Menyatakan Penetapan Eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2014/PN.Pti tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;6). Mengangkat/ mencabut kembali dan/atau membatalkan Permohonan Eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2014/PN.Pti; 7). Menolak Permohonan Pelawan untuk selain dan selebihnya; 8). Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

tanggal 9 Nopember 2017 sertasuratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukansurat gugatan perlawanan tanggal 12 Juni 2017, yang diterima dan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Juli 2017 dalamRegister Nomor 54/Pdt.Bth/2017/PN Pti, telah mengajukan gugatan yang padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik tanah dari obyek PenetapanEksekusi nomor 03/Pdt.Eks

Menyatakan penetapan eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2014/Pn. Pti tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Mengangkat/mencabut kembali dan/atau membatalkan PermohonanEksekusi nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN. Smg;Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG10. Mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa dan penetapan eksekusinomor 03/Pdt.Eks/2014/PN. Pti;11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada banding maupun kasasi;12.

Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil perlawanan nomor 1, dimanaPelawan mendalilkan sebagai pemilik tanah dari obyek Penetapan EksekusiNomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Pti, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 335seluas 13.280m2 dan sertifikat Hak Milik Nomor 429 jo.

Buku Petunjuk D.208: 2523/1989 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; Bahwa kepemilikan Pelawan terhadap tanah dari obyek PenetapanEksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Pti, sesuai bukti Sertifikat HakMilik Nomor 335 seluas 13.280m2 dan sertifikat Hak Milik Nomor 429 jo.Buku Petunjuk D. 208: 2523/1989 Desa Bumirejo, KecamatanHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMGMargorejo Kabupaten Pati SUDAH DIBATALKAN oleh putusanMahkamah Agung No. 3450K/Pdt/1993 (pokok perkara yangdimohonkan

Apakah Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2014/Pn.Pti tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan angka 1, Majelis HakimTingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannyaantara lain telah mempertimbangkan : bahwa Pelawan tidak mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perlawanan terhadapeksekusi ini, selain itu Pelawan juga telah keliru dalam memformulasikanperlawanan ini

Bahwa Penetapan Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 10Agustus 2016 telah dilaksanakan dengan dilakukan penyitaansebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 olehSumaryanto, SH, MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi.(Bukti P4).Dengan demikian terbukti baik Penetapan Eksekusi, Aanmaning sertaPenetapan Sita Eksekusi dalam perkara yang tercatat di KepaniteraanPengadilan Negeri Purwodadi No.

Membatalkan Penetapan Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd, tertanggal 13 Januari 2015 ;5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Aanmaningpertama dan Aanmaning kedua yang telah dilaksanakanpada tanggal 22 Januari 2015 dan 1 Agustus 2016 ;6. Menyatakan tidak sah Penetapan Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tertanggal 10 Agustus 2016 ;7. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Purwodadiuntuk mengangkat Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd, tertanggal 10 Agustus 2016 ;8.

Oleh karena Para Pelawan adalah sebagai pihakpihakdalam Penetapan Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 13Januari 2015, maka menurut hukum, upaya hukum yang dapat dilakukanoleh Para Pelawan yang keberatan dikeluarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Purwaodadi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 13Januari 2015 adalah Perlawanan (Verzet) bukannya gugatan perlawanan(derden verzet).Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, Para Pelawan adalah sebagaipara pihak dalam Penetapan Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014

/2014/ PN.Pwd telah dilaksanakan olehPengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 31 Agustus 21016 yang2728dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi (Pengosongan dan Penyerahan)No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 31 Agustus 2016.

EKSEPSI SALAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUMBahwa pelaksanaan pengosongan yang diajukan oleh Terlawan berdasar Putusan Pengadilan No. 06/Pdt.Eks/2014/PN Pwd, yangmenurut Pelawan Putusan Perkara No. 0O6/Pdt.Eks/2014/PN Pwd31tersebut tidak sah karena melanggar hukum sebagaimana dalilgugatan perlawanan pelawan angka 9 halaman 3 dalam pokokperkaranya.Bahwa suatu putusan Pengadilan yang sudah incraht, tidak bolehdigugat lagi.

Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 02/Pdt.G/2009/PN.Kds tanggal 2 Juli 2009 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kudus dalam register perkara eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, Para Pelawan telah menerima RisalahPanggilan Teguran Nomor : 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds tanggal 3Desember 2013 dari Jurusita Pengadilan Negeri Kudus yang isinyatelah memanggil Para Pelawan agar datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Kudus, Jalan Muria No. 1 Kudus, pada hariSenin tanggal 9 Desember 2013, Jam 09.00

Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusannon eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusidilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;Penetapan....dst;.Bahwa dalam proses eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds yangmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1680K/PDT/2010 tanggal 25 Nopember 2011, Ketua Pengadilan NegeriKudus telah mengeluarkan Penetapan No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, No. 1680K/PDT/2010, No. 36/Pdt/2010

No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds secara jelas dan tegas telahdidasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1680K/PDT/2010 tanggal 25 Nopember 2011, fakta tersebut sesuaiPenetapanPenetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriKudus dalam proses eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds. dalamhal Putusan Peninjauan Kembali No. 596 PK/Pdt/2003dipergunakan sebagai dasar eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, maka menurut hukum eksekusi seharusnya diajukan dandidasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus No. 13 /Pdt.Eks / 2013 / PN. Kds, No. 1680 K / PDT / 2010, No. 36 / Pat /2010 /PT. Smg, No. 02 / Pdt.G / 2009 / PN. Kds tanggal 20Desember 2013 tentang Perintah Untuk Sita Eksekusi adalah cacathukum sehingga tidak sah;Menyatakan pelaksanaan sita eksekusi atas barang / tanah obyeksengketa dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 13 / Pdt.Eks /2013 / PN.

Nomor : 02/Pdt.G/2009/PN.Kds. yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat Condemnatoir danterdaftar Nomor : 13/Pdt.Eks/2014/PN.Kds:.;. Bahwa terhadap Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2014/PN.Kds.tersebut Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan (verzet)eksekusi dan terdaftar Nomor : 63/Pdt.Plw/2013/PN.Kds.;.

Nomor.1239 K/PDT/2003 dan Berita Acara Eksekusi Nomor.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk Jo. Nomor.28/Pdt.G/1999/PN.Yk beserta dengan segala akibat hukumnya termasuk pengelolaan seluruh amal usaha dan aset Yayasan sebagaimana Akta Nomor.56 tanggal 23 Mei 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta adalah sah dan berkewajiban melaksanakan perjanjian pemberian fee tertangal 15 Desember 2001; 5.

No.1239 K/PDT/2003 dan Berita AcaraEksekusi Nomor.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. Nomor.28/Pdt.G/1999/PN.

Yyk.12.13.14.Penggugat II Asli) oleh Pihak Pertama (Tergugat Asli) setelah Eksekusi atasPerkara No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.Yk jo. No. 106/PDT/1999/PTY jo. No. 2214 K/Pdt/2000 selesai dilaksanakan dan dibuktikandengan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ;Bahwa Eksekusi atas Perkara No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.Yk jo. No. 106/PDT/1999/PTY jo.

No. 2214 K/Pdt/2000 telah selesaidilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2002 sebagaimana Berita Acara EksekusiNo. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.Yk tanggal 28 Januari2002 ;Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13Pebruari 2002 No. W22.Da.PA.04.10 413 Perihal : Pelaksanaan eksekusi No.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo.

No. 2214 K/Pdt/2000 telahselesai dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2002 sebagaimana Berita AcaraEksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo.

Nomor.1239 K/PDT/2003 dan BeritaAcara Eksekusi Nomor.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk Jo.

/2014/PN.Yk tanggal 7 Mei2015 khusus terhadap tanah Objek Sengketa tidak sah secara hukum ;6 Membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk tanggal 7 Mei2015 khusus terhadap tanah Objek Sengketa ;7 Menetapkan tanah Objek Sengketa bukan bagian dari objek eksekusi dalamPenetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.

Wirobrajan KotaYogyakarta, adalah Milik dari para Terlawan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, sehingga Penetapan Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk tanggal 7Mei 2015, adalah SAH DAN BE 08/Pdt.Eks/2014/PN. YkKRKEKUATAN HUKUMTETAP YANG HARUS DILAKSANAKAN SECARA HUKUM, dan berhubungPELAWAN MENGAJUKAN PERLAWANAN MENGAJUKAN PERLAWANANDENGAN BUKTI HUKUM YANG TIDAK KUAT, maka secara hukum Pelawandinyatakan sebagai PELAWAN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK ;13.

;3 Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan, adalah PELAWAN YANGBERITIKAD TIDAK BAIK ;4 Menyatakan bahwa obyek sengketa tanah seluas 10x10 m, adalah bagian dariOBYEK EKSEKUSI dari Penetapan Eksekusi Nomor : 08/Pdt.Eks/2014/PN.

Pengadilan NegeriYogyakarta eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk, maka berdasarkan petitumgugatan subsidair mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum dan kebenaranagar putusan tidak menjadi non ekskutable maka amar putusan dalam pokok perkaraperlu ditambahkan kata membatalkan penetapan eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk, terhadap tanah dan rumah milik pelawan yang disengketakan tersebut sehinggaamar putusan poin 5 pokok perkara menjadi Menyatakan Penetapan eksekusi Nomor08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk

Yogyakarta tanggal 7 Mei 2014 khusus terhadap objek sengketa ;17DALAM POKOK PERKARA : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Februari 2016,Nomor : 75/Pdt.Bth/2015/PN.Yyk dengan memperbaiki amar poin 5selengkapnya berbunyi sebagai berikut :e Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk tanggal 7Mei 2015 tidak termasuk tanah dan rumah milik pelawan seperti tersebutdiatas dan Membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk terhadap tanah dan rumah milik pelawan

Bahwa diketahui kemudian oleh Pelawan, Pengadilan NegeriPurwokerto telah menerbitkan Panggilan Peneguran (Aanmaning) Nomor04/Pdt.Eks/ 2020/PN.Pwt perihal Pelaksanaan Eksekusi Pengosongansebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak MilikNomor 00783/Desa Karanglewas Lor sebagaimana Penetapan KetuaHalaman. 4 dari 29 halaman Putusan.Nomor 504/PDT/2020/PT SMGPengadilan Negeri Purwokerto Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt tanggal 1April 2020 ;14.

Bahwa dalam Posita Perlawanan Perkara Nomor32/Pdt.Bth/ 2020/PN.Pwt, Pelawan nyatanyata menyebutkandirinya sebagai Pihak Ketiga (derden verzet), yang melawaneksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PurwokertoNomor : 04/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt, tanggal 1 April 2020 ;2.

Bahwa Pelawan baru menampakkan diri, pada saat telahterbit aanmaning, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Purwokerto Nomor : 04/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt, tanggal 1April 2020 ;16.

Bahwa pada tanggal 1 April 2020, Ketua Pengadilan NegeriPurwokerto telah menerbitkan penetapan eksekusi Nomor04/Pdt.Eks/2020/ PN.Pwt dan telah melayangkan aanmaning kepadaSURATNO (Terlawan dalam Konvensi), pada tanggal 30 April 2020 ;15.

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/ Pelawan dalam Konvensidalam Surat Perlawanannya, tanggal 4 Mei 2020, nyatanyatamenyampaikan bahwa Perlawanan a quo ditujukan untuk menundapelaksanaan eksekusi dalam penetapan Ketua Pengadilan NegeriPurwokerto Nomor : 04/Pdt.Eks/2020/PN.Pwt, tanggal 1 April 2020 ;18.

Menyatakan batal atau tidak sah atas Penetapan Nomor 02/PDT.EKS/2013/PN.MPW, dikarenakan Pengadilan Mempawah tidak berwenang untukmengadili perkara ini;3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk tunduk pada putusan tersebut;4.

Tidak adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan;12Bahwa Pelawan menolak dengan tegas perlawanan Pelawan terhadapPenetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 02/PDT.EKS/2013/PN.MPW tertanggal 25 Maret 2013;Bahwa Pelawan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubunganhukum apapun dengan Terlawan;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 02/PDT.EKS/2013/PN.MPW tertanggal 25 Maret 2013 tersebut atas permohonanTerlawan, berupa pemberian tegoran/aanmaning kepada sdr.

Bahwa oleh karenanya perlawanan Pelawanterhadap Penetapan Pengadilan negeri mempawah Nomor02/PDT.EKS/2013/PN.MPW tertanggal 25 Maret 2013 merupakanperlawanan yang mengadaada dan tidak berdasarkan hukum, dan olehkarenanya perlawanan tersebut sepatutnya dikesampingkan dan tidakdapat diterima;B.

Bahwa Pelawan telah mendalilkan berbagai hal yang tidakjelas dan tidak ada relevasinya dengan permasalahan berkaitan denganditerbikannya Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor02/PDT.EKS/2013/PN.MPW tertanggal 25 Maret 2013;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 02/PDT.EKS/2013/PN.MPW tertanggal 25 Maret 2013 adalah berupa teguran/aanmaning dalam rangka eksekusi lelang terhadap jaminan hutang Drs.Herma Suharno berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor1188/2011.KKP. tanggal 08112011

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusan perkara a quo salahmenerapkan hukum ketentuan Pasal 142 ayat (5) Rog, sebab apa yangmenjadi pokok sengketa a quo adalah perlawanan terhadap penetapaneksekusi lelang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.MPW, tanggal 25 Maret2013 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 118/2011, tanggalHal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/20158 November 2011, Jo.

Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2011/PA JS. tidak berkekuatan hukum;4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk Mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 1.614 m2 (semula HGB No. 196/Kec. Mergangsan, Kel Wirogunan, Kampung Bintaran), saat ini dikenal dengan Jl.

Tanggal 3 Juli 2012, mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagaiberikut :1 Bahwa, sesuai dengan Surat Panggilan (Relaas) No. 13/Pdt.EKS/2011/PA.JSjo. No. 873/Pdt.G/2007/PA.JS jo. No. 72/Pdt.G/2008/PTA.JK jo.

;e =6Ahliwaris ........yang tidak ikut sebagai pihak dalam Gugatan Perlawanan dalam perkara a quo;c Bahwa Berita Acara Eksekusi tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Penetapan SitaEksekusi Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 13/Pdt.Eks/2012/PAJS jo No. 873/pdt.c/2007/PAJS jo No. 72/Pdt.G/2008/PTA.JK jo No. 344 K/AG/2009/MARI, adalahbukan mengenai sengketa HARTA WARISAN, sehingga tidak harus semuaTERMOHON dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2012/PNS, menjadipihak dalam perkara a quo;Hal. 9 dari

Nomor 344 K/AG/2009 tanggal 2 Desember 2011 bermaterai cukup sesuaidengan aslinya (kode P.1) ;2 Fotokopy Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 13/Pdt.Eks/2011PA.JS tanggal 17 April 2012, bermaterai cukup Copy dari copy (kode P.2) ;3 Fotokopy surat Penunjukan Jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PA.JS tanggal 25 April 2012, bermaterai cukup Copy dari copy (kodeP.3) ;4 Fotocopy surat pemberitahuan Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PAJS Jo.

NO. 1559/Pdt.G/2012/PAJSFotocopy surat pemberitahuan Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PAJS Jo. Nomor 873/Pdt.G/2007/PA.JS tidak ada hari dan tanggalnya dari Jurusita Pengadilan Agama JakartaSelatan kepada (pelawan II dalam perkara Aquo) untuk datang pelaksanaan Sita Eksekusibermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.4.b) ;5 Fotocopy surat panggilan Relaas Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PA.JS Jo. Nomor 873/Pdt.G/2007/PA.JS jo Nomor. 72/Pdt.G/PTA.JK Jo.

Namun demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari telah dinyatakan bahwaTerlawan II dan III (Pemohon Eksekusi II dan II) tidak berhak mengajukan permohonaneksekusi tersebut, maka Majelis menyatakan bahwa Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2011/PA JS. tidak berkekuatan hukum.

No. 20/EKS/2008/PHLPN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW dan Berita Acara SitaEksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No.20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No.03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW, yang dimohonkan oleh Terlawan.7.

memohon agar Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dapat memberikan PutusanProvisi untuk menangguhkan pelaksanaan Lelang Eksekusi sesuaiPenetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPontianak No. 64/G/2008/PHLPN.PTK tanggal 7 Januari 2009 JoNo. 20/EKS/200S/PHLPN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW danBerita Acara Sita Eksekusi tanggal 8 Januari 2009 No.64/G/2008/PHIPN.PTK Jo No. 20/EKS/200S/PHLPN.PTK Jo No.01/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009

/2009/PN.MPW dan Berita Acara SitaEksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK Jo No.20/EKS/2008/PHI.PN.PTK Jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No.03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW sampai dengan putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap.DALAM POKOK PERKARA;1.

Put.No. 684 K/Pdt.Sus/201001/PDT.EKS/2009/PN.MPW Jo No. 03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPWtidak sah dan tidak berkekuatan hukum.6. Memerintahkan Terlawan dan Turut Terlawan tunduk pada putusan perkaraini.7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipunada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (uitvoerbaar bijvoorraadq).8.

Put.No. 684 K/Pdt.Sus/201064/G/2008/PHI.PN.PTK tanggal 7 Januari 2009 jo No. 20/EKS/2008/PHILPN.PTK jo No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW dan Berita Acara SitaEksekusi tanggal 8 Januari 2009 No. 64/G/2008/PHI.PN.PTK jo No. 20EKS/2008/PHILPN.PTK jo. No. 01/PDT.EKS/2009/PN.MPW jo No.03/Pen.Lelang.Eks/2009/PN.MPW tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;6. Memerintahkan Terlawan dan Turut Terlawan tunduk pada putusanperkara ini;7.

Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Jember untuk mengangkat Sita Eksekusi tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor : 10/Pdt.Eks/2017/PN. Srg. Jo. Nomor : 79/Pdt.G/2016/PN. Srg. Jo. Nomor : 01/Pdt.Sit.Del/2018/PN. Jmr.

5.

BATASBATAS MAUPUN UKURAN OBYEK SITA EKSEKUSI TELAHCOCOK DAN SESUAI DENGAN SURAT PENETAPAN' KETUAPENGADILAN NEGERI SERANG, DAN TERGAMBAR SECARATERANG, JELAS DAN KONGKRIT DALAM DALAM BERITA ACARAPELAKSANAAN SITA EKSEKUSI NOMOR: 10/ Pdt.Eks / 2017/ PN.Srg, joNOMOR: 79/ Pdt.G/ 2016/ PN.Srg, jo NOMOR: 01/Pdt.Sit.Del/2018IPN.Jmr Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor:10/Pdt.Eks/2017/PN.Srg,joNomor : 79/Pdt.G/2016/PN.Srg, jo Nomor :01/Padt.Sit.Del/2018/PN.Jmr telah secara terang dan jelas dinyatakanbahwa

BAHWA PENETAPAN SITA EKSEKUSI NOMOR10/PDT.EKS/2017/PN.SRG JO.

