Ditemukan 63 data
Terbanding/Penggugat : - SYARIF BARNAS, Drs. M.Pd. dan EPI RUHIAT GANEFI, S.Ip.
130 — 88
Dede Pertamana, M.Pd sejumlah Rp. 214,905,600 (dua ratus empatbelas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah).Drs. Dede Anwar, M.Pd., sejumlah Rp. 272,645,100 (dua ratus tujuhpuluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).Dr. Titin Setiartin Ruslan MPd sejumlah Rp. 206,180,100 (dua ratusenam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah).Drs. Ruslan MPd sejumlah Rp. 154,494,000 (seratus lima puluh empatjuta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).Dr.
82 — 92
Bahwa tidak benar replik penggugat pada point 20, yangbenar sepe jawaban pertamana tergugat dan jawaban diatas sudah sangat jelas.26. Bahwa tidak benar replik penggugat pada point 21, yangbenar sepe jawaban pertama tergugat point 21.27. Bahwa tidak benar replik penggugat pada point 22 yangbenar sepe jawaban pertaman tergugat point 211. semuayang tergugat sampaikadan Mejis Hakim mendengarlangsung apa yang disampaikan ole penggugat terkaiddengan point ini.28.
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
RISDIANTO ALIAS ANTO
97 — 28
perusahaan Terdakwa tidak memiliki kualifikasiStudi Kelayakan, namun Terdakwa tetap menyanggupi untuk melakukanpekerjaan tersebut dengan cara mencari/meminjam 5 perusahaan.Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Candra Tarigan, ST selakuKepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo, dan sudahbeberapa kali bekerjasama dalam beberapa proyek atau kegiatan.Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Chandra Tarigan padapertengahan bulan September Tahun 2015 saksi di telepon oleh KepalaDinas Kebersihan dan Pertamana
Karo a.n Chandra Tarigan untukdiminta datang ke kantor untuk membicarakan pekerjaan PenyusunanStudi Kelayakan TPA sampah Tahun 2015.Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kekantor DinasKebersihan dan Pertamana Kab. Karo dan bertemu dengan KepalaDinas Kebersihan dan Pertamana Kab. Karo, yaitu Chandra Tariganbertempat diruangan Chandra Tarigan.Bahwa pada saat pertemuan berdua dengan Kepala Dinas Kebersihandan Pertamana Kab. Karo an.
menyanggupi untukmelaksanakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa mencari 5 perusahaanorang lain yang layak untuk melakukan pekerjaan Studi Kelayakan TPAsampah.Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi untuk melaksanakan proyektersebut, Chandra Tarigan menjelaskan tentang proyek tersebut, yaituChandra Tarigan mengatakan bahwa ada 5 (lima) kecamatan yang akandi lakukan studi kelayakan TPA sampah untuk setiap kecamatan ada 1(Satu) lokasi studi, dan lokasilokasi tersebut sudah ditentukan olehDinas Kebersihan dan Pertamana
160 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dede Pertamana, M.Pd., sejumlah Rp214.905.600(dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratusrupiah);5.2. Drs. Dede Anwar, M.Pd., sejumlah Rp272.645.100 (duaratus tujun puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribuseratus rupiah);5.3. Dr. Titin Setiartin Ruslan, M.Pd., sejumlah Rp206.180.100(dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah);5.4. Drs.
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
SUEKA BONAFIDE BARON KABAN, SH
189 — 46
jika perusahaan saksi tidak memiliki kualifikasi StudiKelayakan, namun saksi tetap menyanggupi untuk melakukanpekerjaan tersebut dengan cara mencari/meminjam 5 perusahaan.Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Candra Tarigan, ST selakuKepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo, dan sudahbeberapa kali bekerjasama dalam beberapa proyek atau kegiatan.Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Chandra Tarigan pada pertengahanbulan September Tahun 2015 saksi di telepon oleh Kepala DinasKebersihnan dan Pertamana
Karo a.n Chandra Tarigan untukdiminta datang ke kantor untuk membicarakan pekerjaan PenyusunanStudi Kelayakan TPA sampah Tahun 2015.Bahwa beberapa hari kemudian saksi datang kekantor DinasKebersihan dan Pertamana Kab. Karo dan bertemu dengan KepalaDinas Kebersihan dan Pertamana Kab. Karo, yaitu Chandra Tariganbertempat diruangan Chandra Tarigan.Hal 136 dari 251 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa pada saat pertemuan berdua dengan Kepala Dinas Kebersihandan Pertamana Kab. Karo an.
menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaantersebut dan saksi mencari 5 perusahaan orang lain yang layak untukmelakukan pekerjaan Studi Kelayakan TPA sampah.Bahwa setelah saksi menyanggupi untuk melaksanakan proyektersebut, Chandra Tarigan menjelaskan tentang proyek tersebut, yaituChandra Tarigan mengatakan bahwa ada 5 (lima) kecamatan yang akandi lakukan studi kelayakan TPA sampah untuk setiap kecamatan ada 1(satu) lokasi studi, dan lokasilokasi tersebut Sudah ditentukan olehDinas Kebersihan dan Pertamana
129 — 52
tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau yang mewajibkan setiapHim 10 daril60 him Putusan No. 105/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgdaerah memiliki Ruang Terbuka Hijau Publik 20 persen dan 10 PersenRuang Terbuka Hijau Privat;Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Kota Cirebon melalui SatuanKerja Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Cirebon merencanakankegiatan Pembebasan lahan Ruang Terbuka hijau yang dituangkan dandisahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA) Tahun Anggaran2015 Dinas Kebersihan dan Pertamana
persampahan (TPA), inipun sejalan dengan Undangundang26 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau yang mewajibkan setiapdaerah memiliki Ruang Terbuka Hijau Publik 20 persen dan 10 PersenRuang Terbuka Hijau Privat;Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Kota Cirebon melalui SatuanKerja Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Cirebon merencanakankegiatan Pembebasan lahan Ruang Terbuka hijau yang dituangkan dandisahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA) Tahun Anggaran2015 Dinas Kebersihan dan Pertamana
PN.Bdgmasyarakat sebagai perbuatan tercela maka pelakunya dapat dikwalifikasikantelah melakukan perbuatan yang melawan hukum sekalipun perbuatannya itutidak melanggar peraturan perundangundangan ;Menimbang bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Kebersihan danPertamanan (DKP) Kota Cirebon dan selaku Pengguna Anggaran.Pada tahun2015, melanjutkan rencanakan kegiatan Pembebasan lahan Ruang Terbukahijau yang dituangkan dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Angaran(DPA) Tahun Anggaran 2015 Dinas Kebersihan dan Pertamana
37 — 8
Keputusan Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamana Kab. Sumenep nomor : 188/46.2/KEP./435.207/2014, tanggal 03 Februari 2014 tentang Pembantu Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sumenep atas nama MOHAMAD SADIK dilengkapi dengan lampiran;Seluruh barang bukti tersebut diatas dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep cq. Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep.138.
Sumenep atas nama MOHAMAD SADIKdilengkapi dengan lampiran;Keputusan Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamana Kab. Sumenep nomor :188/46.2/KEP./435.207/2014, tanggal O03 Februari 2014 tentang PembantuPengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KantorKebersihan dan Pertamanan Kab. Sumenep atas nama MOHAMAD SADIKdilengkapi dengan lampiran;Halaman 13 dari 137 Putusan No. 138/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby."
139 — 132
persampahan (TPA), inipun sejalan dengan Undangundang26 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau yang mewajibkan setiapdaerah memiliki Ruang Terouka Hijau Publik 20 persen dan 10 PersenRuang Terbuka Hijau Privat;Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Kota Cirebon melalui SatuanKerja Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Cirebon merencanakankegiatan Pembebasan lahan Ruang Terbuka hijau yang dituangkan dandisahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA) Tahun Anggaran2015 Dinas Kebersihan dan Pertamana
169 — 23
Dede Pertamana, M.Pd sejumlah Rp. 214,905,600 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah).5.2. Drs. Dede Anwar, M.Pd., sejumlah Rp. 272,645,100 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).5.3. Dr. Titin Setiartin Ruslan MPd sejumlah Rp. 206,180,100 (dua ratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah).5.4. Drs.
Dede Pertamana, M.Pd sejumlah Rp. 214,905,600 (duaratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratusrupiah).Drs. Dede Anwar, M.Pd., sejumlah Rp. 272,645,100 (dua ratustujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratusrupiah).Dr. Titin Setiartin Ruslan MPd sejumlah Rp. 206,180,100 (duaratus enam juta seratus delapan puluh ribu seratus rupiah).Drs. Ruslan MPd sejumlah Rp. 154,494,000 (seratus lima puluhempat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).Dr.
MUHAMMAD FAKHRY, SH.
Terdakwa:
1.HASAMIN ALIAS SAMING BIN S. HAERUDDIN NGOWI
2.SYAMSIR ALIAS ANCI BIN BIBO
3.SUHARDI ALIAS ADI BIN SYAMSUDDIN
71 — 16
ISLAMkemudian langsung ke pengadilan sampai di pengadilan sekitar jam 09.30wita lalu saksi menunggu di gazebo dekat parkiran kendaran PN maros ,kamimenunggu teman teman yang lain hadir atau tiba dan juga menunggupersidangan sampai jam 11.30 wita, kemudian setelah sidang mulai kitabersama sama masuk kedalam aula sampai mendengarkan putusan sidangkemudian pada saat putusan sidang pertama anak korban kasuspembunuhan menaggis , kemudian anaknya di bawa keluar ,kemudian lanjutsidang putusan pelaku' pertamana
105 — 53
11 Mei 2006 ; 47Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Kesimpulan telahmelampirkan dokumendokumen / suratsurat, yang oleh Para Penggugat diberi tandasebagai berikut : 1 P39:Foto copy, Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak danKewajiban serta Bentuk dan tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam PenataanRuang ;2 P40:Foto copy, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang Di Daerah ;3 P41:Foto Copy Rencana Strategik Dinas Pertamana
1.Rendy Bahar Putra, S.H.
2.Diyan Kurniawan, S.H.
Terdakwa:
Jemangin Bin Jemani
79 — 3
Diadakannya lacak balak/coc antara tunggak dengan batang sesuaidengan urutan del pemotongan kayu, mulai pemotongan pertama sampalpemotongan terakhirb) Pencocokkan antara tunggak penampang dengan potongan bontos kayudipotongan atasnya dengan cara dipertemukanc) Pangkal batang kayu setelah dipertemukan dengan tunggak kayu adalahcocok/pasBahwa alat yang ahli gunakan untuk mencocokkan keidentikan antarapotongan kayu pinus dengan sisa potongan pohon pinus yang ada dengancara mengukur diemeter potongan pertamana
- Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pasal 197 ayat (2) dan ayat(3) berlaku juga bagi pasali ini.Pasal 200Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelahputusan itu diucapkan.Pasal 201Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka paniteramelekatkan petikan putusan yang ditandatanginya pada surat tersebutyang memuat keterangan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat(1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut dibericatatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.Tidak akan diberikan salinan pertamana
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
306 — 265
Dadang Pembina Kabag Umum Illa KadisDarmawan, M.S.i Tingkat & perumahan196810051996031005 IV.b Perlengkapan ,PertanahaSekda kota n danbandung Pertamana Hal. 26 dari 118 hal.
120 — 143
menerima dana pembayaran pekerjaan Pemenuhan StandarRanway Strip Di Bandar Udara Banda Neira Tahun Anggaran 2014 tersebut;= Bahwa yang menulis nominal nilai uang di cek adalah saksi berdasarkan angka yangdisampaikan oleh terdakwa Marthen Parinussa ;= Bahwa pencairan dana pekerjaan Pemenuhan Standar Ranway Strip Di Bandar Udara BandaNeira Tahun Anggaran 2014 tersebut dilakukan 3 tahap dan nominalnya saksi tahu ketikasaksi melihat rekening koran dan pencairan tersebut adalah sebagai berikut :e Pencairan pertamana
58 — 27
MALIK IBRAHIM, M.TP pada tahun 2010 ;e Bahwa benar surat Penetapan pengangkatan Terdakwa sebagai petugas Penetapanretribusi pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate (surat bukti SKdiperlinatkan kepada terdakwa) ;Bahwa uang retribusi tahun 2010 sebesar Rp.250.000.000, telah disetor kekas Daerah namun natidisetor setelah ada hasil pemeriksaan dari BPK ;Bahwa Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamana KotaTernate tahun 2007 adalah RIAD AL AMARI sedangkantahun 2010 adalah MALIK IBRAHIMM ;Surat kronologis
ACHMAD SYAH, SH
Terdakwa:
Ir. BUDI SUSILO, MM
63 — 43
Pemerintahan: 1.08 Organisasi 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
- 1 ( satu ) bundel DPPA -SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah, tahun anggaran 2016, tanggal 28 Oktober 2016 Urusan Pemerintahan: 1.08 Organisasi: 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
- 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Tugas Dinas Pertamana
ACHMAD SYAH, SH
Terdakwa:
Ir. BUYUNG HARIS
91 — 22
Urusan Pemerintahan: 1.08 Organisasi 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
- 1 (satu) bundel DPPA -SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah, tahun anggaran 2016, tanggal 28 Oktober 2016 Urusan Pemerintahan: 1.08 Organisasi: 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Dinas Pertamana
ACHMAD SYAH, SH
Terdakwa:
Drs. H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si
62 — 32
2016 Urusan Pemerintahan: 1.08 Organisasi 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar;
- 1 ( satu ) bundel DPPA -SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah, tahun anggaran 2016, tanggal 28 Oktober 2016 Urusan Pemerintahan: 1.08 Organisasi: 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
- 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Tugas Dinas Pertamana
65 — 50
Sudiana sebesarRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), saksi Ni Gusti Ayu Sudiati sebesarRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), saksi I Ketut Muliadi sebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah), saksi I Made Suliantika sebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah), dan saksi I Wayan Sudiarta sebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :eBahwa bermula dari proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dilingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamana