., jabatan Kepala Bagian Hukum danKSLNSetditien Hubla, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorUM.008/01/04/KSOP.Lbr2020, tanggal 2 Januari2020;Pemohon Kasasi;LawanPT MARINE SERVICE ENGINEERING., tempatKedudukan di Dusun Puyahan, RT 003, RW 000,Desa Lembar Selatan, Kecamatan LembarKabupaten Lombok Barat, yang diwakili olehSteven George Knudson, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ilham, S.

Maritim Samudera Indonesia tidakmengkontrol, memastikan hakhak dan kewajiban ABK yang ditempatkanterpenuhi sesuai dengan PKL (perjanjian Kerja Laut) dan melaporkan keDitjen Hubla Per tiga bulan. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IRWANTO alias TOGAR dalampembuatan BST (Basic Safety Training) An nama :1. Nama : ROHMANNomor Serifikat :62118723640101182. Nama : NUGI PANGESTUNomor Sertifikat :62118723080101183. Nama : AGUNGNomor Sertifikat :62118723620101184.

Perjanjian Kerja di Laut(PKL) serta berkewajiban melaporkan kegiatan pengiriman ABK ke luarnegeri per tiga bulan ke Ditjen Hubla; Bahwa yang berhak mengeluarkan Basic Safety Training (BST) untukABK adalah Lembaga Pendidikan Profesi Pelaut baik negeri maupunswasta yang sudah diapprove oleh Ditjen Hubla Kemenhub RI; Bahwa bentuk approve yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla yaitu SertifikatApproval yang berlaku selama lembaga pendidikan berjalan denganketentuan annual survelance setiap tahun; Bahwa saat

ini terdapat 96 (Sembilan puluh enam) lembaga pendidikanyang diapprove oleh Ditjen Hubla dan Lembaga Pendidikan yang tidakdiapprove oleh Ditjen Hubla tidak diperbolehkan mengeluarkan BST (BasicSafety Training); Bahwa manfaat dari BST supaya ABK mengetahui cara menggunakandan melindung!

dirinya saat terjadi musibah di atas kapal; bahwa yang berhak mengeluarkan Buku Pelaut adalah Syahbandar dibawah Ditjen Hubla; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara online danmengupload selurun dokumen persyaratan yang diminta system, dansetelah memenuhi persyaratan, Pemohon mendapatkan jadwal kehadirandi Syahbandar setempat.

Manalu saat ini menjabat sebagai KasiKepelautan Kesyahbandaran Tanjung Priok, sedangkan Zefli Agustian saatini saksi belum mengetahuinya apakah benar menjabat sebagai KasiKeselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kesyahbandaran SundaKelapa ataukah tidak; Bahwa saksi menerangkan bahwa seluruh blanko Buku Pelaut sama danyang mendistribusikan ke Syahbandar adalah Ditjen Hubla;Hal. 56 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn7.

Putusan Nomor 69PK/TUN/2020Setditien Hubla Indonesia dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.006/2/9/DJPL17, tanggal 7 November 2017;ParaTermohon Peninjauan Kembali;3.

Ditanda tangani diJuwana, 23 Juli 20122 (dua) lembar foto copy SURAT EDARAN DIRJEN HUBLA TENTANG DISPENSASIBUKU PELAUT DAN PENYNUILAN KAPAL LAYAR MOTOR No. UK 11/38/10/DJPL09. Dikeluarkan di Jakarta, 10 Desember 20091 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RADIO TELEKOMUNIKASI KAPALBERUKURAN 100 M3 850 M3 No. PK.002/1390/88/UPP.Jwn2012. Ditandatangani di Juwana, 30 Agustus 20121 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK KMN TRIMINA BAROKAH ( kapal penangkap ikan ) dengan pemilik KMN.

Ditanda tangani di Juwana, 23Juli 2012.2 (dua) lembar foto copy SURAT EDARAN DIRJEN HUBLA TENTANG DISPENSASI BUKUPELAUT DAN PENYUILAN KAPAL LAYAR MOTOR No. UK 11/38/10/DJPL 09. Dikeluarkandi Jakarta, 10 Desember 2009.1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RADIO TELEKOMUNIKASI KAPAL BERUKURAN 100M3 850 M3 No. PK.002/1390/88/UPP.Jwn2012. Ditanda tangani di Juwana, 30Agustus 2012.1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK KMN TRI MINABAROKAH ( kapal penangkap ikan ) dengan pemilik KMN.

