kedokteran dankedokteran gigi, dan menetapkan saksi";Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/N/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit; Angka 3.4 Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, menentukan:"..., ada persyaratan yang harus diperhatikan rumah sakit yaitu :a.

Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentangPedoman Audit Medis di Rumah Sakit jo.

No. 295 K/Pdt.Sus/201029 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran khususnya Pasal 67 dan 68 jo.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit jo.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.Bahwa terlebihlebin jelas dan tegas terbukti, terhadap Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalampertimbangan hukumnya halaman

/PER/IV/2007 tentang IzinPraktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, pasal 1 angka (13) jo.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit, Angka 3.4Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, dan Angka 3.5.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit,Angka 3.4 Persyaratan Audit Medis Rumah Sakit, dan Angka 3.5. TataLaksana Audit Medis, jo. UndangUndang No. 29 Tahun 2004 TentangPraktik Kedokteran Pasal 67 dan 68.

BB650/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun denganberat bersih irisan daun 0,371 gram adalah mengandung ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh)Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) Peraturan Menkes RI No.2 tahunHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor

BB651/2017/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun denganberat bersih irisan daun 0,043 gram adalah mengandung ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh)Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) Peraturan Menkes RI No.2 tahun2017 tentang Perubahan Penggolongan

Menkes RI No.2 tahun2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.BB651/2017/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun denganberat bersih irisan daun 0,043 gram adalah mengandung ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh)Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung 5FLUOROADB

Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangundangRI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

BB651/2017/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,043 gram adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapanpuluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangundangRI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 5FLUOROADB ierdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95(sembilan puluh lima) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanandan ketetapan pengunaan serta pengmanan Distribusi dalam membelldan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa terdakwa ABBAS Bin ANSAR, pada Senin tangal 04 Mei 2020sekitar Pukul 20.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu

THD warna putihtersebut diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksiSAFARUDDIN sebanyak 25 (dua puluh lima) biji seharga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dijalan Bulu Lasiai Kel.Balangnipa Kec.SinjaiUtara Kab.Sinjai dan terdakwa mengakui telah mengedarkan/menjualobat daftar G sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp.20.000,(dua puluhribu rupiah) kepada beberapa orang lain;Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanandan ketetapan pengunaan serta pengmanan Distribusi dalam membelldan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat;Bahwa Terdakwa memperoleh obatobatan tersebut dibeli dari seseorangbernama Safaruddin seharga Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah) sebanyak 25(dua puluh lima) bij;Bahwa obatobatan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Jordi, Udingdan Ikbal sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah);Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obatobatan tersebut untukmendapat

Bahwa sesuai keterangan ahli di persidangan, jenis obatobatan yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalamdaftar obat keras atau obatobatan tertentu dan penjualannya harusmenggunakan resep dokter berdasarkan UndangUndang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yangtelah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat;4.

BB710/2017/NNF (A) berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersin keseluruhan irisan daun 2,677 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

BB710/2017/NNF (B) berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersin keseluruhan irisan daun 2,798 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.3.

BB710/2017/NNF (C) berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersin keseluruhan irisan daun 4,113 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.4.

BB710/2017/NNF (D) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,397 gram adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapanpuluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika.5.

M E N G A D I L I:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) tanggal 21 Oktober 2022 khusus terhadap jenis vaksin yang tidak bersertipikat halal;

;

Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 053/MENKES/SK/TI/2012. TentangPenerimaan dana tahap pertama penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahun 2012.21.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 173/MENKES/SK/V/2012 Tentangpenerimaan dana tahap kedua penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahuin 2012.22.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 233/MENKES/SK?

VII/2012Tentang penerimaan dana tahap ke tiga penyelenggaraan jaminankesehatan masyarakat tahun 2012.23.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 382/MENKES/SK/XI/2012 TTentang penerimaan dana tahap ke Empat penyelenggaraan jaminankesehatan masyarakat tahun 201224.1 (satu) lembar potongan cek BRI no.

Nomor : 903/MENKES/Per/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentangpedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat danlampirannya sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan caraTERDAKWA mengajukan pencairan dalam bentuk cek Nomor : CEI 180908kepada Direktur RSUD 45 yaitu saksi Dr. H.

Rekening 013301 000542308 pada Bank BRIcabang kuningan.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 053/MENKES/SK/II/2012. TentangPenerimaan dana tahap pertama penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahun 2012.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 173/MENKES/SK/V/2012 Tentangpenerimaan dana tahap kedua penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahuin 2012.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 233/MENKES/SK?

Rekening 013301 000542308 pada Bank BRIcabang kuningan.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 053/MENKES/SK/TI/2012. TentangPenerimaan dana tahap pertama penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahun 2012.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 173/MENKES/SK/V/2012 Tentangpenerimaan dana tahap kedua penyelenggaraan jaminan kesehatanmasyarakat tahuin 2012.Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 233/MENKES/SK?

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/ IV/ 2003 tentangpetunjuk teknis progam kompensasipengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBMBIDKES) Departemen Kesehatan RITahun 2003 ;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/IV/ 2003 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2003 ;.

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.777/MENKES/SK/VI/ 2002 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2002 ;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.1086/MENKES/SK/X/ 2001 tentangpedoman pelaksanaan progampenanggulangan dampak pengurangansubsidi energi bidang kesehatan dankesejahteraan sosial (Progam PDPSEBK dan KS) Departemen Kesehatan RITahun 2001 ;.

1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yaitu unsur melawan hukum, dimana para Terdakwa telah mengambildata meski telah dibayar APBD Tahun 2002, 2003, 2004 dan tidak termasuk58dalam SK Menkes.

Fotocopy Keputusan Menteri KesehatanRI Nomor 02/Menkes/ SK/I/2006 tanggal4 Januari 2006 tentang PenggantianDefisit Dana PKPS BBM Bid Kes untukPelayanan Kesehatan Pasien Miskin diRumah Sakit Tahun 2004 ; . Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/ IV/ 2003 tentangpetunjuk teknis progam kompensasipengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBMBIDKES) Departemen Kesehatan RITahun 2003 ;.

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/IV/ 2003 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2003 ;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.777/MENKES/SK/VI/ 2002 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2002 ;.

No. 241 K/MIL /2015alat uji sesuai Keputusan Menkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro Justisiasehingga bukan merupakan barang bukti yang Pro Yustisia.b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa adakeputusan Menkes RI yang terbaru yaitu Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.c.

Bahwa alat uji yang dipakai petugas BNNP Banda Aceh untukmemeriksa urine personil Pomdam IM termasuk Terdakwa antaralain menggunakan alat Test Rapid Test 6 parameter merk V Caredan DOA Multi Drug Screening Test adalah alat uji yang dibawadari BNNP Banda Aceh, bukan alat test yang dibeli di pasaran.Dengan demikian alat test yang dipakai petugas BNNP BandaAceh sesuai dengan standard SOP berdasarkan KeputusanMenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan

Narkotika danPsikotropika (Keputusan Menkes RI yang baru).4.

Majelis Hakim Tingkat lupa tidak memasukan KeputusanMenkes RI yang terbaru tahun 2012 yaitu Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, dalam lampiran Keputusan Menkes RItersebut terdapat 4 (empat) Instansi Pemerintah yang diberikewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika yaitu :234) Di Lingkungan Kemenitrian Kesehatan;) Di Lingkungan Polri;) Di Lingkungan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);) Badan

umum pada Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Cimahi, hal mana ParaPenggugat memiliki keahlian yang didapatkan dari pendidikan formal dibidang kedokteran umum dan memiliki izin praktik dibidang kedokteranumum dari Turut Tergugat Il (Dinas Kesehatan Kota Cimahi);Bahwa, setiap dokter yang akan melakukan praktik kedokteran pada saranapelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP (Surat IzinPraktik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2001 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran jo.Pasal 2 ayat (1) tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 2052/Menkes/Per/X/201 1 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran dan hal ini telah dipenuhi oleh Para Penggugat selaku dokterdalam menjalankan profesinya di Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Cimahi,adapun Surat Izin Praktik (SIP) Dokter dari Para Penggugat sebagai