NOMOR : 79 / PDT.G / 2016 / PN.SRG,TANGGAL 01 PEBRUARI 2018 TELAH DITETAPKAN MENURUT TATACARA DAN PROSEDUR SESUAI ATURAN YANG BERLAKU Bahwa Penetapan Sita Eksekusi Nomor :10/Pdt.Eks/2017/PN.Srg,tanggal01 Pebruari 2018, telah diterbitkan sesuai Hukum Acara Perdata tentangeksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai mana diaturdalam pasal196 dan pasal 197 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement(HIR); Bahwa Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 10/Pdt.Eks/2017/PN.Srg,tanggal 01 Pebruari 2018 diterbitkan

DALAMPOKOKPERKARA Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang Tidak Benar; Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya; Menyatakan Sah dan Berharga Penetapan Sita Eksekusi Nomor:10/Pdt.Eks/2017/PN, Tanggal 01 Pebruari2018;Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Nomor 45/Padt.G.Bth/2018/PN Jmr Menyatakan Sah dan Berharga Sita Eksekusi Yang Telah Diletakkansesuai Serita Acara Sita Eksekusi Nomor:10/Pdt.Eks/2017/PN.Srg, joNomor:79/Pdt.G/ 2016 /PN.Srg, jo Nomor: 01/Pdt.Sit.Del/2018/PN.Jmr; Menghukum Pelawan

Pembantah mempunyai hak terhadap obyek sengketa yang akandieksekusi berdasarkan Penetapan Penetapan Nomor10/Pdt.Eks/2017/PN.Srg jo Nomor : 79/Pdt.G/2016/PN.Srg jo Nomor :01/Pdt.Sit.Del/2018/PN.Jmr dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor10/Pdt.Eks/2017/PN.Srg jo Nomor : 79/Pdt.G/2016/PN.Srg jo Nomor :01/Pdt.Sit.Del/2018/PN.Jmr ?

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.,tanggal 7 Mei 2015 khusus terhadap tanah objek sengketa tidak sahsecara hukum:;6. Membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.,tanggal 7 Mei 2015 khusus terhadap tanah objek sengketa;7. Menetapkan tanah objek sengketa bukan bagian dari objek eksekusidalam Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk., tanggal 7Mei 2015;8.

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta untukmenunda pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan EksekusiNomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yogyakarta., tanggal 7 Mei 2014 khususterhadap objek sengketa;Dalam Pokok Perkara: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Februari2016, Nomor 75/Pdt.Bth/2015/PN Yyk., dengan memperbaiki amar poin5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Halaman 4 dari 11 hal. Put.

Nomor 422 PK/Pdt/2019 Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.,tanggal 7 Mei 2015 tidak termasuk tanah dan rumah milik Pelawanseperti tersebut di atas dan menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor08/Pdt.Eks/2014/PN Yk., tanggal 7 Mei 2015 tetap berlaku kecualiterhadap tanah dan rumah milik Pelawan;6.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PNYk., tanggal 7 Mei 2015 tidak termasuk tanah dan rumah milikPelawan seperti tersebut di atas dan menyatakan PenetapanEksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk., tanggal 7 Mei 2015 tetapHalaman 10 dari 11 hal. Put.

T2/ Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BandungTLL, IV, VII2 No:3/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb mengenal teguran(aanmaning);3. T.3/ Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BandungTAIN, IV, VII3 No:3/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb jo No:145/Pdt.G/2019/PN.Blb mengenai: Penetapan sita Eksekusi;4. T4/ Fotocopy Berita Acara Penyitaan eksekusi No:3/Pdt.Eks/TAT, IV, VI4 PUT/2020/ PN.Blb jo Nomor:145/Pdt.G/2019/PN.Blb;5.

T5 Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BandungTAL IV,VII5 No:3/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb mengenai: LelangEksekusi;6. T6/ Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1337/Desa Sukamenak,T. HI IV,VII6 atas nama Joselin Halim, gambar situasi surat ukurNo.1153, seluas 182 ?

Bahwa selanjutnya setelah perkara No. 145/Pdt.G/2019/PN.Blb diputusobjek barang jaminan yang Pelawan terima dari Terlawan oleh paraterlawan diajukan permohonan eksekusi dan telah dilakukan sita eksekusidan ada Penetapan eksekusi lelang sebagaimana penetapan sita eksekusidan Penetapan lelang eksekusi No. 3/PDT.Eks/PUT/2020/PN.Blb;Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan adanya Penetapan Sita Eksekusidan Penetapan Lelang Eksekusi No. 3/PDT.Eks/PUT/2020/PN.Blb tersebut;dikarenakan dalam Pengajuan Pelelangan

/PUT/2020/PN.Blbmengenai teguran (aanmaning), bukti T. 3 /T.III,IV,VII3 berupa PenetapanKetua Pengadilan Negeri Bandung No:3/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb joNo:145/Pdt.G/2019/ PN.Blb mengenai: Penetapan sita Eksekusi, bukti T 4 /T.II,IV,VII4 berupa Berita Acara Penyitaan eksekusi No:3/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb jo No:145/Pdt.G/2019/PN.Blb, bukti T 5/T.III,IV,VII5 berupa PenetapanKetua Pengadilan Negeri Bandung No: 3/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb mengenai:Lelang Eksekusi dan bukti T 6 / T.III,IV,VII6 berupa Sertipikat

No:3/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb joNo:145/Pdt.G/2019/ PN.Blb, dan penyitaan telah dilakukan sebagaimana BeritaAcara Penyitaaan Eksekusi, dan kemudian terhadap tanah dan bangunan milikJoselin Halim (vide Sertipikat Hak Milik No.1337/Desa Sukamenak, atas namaJoselin Halim (P5 sama dengan T6/T.III.IV,VII6)) Pengadilan Negeri BaleBandung juga telah mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBandung No: 3/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb tentang Lelang Eksekusi, sehinggaTerlawan Ill, Terlawan IV dan Terlawan VII

M E N G A D I L I:

DALAM PROVISI

• Menyatakan menolak Provisi Para Pembantah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, bahwa Para Pembantah adalah Para Pembantah yang benar;
3. Menyatakan hukum Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021 tidak dapat

dilaksanakan (Non Executable);

Menyatakan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor :2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya., tertanggal 29 Maret 2021, TIDAK DAPATDILAKSANAKAN (NONEXECUTABLE);7. Menyatakan batal terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor :2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya., tertanggal 29 Maret 2021;8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan7 Menghukum Terlawan dan Terlawan II untuk membayar biaya perkarayang timbul;Dan/atau:Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya cg.

Dalam Pokok Perkara halaman 9 angka 6 dan 7sebelumnya tertulis:Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya,tertanggal 29 Maret 2021, dirubah menjadi Penetapan Pengadilan NegeriPraya Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya., tertanggal 8 April 2021;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalamPerma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan denganmenunjuk Pipit Christa Anggreni Sekewael,

Fotocopy Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Praya No.2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya tertanggal 8 April 2021, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P5;6. Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 26 tertanggal 12 April 2021, yangdibuat dihadapan Notaris Chuck Wijaya,S.H., M.Kn, selanjutnya padafotokop!

/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021 tidak dapatdilaksanakan (Non Executable) dan menyatakan batalnya PenetapanPengadilan Negeri Praya Nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya, yang telahdilaksanakan pada tanggal 8 April 2021, maka oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat karena Para Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yangbenar maka terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor:2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya, tanggal 8 April 2021 haruslah dinyatakan tidak dapatdilaksanakan (non executable) dan membatalkan Penetapan

Menyatakan hukum Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri PrayaNomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021 tidak dapatdilaksanakan (Non Executable);4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor:2/Pdt.Eks/2021/PN. Pya, yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 April2021;5. Menolak bantahan Para Pembantah untuk selain dan selebihnya;6.

Boed BoediMoeljo, dkk No. 003/Pdt.Eks/2017/PA.JP, yang isinya sama seperti dengansurat pemberitahuan sebagaimana disebutkan pada angka 5 gugatan ini.Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Jkt. Pst7.

Penetapan AanmaningNomor 003/Pdt.eks/2017/PA.JP jo.Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.JP jo. Nomor 126/Pdt.G/2014/PTA.JK jo.Nomor 347 K/Ag/2015 Tanggal 8 Juni 2017 yang dihadiri olehTermohon Aanmaning diwakili Kuasa hukumnya berdasarkan BeritaAcara Aanmaning 003/Pdt.eks/2017/PA.JP jo. Nomor15/Pdt.G/2014/PA.JP jo. Nomor 126/Pdt.G/2014/PTA.JK jo. Nomor347 K/Ag/2015 Tanggal 19 Juli 2017.b. Penetapan Sita Nomor 003/Pdt.eks/2017/PA.JP jo. Nomor15/Pdt.G/2014/PA.JP jo. Nomor 126/Pdt.G/2014/PTA.JK jo.

Fotokopi dari asli Penetapan Nomor 003/Pdt.Eks/2017/PA.JP jo Nomor015/Pdt.G/2014/PA.JP jo Nomor 126/Pdt.G/2014/PTA.JK jo Nomor347K/Ag/2015, tanggal 08 Juni 2017, diberi tanda bukti TK.II/PR 5;6. Fotokopi dari asli Penetapan Nomor 003/Pdt.Eks/2017/PA.JP jo Nomor015/Pdt.G/2014/PA.JP jo Nomor 126/Pdt.G/2014/PTA.JK jo Nomor347K/Ag/2015, tanggal 16 Nopember 2017, diberi tanda bukti TK.II/PR 6;7.

Fotokopi dari asli Penetapan Nomor 003/Pdt.Eks/2018/PA.JP, tanggal 02Maret 2018, diberi tanda bukti TK.II/PR 8;Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Jkt. Pst9. Fotokopi dari asli Penetapan Nomor 003/Pdt.Eks/2018/PA.JP jo Nomor003/Pdt.Eks/2017/PA.JP tanggal 26 April 2018, diberi tanda bukti TK.II/PR9:10.

Fotokopi tanpa asli Berita Acara Eksekusi Pengosongan DanPenyerahan Nomor 003/Pdt.Eks/2018/PA.JP Jo Nomor003/Pdt.Eks/2017/PA.JP tanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti TK.II/PR10;11.

Dalam kesempatan tersebut telah disampaikan oleh Pelawan I akanmenempuh Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi dari Pengadilan NegeriPurwodadi.Bahwa setelah aanmaning kedua tersebut, Terlawan I mengajukan PermohonanSita Eksekusi, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Purwodadi melanjutkandengan menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd,tanggal 10 Agustus 2016 ;Bahwa Penetapan Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 10Agustus 2016 telah dilaksanakan dengan dilakukan penyitaan

sebagaimanatertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd pada hariJumat tanggal 12 Agustus 2016 oleh Sumaryanto, SH, MH, Wakil PaniteraPengadilan Negeri Purwodadi.

/20014/PN.Pwd tertanggal O&Agustus 2016.b Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Penundaan ProsesPelaksanaan Eksekusi Perkara No. 06/Pdt.Eks/20014/PN.Pwd tertanggal 16Agustus 2016.c Surat Permohonan ke III Perlindungan Hukum dan Permohonan PenundaanPelaksanaan Eksekusi Perkara No. 06/Pdt.Eks/20014/PN.Pwd tertanggal 22Agustus 2016.

/2014/PN.Pwd tentang Pelaksanaan Perintah Eksekusi yang dimohonkan olehTerlawan I sebagai Pemohon Eksekusi dalam perkara Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd ;2 Bahwa dalam perkara eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd sebagai pihakpihaknya adalah Burita Yulianti (ic.

/2014/ PN.Pwd telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Purwodadipada tanggal 31 Agustus 21016 yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi(Pengosongan dan Penyerahan) No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 31 Agustus2016.

MENGADILI:

Dalam eksepsi;

• Menyatakan eksepsi Terbantah I tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembantah adalah pembantah yang benar;
3. Memerintahkan Perintah Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN Wsb tanggal 27 Juli

2023, Berita Acara tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor BA. 3/Pdt.Eks/2023/PN Wsb tanggal 8 Agustus 2023 dan Penetapan Perintah Lelang Eksekusi/Menjual di muka umum Nomor 3/Pdt.Eks/2003/PN Wsb tanggal 18 September 2023 untuk diangkat;

PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang padatanggal 12 Nopember 2010 dengan Nomor 39/Pdt.G/2010/PN.JMB telah mengemukakanhalhal yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa dalam gugatan ini yang dijadikan pihak Tergugat hanya ANUGERAHARTHA WIJAYA WONG alias LINARDI alias PING YAN adalah subyek yangsecara nyata/feitelijk menguasai obyek sengketa berdasarkan Berita Acara EksekusiNo. 01/Pdt.Eks

Jombang ;Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai, menghaki dan mengakumemiliki tanah dan bangunan obyek sengketa dengan SHM No. 1052 atas namaHADIKUSUMO SOEGIONO dan SHERLYNA, gambar situasi tanggal27101988 No. 2463, seluas 498 m2 yang terletak di Propinsi Jawa TimurKabupaten Jombang Kecamatan Jombang Desa Kepatihan dan lagi pula menutuphalaman depan dengan pagar tembok tertutup rapat adalah merupakan PerbuatanMelawanMenyatakan pelaksanaan Eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi No. 0O1/Pdt.Eks

No.44/Pdt.G/2004/PN.JMB, tertanggal 21 April 2010, yang diberi tanda5 Foto copy Berita Acara Tegoran No.01/Pdt.Eks/2010/PN.JMB jo. No.44/Pdt.G/2004/PN.JMB, tertanggal 24 Maret 2010, yang diberi tanda1415101112Foto copy Berita Acara Sita Jaminan No.44/BA.SJ.Pdt.G/2004/PN.JMb,tertanggal 05 Juli 2005, yang diberi tandaFoto copy Berita Acara kesekusi No.01/Pdt.Eks/2010/PN.JMB jo.

pengetikankarena terbukti telah langsung diperbaiki oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombangsebagaimana Berita Acara Eksekusi (bukti T7) yang diajukan oleh Tergugat dan halinilah yang benar karena sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No.01/Pdt.Eks/2010/PN.JMB jo No. 44/Pdt.G/2004/PN.JMB (bukti T4) Menimbang, bahwa adanya Pernyataan Penitipan Barang (bukti T16) yangdibuat dan ditandatangani oleh R.

jo Berita Acara Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2010/PN.JMB No. 44/Pdt.G/2004/PN.JMB tanggal 29 April 2010, biarpun hal ini dibantah pula oleh Penggugatdalam Replik maupun Kesimpulannya dengan mengatakan bahwa dalam perkara aquoNy.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor92/Pdt/2015/PT.Smg tanggal 6 April 2015 Jo.Putusan Mahkamah Agung RINomor : 143 K/PDT/2016 tanggal 12 April 2016 terdaftar dalam register perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd;2.

