Ditemukan 198 data
66 — 50
Dimana pengertian Pasal 6 PKWT tersebut yang mengatursalah satunya "Tidak datang bekerja selama periode pemberitahuan,manjemen berhak untuk memulihnkan periode yang belum terlayanipemberitahuan dari salah satu hukum iuran termasuk upah, cuti jika adasemacam iuran lainnya dibayar oleh Perusahaan" Jelas Pasal 6 PKWTtersebut tidak dapat menjadi dasar jika Penggugat menuntut atau memintahak material nya kepada Tergugat karena Penggugat jelas seharusnyasudah masuk kerja kembali pada tanggal 2 Juni 2014
163 — 23
/PN PWK.Berikat dapat melakukan penelitian dokumen secara selektifberdasarkan manjemen resiko;(3) Pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisikterhadap barang sebelum atau setelah diberikan persetujuanpengeluaran barang sebagaimana dimaksud ayat (1), secaraselektif berdasarkan manjemen resiko;(4) Dalam hal berdasarkan penelitian dokumen sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan fisik sebagaimanadimaksud ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian, pejabat bea dancukai melakukan penelitian
PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, SH
Terdakwa:
1.NOVITA Binti M. GULTOM
2.ABDUL RAHMAD DIMAN TASA Bin ABBAS K
127 — 19
Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Adapun sebab sdr LASE(kepala gudang) memberikan uang kepada terdakwa apabila setiap kalimenjual pupuk tanpa jin dikarenakan ianya meminta tolong kepada terdakwaHalaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Dumagar laporan tonase muat pupuk yang asli tidak dilaporkan ke manjemen PT.MMC Medan. Tetapi harus sesuai dengan laporan yang dibuat LASE.
Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Adapun sebab sdr LASE(kepala gudang) memberikan uang kepada terdakwa apabila setiap kalimenjual pupuk tanpa jin dikarenakan ianya meminta tolong kepada terdakwaagar laporan tonase muat pupuk yang asili tidak dilaporkan ke manjemen PT.MMC Medan. Tetapi harus sesuai dengan laporan yang dibuat LASE.
1.SARTANA, S.Pd
2.Drs. SETIYADI
3.SUWARNO, S.Pd
4.Drs. ENDRO SUKMONO
Tergugat:
BUPATI PACITAN
357 — 227
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manjemen PegawaiNegeri Sipil, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 266 ayat (1) huruf b, serta Pasal284 ayat (1);d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUUXVI/2018;e. Surat Edaran BAKN Nomor 04/SE/1980, tanggal 11 Februari 1980, tentangPemberhentian PNS Bab V;(vide Surat Gugatan, F.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manjemen PegawaiNegeri Sipil, Pasal 250 huruf b;c. Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor K.2630/V555/99,tanggal 17 April 2018;d. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal28 Pebruari 2019;e.
123 — 32
Menyatakan sah dan beralasan kuat Keputusan Manjemen PT. MuramotoElektronika Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kejra (PHK) tanpa syaratterhadap diri PENGGUGAT karena dikualifikasikan Mengundurkan diri karenatelah terbukti mangkir 5 (lima) hari berturutturut.4.
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
201 — 84
Arie Yoedharto) untuk menindaklanjutiSelanjutnya Kepala Divisi Manjemen Resiko membuat usulan kepada DirekturPengembangan Usaha dengan No. Laporan : 001/Lap/Dir1.3.2013, tanggal 8 Januari2013, Perihal Jadwal Kunjungan Lapangan (on the spot) bagian Analisa Resiko mingguPertama Bulan Januari 2013.
Arie Yoedharto) untuk menindaklanjutiSelanjutnya Kepala Divisi Manjemen Resiko membuat usulan kepada DirekturPengembangan Usaha dengan No. Laporan : 001/Lap/Dir1.3.2013, tanggal 8Januari 2013, Perihal Jadwal Kunjungan Lapangan (on the spot) bagian AnalisaResiko minggu Pertama Bulan Januari 2013.
Kepala Divisi Manjemen Resiko membuat usulan kepada DirekturPengembangan Usaha dengan No. Laporan 001/Lap/Dir1.3.2013, tanggal 8Januari 2013, Perihal Jadwal Kunjungan Lapangan (on the spot) bagianAnalisa Resiko minggu Pertama Bulan Januari 2013..
Arie Yoedharto) untuk menindaklanjutiBahwa benar Kepala Divisi Manjemen Resiko membuat usulan kepada DirekturPengembangan Usaha dengan No.
