Fasilitas pembiayaanyang diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatanadalah pembiayaan dalam bentuk jual beli, dimana Pemohon Keberatanmembeli suatu barang dan dijual kepada Termohon Keberatan denganHalaman 32 Putusan Nomor 195/PdtSus/BPSK/2016/PN Rappembayaran secara cicilan.

Bertentangan dengan pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;Halaman 38 Putusan Nomor 195/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap4.

Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;Halaman 45 Putusan Nomor 195/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor1197/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 28 Nopember 2016;3.

(Enam ratus tiga puluh lima meter persegi),berikut segala yang ada diatasnya, terletak di Desa Pulo Bargot Kec.Halaman 50 Putusan Nomor 195/PdtSus/BPSK/2016/PN RapSitangkitang Kab.

:Jumlah ... 0... eee Rp.374.000,;(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);Halaman 53 Putusan Nomor 195/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :A.Permintaan Lelang yang akan dan /atau dilakukan PelakuUsaha dengan cara melalui Perantara Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadapagunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada PelakuUsaha, berupa :Halaman 9 Putusan Nomor 04/PdtSus/BPSK/2017/PN Rape Sebidang Keterangan Tanah (SKT) dengan luas +800 M?

TIDAK BERDASAR HUKUM,apa yang tidak pernah didalilkan oleh Konsumen dipertimbangkandalam pertimbangan hukum Majelis BPSK;Pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Baratersebut diatas bertentangan/ kontradiktii dengan pengakuanHalaman 18 Putusan Nomor 04/PdtSus/BPSK/2017/PN RapKonsumen sendiri (incasu.

Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baku, tambahan, lanjutan, dan/ atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;Halaman 33 Putusan Nomor 04/PdtSus/BPSK/2017/PN Raph.

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp. 521.000, (Lima ratus dua puluh saturidbu rupiah);Halaman 41 Putusan Nomor 04/PdtSus/BPSK/2017/PN RapDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, olehkami DHARMA P.

Biaya Pemberkasan..............00 Rp. 100.000,:JUMIAN 0... eect eeeeees Rp. 521.000,;(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);Halaman 42 Putusan Nomor 04/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat tanpa berdasar hukum;Putusan No. 25 PdtSus 2020 PN Palu Hal 4 dari 25.4.

DALAM KONVENSIBahwa setelah membaca secara cermat tentang isi, maksud dan tujuan darigugatan penggugat bertanggal O8 Juni 2020, maka dengan ini TergugatPutusan No. 25 PdtSus 2020 PN Palu Hal 5 dari 25.menyampaikan / mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat tersebutsebagaimana terurai berikut :1.

DALAM REKONVENSIPutusan No. 25 PdtSus 2020 PN Palu Hal 7 dari 25.1. Bahwa TERGUGAT dalam konvensi mohon disebut sebagai PENGGUGATdalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini ;2. Bahwa segala dalildalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas,mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan Gugatan dalamRekonvensi ;3.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Putusan No. 25 PdtSus 2020 PN Palu Hal 23 dari 25.2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja KepadaPenggugat sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yangberlaku;3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak kepada penggugat berupauang pisah sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);.4.

+Total Rp. 436.000,00Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah.Putusan No. 25 PdtSus 2020 PN Palu Hal 25 dari 25.

No.181 K/PDTSUS/2010Keputusan Direksi No.PD.001/SK/II/2002 tentang Penetapan RegionalManager tertanggai 01 Februari 2002, yang ditanda tangani oleh PresidenDirektur, dengan gaji terakhir Rp.6.704.400, (enam juta tujuh ratus empatribu empat ratus rupiah) ;Bahwa awal perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalahTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No.SK/DIR/18/X/2007tanggal 15 Oktober 2007 tentang Demosi Jabatan Karyawan, yang ditandatangani oleh Saudara AB Daniel Tan selaku EVP Multi

No.181 K/PDTSUS/2010karyawan yang beritikad baik masih tetap menjalankan tugasnya sepertibiasa ;Bahwa sekitar bulan Maret 2008, Penggugat dipanggil oleh Tergugat kekantor pusat di Jakarta untuk penyelesaian permasalahan dimaksud, tetapidisana Penggugat diminta terlebih dahulu untuk mencabut kuasa hukumyang Penggugat berikan kepada Advokat, baru bisa melakukanpembicaraan untuk penyelesaian ;Bahwa setelah beberapa waktu + 6 (enam) bulan tidak ada keputusanapapun, tibatiba pada tanggal 1 Juni 2008,

No.181 K/PDTSUS/2010dimohonkan Sita Jaminan melalui Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kiranyaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmemberikan putusan sebagai berikut :1.2.B,Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Putusan Sela merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini ;.