Dengan demikian telah nyata Penetapan Pengadilan tidak memenuhisyarat formil dan melanggar hukum acara yang berlaku sehingga PenetapanKetua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd harus dibatalkan;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd didasari adanya permohonan eksekusi dari Pemohoneksekusi (Terlawan) dan dalam permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi(Terlawan) tidak menyertakan/memasukkan pihakpihak sebagaimana dalamputusan putusan Pengadilan

Suprapto bin Djojo Suwondo;Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkaraNomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo No. 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo Nomor :92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Nomor : 143 K/PDT/2016;Membatalkan permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi (Terlawan) dalamperkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd atas pelaksanaan bunyi putusanPengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April2015 Nomor : 95/Pdt/2015

Sehingga secara hukum permohonan eksekusidan/atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor6/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo. Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo. Nomor92/Pdt/2015/PT.Smg jo. Nomor 143 K/PDT/2016 tentang pelaksanaan eksekusi riilobyek sengketa tidak memenuhi syarat formil (cacat formil), sehingga PenetapanKetua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo. Nomor11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo. Nomor 92/Pdt/2015/PT.Smg jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor143 K/PDT/2016 tanggal 12 April 2016 terdaftar dalam register perkara Nomor06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd tanggal 8 Mei 2019;2.

;7.Bahwa terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJNtanggal 2 Januari 2012 berawal dari Terlawan membeli lelang HakTanggungan atas obyek sengketa dan obyek sengketa II;8.Bahwa membeli barang yang dilelang adalah membeli barang dalamkeadaan as is, maksudnya pembeli lelang mau membeli barang yangdilelang itu dalam keadaan apa adanya.

/2011/PN.BJN;Hal 3 dari 2511.Bahwa dengan demikian terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tidak sah, cacat hukum serta menyalahi aturanhukum;Berdasar atas alasanalasan tersebut di atas, maka mohon PengadilanNegeri Bojonegoro memutus:DALAM PROVISIMenetapkan menghentikan eksekusi Penetapan Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tanggal 2 Januari 2012 untuk sementara hinggaadanya putusan pengadilan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukumtetap;DALAM POKOK PERKARA1.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJNtanggal 2 Januari 2012 cacat hukum;4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum suratPenetapan Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tanggal 2 Januari2012;5.

Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 4 Mei 2012 Nomor:W14U10/250/HT.03.04/V/2012 perihal panggilan pelaksanaaneksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tanda P.1.2.34;5. Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 4 Mei 2012 Nomor:W14U10/250/HT.03.04/V/2012 perihal panggilan pelaksanaaneksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tanda P.1.2.35;6.Surat.............6.

Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 4 Mei 2012 Nomor:W14U10/250/HT.03.04/V/2012 perihal panggilan pelaksanaaneksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tanda P.1.2.36;7. Penetapan Eksekusi tanggal 2 Januari 2012 Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tanda P.1.2.37;8. Surat dari kuasa hukum para pelawan Nomor: 54/NRPNMTE/AA/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Mohon Tidak Dilakukan EksekusiPenetapan Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tanda P.1.2.38;9.

(lima ratusjuta rupiah) akan terpenuhi11.Bahwa dengan adanya Surat Nomor: W.12.U4/528/PDT.04.01/03/2018tentang pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016/PN.PkIdan Surat Nomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 tentang pelaksanaaneksekusi perkara Nomor.

sebagaimana mengenai Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor:03/P dt.Eks./2016/PN.PkI dan Eksekusi Perkara Nomor:04/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 28Maret 2018, guna mencegah kerugian nyata yang akan timbul terhadapdiri Pelawan maka sudah sepatutnya diterbitkan Putusan Provisional yaitu:Menunda pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/528/PDT.04.01/03/2018 yang akandilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap SertifikatHak

atas nama CENDIAGNESSUSMANTO (Terlawan ) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, KecamatanPekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Menundapelaksanaan eksekusi Nomor: 04/Pdt.Eks./2016 berdasarkan SuratNomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 yang akan dilaksanakan padahari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00946 dengan luas 489 m2?

Membatalkan pelaksanaan eksekusi Nomor. 04/Pdt.Eks./2016berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 yang akandilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap SertifikatHak Milik (SHM) No. 00946 dengan luas 489 m2 atas nama CENDIAGNESSUSMANTO (Terlawan ) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, KecamatanPekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah7.

(derden verzet) Pembanding terhadap pelaksanaan ekseskui PerkaraNomor 03/Pdt.Eks/2016 dan eksekusi perkara Nomor04/Pdt.Eks/2016 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret2018 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pekalongan pada tanggal 21 Maret 2018 dalam registerperkara Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN PkIl: Berdasarkan uraian tersebut maka Pemabaning semula Pelawanmohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui MajelisHakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan