Ditemukan 183 data
66 — 8
alatperaga akan diturunkan oleh panwas dengan berkoordinasi dengansatpol PP dan barang bukti tersebut akan dimusnahkan kecuali timpasangan calon sendiri yang menurunkannya maka tidak akandirampas.Bahwa, pihak KPUD yang memfasilitasi pasangan calon mengenaiAPK secara teknis KPUD menerima design dari pasangan calondan untuk barang bukti berupa spanduk tersebut yang dikeluarkanKPUD gambarnya sama namun hanya berbeda berbentuk ubulubul bukan spanduk.Bahwa alat peraga kampanye berupa spanduk berjumlah 2 perDesa
57 — 12
ituHal. 13 dari 39 hal, Put.No.15/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks14adalahberikutSetoran 10% daritotal dana yangdite rima masingmasingpenge lela peesBiaya sertifikatsebesar Rp.L00..000, perkelompok;Biaya identifikasiwarga sebesar Rp.150.000, perkelompok ; Biaya Hari AksaraInternasionalsebanyak Rp.50.000, perkelompok ; Biaya penilaiansebesar Rp.15100.000, perkelompok;e Kontribusimenyambutkedatangan GubernurSulsel sebesar Rp.590.000, perkelompok ; e Biaya untuk BintaraPembina Desa(Babinsa) sebesarRp. 600.000, perdesa
47 — 16
bisa dikembalikan dalam jangka waktu tiga bulan; Bahwa hasil mediasi tidak berhasil sekarang masih ada masalah;Bahwa Ada 13 desa yang dimediasi oleh sa&ksi dan bisa mengembalikan dengantenggang waktu 3 bulan ; Bahwa saksi sudah lupa berapa Desa yang fidak tersalurkan dananya ; Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran anggaran PNPM tersebut saat itu ;Bahwa Badan Kerjasama Antar Desa itu berdiri sendiri dan dibentuk melalui ForumMusyawarah Antar Desa yang dihadiri oleh perwakilan desa sebanyak 6 orang perdesa
pada peningkatan PelayananPendidikan dan Kesehatan ; Sasarannya adalah Ibu hamil, bayi balita siswaSD dan sisw SMP ;Bahwa Dana yang dipergunakan untuk kegiatan PNPM GSC berasal dari danaAPBN dan Dana kegiatan PNPM Mandir Pedesaan dananya berasal dariAPBD dan APBN;Bahwa Terdakwa pada saat itu adalah sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan;Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dipilin oleh Badan Kerjasama AntarDesa melalui Forum Musyawarah Antar Desa yang dihadin oleh perwakilandesa sebanyak 6 orang perdesa
adalahMengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelolaadministrasi ; Bahwa Yang dimaksud dengan UPK tersebut adalah Unit PengelolaKegiatan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana BantuanHal 29s/d Hal.73Putusan NO.04/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOLangsung Masyarakat (BLM) sesuai dengan alokasi kegiatan yangbesarannya ada dimasingmasing kecamatan ; Bahwa UPK dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa melalui ForumMusyawarah Antar Desa yang dihadiri oleh perwakilan desa sebanyak 6Orang perdesa
73 — 42
Sampang, HARI dansaksi SUYATMO mengatakan agar dokumen ditandatangani saksi danpara Kades;Bahwa pada saat pertemuan di RM Bu Dawam Buntu, saksi SUYATMOmenginformasikan akan ada bantuan operasional sebesar Rp.1,5 juta perdesa, untuk Camat, Sekcam dan BPP;Bahwa dokumen penunjukan langsung dibuat oleh penyedia barang.
Menurut keterangan DEDI FIRMANSYAH software dibeli dariJAJAT sebesar Rp.11 juta;Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp.6.149.182, perDesa, sehingga keuntungan bersih Terdakwa dari 48 Desa sebesarRp.295.160.736,.
Untukmenggandakan software hanya memerlukan biaya Rp.5.000, denganrincian harga compact disc (CD) Rp.2.500, dan jasa penggandaanRp.2.500,, dihubungkan dengan kenyataannya berdasarkan faktafaktayang terungkap di persidangan bahwa harga software sama di seluruhDesa (269 Desa) sesuai dengan SPK yaitu sebesar Rp.29.400.000, perDesa.
.12.750.600.000, (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta enamratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwaTerdakwa membagibagikan keuntungan dari penggelembungan hargapengadaan program SIMPEMDES kepada: PROBO YULASTOROAd. 5. 81 sebesar Rp.300 juta, saksi DANGIR MULYADI sebesar Rp.150 juta,saksi SUYATMO sebesar Rp.125 juta, saksi RUJIMANTO sebesarRp.1,5 Milyar, setiap Kecamatan (untuk Camat, Panitia Pengadaan, danBadan Pemeriksa Pekerjaan) masingmasing sebesar Rp.1,5 juta perDesa
113 — 50
Foto copy Buku Pengelompokan Penerimaan Retribusi Tanah Perdesa KabupatenBogor, atas nama Sadjuroh Sanan, yang diberi tanda P4 ;5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat atas nama : Naalih, yangdiberi tanda P5 ;6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 62 Desa Bedahan seluas 1500 M2 atas namaRachmawatie Achmad MC Comb, yang diberi tanda P6 ;7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 64 Desa Bedahan seluas 1500 M2 atas namaRachmawatie Achmad MC Comb, yang diberi tanda P7 ;8.
65 — 8
Bahwa dalam posita 1, pelawan menjelaskan bahwa pelawanadalah pemilik sah tanah dan bangunan yang berdiri diatasSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 261, yang diterbitkan olehTurut Tergugat pada tahun 15 April 1987,ini gugatan tidak jelas (kabur) karena pelawan tidakmenyebutkan lokasi tanah berada diwilayah mana tanahdimaksuda) Sedangkan BPN (Kantor Pertanahan) tidak pernahmengeluarkan produk sertifikat tanah hanya dengan nomorSaja, karena nomor SHM diambil atau dibuat perdesa ataukelurahan serta menyebut
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakankelalaian atau pelanggaran yang akan mengakibatkan adanya sanksiterhadap pihak yang dianggap lalai.Beberapa prinsip revisi kegiatan antara lain : Jumlah alokasi bantuan perdesa yang sudah diputuskan oleh MAD harustetap (tidak bisa diubah). Ini berarti sama sekali tidak diperbolehkanmemindahkan lokasi kegiatan ke desa lain.Hal. 6 dari 80 hal. Put.
Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakankelalaian atau pelanggaran yang akan mengakibatkan adanya sanksiterhadap pihak yang dianggap lalai.Beberapa prinsip revisi kegiatan antara lain : Jumlah alokasi bantuan perdesa yang sudah diputuskan oleh MAD harustetap (tidak bisa diubah). Ini berarti sama sekali tidak diperbolehkanmemindahkan lokasi kegiatan ke desa lain."
Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakankelalaian atau pelanggaran yang akan mengakibatkan adanya sanksiterhadap pihak yang dianggap lalai.Beberapa prinsip revisi kegiatan antara lain : Jumlah alokasi bantuan perdesa yang sudah diputuskan oleh MAD harustetap (tidak bisa diubah). Ini berarti sama sekali tidak diperbolehkanmemindahkan lokasi kegiatan ke desa lain.
95 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bedahan;Benar yang membuat surat pernyataan over alih tanah garapan tanggal29 Juni 2007 adalah Terdakwa Nalis Safrudin selaku Direktur dan M.L.Damaris Hutagaol selaku Dirut PT Jaya Sampurna yang ditandatanganioleh saksi;Benar pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut pihakpertama H Ahyani tidak hadir namun surat tersebut telah ditandatanganidiatas materai ;Benar bukti garapan yang dimiliki oleh A Ahyani selaku ahli waris dan HZakar berdasarkan buku pengelompokan penerima restribusi tanah perdesa
224 — 114
Perangkat Desa Sekabupaten DemakMelakukan Audensi Di Gedung DPRD Dengan Anggota Dewan DiHadiri Para Camat Dan Dari Pihak Pemda Diwakili Oleh AsistenPemerintahan Yang Menghansilkan Pansus Hak Angket DPRTentang Pilperades 2018 Yang Banyak Masalah AI :Banyak Kejanggalan Dan Indikasi Pelanggaran Yang Tidak SesuaiPerda No: 1 Tahun 20183;Penandatangan MoU Tidak Bersamaan Antara Tim Seleksi, Pemdes Dan Pihak Ketiga (Ul);Hasil Nilai Ujian Tidak Diserahkan Langsung Oleh Tim Seleksi,Tidak Terinci, Tidak Perdesa
KADARIMURACHMAN SH BIN ASMUNI IMUK ALM
Tergugat:
1.Drs H M RAKHMADI A
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala
129 — 46
batas dimaksud berdasarkanpenunjukan batasbatas tanah oleh Penggugat yang meliputijuga seluruh tanah yang dimiliki olen Tergugat ;Bahwa dalam peta digital sekarang yang dimiliki oleh KantorPertanahan Kabupaten Barito Kuala memang belum terpetakansemua karena sistem ini baru kita miliki pada tahun 2012,sehingga sudah pasti sertipikat yang terbit di bawah tahun 2012semuanya belum terpetakan seluruhnya;Bahwa untuk pemetaan tanahtanah sebelum tahun 2012dilakukan berdasarkan pemetaan manual masingmasing perdesa
104 — 37
Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tetapitidak dicocokan dengan aslinya diberi tanda, maka bukti tersebut hanyamempunyai nilai sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa Bukti P9 s/d Bukti P18 berupa Fotokopi bukuDHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pokok Dan Pembayaran IPEDA PERDESA dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1992, Kelurahan Sambinae,Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima, halaman nomor urut wajib iuran 238a.n. Hamid dan Fatima.