No.181 K/PDTSUS/2010Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3Tahun 2009, UndangUndang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ASURANSIJIWA WANAARTHA ADISARANA tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010 oleh Dr. H.

No.181 K/PDTSUS/2010Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.181 K/PDTSUS/2010

No. 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973);Halaman 22 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap11.

Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dan atau telahdiminta oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL Kisaran tidak sah danbatal demi hukum.Halaman 34 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap24.

Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan dalam perkara ini;Halaman 40 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap9.

Bank TabunganPensiun Nasional, Tbk;Halaman 58 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN RapIl.

Biaya Pemberkasan Rp. 100.000,00; Jumlah Rp. 391.000,00;(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Halaman 63 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN.Halaman 1 Putusan Nomor 02/PdtSus/BPSK/2017/PN RapBahwa berdasarkan ketentuan pada :a. Pasal 56 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1999 tentang : Perlindungan Konsumen, menyebutkan :Para Pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeripaling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerimapemberitahuan Putusan tersebut;b.

DALILDALIL PEMOHON KEBERATANHalaman 2 Putusan Nomor 02/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap1. Bahwa Termohon Keberatan adalah Debitur dari PT. Adira Dinamika MultiFinance, Tbk.

Bahwa dalam Undangundang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase,Keputusan mencantumkan Irahlrah "Demi Keadilan BerdasarkanHalaman 12 Putusan Nomor 02/PdtSus/BPSK/2017/PN RapKetuhanan Yang Maha Esa" sehingga Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.B.

Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkankesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan carademikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkanpara pihak;Halaman 13 Putusan Nomor 02/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap2.

Rp. 597.050,;(Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah);Halaman 25 Putusan Nomor 02/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelahputusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;Halaman 3 Putusan Nomor 5/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapb. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc. Putusan diambil dari hasil tipnu muslihat yang dilakukan oleh salahsatu pihak dalam pemeriksaan sengketa.b.

Menyatakan Pelaku Usaha Pelaku tidak pernah menghadiripersidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secaramenurut Hukum dan Perundangundangan yang berlaku di WilayahNegara Republik Indonesia.Halaman 6 Putusan Nomor 5/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap4.

Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan ParateEksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HirarkiPeraturan Perundangundangan adalah :Halaman 8 Putusan Nomor 5/PdtSus/BPSK/2017/PN RapNO go PF YO KN.

Pasal 14 (8):"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlakuHalaman 16 Putusan Nomor 5/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapsebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hakatas tanah.Menurut Prof. DR. ST.

:JUMIAN 22. eee eeeeees Rp. 432.000,;(Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);Halaman 43 Putusan Nomor 5/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

Pemohon Keberatan;MELAWANHalaman 1 Putusan Nomor 196/PdtSus/BPSK/2016/PN RapANDIKA SAGALA, Berlamat di Lingkungan Kampung Jawa Desa MerbauKecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara,selanjutnya disebut sebagai .........

Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu) Bara Nomor: 712/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 30 November 2016, karena BPSK PemerintahHalaman 8 Putusan Nomor 196/PdtSus/BPSK/2016/PN RapKabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya denganmembatalkan perjanjian.

Peraturan Pemerintah;Halaman 16 Putusan Nomor 196/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap5. Peraturan Presiden;6. Peraturan Daerah Propinsi;7.

Rantauprapat, yang mana Pengadilan NegeriHalaman 17 Putusan Nomor 196/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap10.11.Rantauprapat menguatkan putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 435/Arbitrase/BPSKBB/V1/2016 tanggal 28 Juli 2016;Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 63/Pdt.Sus/2016/PN.Rap antara Mariana Br Peranginangin melawan PT.

