No. 20/EKS/2008/PHLPN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW dan Berita Acara SitaEksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No.20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No.03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW, yang dimohonkan oleh Terlawan.7.

memohon agar Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dapat memberikan PutusanProvisi untuk menangguhkan pelaksanaan Lelang Eksekusi sesuaiPenetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPontianak No. 64/G/2008/PHLPN.PTK tanggal 7 Januari 2009 JoNo. 20/EKS/200S/PHLPN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW danBerita Acara Sita Eksekusi tanggal 8 Januari 2009 No.64/G/2008/PHIPN.PTK Jo No. 20/EKS/200S/PHLPN.PTK Jo No.01/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009

/2009/PN.MPW dan Berita Acara SitaEksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No.20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No.03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW sampai dengan putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap.DALAM POKOK PERKARA;1.

Put.No. 684 K/Pdt.Sus/201001/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPWtidak sah dan tidak berkekuatan hukum.6. Memerintahkan Terlawan dan Turut Terlawan tunduk pada putusan perkaraini.7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipunada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (uitvoerbaar bijvoorraadq).8.

Put.No. 684 K/Pdt.Sus/201064/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 7 Januari 2009 jo No. 20/EKS/2008/PHILPN.PTK jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW dan Berita Acara SitaEksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK jo No. 20EKS/2008/PHILPN.PTK jo. No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW jo No.03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;6. Memerintahkan Terlawan dan Turut Terlawan tunduk pada putusanperkara ini;7.

)Berupa Foto Copy Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Tegal tanggal12 Oktober 2004 perihal Penjelasan Penetapan No. 06/Pdt.Eks/ 2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks/2003/ PN.Tgl tanggal 2 Juni 2004.Yang membuktikan bahwa atas surat dari Ketua Pengadilan TinggiSemarang yang meminta penjelasan atas kebenaran surat dari KuasaHukum Para Termohon Eksekusi tentang Penetapan Wakil KetuaPengadilan Negeri Tegal (Bok.

O6/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl dan No.

O7/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni 2004 tersebut melebihi amar putusanPk No. 516 Pk/PDT/1998 tanggal 20 Nopember 2003, maka setelahmendapatkan Petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang makaPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal No. 06/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni 2004 tersebut olehKetua Pengadilan Negeri Tegal DIBATALKAN dengan Penetapannya No.01/Pdt.Eks/2005/PN.Tgl tanggal 17 Februari 2005.5) Bukti NOVUM Tertanda Pk (5)Berupa Foto Copy Relas Pemberitahuan

CHODIDJAH BAWAZIR telah diberitahukan secararesmi/patut perihal Pembatalan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriTegal No. 06/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks/2003/ PN.Tgltanggal 2 Juni 2004 dengan Penetapannya No. 01/Pdt.Eks/2005/ PN.Tgltanggal 17 Februari 2005, melalui Relas Pemberitahuan PembatalanPenetapan tertanggal 28 Februari 2005.6) Bukti NOVUM Tertanda Pk (6)Berupa Foto Copy Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Tegal yangditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegalperihal

/2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni 2004 terhadap TN.TOYA BAWAZIR dan Almh.

Nomor: 08/Pdt.Eks/2006/PN.Ska,yang pada pokoknya memerintahkan kepadaHal 3 dari 15 hal. Put.

No.668 K/PDT/2010gugatan (posita) dengan tuntutan (petitum) yaitu dalam dalil gugatanperlawanan Pelawan (posita) Pelawan tidak pernah mendalilkantentang Sita Eksekutorial tertanggal 12 Juni 2007, Nomor02/Pen.Sit.Eks/DeP2007/PN.KIt., jo Nomor08/Pdt.Eks./2006/PN.Ska., atas sebidang tanah pekarangan SHM No.203 yang terletak di Desa Kebonharjo, Kecamatan Polanharjo,Kabupaten Klaten" ;B.

Eks/2006/PN.Ska., akan tetapi di dalam Petitum poin 3 tibatibamuncul tuntutan untuk memerintahkan mengangkat kembali Sita Eksekutorialtertanggal 12 Juni 2007, Nomor : 02/Pen.Sit.Eks/Del/2007/PN.KIt., jo Nomor :08/Pdt.Eks/2006/PN.Ska., atas sebidang tanah pekarangan SHM No. 203 yangterletak di Desa Kebonharjo, Kecamatan Polan harjo, Kabupaten Klaten sehinggaatas hal tersebut dan sesuai pula dengan Yurisprudensi MA.

SITI MARYANI tersebut diresponoleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dengan membuat Surat Penetapannyatertanggal 26 Juli 2007 Nomor : 08/Pdt.Eks/2006/ PN/Ska., yang memintabantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk pelaksanaan penjualanLelang Eksekusi perkara Perdata No.08/Pdt.Eks./2006/PN.Ska.. sebagaimanatersebut dalam suratnya tertanggal 26 Juli 2007 Nomor PULISka/1312/HT.04.10/VII/2007 ;c.