Bahwa, gugatan yang tidak jelas (obscuur libellum) dan tidak adakepastian hukum (multi tafsir) tidak dibenarkan (baik perdata maupunpidana) karena merugikan hak membela diri Tergugat atau tersangka;Eksepsi Turut Tergugat Il:1.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan PraktekDokter dan Gigi jo.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor512/MENKES/PER/N/2001 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktekkedokteran jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHal. 11 dari 21 hal. Put.

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2001., tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran jo.Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2052/Menkes/Per/X/2011., tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, dan terhadap SIP tersebut diterbitkan oleh lembaga yangberwenang untuk itu, selaku demikian yang berhak untuk mengembalikanSIP tersebut adalah dokter yang bersangkutan dan bukan pihak lain;Bahwa, Para

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Bidan (SIB) bagi Tenaga Kesehatan Bidan berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002tentang Registrasi dan Praktik Bidan, tanggal 25 Juli 2002.

/SK/XI/2001 tentang registrasi dan Praktekperawat.37 SUrat Ijin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.

SUrat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1392/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin KerjaPerawat Gigi. $Urat Ijin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1363/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan jinPraktek Fisiotrafis. Surat Ijin Radio Grafer dengan dasar Hukum Peraturan MENKES RINomor:357/ MENKES/PER/V/2006 tentang registrasi dan ljin KerjaRadiografer.Bahwa pada tahun 2011 ketika biaya leges ditiadakan dikenakan biayasebesar Rp.15.000,.

SUrat Ijin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ ViI/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.41 SUrat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1392/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin KerjaPerawat Gigi. Surat ljin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1363/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan jinPraktek Fisiotrafis.

., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.05.02/Menkes/63/2019, tanggal 31 Januari 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2020A.

Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaanatas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorKP.04.01/MENKES/479/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 tentangPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahunatas nama Parluhutan ButarButar, SKM selama pemeriksaan diPengadilan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukumtetap;B.

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor KP.04.01/MENKES/479/2018 tertanggal 30Agustus 2018 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebin RendahSelama 3 (tiga) Tahun atas nama Parluhutan ButarButar, SKM(Penggugat):.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.01/MENKES/479/2018tertanggal 30 Agustus 2018 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Parluhutan ButarButar, SKM (Penggugat);4. Mengembalikan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula;5.

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.16Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor PecanduNarkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentangRehabilitast Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

Bahwa, kemudian pada tanggal 16 Januari 2016, Penggugat sangat kagetkarena tanpa alasan yang dapat diterima oleh Penggugat, Penggugat telahdijatuhi hukuman disiplin dari Kementerian Kesehatan berupa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/81/2016,tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;7.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.01/MENKES/81/2016, tertanggal 25Januari 2016 tentang Menjatuhkan Hukuman DisiplinPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NeniFaridah, SKM.,MM., NIP. 198012022006042004.(Diterima Penggugat pada tanggal 16 Februari 2016).

(fotokopi darifotokopi);Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.01/MENKES/81/2016, tertanggal 25Januari 2016 tentang Menjatuhkan Hukuman DisiplinPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NeniFaridah, SKM.,MM., NIP. 198012022006042004. (fotokopidari fotokopi) dengan lampiran : Berita Acara PenyerahanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/81/2016 ;Surat Neni Faridah, SKM.,MM.

Bukti T12 : Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/555/2016, tertanggal 31 Oktober 2016Hal : Tanggapan Banding Administratif atas nama NeniFaridah, SKM.,MM., NIP. 198012022006042004.

,MM atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor KP.04.01/MENKES/81/2016, tanggal 25 Januari 2016 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang mana dalamGugatan Penggugat tersebut sudah tercantum dengan jelas mengenai siapa yangmenjadi subjek hukum dalam sengketa a quo yaitu. Neni Faridah,SKM.

Benoson N Bernofarm 1 tubeTerdakwa sebagai pemilik dari obat obatan keras tersebut diatas belum memiliki/memperoleh izin dari pihak dan pejabatyang berwenang untuk melakukan pengadaan, distribusi danpelayanan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut,dengan demikian Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan danmengedarkan obat keras sebagaimana Peraturan MenteriKesehatan RI No. 1322/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahanatas Permenkes RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentangKetentuan dan tata cara Pemberian

Pasal 63 ayat (1) Undang UndangNomor : 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 1322/Menkes/SK/X/2002tentang perubahan atas Permenkes Nomor922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian ijin Apotik;2. Bahwa Judex Facti telah keliru)~ mengartikan tentangpemberian ijin untuk penyimpanan dan menjual obat kerasadalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotik yang telahmemiliki ijin dari instansi yang berwenang;3.

Pasal 63 ayat (1)Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatandan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor13822/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas PermenkesNomor : 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian Ijin Apotik, telah membatasi danHal. 9 dari 13 hal. Put.

denganpenanggungjawab seorang apoteker, sedangkan toko obathanya boleh menjual dan menyalurkan obat bebasterbatas, obat bebas kosmetik, alkes serta tidak bolehmenyalurkan obat keras;Bahwa telah diperoleh fakta dalam perkara a quo,Terdakwa mengedarkan obat keras dengan cara menjualnyakepada orang lain sedangkan pada saat itu Terdakwabelum memiliki ijin sebagai penyalur dan penyimpanobat keras serta Terdakwa belum~ memiliki saranasebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan MenteriKesehatan Nomor: 1322/Menkes

/SK/X/2002 tentangperubahan atas Permenkes Nomor: 922/Menkes/Per/X/1993Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian ijin Apotik,walaupun telah mengajukan permohonan ijin, akan tetapibelum diterbitkan instansi berwenang dan jugadiperoleh fakta bahwa ijin tersebut diajukan Terdakwasetelah dilakukan penyidikan pejabat berwenang dalamperkara a quo;Bahwa secara imperatif UndangUndang No.23 Tahun 1992dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor13822/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas PermenkesNomor: 922/Menkes

WOWO KOMARUDIN BIN OLEH SUPRIATNAbersalah melakukan tindak pidana Menggunakan bahan yang dilarang digunakansebagai bahan tambahan pangan sesuai dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 55huruf b jo pasal 10 ayat (1) UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan jo PeraturanMenteri Kesehatan No.722/MENKES/PER?IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan2.

dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa dalam kurun waktu sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012telah memproduksi pangan berupa mie basah dengan menambahkan Formalin danborak, yang dilakukan di rumah terdakwa di alamat tersebut di atas ,e Bahwa dalam memproduksi mie basah tersebut terdakwa melalui para pegawainyatelah dengan sengaja menambahkan bahan tambahan berupa formalin dan borakyang penggunaaannya dilarang dalam proses produksi pangan sesuai PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 722/MENKES

Cairan mie basah/formalin berdasarkan uji laboratorium No 1021/P/08/12 tanggal22 Nopember 2012 , hasil pengujian foemalin warna jernih, bau normal, konsistencair, uji kimia formalin positif lebih dari 100 ppmPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf b jopasal 10 ayat (1) UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan Jo Peraturan Menteri Kesehatan RINo 722/MENKES/PER/IX/88 tentang Tambahan Makanan .ATAUKEDUABahwa ia terdakwa H.WOWO KOMARUDIN BIN OLEH SUPRIATNA padawaktu dan

terdakwa telah memproduksi pangan berupa mie basah sejak tahun 1999sampai dengan tahun 2012 dengan sengaja menambahkan formalin dan borak, yangdilakukan dirumah terdakwa di alamat tersebut diatas dan produksi mie basahtersebut diedarkan ke pasar Garut Ciawitali .Bahwa sejak berdirinya usaha produksi mie basah tersebut terdakwa selalumenambahkan formalin dan borak kedalam adonan pembuatan mie basah yangpenggunaannya dilarang dalam proses produksi pangan sesuai Peraturan MenteriKesehatan RI No.722/MENKES

Cairan mie basah/formalin berdasarkan uji laboratorium No 1021/P/08/12 tanggal22 Nopember 2012 , hasil pengujian foemalin warna jernih, bau normal, konsistencair, uji kimia formalin positif lebih dari 100 ppmPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf d jopasal 21 huruf c UU no 7 tahun 1996 tentang Pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan RINo.722/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan .Menimbang, bahwa di Peridangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 ( dua )

Bahwa Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat 1,yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasadisingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obatdan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.

Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang PedagangBesar Farmasi bahwa untuk memperoleh jjin PBF, pemohonharusmengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal pada KementerianKesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaankefarmasian dan alat kesehatan, dengan tembusan kepada Kepala BadanPOM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Balai POM/BalaiBesar POM setempat.

Bahwa Dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentangPedagang Besar Farmasi menyebutkan bahwa Setiap PBF dan PBFCabang harus memiliki apoteker penanggung jawab yangHalaman 13.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Sonbertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan,penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat, Apotekerpenanggung jawab yang dimaksud harus memiliki izin sesuaiketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang BesarFarmasi, disebutkan bahwa jjin PBF berlaku 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Son2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KesehatanNomor 1148/Menkes/Per/V1/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.Bahwa Karena Apoteker yang menjadi Penanggung Jawab saranadistribusi adalah tenaga profesi yang memiliki kewenangan dankeahlian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan telah memilikiSIPA serta memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturanperundangundangan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertamatidak menanggapi Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukum yangberisi tentang pemeriksaan urine tidak dilakukan ditempat yangtelah ditentukan berdasarkan Kep Menkes Nomor : 194/MENKES/SK/VV/2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, dengan berpendapat bahwa terhadaphal ini Majelis Hakim sudah menanggapinya sehingga MajelisHakim menunjuk tanggapan terhadap Pleidoi Penasihat Hukumtentang unsur ke satu Setiap Penyalahguna

Narkotika Golongan I.Padahal dalam Pleidoi Penasihat Hukum tidak pernahmenyinggung tentang pemeriksaan tidak dilakukan ditempat yangtelah ditentukan berdasarkan Kep Menkes Nomor: 194/MENKES/SK/VV/2012, akan tetapi baru disinggung dalam Duplik.

Dengan pernyataan Majelis HakimPengadilan Militer tingkat pertama tersebut berarti menegaskanbahwa tes urine yang dilakukan, memang tidak dilakukan di tempatyang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Menteri Kesehatan dan tidaksesuai dengan Kep Menkes Nomor : 194/MENKES/SK/V//2012.6.

Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa TIDAKSESUAI Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman TeknisPenyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian NarkobaPada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimanatelah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011 dan tidakdilakukan ditempat yang telah ditentukan berdasarkan Kep MenkesMenimbang11Nomor : 194/MENKES/SK/VV/2012.3.

Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwayang menyatakan hasil Laboratorium tidak sesuai karenapemeriksaan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukanberdasarkan Kep Menkes Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012sehingga tidak Proyustisial.Majelis Hakim Bading berpendapat bahwa walaupun pemeriksaantidak dilakukan ditempat yang telah ditentukan berdasarkan KepMenkes Nomor: 194/MENKES/SK/VV2012 namun di persidanganTerdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabupada tanggal 19 Februari

pengobatanlazim batasan membeli sebanyak 10 (Sepuluh) butir denan asumsisehari minum 3 (tiga) selama 3 (tiga) hari.Bahwa bedasarkan penelitian orang yang mengkonsumsi obatyang mengandung GUAIFENESIN secara berlebihan dapatmenimbulkan efek iritasi lambung (mual muntah) dalam dosistinggi dapat merelaksasi otot;Bahwa distribusi obat menurut peraturan perundang undanganPP No. 72/1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alatkesehatan, Pemenkes No.34 tahun 2014 tentang perubahan atasPermenkes No.1148/Menkes

/per/VV/2011, Permenkes 1148 atasPermenkes No.1148/Menkes/per/VI/2011 tentang PerdaganganObat Besar dan Per Ka BPOM No.HK.03.1.34.11.12.7542 tahun2012 tentang Pedoman Teknis CDDOB yaitu dari pabrik obatdidistribusikan kepad Pedagang Besar Farmasi (PBF) /didistribusikan ke Apotek / Toko Obat Berijin/ Rumah Sakit / KlinikPasien;Bahwa syarat obat yang boleh beredar di masyarakat harusmempunyai ijin edar sesuai denan Peraturan Menteri KesehatanHalaman 10 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016.

Menurut ahli pula, distribusi obat menurut peraturanperundang undangan PP No. 72/1998 tentang Pengamanansediaan farmasi dan alat kesehatan, Pemenkes No.34 tahun2014 tentang perubahan atas PermenkesNo.1148/Menkes/per/VV2011, Permenkes 1148 atasPermenkes No.1148/Menkes/per/VV/2011 tentang PerdaganganObat Besar dan Per Ka BPOM No.HK.03.1.34.11.12.7542 tahun2012 tentang Pedoman Teknis CDDOB yaitu dari pabrik obatdidistribusikan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) /didistribusikan ke Apotek / Toko Obat

Menurut Ahli syarat obat yang boleh beredar dimasyarakat haruS mempunyai ijin edar sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor.1010/Menkes/Per/XV/2008 tentang Resgitasi Obatberdasarkan SK Menkes No.917 tahun 1993 pada setiapkemesan / brosur OB dan OBT harus menyebutkan informasiobat sebagai berikut: Merk Obat (merk dagang dan kandungannya). Daftar dan jumlah bahan berkasiat yang terkandungdidalamnya.

., M.H.Analis Hukum pada Sekretariat Badan PPSDMKesehatan;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada KementerianKesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : HK.04.01/Menkes/252/2016 tanggal 4 Mei2016. Selanjutnya disebut sebagai ............

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/105/2016, Tanggal 27 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atasnama MUHAMMAD KASTALANIE, S. Kep;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/105/2016, Tanggal 27 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atasnama MUHAMMAD KASTALANIE, S. Kep;4.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/105/2016tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Ataspermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,tanggal 27 Januari 2016.

(fotokopi sesuai denganasli) ;Surat Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/203/2015 Tentang PembatalanSurat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 066/Menkes/SK/R/II/2014 tentang PemberhentianSementara Sebagai Pegawai negeri Sipil a.n.Muhammad kastalani, S.Kep. tanggal 27 mei 2015.(fotokopi sesuai dengan asli);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sertaPenjelasan Atas Peraturan Pemerintah No, 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.

BB3308/2018/NNF berupa 1 buah linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,069 gramSetelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB3306/2018/NNF dan BB3307/2018/NNF berupa irisandaun serta BB3308/2018/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis FUBAMBterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 20

RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB3312/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,015 gramPerbuatan terdakwa Rizky Bangun Sugesti Al Rizky Bin Suharyonotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB3312/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,015 gram;Perbuatan terdakwa Rizky Bangun Sugesti Al Rizky Bin Suharyonotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

Jo Peraturan Menkes RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan NarkotikaHalaman 23 dari 33 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN Smndalam lampiran Undang Undang Republik Inonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;AtauKedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undang Undang Republik Inonesia Nomor 35

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RepublikInonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.