:::eeeeeeeees = Rp. 432.000,3(Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);Halaman 30 Putusan Nomor 196/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 89/PdtSus/BPSK/2016/PN RapA. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap Angunan yangmenjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :e Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 442 Desa/Kel.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 89/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapb. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisidan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasanpenggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujurserta tidak diskriminatif;d.

Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan,Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 89/PdtSus/BPSK/2016/PN RapMenimbang, Termohon dalam eksepsinya mendalilkan bahwakedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang PT.

Sertifikat Hak Milik No.323/Sennah atasnama Legimin) ;Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 89/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap Sebidang tanah kosong/sawah seluas 17754 M2 yang dikenal terletak diDusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten LabuhanBatu, Provinsi Sumatera Utara (ic.

Ketua Pengadilan Negeri Rantau PrapatPANITERA,MEGAWATI SIMBOLON, SHNIP. 196505021989032002Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 89/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan PelakuUsaha dengan cara melalui perantara kepada Kantor PelayananHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 131/PdtSus/BPSK/2016/PN RapKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, terhadap Angunanyang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaituberupa :e = Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 219 Desa/Kel.

Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakanyang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perHalaman 7 dari 36 Putusan Nomor 131/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapbulannya, seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yangbertentangan dengan peraturan.10.

Dan tanggungjawabPelaku Usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantianHalaman 11 dari 36 Putusan Nomor 131/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapbarang/jasa sejenis atau perawatan kesehatan dan/atau pemberiansantunan ;.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaHalaman 20 dari 36 Putusan Nomor 131/PdtSus/BPSK/2016/PN RapPasal (2) nya menyatakan "Setiaop konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat"..

Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan,Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 131/PdtSus/BPSK/2016/PN RapMenimbang, Termohon dalam eksepsinya mendalilkan bahwakedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang PT.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 ahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPeneyelesaian Sengketa Konsumen, dalam pasal 1 ayat (1) PengadilanHalaman 1 dari 27 Putusan Nomor 113/PdtSus/BPSK/2016/PN RapNegeri adalah pengadilan yang memeriksa perkara keberatan.

Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat danditanda tangani bersama anatara Konsumen dengan pelaku UsahaHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 113/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap11.adaqlah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yangmengikat;6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukanlelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas Agunan yangmenjadi jaminan....... dan seterusnya;7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukuma.

Menyatakan bahwa pemohon keberatan tidak mempunyaikedudukan hukum (Legal standing) yang sah mengajukanpermohonan keberatan ini;Tentang Pokok PerkaraHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 113/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 479/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal09 September 2016;3.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batu Bara tidakberwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Hudiyanto;Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 113/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No.479/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 tanggal O09 September 2016 tidakmempunyai kekuatan hukum ;.

,SHNIP. 196505021 989032002Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 113/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri).Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap4.

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pdt.SusBPSK/2016/PNRhl tanggal 27 April 2016 antara PT Bank Mandiri(Persero) Tbk (Pemohon) melawan Roslina Tambunan (Termohon)Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rape.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukanHalaman 12 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapkasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain danselebihnya;Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap5.

Ketua Pengadilan Negeri Rantau PrapatPANITERA,MEGAWATI SIMBOLON, SHNIP. 196505021989032002Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

Berdasarkan seluruh uraian danalasan hukurn di atas, rnaka rnohon Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri PALU rnenyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterirna(niet ontvankelijke verklaard);.Halaman 10 dari 30 Putusan No.30 PdtSus/2020 PN PalIl. DALAM POKOK PERKARA1.

Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini berkekuatanhukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT,Halaman 22 dari 30 Putusan No.30 PdtSus/2020 PN Pal5.

Hal tersebut juga sesuai dengan Bukti T9 yaituHalaman 26 dari 30 Putusan No.30 PdtSus/2020 PN Palberupa surat penyerahan kembali atas nama para penggugat dari Yantek PLNULP Parigi ke PT.

Putusan di dasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukumyang tetap (in kracht van gewisjde);Halaman 28 dari 30 Putusan No.30 PdtSus/2020 PN Palc. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;d.