Ditanda tangani diJuwana, 23 Juli 2012.f. 2 (dua) lembar foto copy SURAT EDARAN DIRJEN HUBLA TENTANG DISPENSASIBUKU PELAUT DAN PENYWILAN KAPAL LAYAR MOTOR No. UK 11/38/10/DJPL 09.Dikeluarkan di Jakarta, 10 Desember 2009.211 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RADIO TELEKOMUNIKASI KAPAL BERUKURAN100 M3 850 M3 No. PK.002/1390/88/UPP.Jwn2012.

BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;

BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT.

BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;

BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;

Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;

BOSOSI PRATAMA antaraDirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langaradengan PT.

BOSOSIPRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : POX 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT.BOSOSI PRATAMA untuk membangu terminal khusus pertambanganHalaman 33 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov.

Foto Copy yang dilegalisir Surat Dinen Hubla kantor UnitPenyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR16,perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;125. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit PenyelenggaraanPelabuhan Langara Nomor : PP.005/03/01/UPPLGR12, PerihalRekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;126.

BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;Foto Copy yang dilegalisir Surat KementerianPerhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr20167,perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSIPRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : , terima dari :PT.

BOSOSI PRATAMAantara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas IIIHalaman 93 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI124.125.126.127.128.129.130.131.Langara dengan PT.

Maritim Samudera Indonesiasejak tahun 2015 dalam melakukan pengiriman ABK keluar negeri tidakmemiliki Ijin SIUPAK (Surat jin Usaha Perekrutan dan Penempatan AwakKapal) dari Ditjen Hubla.

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan verifikasidokumen kepelautan dalam rangka menerbitkan Save Maning (batasminimal keselamatan awak kapal) dan dalam pelaksanaannya saksibertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasional KepelautanDirektorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Bapak Capt.

negeri memiliki tugasmengontrol dan memastikan hakhak dan kewajiban ABK yangditempatkannya terpenuhi sesuai dengan Sura Perjanjian Kerja di Laut(PKL) serta berkewajiban melaporkan kegiatan pengiriman ABK ke luarnegeri per tiga bulan ke Ditjen Hubla; Bahwa yang berhak mengeluarkan Basic Safety Training (BST) untukABK adalah Lembaga Pendidikan Profesi Pelaut baik negeri maupunswasta yang sudah diapprove oleh Ditjen Hubla Kemenhub RI; Bahwa bentuk approve yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla yaitu SertifikatApproval

yang berlaku selama lembaga pendidikan berjalan denganketentuan annual survelance setiap tahun; Bahwa saat ini terdapat 96 (Sembilan puluh enam) lembaga pendidikanyang diapprove oleh Ditjen Hubla dan Lembaga Pendidikan yang tidakdiapprove oleh Ditjen Hubla tidak diperbolehkan mengeluarkan BST (BasicSafety Training);Hal. 52 dari 120 hal.

dirinya saat terjadi musibah di atas kapal; bahwa yang berhak mengeluarkan Buku Pelaut adalah Syahbandar dibawah Ditjen Hubla; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara online danmengupload selurun dokumen persyaratan yang diminta system, dansetelah memenuhi persyaratan, Pemohon mendapatkan jadwal kehadirandi Syahbandar setempat.

2016/PT.BGLpelaksanaan PT.SKE mengajukan usulan addendum /Contract ChangeOrder (CCO).Bahwa atas Permohonan dari kontraktror PT.GSKE, PPK meneruskankepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk panitiapeneliti kontrak dengan surat Keputusan Nomor:HK.1071/16/KSOP.BKL12 tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan/pengangkatan PanitiaPeneliti kontrak pekerjaan dinding penahan gelombang pelabuhan pulaubaai bengkulu tahun anggaran 2012 yaitu: JIHSAN AHDATANJUNG,SE,MT (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla

) , TEGUH SUBEKTI (stafDitpeloeng Ditjen Hubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom (staf DitpelpengDitjen Hubla), kemudian peneliti kontrak menyetujui pelaksanaanaddendum (CCO) tersebut, tetapi peneliti kontrak tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi pekerjaan diBengkulu dan tidak pernah melakukan rapatrapat terkait denganpenelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapat danBerita acara rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, panitiapeneliti kontrak hanya melakukan

perpanjangan wakupelaksanaan PT.SKE mengajukan usulan addendum /Contract ChangeOrder (CCO).Bahwa atas Permohonan dari kontraktror PT.GKE, PPK meneruskankepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk panitiapeneliti kontrak dengan surat Keputusan Nomor:HK.1071/16/KSOP.BKL12 tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan/pengangkatan PanitiaPeneliti kontrak pekerjaan dinding penahan gelombang pelabuhan pulaubaai bengkulu tahun anggaran 2012 yaitu: JIHSAN AHDATANJUNG,SE,MT (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla

melanggar aspek keselamatan Kapal, aspek Pencegahan Pencemaranperairan dari kapal, aspek pengawakan, aspek garis muat dan pemuatan, aspekkesejahteraan awak dan kesehatan Penumpang, aspek status hukum kapal,aspek manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal danaspek manajemen keselamatan keamanan kapal untuk berlayar didaerah tertentuserta dari aspek keselamatan kapal KM Ryan Jaya IV tersebut tidak memilikisertifikat radio dan sertifikat keselamatan perlengkapan yang dikeluarkan olehDirjen Hubla

PersetujuanBerlayar adalah Syahbandar sesuai dengan Pasal 209 huruf e (dalammelaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan Syahbandar menerbitkan SuratPersetujuan Berlayar) Undangundang Nomor 17 tahun 2009 tentang Pelayarandan diatur dalam PM.82 tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) huruf a (Setiap kapal yangberlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar);Bahwa ahli menerangkan kelengkapan dokumen yang harus dibawa diatas kapalKM Ryan Jaya IV yang berukuran GT 28 adalah :Surat Pas Besar yangdikeluarkan oleh Dirjen HUBLA

yang berisikan Nama kapal, tanda pendaftaran,tempat pendaftar, mesin penggerak utama dan pemilik kapal, Surat Ukur adalahSurat yang berisikan tentang pengukuran kapal : Panjang, Lebar, dalam, Tonagekotor tonage bersih yang dibuat ahli ukur yang diterbitkan oleh Dirjen HUBLA,Sertifikat Keselamatan Perlengkapan, Kontruksi dan radio, Sertifikat NasionalPencegahan Pencemaran yang berisikan alatalat pencegahan pencemaransesuai jenis dan ukuran kapal yang dikeluarkan Dirjen HUBLA, CrewList/Pengawakan

DO atas nama PT SSP bulan April 2003.10.1 (Satu) bendel surat ijin berlayar bulan Juli 2001.11.4(empat) lIembar foto copy data catatan kapal milik PT Saba JayaMaritim.12.1 (satu) lembar foto copy surat Departemen Perhubungan Ditjen HublaNomor : AL.5914/1203 tanggal 8 Januari 2003.13.2 (dua) lembar foto copy skep PT Baruna Minantaka Persada Nomor :017/SK/BMPJKT12003 tanggal 6 Januari 2003.14.1 (Satu) lembar foto copy SIUPP SUS dari Ditjen Hubla Nomor : .BXXXV424/AL.58 tanggal 15 Pebruari 2002,15.1

(Satu) lembar foto copy SIUPP dari Dtjen Hubla Nomor : BXXV1050AL.58 tanggal 1 Juni 1999.16.11 (sebelas) lembar foto copy buku pengisian harian bunker kapalPertamina Depot Sorong.17.DO atas nama PT SSP periode tahun 2001 sampai dengan 2002.18.Surat Kuasa dari Sri Vachrida Siregar, BA (Manejer Kopana Jaya danNiaga) kepada Yoseph Renyut ( Direktur CV Bahtra Indah).19.

DO atas nama PT SSP bulan April 2003.10.1 (Satu) bendel surat ijin berlayar bulan Juli 2001.11.4 (empat) lembar foto copy data catatan kapal milik PT Saba JayaMaritim.12.1 (satu) lembar foto copy surat Departemen Perhubungan Ditjen HublaNomor : AL.5914/1203 tanggal 8 Januari 2003.13.2 (dua) lembar foto copy skep PT Baruna Minantaka Persada Nomor :017/SK/BMPJKT12003 tanggal 6 Januari 2003.14.1 (Satu) lembar foto copy SIUPP SUS dari Ditjen Hubla Nomor : .BXXXV424/AL.58 tanggal 15 Pebruari 2002,15.1

(Satu) lembar foto copy SIUPP dari Dtjen Hubla Nomor : BXXV1050AL.58 tanggal 1 Juni 1999.16.11 (sebelas) lembar foto copy buku pengisian harian bunker kapalPertamina Depot Sorong.17.DO atas nama PT SSP periode tahun 2001 sampai dengan 2002.18.Surat Kuasa dari Sri Vachrida Siregar, BA (Manejer Kopana Jaya danNiaga) kepada Yoseph Renyut ( Direktur CV Bahtra Indah).19.Surat ijin dari Departemen Kelautan dan Perikanan perihal pelabuhanpangkalan.20.

dan Angkutan Laut;

;

Elzha;

Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan No. 552.2/202/BID HUBLA. TT/V/2016 tanggal 2 Mei2016 berlaku sampai tanggal 2 Mei 2017, 3. Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) An. Mayhuddin Tanjung tanggal 3 Mei 2016 yang berlakusampai tanggal 3 Mei 2017, 4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) an.Mayhuddin Tanjung tanggal 3 Mei 2016 berlaku sampai tanggal 3 Mei2017, 5.

Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan No. 552.2/202/BID HUBLA. TT/V/2016 tanggal 2 Mei2016 berlaku sampai tanggal 2 Mei 2017, 3. Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) An. Mayhuddin Tanjung tanggal 3 Mei 2016 yang berlakusampai tanggal 3 Mei 2017, 4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) an.Mayhuddin Tanjung tanggal 3 Mei 2016 berlaku sampai tanggal 3 Mei2017, 5. Surat Keterangan Kecakapan sebagai Termakub sesuai Pasal111 (4) Peraturan Kapal 1935 (Lembaran Negara No. 344 An.

Hubla tanggal16 Desember 1982 No.PM/13/JJBL/PHB/1982 tentang keharusan kelengkapankomunikasi kapal ukuran 100 m3 m3 ;Bahwa jarak tempuh KLM Sinar Sumekar sekitar 80 mil ;Bahwa saksi tanda tangan SPB tanpa ngecek dokumen dan suratsurat kapal terlebihdahulu ;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011, terdakwa sebagai Nahkoda KLM SinarSumekar melakukan pelayaran dari Kalianget menuju .................

kompensasikepada pihak keluarga para Awak Kapal ;Selama 4 tahun tersebut tidak ada tindakan/ upayaupayalain yang dilakukan Para Tergugat terkecuali apabila darikeluarga ada yang menanyakan atau meneleponperusahaan mengingat para keluarga tinggal di daerahmaka jawaban dari perusahaan yang diperoleh hanyasabar dan bersabar terus tidak pernah ada jawaban lain,jadi hanya para keluargalah yang aktif untuk mencari danmencari keberadaan suami, anak, keluarga mereka yanghilang ;Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2005 Dirjen Hubla

Baratrans (Penggugat) yang padabutir 2 menyatakan : Dengan ini diharapkan Saudaraselaku pimpinan perusahaan yang mengoperasikan kapaldan memperkerjakan ke 7 (tujuh) Awak Kapal tersebutagar bertanggung jawab atas hilangnya para Awak Kapaldimaksud dan segera menginformasikan ke DirektoratPerkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla tentang upayaupaya yang telah dilaksanakan oleh perusahaan Saudaraguna mencari para Awak Kapal tersebut.

TUNJUKKAN dan BAWALAH paraAwak Kapal yang hilang itu kepada keluarganya masingmasingkarena merekalah yang terpenting bagi keluarganya sehingga ParaPenggugatpun tidak perlu bersusah payah lagi untuk mencari danmembuat triktrik apa yang harus dilakukan untuk lepas daritanggungjawabnya terhadap kesemua keluarga korban yang hilangtersebut karena apabila para Awak Kapal (dhi.suami Tergugat) dapatdihadirkan oleh Para Penggugat dan memang ini menjadi kewajibanPara Penggugat sesuai dengan Surat dari Dirjen Hubla

Bahwa, selanjutnya meskipun Dirjen Hubla melalui suratnyatanggal 8 Juni 2005 No.HK.41/1/7/05 yang ditujukan kepadaTergugat Rekonpensi agar bertanggungjawab atas hilangnyapara crew/ABK TB.Christian dan BG.Flora tersebut akan tetapihal inipun tetap diabaikan oleh Para Tergugat Rekonpensi ;.