Arie Yoedharto) untukmenindaklanjuti;Bahwa selanjutnya Kepala Divisi Manjemen Resiko membuat usulan kepadaDirektur Pengembangan Usaha dengan No. Laporan : 001/Lap/Dir1.3.2013,tanggal 8 Januari 2013, Perihal Jadwal Kunjungan Lapangan (on the spot) bagianAnalisa Resiko minggu Pertama Bulan Januari 2013.
105 — 55
XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentangPerubahan Tim Pembina manjemen Rumah Sakit Umum Daerah M. YunusBengkulu.Bahwa untuk melaksanakan tugastugasnya dimaksud berdasarkanKeputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F.148. XXXVIII Tahun 2009tanggal 2 Juni 2009 tersebut, diberikanlah jasa sebesar 1% daripendapatan Pelayanan dan Keperawatan Kesehatan RSUD M.
Yunus Bengkulu, maka Pemerintah Daerah PropinsiBengkulu membentuk Tim Pembina Manajemen dan Tim SekretariatPembina Manajemen dan sebagai tindak lanjutnya Gubernur ProvinsiBengkulu menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 315Tahun 2006 sebagaimana di ubah dengan Keputusan Gubernur BengkuluNomor : F.148.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentangPerubahan Tim Pembina manjemen Rumah Sakit Umum Daerah M. YunusBengkulu.
RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
DONY AR ROZY, SE. bin SJARMAN SAMJUDIN, SH
30 — 11
Narkotika NasionalKab.Karawang (BNNK) untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Kedokteran;Bahwa riwayat pendidikan Formal:SDN Jatiwaringin 1 , tahun 1990 1995.SMP Tulus Bhakti, tahun 1995 1998;SMAN 6 Bekasi , tahun 1998 2001;Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana , tahun 20012007Bahwa riwayat Pendidikan Non Formal:Pelatihnan Asessor Medis Kemenkes dan BNN tahun 2015;BIMTEK Penyusunan SOP Pelayanan Rehabilitasi BNN tahun 2015 .Indonesian Short Course Addiction MediWorkshop Manjemen
DJAUHARUL FUSHUUS, SH.MH
Terdakwa:
AYA SOFIA ALS SOFI BINTI H.BACHTIAR
108 — 11
dihubungkandengan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti,telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : bahwa terdakwa sebagai Direktur Utama PT MKG pada bulan Januari 2016telah melakukan pertemuan di Hotel Tree Park Jalan A.Yani Km. 6Banjarmasin, pada bulan Maret 2016 di kantor cabang Banjarmasin yangberalamat di Jalan A.Yani Km. 8 Banjarmasin, pada hari sabtu tanggal 07 Mei2016 tempat di Hotel HBI Banjarmasin jam 14:00 Wita, terdakwa sebagaiDirektur Utama PT MKG bersama dengan manjemen
selama 1 tahun;Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2017/PN BjmBahwa untuk meyakinkan calon nasabah kemudian terdakwa mengadakanpertemuan dengan calon nasabah pada bulan Januari 2016 telah melakukanpertemuan di Hotel Tree Park Jalan A.Yani Km. 6 Banjarmasin, pada bulanMaret 2016 di kantor cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan A.YaniKm. 8 Banjarmasin, pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2016 tempat di Hotel HBIBanjarmasin jam 14:00 Wita, terdakwa sebagai Direktur Utama PT MKGbersama dengan manjemen
perbuatanberlanjutMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbaik keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang buktiHalaman 79 dari 95 Putusan Nomor 1220/Pid.B/2017/PN Bjmpada bulan Januari 2016 di Hotel Tree Park Jalan A.Yani Km. 6 Banjarmasin,pada bulan Maret 2016 di kantor cabang Banjarmasin yang beralamat di JalanA.Yani Km. 8 Banjarmasin, pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2016 tempat diHotel HBI Banjarmasin jam 14:00 Wita, terdakwa sebagai Direktur Utama PTMKG bersama dengan manjemen
ENDRA ANDRI PARWOTO,SH
Terdakwa:
Drg.NOFRINALDI.M.Kes
268 — 361
Tatayan Raya Abadi adalah AhmadSuhendra Predian;Bahwa saksi sebagai Pokja melakukan pelelangan kegiatan PengadaanKontruksi Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Pratama Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: Pelelangan pekerjaan kontruksi.Y Pelelangan konsultan perencanaan Pelelangan konsultan Manajemen Kontruksi (MK).Halaman 62 dari 244 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN.Pdg Bahwa proses pelelangan pekerjaan kontruksi, konsultan perencana dankonsultan manjemen kontruksi tetap Samasama