+Total Rp. 316.000,00Terbilang : Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah;Halaman 30 dari 30 Putusan No.30 PdtSus/2020 PN Pal

Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Berakhirnya Hubungan KerjaNo. 011/SKDMS/II/2016 tertanggal 17 Maret 2016 adalah sah secara hukumdengan segala akibat hukumnya;Hal 14 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PHI/20 16.4.

Bukti P2 : Foto Copy sesuai asli, Surat Keputusan PengangkatanPenggugat menjadi karyawan tetap oleh Turut Tergugat,Hal 17 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PHI/20 16.3. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P 10 :11.

Daya Mitra Serasi sekita 600 (enam ratus)orang, dimana 200 (dua ratus) diantaranya tergabimg menjadi anggota SerikatHal 26 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PH//2016.Pekeija PT. Daya Mitra Serasi; Bahwa saat ini anggota Serikat Pekeija PT. Daya Mitra Serasi (SGEPEDA)sudah tidak ada, dan dalam PT.

Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat terhitung sejak tanggal 4 Maret 2016;Hal 43 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PHI/20 16.3.

Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.t.tdida Ayu Mustikawati, S.H., M.H.Panitera Pengganti,t.t.dSarjono, S.H.Hal 44 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PHI/20 16.Biayabiaya :Biaya Proses : : Rp. 30.000.Biaya Pendaftaran: : Rp. 75.000,Panggilan : Rp. 500.000.Redaksi :Rp. 5.000,Materai : Rp. 6.000.Jumlah : Rp. 616.000,Hal 45 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PHI/20 16.

No.819 K/PDTSUS/20095.

No.819 K/PDTSUS/20093.2.

No.819 K/PDTSUS/20095. Akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Direksi No.10 Tahun2006. hanya dapat di pertanggungjawabkan pada Saudari Olivia Tantomoselaku Direktur PT.

No.819 K/PDTSUS/2009Kasasi, maka status hubungan kerja Pemohon Kasasi di PT. AditamaRaya Farmindo adalah sebagai karyawan tetap ;Ill.

No.819 K/PDTSUS/2009Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.819 K/PDTSUS/2009

No. 638 K /PdtSus/ 2009Bahwa benar besarnya gaji terakhir yang diterima Penggugat telahdibenarkan oleh Pihak Mediator sebagaimana yang disebutkan dalamanjurannya tentang perhitungan pesangon yang seharusnya diterima olehPenggugat yaitu perbulan sebesar Rp.2.710.000, (Dua juta tujuh ratus sepuluhribu rupiah) dan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugattidak mempunyai itikad baik untuk membayar hakhak Penggugat sebagaimanayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan ;Bahwa berdasarkan

No. 638 K /PdtSus/ 2009musyawarah untuk mencapai mufakat. Atas dasar ketentuan tersebutPenggugat telah mengadakan pertemuan/perundingan secara Bipartit tanggal12 September 2008 terhadap pihak Tergugat PT.

No. 638 K /PdtSus/ 2009para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkanpenyelesaian perselisinan ke Pengadilan Hubungan industrial pada PengadilanNegeri setempat.

No. 638 K /PdtSus/ 20096. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabilaTergugat malalaikan atau menolak dalam melaksanakan isi putusan ini ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;8.

No. 638 K /PdtSus/ 2009

No. 214 K/PDTSUS/2010permasalahan selesai ;c. Agar Pengusaha PT.

No. 214 K/PDTSUS/2010Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusanNo.71/G/2009/PNPHI.Sby. tanggal 26 Agustus 2009 yang amarnya sebagaiberikut :1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (onvankelijkverklaard);2.

No. 214 K/PDTSUS/2010tanggal 10 November 2007 antara PT. Indogloves Jaya/Pemohon Kasasidengan Siti Rohmah dkk/Termohon kasasi masih dalam tahapperundingan "BIPARTIT" dengan hasil "belum ada titik temu", olehkarena itu mogok kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi padatanggal 15 November 2007 bukan akibat gagalnya perundingan.