Nomor : 08/Pdt.Eks/2006/P.N.Ska., ;Bahwa eksekusi atas obyek sengketa adalah karena Pelawan tidakmemenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu PutusanPengadilan Negeri Surakarta tanggal 2 Pebruari 2006No.96/Pdt.G/2005/PN.Ska.

Bahwa pada permohonan eksekusi riel No: 04/Pdt.Eks/2016/PN.Wsbpemohon atas nama Wardoyo yang memberikan kuasa kepada JanuIswanto, SH dan Saji, SH.. Bahwa Wardoyo tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukanpermohonan eksekusi riel No: 04/Pdt.Eks/2016/PN.Wsb terhadap SHMNo. 3841 atas nama Pelawan, luas 652 m2 yang terletak di Desa RecoKecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kepada Pengadilan NegeriWonosobo.Halaman 2 dari 21Putusan Perdata Perlawanan Nomor 20/Pat.Plw/2016/PN Wsb.6.

Bahwa oleh karena Wardoyo ataupun Kuasa Hukumnya Janu Iswanto,SH dan Saji, SH tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan ekseku siriel No: 04/Pdt.Eks/2016/PN.Wsb terhadap SHM 3841 atas namaPelawan luas 652 m2 yang terletak di Desa Reco, Kecamatan KertekKabupaten Wonosobo, maka permohonan eksekusi riel No:04/Pdt.Eks/2016/PN.Wsb yang diajukan oleh Wardoyo melalui kuasahukumnya Janu Iswanto, SH dan Saji, SH adalah tidak syah.7.

Bahwa oleh karena pemohon eksekusi riel perkara No:04/Pdt.Eks/2016/PN.Wsb adalah pemohon yang tidak mempunyaikapasitas untuk mengajukan permohonan eksekusi riel, makapermohonan eksekusi riel No: 04/Pdt.Eks/2016/PN.Wsb tersebut harusditolak.8. Bahwa berdasarkan halhal yang Pelawan uraikan diatas, Pelawanmohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Wonosobo berkenanmemeriksa perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan :1. Mengabulkan perlawanan Pelawan2.

Bahwa benar Terlawan (Wardoyo) adalah sebagai Pemohon EksekusiPengosongan/Riel di Pengadilan Negeri Wonosobo., terdaftar dalamregister perkara No. 04/Pdt.Eks/2016/PN.Wsb., yang memberikan kuasakepada Janu Iswanto, SH. dan Saji, SH.6.

Bahwabenar Terlawan (Wardoyo) adalah sebagai Pemohon EksekusiPengosongan/Riel di Pengadilan Negeri Wonosobo., terdaftar dalamregister perkara No. 04/Pdt.Eks/2016/PN.Wsb., yang memberikankuasa kepada Janu Iswanto, SH. dan Saji, SH.6.

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.Eks/2014/PAJS Jo Nomor XXXX/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 23 Juli 2014;IV. Berita Acara aanmaning Nomor XXXX/Pdt.Eks/2014/PAJS Jo Nomor XXXX/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 10 September 2014;V. Surat Permohonan Pemohon tanggal 18 September 2014 tentang permohonanSita Eksekusi Nomor XXXX/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 9 Januari 2014 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18September 2014.

Penetapan Sita Eksekusi aquo menyebutkan salah satu pertimbangannya adalahPenetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.Eks/2014/PAJS Jo Nomor XXXX/Pdt.G/2013/ PAJS tanggal 23 Juli 2014 yang tidakpernah ada;b. Letak dan Batas Obyek yang tidak benar;c.

Mohon periksa Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama JakartaSelatan Nomor XXX/Pdt.Eks/2014/PAJS Jo Nomor XXXX/Pdt.G/2013/ PAJStertanggal 23 Juli 2014;15.

No. 3122/Pdt.G/2014/PAJS Membatalkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan NomorNomor XXX/Pdt.Eks/2014/PAJS Jo Nomor XXXX/Pdt.G/2013/ PAJS tanggal 23Juli 2014; Menyatakan aanmaning tertanggal 27 Agustus 2014 dan 10 September 2014 bataldemi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.Eks/2014/PAJS Jo Nomor XXXX/Pdt.G/2013/ PAJS tanggal 22 Oktober 2014; Menghukum TERLAWAN membayar biaya perkara.ATAU

No. 3122/Pdt.G/2014/PAJSe Membatalkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan NomorXXX/Pdt.Eks/2014/PAJS jo Nomor XXXX/Pdt.G/ 2013/PAJS tanggal 23 Juli2014;e Menyatakan aanmaning tertanggal 27 Agustus 2014 dan 10 September 2014batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;e Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.Eks/2014/PAJS jo Nomor XXXX/Pdt.G/ 2013/PAJS tanggal 22 Oktober2014;e Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara

Nomor.1239 K/PDT/2003 dan Berita Acara Eksekusi Nomor.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk Jo. Nomor.28/Pdt.G/1999/PN.Yk beserta dengan segala akibat hukumnya termasuk pengelolaan seluruh amal usaha dan aset Yayasan sebagaimana Akta Nomor.56 tanggal 23 Mei 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta adalah sah dan berkewajiban melaksanakan perjanjian pemberian fee tertangal 15 Desember 2001; 5.

No.1239 K/PDT/2003 dan Berita AcaraEksekusi Nomor.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. Nomor.28/Pdt.G/1999/PN.

Yyk.12.13.14.Penggugat II Asli) oleh Pihak Pertama (Tergugat Asli) setelah Eksekusi atasPerkara No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.Yk jo. No. 106/PDT/1999/PTY jo. No. 2214 K/Pdt/2000 selesai dilaksanakan dan dibuktikandengan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ;Bahwa Eksekusi atas Perkara No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.Yk jo. No. 106/PDT/1999/PTY jo.

No. 2214 K/Pdt/2000 telah selesaidilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2002 sebagaimana Berita Acara EksekusiNo. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.Yk tanggal 28 Januari2002 ;Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13Pebruari 2002 No. W22.Da.PA.04.10 413 Perihal : Pelaksanaan eksekusi No.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo.

No. 2214 K/Pdt/2000 telahselesai dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2002 sebagaimana Berita AcaraEksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo.

Nomor.1239 K/PDT/2003 dan BeritaAcara Eksekusi Nomor.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk Jo.

Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 02/Pdt.G/2009/PN.Kds tanggal 2 Juli 2009 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kudus dalam register perkara eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, Para Pelawan telah menerima RisalahPanggilan Teguran Nomor : 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds tanggal 3Desember 2013 dari Jurusita Pengadilan Negeri Kudus yang isinyatelah memanggil Para Pelawan agar datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Kudus, Jalan Muria No. 1 Kudus, pada hariSenin tanggal 9 Desember 2013, Jam 09.00

Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusannon eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusidilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;Penetapan....dst;.Bahwa dalam proses eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds yangmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1680K/PDT/2010 tanggal 25 Nopember 2011, Ketua Pengadilan NegeriKudus telah mengeluarkan Penetapan No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, No. 1680K/PDT/2010, No. 36/Pdt/2010

No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds secara jelas dan tegas telahdidasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1680K/PDT/2010 tanggal 25 Nopember 2011, fakta tersebut sesuaiPenetapanPenetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriKudus dalam proses eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds. dalamhal Putusan Peninjauan Kembali No. 596 PK/Pdt/2003dipergunakan sebagai dasar eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, maka menurut hukum eksekusi seharusnya diajukan dandidasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus No. 13 /Pdt.Eks / 2013 / PN. Kds, No. 1680 K / PDT / 2010, No. 36 / Pat /2010 /PT. Smg, No. 02 / Pdt.G / 2009 / PN. Kds tanggal 20Desember 2013 tentang Perintah Untuk Sita Eksekusi adalah cacathukum sehingga tidak sah;Menyatakan pelaksanaan sita eksekusi atas barang / tanah obyeksengketa dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 13 / Pdt.Eks /2013 / PN.

Nomor : 02/Pdt.G/2009/PN.Kds. yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat Condemnatoir danterdaftar Nomor : 13/Pdt.Eks/2014/PN.Kds:.;. Bahwa terhadap Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2014/PN.Kds.tersebut Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan (verzet)eksekusi dan terdaftar Nomor : 63/Pdt.Plw/2013/PN.Kds.;.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor92/Pdt/2015/PT.Smg tanggal 6 April 2015 Jo.Putusan Mahkamah Agung RINomor : 143 K/PDT/2016 tanggal 12 April 2016 terdaftar dalam register perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd;2.

Dengan demikian telah nyata Penetapan Pengadilan tidak memenuhisyarat formil dan melanggar hukum acara yang berlaku sehingga PenetapanKetua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd harus dibatalkan;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd didasari adanya permohonan eksekusi dari Pemohoneksekusi (Terlawan) dan dalam permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi(Terlawan) tidak menyertakan/memasukkan pihakpihak sebagaimana dalamputusan putusan Pengadilan

Suprapto bin Djojo Suwondo;Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo No. 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo Nomor :92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Nomor : 143 K/PDT/2016;Membatalkan permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi (Terlawan) dalamperkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd atas pelaksanaan bunyi putusanPengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April2015 Nomor : 95/Pdt/2015

Sehingga secara hukum permohonan eksekusidan/atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor6/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo. Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo. Nomor92/Pdt/2015/PT.Smg jo. Nomor 143 K/PDT/2016 tentang pelaksanaan eksekusi riilobyek sengketa tidak memenuhi syarat formil (cacat formil), sehingga PenetapanKetua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo. Nomor11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo. Nomor 92/Pdt/2015/PT.Smg jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor143 K/PDT/2016 tanggal 12 April 2016 terdaftar dalam register perkara Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd tanggal 8 Mei 2019;2.

(lima ratusjuta rupiah) akan terpenuhi11.Bahwa dengan adanya Surat Nomor: W.12.U4/528/PDT.04.01/03/2018tentang pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016/PN.PkIdan Surat Nomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 tentang pelaksanaaneksekusi perkara Nomor.

sebagaimana mengenai Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor:03/P dt.Eks./2016/PN.PkI dan Eksekusi Perkara Nomor:04/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 28Maret 2018, guna mencegah kerugian nyata yang akan timbul terhadapdiri Pelawan maka sudah sepatutnya diterbitkan Putusan Provisional yaitu:Menunda pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/528/PDT.04.01/03/2018 yang akandilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap SertifikatHak

atas nama CENDIAGNESSUSMANTO (Terlawan ) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, KecamatanPekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Menundapelaksanaan eksekusi Nomor: 04/Pdt.Eks./2016 berdasarkan SuratNomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 yang akan dilaksanakan padahari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00946 dengan luas 489 m2?

Membatalkan pelaksanaan eksekusi Nomor. 04/Pdt.Eks./2016berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 yang akandilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap SertifikatHak Milik (SHM) No. 00946 dengan luas 489 m2 atas nama CENDIAGNESSUSMANTO (Terlawan ) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, KecamatanPekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah7.

(derden verzet) Pembanding terhadap pelaksanaan ekseskui PerkaraNomor 03/Pdt.Eks/2016 dan eksekusi perkara Nomor04/Pdt.Eks/2016 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret2018 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pekalongan pada tanggal 21 Maret 2018 dalam registerperkara Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN PkIl: Berdasarkan uraian tersebut maka Pemabaning semula Pelawanmohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui MajelisHakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan

Nomor 5/Pdt.Eks/ 2009/PN Mpw pada hari Rabutanggal 29 Juli 2009 oleh Heri Ismail Jurusita PengadilanNegeri Mempawah)berbatasan dengan tanah Kadir; Sebelah Timur dahulunya (berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 2/KDR/1987) berbatasan dengan tanah Dolah Alinoh dansekarang (berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/Pdt.G/2005/PN Mpw Jo.

Nomor 5/Pdt.Eks/ 2009/PN Mpwpada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 oleh Heri Ismail JurusitaPengadilan Negeri Mempawah) dengan jalan Raya Munggu ; Sebelah Barat dahulunya (berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 2/KDR/1987) berbatasan dengan tanah H.M. Saleh dan sekarang(berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/Pdt.G/2005/PN Mpw Jo.

Nomor 5/Pdt.Eks/2009/ PN Mpw pada hari Rabutanggal 29 Juli 2009 oleh Heri Ismail Jurusita Pengadilan NegeriMempawah) berbatasan dengan tanah Kadir; Sebelah timur dahulunya (berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 2/KDR/1987) berbatasan dengan tanah Dolah Alinoh dan sekarang(berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/Pdt.G/2005/PN Mpw Jo.

Nomor 5/Pdt.Eks/2009/ PN Mpw padahari Rabu tanggal 29 Juli 2009 oleh Heri Ismail JurusitaPengadilan Negeri Mempawah) dengan jalan Raya Munggu; Sebelah barat dahulunya (berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 2/KDR/1987) berbatasan dengan tanah H.M. Saleh dan sekarang(berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/Pdt.G/2005/PN Mpw Jo.

Nomor 5/Pdt.Eks/2009/ PN Mpw, yangmenyatakan Sita Eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena batasbatas serta luastanah sengketa tidak sama dengan putusanPengadilan Negeri Mempawah Nomor 4/Pdt.G/2005/PN Mpw, jo. PutusanPengadilan Tinggi Pontianak Nomor 52/PDT/2005/PT PTK Jo.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.,tanggal 7 Mei 2015 khusus terhadap tanah objek sengketa tidak sahsecara hukum:;6. Membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.,tanggal 7 Mei 2015 khusus terhadap tanah objek sengketa;7. Menetapkan tanah objek sengketa bukan bagian dari objek eksekusidalam Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk., tanggal 7Mei 2015;8.

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta untukmenunda pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan EksekusiNomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yogyakarta., tanggal 7 Mei 2014 khususterhadap objek sengketa;Dalam Pokok Perkara: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Februari2016, Nomor 75/Pdt.Bth/2015/PN Yyk., dengan memperbaiki amar poin5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Halaman 4 dari 11 hal. Put.

Nomor 422 PK/Pdt/2019 Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.,tanggal 7 Mei 2015 tidak termasuk tanah dan rumah milik Pelawanseperti tersebut di atas dan menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor08/Pdt.Eks/2014/PN Yk., tanggal 7 Mei 2015 tetap berlaku kecualiterhadap tanah dan rumah milik Pelawan;6.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PNYk., tanggal 7 Mei 2015 tidak termasuk tanah dan rumah milikPelawan seperti tersebut di atas dan menyatakan PenetapanEksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk., tanggal 7 Mei 2015 tetapHalaman 10 dari 11 hal. Put.

/2015/PN.SMG, tanggal 19November 2015 adalah tidak sah; Menyatakan mengangkat Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalamBerita Acara Sita Ekekusi Nomor: 45/PDT.Eks/2015/PN.SMG, tanggal 19November 2015 atas objek sita eksekusi; Menyatakan 4 (empat) unit Kunci Kontak Bus (objek sengketa) berikutsuratsuratnya (STNK) dikembalikan kepada Pelawan dan objek sitaeksekusi/objek sengketa dapat disewakan dan dapat dioperasionalkan/dijalankan kembali oleh Pelawan;Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa yang telah ditetapkan SitaEksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor45/PDT.Eks/2015/PN.SMG, tanggal 19 November 2015 terhadap:Halaman 3 dari 13 hal. Put.

Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN.SMG, tanggal 19November 2015 adalah tidak sah;. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Eksekusi sebagaimana tersebutdalam Berita Acara Sita Ekekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN.SMG,tanggal 19 November 2015 atas objek sita eksekusi sebagaimanatersebut dalam poin Nomor 3 yang berupa:Halaman 4 dari 13 hal. Put.

Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa yang telah ditetapkan SitaEksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor45/PDT.Eks/2015/PN.SMG, tanggal 19 November 2015 terhadap: Bus Merek Mercedes Benz, BPKB atas nama : Ahmad Rifki, NomorPOL G1500EF, Nomor Mesin : 906998U1017640, Nomor Rangka:MHL368006DJ002494, Warna Hitam, Tahun 2013, sekarang beradaHalaman 6 dari 13 hal. Put.

/2015/PN.SMG, tanggal19 November 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Memerintahkan untuk mengangkat Sita Eksekusi sebagaimana tersebutdalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN.SMG,tertanggal 19 November 2015 atas objek sita eksekusi sebagaimanatersebut dalam poin Nomor 3 tersebut di atas;Menolak gugatan Intervensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Perkara Pokok Dan Dalam Perkara Intervensi:Halaman 8 dari 13 hal.

M E N G A D I L I:

DALAM PROVISI

• Menyatakan menolak Provisi Para Pembantah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, bahwa Para Pembantah adalah Para Pembantah yang benar;
3. Menyatakan hukum Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021 tidak dapat

dilaksanakan (Non Executable);

Menyatakan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor :2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya., tertanggal 29 Maret 2021, TIDAK DAPATDILAKSANAKAN (NONEXECUTABLE);7. Menyatakan batal terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor :2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya., tertanggal 29 Maret 2021;8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan7 Menghukum Terlawan dan Terlawan II untuk membayar biaya perkarayang timbul;Dan/atau:Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya cg.

Dalam Pokok Perkara halaman 9 angka 6 dan 7sebelumnya tertulis:Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya,tertanggal 29 Maret 2021, dirubah menjadi Penetapan Pengadilan NegeriPraya Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya., tertanggal 8 April 2021;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalamPerma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan denganmenunjuk Pipit Christa Anggreni Sekewael,

Fotocopy Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Praya No.2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya tertanggal 8 April 2021, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P5;6. Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 26 tertanggal 12 April 2021, yangdibuat dihadapan Notaris Chuck Wijaya,S.H., M.Kn, selanjutnya padafotokop!

/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021 tidak dapatdilaksanakan (Non Executable) dan menyatakan batalnya PenetapanPengadilan Negeri Praya Nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya, yang telahdilaksanakan pada tanggal 8 April 2021, maka oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat karena Para Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yangbenar maka terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor:2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya, tanggal 8 April 2021 haruslah dinyatakan tidak dapatdilaksanakan (non executable) dan membatalkan Penetapan

Menyatakan hukum Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri PrayaNomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021 tidak dapatdilaksanakan (Non Executable);4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor:2/Pdt.Eks/2021/PN. Pya, yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 April2021;5. Menolak bantahan Para Pembantah untuk selain dan selebihnya;6.

Mendasari hal tersebut di atas karena Perlawanan Pihak Ketiga inimerupakan Perlawanan atas Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/Del/2015/PN Sby. juncto Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN Smg., yangmelaksanakan Putusan Nomor 291 K/Pdt.SusPailit/2014 juncto 03/G.PMH/2014/PN Niaga Smg.

Terlawan adalah sebagai Pemohon Eksekusi sesuai dengan BeritaAcara Sita Ekseskusi Nomor 01/Del/2015/PN Sby. juncto Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN Smg.;9. Terlawan Il adalah sebagai Termohon Eksekusi sesuai dengan BeritaAcara Sita Ekseskusi Nomor 01/Del/2015/PN Sby. juncto Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN Smg.;IV.

/2015/PN Smg,., tertanggal 25 November 2015 adalah tidak sah;Menyatakankan mengangkat Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalamBerita Acara Sita Ekekusi Nomor 01/Del/2015/PN Sby. juncto Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN Smg., tertanggal 25 November 2015 atas objek sitaeksekusi;Halaman 10 dari 25 hal.

Menyatakan penetapan Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor 01/Del/2015/PN Sby. juncto Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN Smg,., tertanggal 25 November 2015 adalah tidak sah;5.

/2015/PN Smg., tanggal 12 November 2015 dalam Perkara EksekusiNomor 45/Pdt.Eks/2015/PN Smg., adalah didasarkan pada alasan hukumyang pada pokoknya Pelawan sebagai pemilik sah atas:1.

peringatankepada pelawan sebagai termohon eksekusi yang padaintinyamenyatakan dalam tempo 8 (Delapan) hari sejak teguran untuk segeramembayar utang sebesar Rp. 493.156.200 (Empat Ratus Sembilan PuluhTiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) kepadapemohon eksekusi pada tanggal 13 Januari 2020 nomor8/Pdt.Eks/2019/PN.Lrt.8.

Menyatakan bahwa penetapan sita eksekusi (Executorial Beslag) padahari senin tanggal 20 April 2020 yang diletakan oleh pengadilan negerilarantuka Nomor 8/Pdt.Eks/2019/PN.Lrt tanggal 31 Maret 2020 adalahtidak sah.6. Memerintahkan juru sita/juru sita pengganti pada pengadilan negerilarantuka untuk mengangkat penetapan sita eksekusi (ExecutorialBeslag) yang telah diletakan terhadap tanah dan bangunan tersebut.7.

Fotokopi Dokumentasi Papan Plang Sita Eksekusi (Executorial Beslag)oleh Panitera/Juru. sita Pengadilan Negeri Larantuka Nomor8/Pdt.Eks/2019/PN Lrt tanggal 31 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tandaP1;2. Fotokopi Penetapan Nomor 8/Pdt.Eks/2019/PN Lrt tanggal 1 Oktober2020, yang selanjutnya diberi tanda P 2;3. Fotokopi Berita Acara Aanmaning Nomor 8/Pdt.Eks/2019/PN Lrt tanggal13 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P 3;4.

Fotokopi Penetapan Nomor 8/Pdt.Eks/2019/PN Lrt tanggal 1 Oktober2020, yang selanjutnya diberi tanda T 9;Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 17/Pdt.Bth/2020/PN Lit10.Fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor 8/Pdt.Eks/2020/PNLrt tanggal16 Oktober 2020, yang selanjutnya diberi tanda T 10;11. Fotokopi Laporan Penilaian Aset PT.

/2019/PN Lrt, benda apa yangdisita kemudian apakah benda tersebut beralasan untuk disita baik karena sudahdijadikan jaminan oleh tersita atau karena hal lain yang dibenarkan oleh undangundang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati kembali Penetapan KetuaPengadilan Negeri Larantuka Nomor 8/Pdt.Eks/2019/PN Lrt kemudiansebagaimana disebutkan dalam poin 1, poin 7, dan poin 8 surat bantahanPembantah, bahwa yang menjadi objek sita adalah sebidang tanah, seluas340m?

No. 06/Pdt.Eks./2012/ PN.Kdl. joNo. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo No. 79/Pdt./2010/PT.Smg. jo 2477.K/Pdt/2010tertanggal 29 Januari 2013 tersebut, ternyata Berita Acara Sita Eksekusi No. 03/Pdt.Sita.Eks./2012/PN.Kdl. No. 06/Pdt.Eks./2012/PN.Kdl. jo No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo No.79/Pdt./2010/PT.Smg. jo 2477.K/Pdt/2010 tertanggal 29 Januari2013 tersebut didasarkan pada Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KendalNo. 03/Pdt.Sita.Eks./2012/PN.Kdl.

No. 06/Pdt.Eks./2012/ PN.Kdl. jo No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo No.79/Pdt./2010/PT.Smg. jo 2477.K/Pdt/2010 tertanggal09 Januari 2013 ;Bahwa ternyata pula Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal No. 03/Pdt.Sita.Eks./2012/PN.Kdl.

No. 06/Pdt.Eks./2012/ PN.Kdl. jo No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo No.79/Pdt/ 2010/PT.Smg. jo 2477.K/Pdt/2010tertanggal 09 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri Kendal tersebut adalah sah dan mengikat ;5 Menetapkan Berita Acara Sita Eksekusi No.03/Pdt.Sita.Eks./2012/PN.Kdl.No. 06/Pdt.Eks./2012/ PN.Kdl. jo No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo No.79/Pdt./2010/PT.Smg. jo 2477.K/Pdt/2010 tertanggal 29 Januari 2013 yang dibuatdan ditandatangani oleh Panitera / Jurusita Pengadilan

No. 06/Pdt.Eks./2012/ PN.Kdl. jo No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo No. 79/Pdt./2010/PT.Smg. jo 2477.K/Pdt/2010 tertanggal29 Januari 2013 ;Bahwa setelah Pelawan membaca dengan teliti dan seksama, Berita Acara SitaEksekusi No. 03/Pdt.Sita.Eks./2012/PN.Kdl. No. 06/Pdt.Eks./2012/ PN.Kdl. joNo. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo No. 79/Pdt./2010/PT.Smg. jo 2477.K/Pdt/2010tertanggal 29 Januari 2013 tersebut, ternyata Berita Acara Sita Eksekusi No. 03/Pdt.Sita.Eks./2012/PN.Kdl.

No. 06/Pdt.Eks./2012/PN.Kdl. jo No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. jo No.79/Pdt./2010/PT.Smg. jo 2477.K/Pdt/2010 tertanggal 29 Januari2013 tersebut didasarkan pada Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KendalNo. 03/Pdt.Sita.Eks./2012/PN.Kdl.

,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 29 agustus 2018 oleh Ketua Pengadilan NegeriNegara telah memberikan teguran/aanmaning kepada pelawan dalamperkara permohonan eksekusi perkara No:2/Pdt.Eks/2018/PN.Nga.Bahwa maksud dari aanmaning tersebut adalah untuk melaksanakanpoin 9 yang bunyinya Menghukum Tergugat dan Tergugat II MembagiTanah Sengketa Asal Warisan Peninggalan Almarhum Iruja alias PanJuana SHM No 349 atas nama Iruja alias Pan Juana luas 24.500 M?

bersamasama penggugat masingmasing memperoleh 1/3 bagian dariluas tanah sengketa seluruhnya.Bahwa pada berita acara aanmaning ke Ill perkara No:2/Pdt.Eks/2018/PN.Nga tanggal 14 agustus 2018 termohon eksekusi Wayan Juana telah meninggal dunia sebelum diajukan eksekusi dantidak ada ahli warisnya, kalaupun ada ahli waris almarhum WayanJuana semua anaknya perempuan dan sudah kawin keluar dan padawaktu aanmaning termohon eksekusi tidak pernah hadir dihadapanKetua Pengadilan Negeri Negara.Bahwa dalam pembagian

batasbatas :Utara :Ketut wiganggaTimur : Ketut suenaSelatan : Jalan aspalBarat :Ni Made Puspa WatiAdalah sah bagian dan milik Wayan Juana Almarhum yang telah dijualdan dibeli oleh pelawan.Halaman. 4 dari 13 Putusan Nomor 188/ PDT/2019/PT DPS Bahwa dengan demikian pemohon eksekusi / terlawan telah salah dankeliru mengambil objek dan bagian tanah dari pembagian tersebutdengan demikian pembagian tersebut haruslah dinyatakan tidak sah danbatal dengan segala akibat hukumnya dan pelaksanaan eksekusiNo:2/Pdt.Eks

Bahwa dalam gugatan Perlawanan Pelawan Pada poin no.4 mengatakanbahwa objek yang dibagi oleh terlawan dan II adalah error in objek disiniadalah tidak benar karena Eksekusi yang dilakukan oleh PengadilanNegeri Negara ada didasarkan pada Putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap seperti apa yang tercantum dalam berita AcaraEksekusi No:02/Pdt.Eks/2018/PN.Ng.

Bahwa mengenai keberatan Pelawan terhadap objek sengketa yang telahdilaksanakan eksekusinya sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No :2/Pdt.Eks/2018/PN.Nga pada Hari Rabu tanggal 12 Desember 2018dengan pembagian luas keseluruhan 24.500 M2 yang dibagi menjadi 3bagian dengan masingmasing mendapatkan bagian tanah seluas 8.163M2, tidak Perlu Para Terlawan tanggapi karena masalah pembagiantersebut telah tertuang dalam putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam

BTyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isiakta Perdamaian penundaan eksekusi no.2002/PDT.EKS/2004/PN.

Bahwa lelang eksekusi yang dilaksanakan tanggal16 Agustus 2006 atas objek lelang a quo merupakanpelaksanaan lelang yang kelima guna memenuhi PenetapanKetua Pengadilan Negeri Bukittinggi No.02/PDT.EKS/2004/PNBT tanggal 12 Januari 2005 joaePenetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No.@2/PDT.EKS/2004/PNBT tanggal 5 Oktober 2005 joPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No.03/PDT.EKS/2006/PNBT tanggal 4 Juli 2006 yangberkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA yang mempunyai

; eer rr reer eee rere eee eeeBahwa lelang eksekusi yang dilaksanakan tanggal 16Agustus 2006 atas objek lelang a quo adalah berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No.03/PDT.EKS/2006/PNBT tanggal 4 Juli 2006 yangberkepala DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA sebagai tindak lanjut dari Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PNBTtanggal 12 Januari 2005 jo Penetapan Ketua PengadilanNegeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PNBT tanggal5 Oktober 2005

/PDT.EKS/2004/PNBT tanggal12 Januari 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri28Bukittinggi No. ..... /PDT.EKS/2004/PNBT tanggal 5Oktober 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBukittinggi No. 03/PDT.EKS/2006/PNBT tanggal 04 Juli2006 yang berkepala : DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA yang mempunyai kekuataneksekutorial :.

