sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Sebelah Barat berbatas dengan HutanBahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telah dikelolamenurut adat istiadat suku dayak benuaq yang berlaku di Kabupaten KutaiBarat berupa kebun buah dan sayur, serta sengon dan karet, dan sekarangini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuatlahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambanagan

.- Bahwa Berdasarkan pengolahan data foto udara yang diambil pada saat peninjauan lapangan diperoleh kenampakan area pertambanagan seluas 1,89 Ha.- Bahwa Berdasarkan pengolahan data foto udara yang diambil pada saat peninjauan lapangan diperoleh kenampakan area pertambangan yang dapat dideliniasi/identifikasi sebagai:- Area Void dan Dumping seluas 0.57 Ha.- Area Bukaan Lahan dan Badan Jalan seluas 1,32 Ha.- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa dilokasi tersebut dibebani Izin Pemanfaatan Hasil Hutan

Kalimantan Timur.Bahwa Berdasarkan pengolahan data foto udara yang diambil pada saatpeninjauan lapangan diperoleh kenampakan area pertambanagan seluas 1,89Ha.Bahwa Berdasarkan pengolahan data foto udara yang diambil pada saatpeninjauan lapangan diperoleh kenampakan area pertambangan yang dapatdideliniasi/identifikasi sebagai: Area Void dan Dumping seluas 0.57 Ha.

Bahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telahdikelola menurut adat istiadat suku dayak benuaq yang berlaku diKabupaten Kutai Barat berupa kebun buah dan sayur, serta sengonHalaman 2 dari 63 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sdwdan karet, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secaramelawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensiserta menjadi lokasi Pertambanagan Batu Bara PT.

batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Sebelah Barat berbatas dengan HutanBahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telah dikelolamenurut adat istiadat suku dayak benuag yang berlaku di Kabupaten KutaiBarat berupa kebun buah dan sayur, serta sengon dan karet, dan sekarangini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahantersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambanagan

Bahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telahdikelola secara turuntemurun menurut adat istiadat yang berlakudi Kabupaten Kutai Barat, dan sekarang ini telah dikuasai olehTergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebutmenjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambanagan Batu BaraPT. Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Pemberi Kuasa tersebutdiatas ;3.

Bahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telah dikelolamenurut adat istiadat suku dayak benuaq yang berlaku di Kabupaten KutaiBarat berupa kebun buah dan sayur, serta sengon dan karet, dan sekarang initelah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahantersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambanagan Batu Bara PT.Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Pemberi Kuasa tersebut diata.3.

Blok Timber DanaSebelah Timur berbatas dengan HutanSebelah Selatan berbatas dengan HutanSebelah Barat berbatas dengan HutanHal.2 dari 47 hal.Put.No.4/PDT/2018/PT.SMRBahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telah dikelolamenurut adat istiadat suku dayak benuaq yang berlaku di Kabupaten KutaiBarat berupa kebun buah dan sayur, serta sengon dan karet, dan sekarang initelah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahantersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambanagan

Bahwa perbuatan TERGUGAT telah bertentangan ketentuanperaturan perundangundangan, yaitu sebagai berikut: Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambanagan (KP)tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT yang oleh TERGUGATtelah dijadikan dasar sebagai bukti dasar Pelimpahan IzinHalaman 60 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN BinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.545/103/IU POP/ D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34) AdalahBatal Demi Hukum; Bahwa perbuatan TERGUGAT

Bahwa perbuatan TERGUGAT telah bertentangan ketentuanperaturan perundangundangan, yaitu sebagai berikut: Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambanagan (KP)tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT yang oleh TERGUGATtelah dijadikan dasar sebagai bukti dasar Pelimpahan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.545/103/IU POP/ D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34) AdalahBatal Demi Hukum; Bahwa perbuatan TERGUGAT telah bertentangandengan Pasal 93 ayat (1) UndangUndang No. 4 tahun

Blok Timber DanaBahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telah dikelolamenurut adat istiadat suku Dayak Benuaq yang berlaku di Kabupaten KutaiBarat berupa kebun buah dan sayur, serta sengon dan karet, dan sekarang initelah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahantersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambanagan Batu Bara PT.Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Pemberi Kuasa tersebut diatas ;Bahwa pada saat ini Tergugat telah memulai kegiatan pengukuran

untuk mengurus izin pertambangan adalah terdakwa, karenaterdakwalah yang melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut.Bahwa, saksi menerangkan atas kegiatan usaha penambanagan yang dilakukanterdakwa tersebut bisa dikeluarkan izin dengan catatan bahwa terdakwa harusmelengkapi syaratsyaratnya, karena PEMKO Dumai bisa mengeluarkan izintersebut karena ada surat Edaran dari Mentri SDM No : 121 /30/ DBM / 2011,TANGGAL 04 Februari 2011, yang mana isinya Bupati atau Walikota bisamengeluarkan izin usaha pertambanagan

Bahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telah dikelolamenurut adat istiadat suku dayak benuaq yang berlaku di Kabupaten KutaiBarat berupa kebun buah dan sayur, serta sengon dan karet, dan sekarangini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuatlahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambanagan BatuBara PT. Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Pemberi Kuasa tersebut diata. Hal 2 Putusan Nomor 21/Pat.G/2017/PN Sdw3.

Bahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telahdikelola menurut adat istiadat suku dayak benuaq yang berlaku diHalaman 2 dari 63 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN SdwKabupaten Kutai Barat berupa kebun buah dan sayur, serta sengondan karet, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secaramelawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensiserta menjadi lokasi Pertambanagan Batu Bara PT.

Bahwa adapun tanah milik Penggugat seperti terurai diatas telah dikelolamenurut adat istiadat suku dayak benuaq yang berlaku di Kabupaten KutaiBarat berupa kebun buah dan sayur, serta sengon dan karet, dan sekarangini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuatlahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambanagan BatuBara PT. Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Pemberi Kuasa tersebutdiatas.

syaratsyarat yangdiperlukan;Bahwa yang menetapkan ada kegiatan pertambangan yang sudahkeluar dari area yang telah diizinkan adalah polisi denganberdasarkan pada peta yang dibuat oleh BPN;Bahwa peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT.BMI yang dibuat oleh Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenKarimun adalah berdasarkan peta oceanografi;Bahwa setelah diperiksa polisi, saksi turun ke lokasi tambang PT BMIdan melihat ada yang dipasang garis polisi;Bahwa tujuan saksi beserta tim dari dinas pertambanagan

Tanah tertanggal 22Juli 2013 ;Dengan batas batas :Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;Sebelah Selatan berbatas dengan Momot T ; Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah ;11.Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telahdikelola secara turuntemurun menuruh adat istiadat yang berlaku diKabupaten Kutai Barat, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugatsecara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensiserta menjadi lokasi Pertambanagan

Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalampengelolaan pertambanagan mineral dan batubara akanberalih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;3. Bahwa berdasarkan uraian Termohon maka sangat beralasanhukum apabila Termohon memohon kepada Majelis Hakim yangMemeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menolakPermohonan Pemohon atau sekurangkurangnya menyatakanPermohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet OntvankelijkeVerklaard (NO);Dalam Pokok Perkara;1.

IUPEksplorasi tanggal 22 Juli 2011 berlangsung selamalamanya 8 tahun sejakditerbitkan atau SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 06542 tahun 2011tentang IUP Eksplorasi tanggal 22 Juli 2011 telah berakhir pada 22 Juli 2019.Dengan berakhirnya IUP Penggugat mengandung makna segala hak dankewajiban dalam hal eksplorasi telah berakhir demi hukum dan olehkarenanya Penggugat tidak lagi memiliki Kedudukan hukum untuk melakukangugatan sebab Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam hal menguasaiWilayah Izin Usaha Pertambanagan

niet onvankelike verklard / No).DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalildalil Penggugatkecuali yang diakui kebenaranya secara tegas oleh Turut Terguggat.Bahwa apaapa yang telah Turut Tergugat uraikan dalam dalildalil eksepsiadalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban ini.Dalam poin 8 mengenai Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 TentangTata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara Pasal 4 ayat (1), ayat (2) danayat (3) berbunyi :1) Badan Usaha Pertambanagan

Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalampengelolaan pertambanagan mineral dan batubara akan beralihmenjadi kewenangan Pemerintah Pusat;3: Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang ditujukan kepadaGubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon, maka PermohonanHalaman 19 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 36/P/FP/2020/PTUN PLPemohon adalah Permohonan Subjek in error (error in persona) makasangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadiliserta Memutus Perkara a quo untuk

Mineral ; Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :545/06EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2008, tanggal 09 Juli 2008, tentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terkhir, kepada PT.Kaltim Jaya Mineral ; Halaman 98 dari 134 hlm, Putusan No. 11/G/2013/PTUNSMD.......Pp12P13P14P15P16P17P18P19Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Nomor:545/157.a/IUPEKSPLORASI/EKONOMI/III/2010, tanggal 08 Maret 2010,tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambanagan

Sentika Mitra Persada, tanggal 2 JuliFoto copy dari foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor :STPL/B/256A/VII/2013/SPKT IL, tanggal 29 Juli 2013 ; Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara,Nomor: 545/157.a/IUPEKSPLORASI/EKONOMI/III/2010, TentangPersetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambanagan Eksplorasi MenjadiIzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, An.