No. 214 K/PDTSUS/2010DPC. Sarbumusi Surabaya tanggal 13 April 2009.

No. 214 K/PDTSUS/2010Ttd.Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.PaniteraPengganti :Ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMI MULYATI, SH. MH.NIP. : 040 049 629Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 214 K/PDTSUS/2010

Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalampasal 16, dan;Halaman 12 Putusan Nomor 17/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapb.

Mengadili sendiri dan memeriksa sengketa perkara a quo;Halaman 23 Putusan Nomor 17/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap9..

Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikandapat menggugat pelaku usaho melalui Lembaga yang bertugasHalaman 25 Putusan Nomor 17/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapmenyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umum"..

Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;Halaman 26 Putusan Nomor 17/PdtSus/BPSK/2017/PN Rape.

Rp. 100.000,:JUMIAN o.oo. eects Rp. 311.000,;(Tiga ratus sebelas ribu rupiah);Halaman 42 Putusan Nomor 17/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

No. 117 K/PDTSUS/2010AYAT (1) HURUF (B) UNDANGUNDANG NO.5 TAHUN 2004 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NO.14 TAHUN 1985 TENTANGMAHKAMAH AGUNG.

No. 117 K/PDTSUS/2010Bahwa namun pada halaman 21 putusan a quo, Judex Factie telahmemberi pertimbangan hukum yang menyatakan :a.

No. 117 K/PDTSUS/2010karena tidak mau lagi bekerja di bagian umum dan meminta untukdipindahkan ke bagian lain, jika Tergugat tidak mengabulkanpermintaannya, Penggugat meminta agar Tergugat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat.

No. 117 K/PDTSUS/2010dahulu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndangNo.13 Tahun 2003 ; Bahwa Pemohon Kasasi dapat memberikan surat peringatan ke Il kepadaTermohon Kasasi.

No. 117 K/PDTSUS/2010Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RafmiwanMurianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.H. Buyung Marizal, SH. H. Imam Soebechi, SH. MH.Ttd.Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.PaniteraPengganti :Tid.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMI MULYATI, SH. MH.NIP. :040 049 629 Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 117 K/PDTSUS/2010

No. 341 K /PdtSus/ 2010Penggugat menghadiri panggilan dimaksud akan tetapi kemudian Tergugatmenyuruh/meminta Penggugat agar kembali bekerja seperti biasanya terhitungsejak tanggal 11 November 2008.Bahwa sesuai dengan permintaan Tergugat tersebut, pada tanggal 11November 2008 Penggugat datang ke perusahaan dengan maksud untukbekerja, akan tetapi Tergugat kembali menyuruh/meminta Penggugat agarbekerja terhitung mulai sejak tanggal 12 November 2008.Bahwa adapun perkara ini bermula ketika pada tanggal

No. 341 K /PdtSus/ 2010Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agarPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memberikanputusan sebagai berikut :DALAM PUTUSAN SELA1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat;2.

No. 341 K /PdtSus/ 2010Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.8.950.000, Rp. 1.342.500,Grand Total Rp.10.292.500,(sepuluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesarRp.100.000, setiap harinya sejak putusan diucapkan sampai Tergugatmelaksanakannya.5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan/kasasi.6.

Put No. 341 K /PdtSus/ 2010sukarela tanoa adanya indikasi paksaan dan/atau tekanan dari PemohonKasasi dan bukan karena adanya Pemutusan Hubungan Sepihak secarasepihak oleh Pemohon Kasasi, jadi sudah jelas bahwa Pemohon Kasasitidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap TermohonKasasi dan sudah jelas pula bahwa pertimbangan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial tersebut sangat keliru dan tidak mempunyai dasarhukum yang jelas dalam memberikan suatu putusan;3.

Put No. 341 K /PdtSus/ 2010SOESILO ATMOKO, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak ;Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Arief Soedjito, SH.,MH. Moegihardjo, SH.ttd./Jono Sihono, SH.Panitera Pengganti :ttd./Soesilo Atmoko, SH.untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R.a.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Perdata KhususRahmi Mulyati, S.H.,M.H.NIP. : 040 049 629Hal. 14 dari 14 hal. Put No. 341 K /PdtSus/ 2010