ADRIANTY, SH. MH
Terdakwa:
ANDI BASO MATUTU ALIAS KARAENG TUTU
409 — 74
tersebut juga digunakanterdakwa saat menggugat Drs Saladin Hamad Yususf Msi Dkk diPengadilan Negeri Makassar dalam perkara Perdata.Bahwa isi surat tersebut adalam mengenai persil 27 SII Kohir 157 Ciluas 0,81 Ha terdaftar atas nama Tjing Jing KR Lengkese serta letaklokasi tanah tidak diketahui.Bahwa surat tersebut tidak benar karena saksi memiliki bukti surattanggal 8 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Lurah Sinrijalayang menjelaskan bahwa berdasarkan Daftar Ketetapan Pokok danpembayaran Ipeda Perdesa
50 — 14
ABDUL HADI Bin ABDUL JALAL19Bahwa pada tahun 2012, saksi sebagai sekretaris dan juga sebagai PejabatPenatausaha Keuangan (PPK) BPMPKS Aceh Timur;Bahwa saksi pernah melihat DPASKPD BPMPKS TA 2012 tentang adanya mataanggaran dana stimulan pembangunan desa sebesar Rp. 2.304.000.000. terdiri daridana honor kegiatan Tim Panitia BKPG untuk 512 Desa x Rp. 2.500.000, perdesadan honor kegiatan Tim Posyandu untuk 512 Desa x Rp. 2.000.000, perdesa;Bahwa Bendahara BPMPKS telah mencairkan dana stimulan tersebut
mengusulkan kepadaCamat, Camat mengusulkan kepada BPMPKS, kemudian pihak BPMPKS28lmengusulkan pencairan dan penyaluran terhadap dana Stimulan kepada DPKKDdan dari DPKKD ditransper dana Stimulan tersebut ke rekening bendaharaBPMPKS di BPD Aceh;Bahwa pada tahun 2012 saksi tidak pernah menerima usulan Geuchik melaluiCamat kepada saksi dan usulan terhadap pencairan dana Stimulan tidak bolehmelalui pihak lain, tetap melalui bidang saksi;Bahwa bantuan dana Stimulan terhadap 24 Kecamatan terdiri dari 512 Desa,perdesa
Aceh Utara sebesar Rp. 2.304.000.000, sebagaimana era pada DPASKPD TA 2012 yang terdiri dari:e Dana Penunjang Kkegiatan Tim Pengelola (TP)Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong(BKPG) sebesar Rp. 1.280.000.000, untuk 512Desa yaitu. perdesa setahun sebesar Rp.2.500.000.;e Dana Operasional POSYANDU Gampongsebesar Rp. 1.024.000.000, untuk 512 Desayaitu perdesasetahun sebesar Rp. 2.000.000.
117 — 38
mengangsur sebesarRp.14.856.700, (empat belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuhratus rupiah) dan sisanya sampai jatuh tempo tidak sanggup melunasi danmenyerahkan rumah kayu yang terletak di Dukuh Mundu Desa BangkleyanKecamatan Jati Kabupaten Blora dalam bentuk Surat Pernyataan pemberikuasa untuk menjualkan rumah tertanggal 12 juli 2014;Bahwa setelah dilakukan audit penghitungan kerugian Negara oleh BPKPPerwakilan Jawa Tengah yaitu pemberian pinjaman Simpan PinjamPerempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesa
97 — 26
mencatat tentang stokberas yang ada digudang Bulog Subang di Purwakarta.Bahwa benar pelaksanaan penyaluran beras raskin dari DesaKertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta yangdisalurkan ke Desa Cisaat Kecamatan Campaka KabupatenPurwakarta adalah penyaluran beras raskin jatah bulanJuni yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus2009.Bahwa benar di gudang saksi menerima DO yang diketahuioleh Kepala Gudang kemudian saksi mengeluarkan berastersebut sesuai jumlah yang ada pada DO tersebut perDesa
Pemkab menerbitkan Surat Permintaan lokasi (SPA) perDesa sesuai permohonan dari kecamatan yang kemudian49dikirimkan ke Sub Divre Bulog Subang.3. Bulog menerbitkan Delivery Order (DO) yang ditujukanke gudang bulog.4. Gudang Bulog mendistribusikan raskin sesuai dengan DOtersbeut sampai ketingkat Desa dan penyaluran kemasyarakat dilakukan oleh pengelaola raskin~ tingkatDesa dan kepala Desa.
Pemkab menerbitkan Surat Prmintaan lokasi (SPA) perDesa sesuai permohonan dari kecamatan yang kemudiandikirimkan ke Sub Divre Bulog Subang.3. Bulog menerbitkan Delivery Order (DO) yang ditujukanke gudang bulog.4. Gudang Bulog mendistribusikan raskin sesuai dengan DOtersbeut sampai ketingkat Desa dan penyaluran kemasyarakat dilakukan oleh pengelola raskin~ tingkatDesa dan kepala Desa.
Pemkab menerbitkan Surat Permintaan lokasi (SPA) perDesa sesuai permohonan dari kecamatan yang kemudiandikirimkan ke Sub Divre Bulog Subang.3. Bulog menerbitkan Delivery Order (DO) yang ditujukan kegudang bulog.4.
1.RESKY ANDRI ANANDA, S.H.
2.IKRAM,S.H.
3.ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
HESRON SAILA
42 — 24
(tigapuluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa HESRON SAILA adalah untukdana taktis di Kecamatan Pipikoro yang mencakup 19 (Sembilan belas)desa yaitu Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) perdesa; Bahwa Caleg DPRD Kab. Sigi dari Partai Demokrat, saksi AYUBWILLEM DARAWIA tidak memerintahkan untuk membagibagikan uang.
Anggi Windiarto
Tergugat:
Kepala Desa Bandungrejo
Intervensi:
RIZKA ULFA RIFTIANA
175 — 85
bahwa tes akan diulang;Bahwa saksi sebelum tes belum kenal Penggugat kenalnya karenanilai yang ditampilkan seluruh peserta yang tinggi didapat dari Anggi dari Bandungrejo makanya saksi penasaran;Bahwa saksi mengetahui kalau tes CAT sudah selesai tidak adatandanya karena dari Desa Bandungrejo masih ada yang mengerjakankarena belum tampil nilainya sampai akhirnya tidak ada tanda selesaidari Panitia; Hal 43 dari 88 halaman NOMOR: 83/G/2019/PTUN.Smg.Bahwa saksi mengatakan yang menyelenggarakan tes CAT perdesa
mengenai perubahan nilai yangdialami oleh beberapa orang peserta ujian Pilperades Tahun 2019; Bahwa saksi mengetahui kejadian itu kalau ada perubahan nilaiuntuk beberapa peserta Pilperades waktu itu saksi baru sholat dengar adarameramediluar; Bahwa para panitia dari 7 desa pada kumpul bersamasama untukmembicarakan kalau saksi sebagai Ketua Panitia Desa Cangkringmengatakan panitia dari 7 desa pada tidak setuju kalau hasil akhir nilainilaiitu berdasarkan pada rekapitulasi akhir dan itu diberikan perdesa
54 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu berdasarkan Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah PerDesa Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat (BUKU A) Jilid I atau dikenaldengan nama Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform Direktur AgrariaPropinsi Jawa Barat (KPAL) Tahun 1980/1981 PDIK Tanggal 3091980No. YDL.
1.Hery Setyawan
2.Tri Wahyuningsih
3.Umi Fadzilah
Tergugat:
Kepala Desa Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali
154 — 94
Dinas Pendidikan Boyolali berkaitandengan peminjaman scanner, tempat pelaksanaan ujian dan operator;Bahwa, koreksi ujian dilaksanakan pada tanggal 8 November 2017,karena alat scan hanya 3 untuk 19 Kecamatan, maka koreksidilakukan secara bergiliran, selesai koreksi saat Maghrib menjelangIsya, dan Saksi selesai input data pada pukul 22.00 WIB:;nanan nanan nn n= Bahwa Saksi sampai di Kecamatan Sambi jam 23.00 danpenyerahan hasil ujian dilakukan langsung untuk 16 (enam belas)Desa di kecamatan Sambi, perDesa
Abdul Khalim
Tergugat:
Kepala Desa Mlaten
Intervensi:
SALAFUDDIN, S.Ag
48 — 25
Hasil nilai ujian tidak diserahkan langsung oleh timseleksi, tidak terinci, tidak perdesa dan tidak adanya rangkingsesuai Perda;d. Banyak temuan kesalahan yaitu adanya nama, nomordan formasi peserta yang sama akan tetapi hasil nilai ujiannyaberbeda. 222 non nnn n nnn nnn n nn nnn nen nnn n nene.