., (stafDitpelpeng Ditjen Hubla),Teguh Subekti (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla) danAndi Hardianto, S.Kom., (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), kKemudian PenelitiKontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO) tersebut, tetapi PenelitiKontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasipekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukan rapatrapat terkaitdengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapatdan Berita Acara Rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, PanitiaPeneliti

,(staf Ditpelpeng Ditjen Hubla),Teguh Subekti (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla)dan Andi Hardianto, S.Kom., (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), kemudianPeneliti Kontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO) tersebut, tetapiPeneliti Kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dilokasi pekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukan rapatrapat terkaitdengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapatdan Berita Acara Rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, PanitiaPeneliti

Pst.Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil di KementerianPerhubungan sejak tahun 2006 dan sejak tahun 2012 s.d. saat iniditugaskan sebagai Staf Subdit Pengukuran dan Pendaftaran KapalDirektorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjend Hubla Kemenhub RI yangberalamat di lantai 12 Gedung Karya Jl.

Ditjen WHubla Kementerian Perhubungan Rl,semuanya bekerja sesuai dengan tupoksi masingmasing dan tidak semuapengurusan Surat / Sertifikat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan KapalBarang dan Peti Kemas ada uangnya, akan tetapi bila ada uangnya makamereka akan melaporkan kepada Terdakwa dikarenakan mereka mengetahuiTerdakwa selaku Kasie Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan KapalBarang dan Peti Kemas Subdit Pendaftaran dan Kebangsaan DirektoratPerkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kementerian

No.25/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan RI.

ABDI SABDA) sedangkan untuk sisanyasebesar Rp.40 juta dipergunakan untuk membayar iuran, gaji honorer &office boy, ATK, staf dan pribadi Terdakwa; Pada sekitar tanggal 23 September 2016, Terdakwa ditagih oleh SekretarisDirektur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla KementerianPerhubungan RI. Dan pada saat itu uang yang ada ditangan Terdakwasebesar Rp.10 juta yang kemudian Terdakwa serahkan langsung kepadaDirektur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla KementerianPerhubungan RI (Sdr.

SUGENG WIBOWO) Pada tanggal 7 Oktober 2016, Terdakwa menyerahkan uang untuk DirekturPerkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan RIHal 99 Put.

Ditpelpeng Ditjen Hubla) dan Andi Hardianto, S.Kom (Staf DitpelpengDitjen Hubla).Bahwa selanjutnya Panitia Peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum(CCO) tersebut, namun demikian Panitia Peneliti Kontrak tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dilokasi pekerjaan di Bengkulu sertatidak pernah melakukan rapatrapat terkait.

Ditpelpeng Ditjen Hubla) dan Andi Hardianto, S.Kom (Staf DitpelpengDitjen Hubla).Hal 22 dari 215 Hal Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN BglBahwa selanjutnya Panitia Peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum(CCO) tersebut, namun demikian Panitia Peneliti Kontrak tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dilokasi pekerjaan di Bengkulu sertatidak pernah melakukan rapatrapat terkait.

Hubla pada saat saksi menjabat sebagaiKasi Pedoman dan Rancangan Tehnis tersebut adalah Sadr. Ir.

Hubla).M. Widodo, ST.MT (Staf Perencanaan Ditjend.

YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; ------------------------------------------

- SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA?

YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; ----------------------------------------------------

1. Pembayaran atas: --------------------------------------------------------------

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/........../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA?

YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; ------------------------------------------

1. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp. 142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr.

YONES TABANGGE selakuKepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpatanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr.HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untukRetribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negerisebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yangditandatangani oleh sdr. HARDI UDAA selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaldan dibubuhi paraf sdr.

YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; 4.Pembayaran atas: Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor:552.12/.......... / DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selakuPetugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfosaat itu sdr. HARDI UDAYA senilai Rp. 14.700.000,00 (empatbelas juta tujun ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAHSAKTI UTAMA dan ada paraf dari sdr.

Rahwardi selaku Ketua Umum tidakmelaksanakan kegiatan harian organisasi dan tidak bertanggungJawab atas pelaksanaan kegiatan organisasi, sesuai dengankeputusan Musyawarah Nasional Ke.VI (enam) di Batam, sepertitidak diikuti sertakannya Dewan Pengurus wilayah APBMI rapatpembahasan rancangan Keputusan Menteri Pengganti KM 142002 di Direjen Hubla pada tanggal 31 Mei dan 7 Juni 2013, tidakpro aktipmengatasi perselisihan DPW/DPC APBMI denagn BUPPELINDO di daerahdaerah , tidak aktifnya beberapa pengurus

Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.UtRahmawardi secara tertulis dengan alasan alasan anatar lain tidakpro Akyifnya DPP APMI mengatasi perselisihan DPW atau DPCAPBMI dengan BUP PT.Pelindo di daerah, tidak aktifnya beberapapara pengurus APBMI dan bahkan para Pengurus mengundurkandiri, sehingga orgnisasi berjalan dengan baik , tidak diikut sertakannyaTim ADHOC APBMI dalam rapat pembahasan rancangan KeputusanMenteri Pengganti KM14/2002 di Direjen Hubla pada tanggal 31Mei dan 7 Juni 2013 di Kementerian Pembangunan

, DPC Banten , DPC Bengkulu, DPW Sumatera Selatan, DPWLampung, DPW Banten, DPC Sunda kelapa , DPW DKI, DPCKalimantan UtaraTarakan, DPW Sulawesi Selatan, DPC Kendari, danbebrapa anggota Munasluob APBMI 2013 mendapat rekomendasi dariPores Jawa Tengah dantelah mendapat pengesahan Korum MunaslubAPBMI oleh Pimpinan Rapat Sesuai dengan anggaran Rumah TanggaAPBMI Bab 7 pasal 24 ayat 5,6,7,8 dan telah mendapat persetujuandari peserta Munaslub APBMI 2013 yang dihadiri oleh Gubernur jawaTengah , Direjan Hubla

Membayar iuran anggota tetapi besarnya tdk seragam diantara semuaDPC, biaya dari DPW untuk DPP atas kesepakatan, biaya DPP untuk biayakesekretariatan, iuran biasanya tiap bulan tapi prakteknya ada yg dua bulan 3bin 4bIn.Setelah ada Munaslubn bagaimana....noone biaya ke DPP Batam masih berjalan sebagaimana mestinya,APBMI itu berinduk kemana...o Departement Dephub tempat berinduk APBMI ..Dephub sudahmengetahui, yg membidangi langsung Dirjen Hubla Dirlala,Tentang gugatan bagaimana ....Hal.27 dari 14

BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;

BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT.

BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;

BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;

Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;

Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian PerhubunganDirjen Hubla, Nomor KU.207/. / ~=/UPP.Igr20167, perihal TagihanJasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23Januari 2017;120. Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : , terima dari : PT.BOSOSI PRATAMA, terbilang : tiga puluh enam juta Sembilan puluhlima ribu rupiah, tanggal 23 Januari 2017;121. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PASBESAR tanggal 8 Oktober 2013;122.

BOSOSI PRATAMA antaraDirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langaradengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr 2017;124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor UnitPenyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: UM.003/103/11/UPP.LGR16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15Desember 2016;125.

Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian PerhubunganDirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor :PP. 008/133/VII/UPP.LGR12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS,tanggal 27 Juli 2012;131. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi TenggaraNomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal12 Juni 2012;132. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan TeknisPertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT.

BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMANomor : PP.002/ / /Upp Lgr 2017;124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit PenyelenggaraanPelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR16, perihal : SuratKeterangan, tanggal 15 Desember 2016;125.

Proksi01/KimBagian Hukum dan KSLN Sesditjen HublaJalan Medan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta: Penyusun Bahan Bantuan Hukum BagianHukum dan KSLN,Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta PusatRICARDO ALFRED SIRINGORINGO,S.H;: Penyusun Bahan Bantuan Hukum BagianHukum dan KSLN,Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 5/B/2019/PT.TUNMDN3.6.3.7.3.8.Formul02/Proksi01/KimAlamat Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat ;Nama : BHAYU INDRA KUSUMA, S.H ;Jabatan :Pengelola JDIH Bagian Hukum danKSLN Sesditjen Hubla