral dan Batubara;Bahwa mencermati Objek Sengketa di atas, maka diketahuiTergugat menolak permohonan pendaftaran IUP OperasiProduksi Penggugat dikarenakan wilayah IUP Operasi ProduksiPenggugat tumpang tindih sama komoditas dengan wilayahIUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi sesuai SuratKeputusan