Pelelangan konsultan perencanaan Pelelangan konsultan Manajemen Kontruksi (MK).Bahwa proses pelelangan pekerjaan kontruksi, kKonsultan perencana dankonsultan manjemen kontruksi tetap Samasama tetap melalui LPSE;Bahwa untuk pemenang konsultan perencanaan adalah PT Indah Karyadengan nilai harga penawarannya sebesar Rp. 703.065.000,Bahwa untuk pemenang konsultan Manajemen Kontruksi (MK) adalah PTDeta Decon dengan nilai harga penawarannya sebesar Rp. 983.442.000,Bahwa seingat saksi penetapan lelang pada
Pelelangan konsultan perencanaan Pelelangan konsultan Manajemen Kontruksi (MK).Bahwa proses pelelangan pekerjaan kontruksi, konsultan perencana dankonsultan manjemen kontruksi tetap Samasama tetap melalui LPSE;Bahwa untuk pemenang konsultan perencanaan adalah PT Indah Karyadengan nilai harga penawarannya sebesar Rp. 703.065.000,Bahwa untuk pemenang konsultan Manajemen Kontruksi (MK) adalah PTDeta Decon dengan nilai harga penawarannya sebesar Rp. 983.442.000,Bahwa perbedaan harga penawaran tidak ada
Tatayan Raya Abadi tersebut;Bahwa proses pelelangan pekerjaan kontruksi, konsultan perencana dankonsultan manjemen kontruksi tetap Samasama tetap melalui LPSE;Bahwa untuk pemenang konsultan perencanaan adalah PT Indah Karyadengan nilai harga penawarannya sebesar Rp. 703.065.000,Bahwa untuk pemenang konsultan Manajemen Kontruksi (MK) adalah PTDeta Decon dengan nilai harga penawarannya sebesar Rp. 983.442.000,Bahwa perbedaan harga penawaran tidak ada kewajiaban pokja untukmemberitahukan langsung karena
Deta Decon;Bahwa saksi tidak tahu ternyata pada bulan Desember 2015 telahdilakukan pembayaran uang proyek untuk progress pekerjaan 100%(seratus persen) oleh PPK kepada Kontraktor pelaksana;Bahwa saksi pernah turun kelapangan Pembangunan lanjutan Rumah SakitTapan berdasarkan permintaan BPK;Bahwa pada waktu saksi ke lapangan atas permintaan BPK yang sakitemui di lapangan adalah Manjemen Kontruksi (MK);Bahwa benar walaupun ada catatan dari MK tim PPHK tetap sepakatProgres Pekerjaan 100%;Bahwa Tim PPHP
Terbanding/Terdakwa : HILDA MILA
136 — 69
Minum Minilokakrya Bulanan dalamrangka Program BOK di Warung Nayra Catring,Program BOK FKTPPuskesmas Perlayuan pada bulan Maret 2019 Nomor DPA :1.02.01.16.22.5.2.2.11.02 senilai Rp. 1.050.000, (Satu juta limapuluh ribu rupiah).1 (Satu) Set SPJ Makan dan Minum Senam Lansia dalam rangkaProgram BOK di Warung Nayra Catring,Program BOK FKTPPuskesmas Perlayuan pada bulan Maret 2019 Nomor DPA :1.02.01.16.22.5.2.2.11.02 senilai Rp. 600.000, (Enam ratus riburupiah).1 (satu) Set SPJ belanja ATK Dukungan Manjemen
212 — 75
sampai sekarang dan selaluada pemilihan dalam masa berakhirnya masa kepengurusan ;Saksi tidak tahu apakah dalam pemilihan kepengurusan serikat pekerjaada berita acaranya atau tidak ;0n enn nn nnn ncn ncnSetahu saksi ada perundingan PKB tahun 2013 antara serikat pekerja nonserikat pekerja dan manajemen 5 22 neonPerwakilan dalam perundingan PKB terdiri dari 1 orang dari serikat pekerjapariwisata, dari non serikat 1 orang sedangkan dari manajemen 438Yang menentukan jumlah perwakilan tersebut adalah manjemen
Terbanding/Tergugat I : SWISS PACIFIC LIMITED
Terbanding/Tergugat II : SWISS BELHOTEL INTERNATIONAL TRADEMARKS LIMITED
Terbanding/Tergugat III : PT SWISS BELHOTEL INTERNATIONAL INDONESIA
78 — 62
. 80/Pdt/2021/PT.DKI7.5.7.6.tf.7.8.7.9.7 akO:7.11.Operasional yang dipersiapkan oleh Swiss Pacific dan disetujui olehPemilik sesuai dengan Pasal 7.1, membuat harga, jadwal harga, tarifdan jadwal tarif dan mengumpulkan dan member tanda terima untuksemua layanan atau pendapatan jenis apapun dari operasional Hotel.Swiss Pacific harus mengajukan, berupaya untuk memperoleh danmemelihara atas nama Pemilik, Semua perizinan dan izin yangdiperlukan oleh Pemilik atau Swiss Pacific dalam hubungannyadengan manjemen
