Ditemukan 3539 data
Intan Nurcahya
Termohon:
PT. Suryabina Agung
140 — 52
,C.L.A. sebagai LIKUIDATOR dalam pemberesan pembubaran Termohon Ic. PT. SURYABINA AGUNG;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Yayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro
182 — 51
PT. Alam Inti Mining
358 — 147
Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT. BANK Pembangunan Daerah NTB
21 — 22
SUSANTO LIAN
130 — 28
Sukanto Tanoto
7 — 3
PT.BATAM CITI MOTO KARYA
Termohon:
PT.OXLEY KARYA INDO BATAM
83 — 38
NIK. 3174042011940007, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 20- 11- 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Siaga II No. 22, RT/RW 002/005 Kelurahan/Desa Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan;
- Memerintahkan Likuidator yang ditunjuk tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, memberitahukan kepada pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 147, ayat (1) dan ayat (2), dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban
PT MATAYA MITRA GAYA
Termohon:
PT KINDO RITEL PRIMA
281 — 105
Christina Pricillia Paulin
Termohon:
1.Franck Michel Girardot
2.Pt Vivalavi
140 — 99
(Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta duaratus enam puluh lima ribu rupiah) Bukti P 1;Bahwa Pemohon telah melakukan permohonan dilakukan pembubaran PT.SUNSET FITNESS kepada PT. Vivalavi (Turut Termohon) sebagaipemegang saham dan kepada Komisaris PT.
;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, makapermohonan Pemohon untuk mengajukan pembubaran PT.
Sunset Fitness tersebut, Pemohonmengajukan permohonan pembubaran atas PT. Sunset Fitness dengan alasanbahwa kondisi usaha PT. Sunset Fitness yang merugi terus dan bahkan telahmengalami kerugian sebagaimana yang tertera dalam laporan pajak yangdilaporkan PT.
Sunset Fitness dalam status Terlikuidasi yangHal 22 dari 27 halaman Penetepan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dpsdiajukan bersama sama dengan pembubaran Perseroan adalah tidak bisa,sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tersebut diatas patutlah untukditolak ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 4 (empat) yaitumemohon agar menetapkan Sdr.
Oleh karenanya dalam amarpenetapan ini akan disebutkan pula penetapan penunjukan likuidator yangmempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 UUNomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut :(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalpembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengancara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar danBerita Negara Republik Indonesia; danb. pembubaran
Pemerintah Kabupaten Situbondo
Termohon:
1.ERI IRAWADI KURNIAWAN, S.E.
2.H. AGUS TJAHJONO BASOEKI, S.H., M.Hum
3.ISKANDAR NURFANSYAH, S.H., MM
4.Drs. H. SURADJI, MM
312 — 215
- Mengabulkan prmohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembubaran PT. Radio Suara Situbondo yang beralamat di Jalan Baluran Nomor 01, Situbondo;
- Menetapkan Drs. H. SURADJI, MM., yang bertempat tinggal di Jalan Anggrek B/14, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Dusun Krajan, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, sebagai likuidator atas pembubaran PT.
Dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan,likuidator wajid memberitahukan:1) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan caramengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan BeritaNegara Republik Indonesia; dan2) pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.Bahwa, berdasarkan halhal dan alasanalasan tersebut diatas pemohonmemohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo
agar menjatuhkanpenetapan pembubaran dan penghapusan PT.
PengadilanNegeri SitubondoMaka Keputusan Pengadilan Negeri Situbondo tentang Pembubaran danPenghapusan PT.
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajibmemberitahukan:1) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan caramengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan BeritaNegara Republik Indonesia; danHalaman 30 dari 50 Penetapan No.16 /Pdt.P/2019/PN. Sit2) pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.12.
pemohon untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pembubaran PT.
403 — 415 — Berkekuatan Hukum Tetap
336 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRIONO TRIOO S
Tergugat:
TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021
45 — 3
Penggugat:
TRIONO TRIOO S
Tergugat:
TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021
JESSY TJAHYADI
Termohon:
VANIA SEPTIANA
347 — 105
MENETAPKAN :
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan benar;
- Menyetujui pembubaran PT Ohana Visual Gemilang ;
- Menetapkan TJHIN FERANDRY dan JESSLYN NATHANIA selaku Likuidator dalam pembubaran PT Ohana Visual Gemilang;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 3.776.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh
1.Nichias Corporation
2.Nippon Leakless Industries Corporation Ltd
Termohon:
2.PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing
3.PT Telison
53 — 3
M E N E T A P K A N
- Menyatakan Termohon I dan Termohon II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Sebagian dengan Verstek;
- Menetapkan Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan dari Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri Tangerang;
- Menetapkan Pembubaran Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket
Kav. 23-24, RT1/RW1, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, sebagai Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing berdasarkan Pasal 146 Ayat (2) UU 40/2007;
- Membebankan segala biaya pelaksanaan Pembubaran dan Pemberesan Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing pada harta kekayaanTermohon 1 in casuPT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing;
- Menghukum
LUKMAN DARWIS
Tergugat:
Pemerintah Kota Tangerang
65 — 14
M E N E T A P K A N
- Menyatakan Termohon I dan Termohon II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Sebagian dengan Verstek;
- Menetapkan Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan dari Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri Tangerang;
- Menetapkan Pembubaran Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket
Kav. 23-24, RT1/RW1, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, sebagai Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing berdasarkan Pasal 146 Ayat (2) UU 40/2007;
- Membebankan segala biaya pelaksanaan Pembubaran dan Pemberesan Termohon 1 in casu PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing pada harta kekayaanTermohon 1 in casuPT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing;
- Menghukum
HUNAN KEEPLONG SEEDS CO.LTD
Termohon:
PT. PADI Hibrida Nusantara
116 — 0
MENETAPKAN :
- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa hubungan antara Para Pemegang Saham/Pendiri Perseroan Terbatas PT PADI Hibrida Nusantara tidak lagi dapat diteruskan dengan itikad baik;
- Menetapkan Pembubaran PT PADI Hibrida Nusantara sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c jo.
Pasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Menunjuk :
- Membebankan segala biaya pelaksanaan Pembubaran dan Pemberesan PT PADI Hibrida Nusantara pada harta PT PADI Hibrida Nusantara;
- Menetapkan Likuidator dalam
Pembubaran dan Pemberesan PT PADI Hibrida Nusantara bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Membebankan seluruh biaya Permohonan kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Menolak permohonan selain dan selebihnya.
Muhammad Naufal Ali Syafi'I, S.H, M.H, CLI, sebagai Likuidator PT PADI Hibrida Nusantara berdasarkan ketentuan Pasal 046 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
99 — 25
XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut :(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.
XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.
X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.
Y;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.
Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukansegalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga;bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.
102 — 21
XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.
XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.
X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.
Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.
Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukansegalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.
150 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Termohon II melalui kKuasa hukumnya telah menerima relaaspanggilan sidang sehubungan dengan Permohonan No. 137/PDT.P/2007/PN.JKT.PST, pada tanggal 7 September 2007 (Permohonan PembubaranI) namun salinan permohonan pembubaran Il baru Termohon Il terima padasaat sidang pertama atas Permohonan Pembubaran II pada hari Rabutertanggal 19 September 2007;.
Bahwadalam Permohonan Pembubaran Il terdapat beberapa ketidakjelasansecara hukum dimana Direktur Utama PT PWS selaku Pemohon memohonagar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan :Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2008a. Menyatakan saudara Leonardo Patarmuda Sinaga sebagai KomisarisUtama tidak diketahui keberadaannya;b. Menyatakan bahwa Mochammad Yusuf tidak menyetujui pembubaran PTPWS;c. Menyatakan pembubaran dan pengunduran diri Pemohon selaku DirekturUtama PT PWS;d.
Bahwa pada intinya, materi penetapan yang dimintakan tidak substansialuntuk mengajukan permohonan pembubaran PT PWS dengan penjelasansebagai berikut:a.
Biaya yang timbul untuk proses pembubaran PT PWS tidak dapatdibebankan kepada (a) Pemegang Saham yang tidak diketahuikeberadaannya (b) Pemegang Saham yang tidak menyetujui adanyaproses pembubaran;10.
Bahwadalam Permohonan Pembubaran Il, Pemohon tetap menggunakan11.RUPS yang lama untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Il, dimanadalam Permohonan Pembubaran telah dicabut oleh Pemohonsehubungan dengan adanya keberatan dari Termohon Il, sehingga dengandemikian RUPS tersebut sudah tidak dapat digunakan;Bahwa pada intinya dengan memperhatikan halhal di atas, Termohon Ilmenyatakan Permohonan Pembubaran PT PWS yang diajukan olehPemohon hanya dapat dilaksanakan secara hukum sepanjang Termohon Ilsebelumnya