Pelaksanaan Lelang pada tanggal 16 Agustus2006 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor161/2006 tanggal 16 Agustus 2006berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Bukittinggi Nomor03/PDT.EKS/2006/PNBT tanggal 4 Juli 2006yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai tindaklanjut dari Penetapan Ketua PengadilanNegeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PNBT tanggal 12 Januari 2005 jo PenetapanKetua Pengadilan Negeri Bukittinggi No.02/PDT.EKS/2004/PNBT tanggal 5 Oktober2005. dalam

Bahwa atas putusan dimaksud dimana Terlawan telah mengajukanpermohonan eksekusi terhadap putusan No. 110 / Pdt.G / 2012 /PN.Sgr tertanggal 20 Desember 2012 yang selanjutnya oleh KetuaPengadilan Negeri Singaraja mengeluarkan Penetapan No. 19 /Pdt.Eks/2016/PN.Sgr tertanggal 14 Juli 2016, akan tetapi penetapaneksekusi Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tersebut tidak adaketerkaitan dengan obyek sengketa dan juga tidak ada keterkaitandengan Terlawan maupun Terlawan Il. ;.

Bahwa bukti tidak ada keterkaitan hukum antara Terlawan danTerlawan Il dengan obyek sengketa, terdapat dari adanya perbedaanmengenai Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM), dimana obyek sengketaNomor Sertipikat Hak Milik nya adalah 00659 luas 1.350 m#@sedangkan yang tercantum dalam Penetapan No.19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr adalah Sertpikat Hak Milik Nomor 166 luas1.350 m?

Bahwa oleh karena obyek yang tercantum dalam Penetapan KetuaPengadilan Negeri Singaraja No. 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr adalahobyek dengan SHM No. 166 luas 1.350 m? bukan obyek sengketadengan SHM No.00659 luas 1.3850 m?

, maka obyek sengketa tidakdapat di eksekusi berdasarka Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSingaraja No. 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr tertanggal 14 Juli 2016sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.110/Pdt.G/2012/PN.Sgr tertanggal 20 Desember 2012 yangdimohonkan eksekusi sesuai dengan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Singaraja No. 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr tertanggal 14 Juli 2016adalah tidak memiliki kKekutan hukum berlaku dengan segala akibathukumnya terhadap obyek sengketa;7.

Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.110/Pdt.G/2012/PN.Sgr tertanggal 20 Desember 2012 yangdimohonkan eksekusi sesuai dengan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Singaraja No. 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr tertanggal 14 Juli 2016adalah tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dengan segala akibathukunya terhadap obyek sengketa;F.

Menyatakan batal atau tidak sah atas Penetapan Nomor 02/PDT.EKS/2013/PN.MPW, dikarenakan Pengadilan Mempawah tidak berwenang untukmengadili perkara ini;3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk tunduk pada putusan tersebut;4.

Tidak adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan;12Bahwa Pelawan menolak dengan tegas perlawanan Pelawan terhadapPenetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 02/PDT.EKS/2013/PN.MPW tertanggal 25 Maret 2013;Bahwa Pelawan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubunganhukum apapun dengan Terlawan;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 02/PDT.EKS/2013/PN.MPW tertanggal 25 Maret 2013 tersebut atas permohonanTerlawan, berupa pemberian tegoran/aanmaning kepada sdr.

Bahwa oleh karenanya perlawanan Pelawanterhadap Penetapan Pengadilan negeri mempawah Nomor02/PDT.EKS/2013/PN.MPW tertanggal 25 Maret 2013 merupakanperlawanan yang mengadaada dan tidak berdasarkan hukum, dan olehkarenanya perlawanan tersebut sepatutnya dikesampingkan dan tidakdapat diterima;B.

Bahwa Pelawan telah mendalilkan berbagai hal yang tidakjelas dan tidak ada relevasinya dengan permasalahan berkaitan denganditerbikannya Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor02/PDT.EKS/2013/PN.MPW tertanggal 25 Maret 2013;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 02/PDT.EKS/2013/PN.MPW tertanggal 25 Maret 2013 adalah berupa teguran/aanmaning dalam rangka eksekusi lelang terhadap jaminan hutang Drs.Herma Suharno berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor1188/2011.KKP. tanggal 08112011

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusan perkara a quo salahmenerapkan hukum ketentuan Pasal 142 ayat (5) Rog, sebab apa yangmenjadi pokok sengketa a quo adalah perlawanan terhadap penetapaneksekusi lelang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.MPW, tanggal 25 Maret2013 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 118/2011, tanggalHal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/20158 November 2011, Jo.