yangdirekomendasikan sebagaimana yang ditetapkan dalam AnggaranOperasional yang dipersiapkan oleh Swiss Pacific dan disetujui olehPemilik Sesuai dengan Pasal 7.1, membuat harga, jadwal harga, tarifdan jadwal tarif dan mengumpulkan dan member tanda terima untuksemua layanan atau pendapatan jenis apapun dari operasional Hotel.Swiss Pacific harus mengajukan, berupaya untuk memperoleh danmemelihara atas nama Pemilik, semua perizinan dan izin yangdiperlukan oleh Pemilik atau Swiss Pacific dalam hubungannyadengan manjemen
79 — 44
dari fotokopi);Surat Inspektorat Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara Nomor: 800/24/INSP/2016 tanggal 21Januari 2016 tentang Daftar namanama PNSlingkup Pemprov Sultra yang melanggar aturandisiplin PNS berdasarkan Pengawasan RegulerTahun 2014 dan Tahun 2015, (fotokopilegalisir);Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 97Tahun 2009 tanggal 19 Februari 2009 tentangPenunjukan Pegawai Negeri Sipil SebagaiMahasiswa Tugas Belajar Program DOKTOR(S3) Manajemen Kerjasama UniversitasPasundan dan Institut Manjemen
Michael Simatupang
Tergugat:
PT Mandiri Finance Indonesia
88 — 35
Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas dan menoiak Posita nomor 6(enam) dikarenakan pihak manjemen memberikan uang kebijaksanaan sesualdengan kesepakatan Pliak PENGGUGAT mengundurkan diri bekerja;6. Bahwa dengan diterimanya uang oleh PENGGUGAT dan tidak pernahcomplain atas uang tersebut maka sudah jelas terjadi kesepakatan secaralisan antara PENGGUGAT danTERGUGAT.7.
73 — 65
Dimana pengertian Pasal 6 PKWT tersebut yang mengatur salahsatunya "Tidak datang bekerja selama periode pemberitahuan, manjemen berhakuntuk memulihkan periode yang belum terlayani pemberitahuan dani salah satuhukum iuran termasuk upah, cuti jika ada semacam iuran lainnya dibayar olehPerusahaan" Jelas Pasal 6 PKWT tersebut tidak dapat menjadi dasar jikaPenggugat menuntut atau meminta hak material nya kepada Tergugat karenaPenggugat jelas seharusnya sudah masuk kerja kembali pada tanggal 2 Juni 2014berdasarkan
35 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahatau Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenailapisan Penghasilan Kena Pajak maupun tarif pajak untukWajib Pajak yang menjalankan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara, maka tarif yangdigunakan adalah tarif sesuai dengan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara;Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) merupakan sebuah "Conjunctive title" (hakyang sifatnya berkelanjutan dan menyeluruh) mulai darieksplorasi, eksploitasi, peleburan hingga manjemen
42 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahatau Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenailapisan Penghasilan Kena Pajak maupun tarif pajak untukWajib Pajak yang menjalankan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara, maka tarif yangdigunakan adalah tarif sesuai dengan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara;2.23.Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) merupakan sebuah Conjunctive title (hakyang sifatnya berkelanjutan dan menyeluruh) mulai darieksplorasi, eksploitasi, peleburan hingga manjemen
44 — 13
Putusan No. 186/Pid.B/2015/PN.Sda.Top Manjemen sekaligus Owner P.T Siantar Top yakni Sdr.
60 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahatau Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenailapisan Penghasilan Kena Pajak maupun tarif pajak untukWajib Pajak yang menjalankan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara, maka tarif yangdigunakan adalah tarif sesuai dengan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara;Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) merupakan sebuah "Conjunctive title" (hakyang sifatnya berkelanjutan dan menyeluruh) mulai darieksplorasi, eksploitasi, peleburan hingga manjemen