BayarSanksi AdministrasiJumlah PPh ymh dibayarao OOO oO OoDi bawah ini akan Pemohon Banding jelaskan koreksi yang dilakukan olehpemeriksa dan bantahan yang Pemohon Banding lakukan:Objek PPh 21, dikoreksi sejumlah Rp(3.289.325.672,00) menurut pemeriksakoreksi berasal dari hasil ekualisasi antara objek PPh 21 yang dilaporkan WPdengan pembebanan biaya;Penjelasan Pemohon Banding bahwa biaya tersebut adalah beban biaya SPGyang mana gajinya adalah sesuai dengan UMR, dan atas Penghasilan tersebutmasih di bawah PTKP

Putusan Nomor 246/B/PK/PJK/2014sebesar Rp3.289.326.672,00 Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) hanya mengajukan banding atas koreksi objekPPh 21 atas beban SPG sebesar Rp2.244.338.826,00 dengan alasansemuanya masih dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak);b. Bahwa sesuai dengan Pasal 21 UndangUndang PPh, bahwasekalipun yang membayarkan gaji SPG adalah PT.

Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) hanya membawa bukti atas pembayaran SPGsebesar Rp94.386.364,00 dari total nilai koreksi yang disengketakanatas biaya SPG sebesar Rp2.244.338.826,00 dan atas buktipembayaran biaya SPG sebesar Rp2.149.952.462,00 tidak dapatdibuktikan dan disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), sehingga tidak dapat diyakini apakahatas biaya SPG sebesar Rp2.149.952.462,00 merupakanpembayaran gaji SPG yang di bawah PTKP

Bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidak dapatmemberikan bukti yang valid/memadai sehubungan denganpembayaran biaya SPG sebesar Rp2.149.952.462,00 apakah benardibawah PTKP, bahwa dengan demikian, atas putusan Majelis Hakimterkait sengketa Koreksi DPP PPh Pasal 21 Masa Januari Desember2006 sebesar Rp2.149.952.462,00 dari koreksi DPP PPh Pasal 21yang dibatalkan Majelis sebesar Rp2.244.338.826,00 nyatanyatatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang

Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :1. pegawai tetap;2. penerima pensiun berkala;3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayarsecara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilanyang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telahmelebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri wajib pajaksendiri;b. jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yangtidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan, yang berlaku bagi pegawai tidak

tetap yangmenerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atauupah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yangditerima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihijumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri.(2) PTKP sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PTKPdibagi 12 (dua belas).Pasal 10(1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh PenerimaPenghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalampasal

Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesarHalaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014penghasilan neto dikurangi PTKP;b. Bagi pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) huruf a angka 3, sebesar penghasilan brutodikurangi PTKP;c.

Bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) huruf a angka 4, sebesar penghasilan brutodikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan.(3) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPhPasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangidengan:a.

);Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperolen PenerimaPenghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 21dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperolehdalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf a adalah sebagai berikut:a. bagi pegawai tetap dan penerima pension berkala, sebesarpenghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP

Jumlah (ab) 5.233.023.2479 Penghasilan neto luar negeri 010 Jumlah penghasilan neto (5+6e7+8c+9) 27.986.575.08911 Zakat 012 Kompensasi Kerugian 013 PTKP 014 PKP (10111213) atau Nihil 27.986.575.08915 PPh Terutang (tarif x 14) 6.996.643.75016 Kredit Pajak: 0a. PPh ditanggung pemerintah 0b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain 0c. Dibayar sendiri 11.068.847.681d. Diperhitungkan 0e.

Putusan Nomor 1970/B/PK/Pjk/2018 145.187.162.00099.244.093.22245.943.068.77814.154.687.69231.788.381.08601.759.948.90600(10.794.778.150)(9.034.829.244)05.233.023.24705.233.023.247027.986.575.08900 13 PTKP 014 PKP (10111213) atau Nihil 27.986.575.08915 PPh Terutang (tarif x 14) 6.996.643.75016 Kredit Pajak: 0a. PPh ditanggung pemerintah 0b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain 0c. Dibayar sendiri 11.068.847.681d. Diperhitungkan 0e.

Administrasi Rp 397.400,00Total PPh 21 yang masih harus dibayar Rp 1.225,440,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan PPh Pasal 21yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.225.440,00 karena gaji karyawansebesar Rp 31.200.000,00 bukanlah gaji karyawan milik 1 (satu) orang sajamelainkan gaji yang dibayarkan kepada 3 (tiga) orang karyawan dan gajiyang Pemohon Banding berikan tersebut masih di bawah PTKP sehinggamenurut Pemohon Banding tidak terutang PPh Pasal 21;Bahwa berdasarkan uraian dari

pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi telah diperiksa, diputusdan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu yangdidukung dengan Laporan Keuangan dilampirkan dalam SPT TahunanPPh Tahun 2009 yang ternyata terdapat biaya gaji sebesarRp31.200.000,00; namun setelah dihitung kembali atas gaji 2 (dua)orang terbukti dibawah PTKP

Jumlah (ab) 9 Penghasilan neto luar negeri 10 Jumlah penghasilan neto (5+6.e 7 + 8.c + 9)14.339.147.065 11 Zakat/sumbangan keagamaan yag bersifat wajib 12 Kompensasi kerugian 13 /Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 14 Penghasilan kena Pajak (10111213)14.339.147.065 15 PPh Terutang ((tarif x 15) atau Nihil)3.584.786.750 16 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) 17 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu 18 Jumlah PPh terutang (16 + 17)3.584.786.750

Jumlah (ab) Penghasilan neto luar negeri 10Jumlah penghasilan neto (5+6.e 7 + 8.c + 9)14.339.147.065 11Zakat/sumbangan keagamaan yag bersifat wajib 12Kompensasi kerugian 13Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 14Penghasilan kena Pajak (10111213)14.339.147.065 15PPh Terutang ((tarif x 15) atau Nihil)3.584.786.750 16Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) 17Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu 18Jumlah PPh terutang (16 + 17)3.584.786.750 19Kredit

Jumlah ( ab ) 1.689.145.209 1.689.145.209 49 Penghasilan Netto Luar Negeri + +10 Jumlah Penghasilan netto ( 5+6e+7+8c+9) (61.161.306.598) (48.508,873.924)) (12.652.433.174)11 Zakat + + +12 Kompensasi Kerugian + + 13 Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) + + Penghasilan Kena Pajak ((10111213) atau14 nihil (61.161.306.598) (98.508.873.424) (12.652.433.174)15 PPh terutang (tarif x 14) + + 4g Penghasilan yang seharusnya tidak terutang ; ! ;PPh17 Kredit Pajakla. PPh di tanggung pemerintah + ,lb.

Jumlah (ab ) 1.689.145.209 1.689.195.2099 Penghasilan Netto Luar Negeri +10 Jumlah Penghasilan netto ( 5+6e+7+8c+9) (61.161.306.598) (287.894.621) (60.873.911.977)11 Zakat + +12 Kompensasi Kerugian + ,13 Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) + Penghasilan Kena Pajak ((10111213) atau14 Jnihil ) (61.161.306.598) (287.894.621) (60.873.411.977)15 PPh terutang (tarif x 14) + Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1297/B/PK/Pjk/2019161718 Penghasilan yang seharusnya tidak terutangPPhKredit Pajakla.

PutusanPengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisPUT.43534/PP/M.X11/10/2013Pajak Penghasilan Pasal 212004bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 TahunPajak 2004 sebesar 5%, menurut Pemohon Banding atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2004 tidak dikenakan pajak (dibawah PTKP);bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesarRp.212.070.571,00

Industri Utama Blok RR7 Kaw.Industri Jababeka, Pasirsari, Bekasi, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Jumlah penghasilan neto Rp 8.775.145.068Zakat/sumbangan keagaman yang bersifat wajib Rp 0Kompensasi kerugian Rp 0Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 0Penghasilan Kena Pajak Rp 8.775.145.068PPh Terutang Rp = 2.193.786.250Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh Rp 0Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp 0Jumlah PPh terutang Rp = 2.193.786.250Kredit Pajak

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp929.635.476,00; dengan perincian sebagai berikut:Jumlah penghasilan neto Rp 8.775.145.068Zakat/sumbangan keagaman yang bersifat wajib Rp 0Kompensasi kerugian Rp 0Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP

Pemby/PTKP/2009 sebesar Rp.1.272.480. 000,(satu milyar dua ratus tujuhpuluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah,) yang diterimaoleh WELLY ABDULLAH;Kwitansi tanggal Juli 2009 untuk Pembayaran biaya santunan /ganti rugi tanah / lahan keperluan Pemerintah Prov.

dengan No.367/PH19.71/VII/ 2009 tanggal 29 Juli 2009 Dengan Berita Acara Nomor : 14/BA.Pemby/PTKP/ 2009 sebesar Rp.4.327.750.000, (dua milyar tiga ratusHalaman 176 Putusan No.04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgpempat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah,) yangditerima oleh WELLY ABDULLAH;Kwitansi untuk Pembayaran' biaya santunan/ganti rugi tanah/lahankeperluan Pemerintah Prov.

Pemby/PTKP/2009 sebesar Rp.1.272.480. 000,(satu milyar dua ratus tujuh puluhdua juta empat ratus delapan puluh ribu MRupiah,) yang diterima olehWELLY ABDULLAH;Kwitansi tanggal Juli 2009 untuk Pembayaran biaya santunan / gantirugi tanah / lahan keperluan Pemerintah Prov.

Pemby/PTKP/2009 sebesar Rp.1.272.480. 000,(satu milyar dua ratus tujuhpuluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah,) yang diterimaoleh WELLY ABDULLAH;Kwitansi tanggal Juli 2009 untuk Pembayaran biaya santunan / gantirugi tanah / lahan keperluan Pemerintah Prov.

:Pasal 8 ayat (2):"Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasarpenghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi denganbiaya pension, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, danmemelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) daripenghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimumyang diperkenankan sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tigapuluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp36.000,00 (tiga puluh enamribu rupiah) sebulan",Pasal 8 ayat (4):"Dalam hal karyawati kawin, PTKP

yang dikurangkan adalah hanyauntuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin penguranganPTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untukkeluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimanadimaksud dalam ayat (3) huruf c";Pasal 8 ayat (5):"Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dariPemerintah Daerah setempat (serendahrendahnya kecamatan)bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan,diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp1.440.000,00 satu jutaempat ratus empat

puluh ribu rupiah) setahun atau Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untukkeluarganya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c":Pasal 21 ayat (1):"Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkanPPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulantekwim":Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya PenghasilanTidak Kena Pajak;Pasal 1 ayat (1):"Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana

Putusan Nomor 437/B/PK/PJK/2013(PTKP) Karyawan karena data yang diberikan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanyalah SPTTahunan 1721 Tahun 2005 dan Pemohon Banding tidakmemberikan penjelasan dengan data dan perhitungan secara rincidari masingmasing karyawan;.

Pemohon Banding)sampai persidangan berakhir hanya menyerahkan 46 KKkaryawan;Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dannyatanyata bahwa pertimbangan Majelis Hakim yangmembatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas PPh Pasal 21 sebesar Rp557.978.439,00 (pokokpajak dan sanksi administratif berupa bunga), sematamata karenaKertas Kerja Pemeriksaan (KKP) penghitungan PPh Pasal 21terutang atas Pegawai Tetap yang di penghasilannya berada diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP

merk MAHKOTA yangdilekati pita cukai palsu, dan 2 (dua) tin berisi 20 (dua) slop @ 10 (Sepuluh)bungkus @ 20 (dua puluh) batang = 4.000 (empat ribu) batang rokok merkGREND LIGHT yang tidak dilekati pita cukai milik saksi Indra Gunawan.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita CukaiNomor : BA012/TTF/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan SuratKeputusan Bersama tentang Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Nomor :SKEP001/I/2019, nomor : 002/PDIR/PNP/I/2019, dan nomor002/KPTS/PTKP

/I/2019, Surat Tugas Nomor : 37/ST/PTKP/I/2020 tanggal 24Januari 2020, serta Surat dari KPPBC TMP B Medan Nomor : S04/WBC.02/KPP.MP.02/PPNS/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihalPermohonan Bantuan Ahli untuk melakukan identifikasi keaslian pita cukaidan dapat menerangkan tentang keaslian pita cukai, telah melakukanpengujian keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau (PCHT) dengan jumlahsampel sebanyak 40 keping, dan berdasarkan hasil penelitian identifikasiterhadap sampel pita cukai tersebut secara kasat mata

berisi 20 (dua) slop @ 10 (Sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh)batang = 4.000 (empat ribu) batang rokok merk GREND LIGHT yang tidakdilekati pita cukai milik saksi Indra Gunawan.Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1527/Pid Sus/2020/PT MDNBahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita CukaiNomor : BA012/TTF/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan SuratKeputusan Bersama tentang Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Nomor :SKEP001/I/2019, nomor : 002/PDIR/PNP/I/2019, dan nomor002/KPTS/PTKP

point 2.18 yang berbunyi: "MembayarPajak Penghasilan Pasal 21 atas seluruh penghasilan sesuai UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 dan KEP545/PJ/2000;PMK 252Pasal 15 ayat (1) huruf c:Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilanditerapkan atas:Jumlah kumulatif penghasilan bruto sebagai imbalan atas pekerjaan baik berdasarkankontrak atau perjanjian tertulis yang diterima oleh bukan pegawai;Pasal 15 ayat (2):Tarif diterapkan atas jumlah kumulatif penghasilan bruto dikurangi PTKP

menetapkan besarnya Pajak Penghasilan yangterutang;Bahwa jumlah potongan pajak Tahun 2007 adalah sebesar Rp.9.935.907,00 daripenghasilan bruto sebesar Rp.197.312.046,00, jika dihitung berdasarkan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebesar 40% maka Pajak Penghasilan terutang sebesarRp.3.642.482,00, jika ditambah 50% sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) menjadiRp.5.463.723,00 ini berarti sudah lebih dari cukup;Bahwa menurut definisi Penghasilan Kena Pajak adalah Penghasilan Neto (bukan bruto)dikurangi PTKP

SADARMAN BUULOLO pada tanggal 31 Januari 1988 sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan Tambahan No. 6/CSIDG/PTKP/1997 tanggal 27 Januari 1997yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias ;e Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami permohon tersebut telahdikarunia anak sebanyak 4 (empat) orang anak masingmasing bernama : 1. MULIA ZOON BUULOLO, lahir di Medan pada tanggal 16 Januari1989, jenis kelamin lakilaki :2.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Tambahan No. 6/CSIDG/PTKP/1997 tanggal27 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KabupatenDati II Nias, diberi tanda bukti P2 ; c. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 03/KEPNAKERTRANSGM/KMTKP/2008tertanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KependudukanKetenagakerjaan dan Transmigrasi Kab.

Jumlah (a b)25.873.362.427,00 Penghasilan neto luar negeri 10Jumlah penghasilan netto (5 + 6 7 + 8.c + 9)(16.867.019.799,00) 11Zakat 12Kompensasi kerugian 13Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 14Penghasilan Kena Pajak ((10 11 12 13) atau NIHIL)(16.867.019.799,00) 15PPh Terutang (tarif x 14) 16Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh 17Kredit Pajak a. PPh ditanggung pemerintah 567.946.271,00b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain 10.970.438.766,00Cc.

Jumlah (a b) 25.873.362.427,009 Penghasilan neto luar negeri 10 Jumlah penghasilan netto (5 + 6 7 (16.867.019.799,00)+8.c+9)11 Zakat 12 Kompensasi kerugian 13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)14 Penghasilan Kena Pajak ((10 11 (16.867.019.799,00)12 13) atau NIHIL)15 PPh Terutang (tarif x 14) 16 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh17 Kredit Pajak a.PPh ditanggung pemerintah567.946.271,00 b.

Penghasilan Orang PribadiTahun Pajak 2010 Nomor 00001/205/10/452/15 tanggal 02 Desember 2015,atas nama Jupiter Chen, NPWP 57.923.816.3451.000, beralamat di Kp.Talagasari Nomor 99 RT 006 RW 003, Tangerang Cikupa, KabupatenTangerang, Banten, dan alamat korespondensi di Jalan Raya PejuanganNomor 88 Perkantoran Graha Kencana Blok DE, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,11530, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan Netto 4.180.215.800,00Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP

Putusan Nomor 5253 B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.767.582.855,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 4.180.215.800,00Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 15.840.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp 4.164.375.800,00PPh Terutang Rp 1.194.312.740,00Kredit

dalam persidangan Penggugat mengajukan repliknyatertanggal 09 Februari 2016 dan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 08 Maret2016;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugatmengajukan bukti surat berupa:1Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Berkat Tatema Nazara Nomor :140/CSGST/KUKP/1994 tanggal 7 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kabupaten Dati I Nias, bukti tersebut diberi tanda Bukti P1;Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 107/CSHLD/PTKP

berupa saksisaksi yang bernama saksiSiti Marni Gulo dan saksi Ribeni Gulo, S.Pd;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan oleh kedua belahpihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain terutama P2, P3yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat danTergugat adalah merupakan pasangan suami istri dimana perkawinan tersebut telahdilakukan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan dan telah tercatat dalam aktaPerkawinan Nomor 107/CSHLD/PTKP

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;Memperhatikan UndangUndang No. tahun 1974 Tentang Perkawinan danPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalamKutipan Akta Perkawinan Nomor 107/CSHLD/PTKP

Jumlah (a b) 381,288.00 413,927.00 381,288.009 Penghasilan neto luar negeri 10 Jumlah penghasilan netto (6 +67+8.c+9) 2,912,891.00 4,800,297.00 2,912,891.0011 Zakat 12 Kompensasi kerugian 13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 14 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh 15 Penghasilan Kena Pajak (10 11 12 13) 2,912,891.00 4,800,297.00 2,912,891.0016 PPh Terutang ((tarif x 15) atau NIHIL) 728,224.00 1,200,075.00 728,224.0017 Kredit Pajak 1,691,131.00 1,691,131.00 1,691,131.0018 Jumlah PPh yang

Uraian Pajak (dalam USD) 9 Penghasilan neto luar negeri 10 Jumlah penghasilan neto (5+67+8.c+9) 2.912.891,0011 Zakat 12 Kompensasi Kerugian 13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 14 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh 15 Penghasilan kena pajak (10111213) 2.912.891,0016 PPh Terutang ((tarif x 15) atau NIHIL) 728.224,0017 Kredit Pajak 1.691.131,00418 Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak 962.907,00 terutang (1716) 5.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 0,0014 Penghasilan Kena Pajak ((10111213) atau* ) nihil) 43.760.109.690,0015. Pajak Penghasilan Terutang (Tarif x 14) 13.110.532.700,0016. Kredit Pajak a. Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah 0,002 Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/2019untuk b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:b.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 0,00b.2. Pajak Penghasilan Pasal 22 64.087.021.155,00b.3. Pajak Penghasilan Pasal 23 6.110.750.943,00b.4.

lebin bayar sebesar Rp57.163.011.498,00; dengan perinciansebagai berikut :Peredaran UsahaHarga Pokok PenjualanLaba BrutoBiaya UsahaPenghasilan Neto Dalam NegeriPenghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya: Penghasilan dari luar usahaJumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri LainnyaPenghasilan dikenakan PPh FinalPenyesuaian Fiskal: Penyesuaian Fiskal Positif Penyesuaian Fiskal NegatifJumlah Penyesuaian FiskalPenghasilan Neto Luar NegeriJumlah Penghasilan NetoZakatKompensasi KerugianPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP

Cabang KendariBahwa sampai dengan selesainya proses Keberatan, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikandokumen dan bukti pendukung lainnya terutama data cabangcabang yang dapat menunjukkan/memisahkan penghasilankaryawan yang di atas maupun dibawah PTKP sehinggaberdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding selamaproses keberatan tidak dapat menunjukkan perincian perhitunganPPh Pasal 21 untuk masingmasing karyawan yang tidakseharusnya terutang PPh Pasal 21 (penghasilan

di bawah PTKP)dan kaitannya dengan pembebanan biaya tersebut dalam SPTTahunan PPh Badan 2007;Bahwa dalam perhitungan PPh Pasal 21 Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah memperhitungkan ke sebelascabang yang telah melakukan kewajiban pemotongan danpelaporan PPh Pasal 21 tersebut di atas;Bahwa dapat disimpulkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menyampaikan dokumenpendukung yang dapat membuktikan sanggahannya, sehinggaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding

PeninjauanKembali (semula Terbanding) dalam melakukan pemeriksaan hanyaberdasarkan perhitungan equalisasi untuk menentukan objekpenghasilan kena pajak dan dihitung secara keseluruhan dari jumlahhasil equalisasi untuk menghitung pajak penghasilan 21 yang terutangdengan tarif terendah sebesar 5% tanpa melakukan perhitungan satupersatu dari penghasilan karyawan baik yang berada di Kantor Pusatmaupun dari Kantor Cabang (UPT), sehingga dengan sistemperhitungan tersebut karyawan yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP

TahunPajak 2007 sebesar Rp77.058.273.811,00, tidak dapat dibenarkan, karenadalildalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena koreksi Terbanding diperoleh dari rekonsiliasidengan pembebanan pada SPT Tahunan Badan Tahun 2007, sedang datadan bukti pendukung pada kantor cabangcabang (UPT) telah memisahkanpenghasilan karyawan di atas PTKP

Menteng Raya No. 29 kebonSirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:Penghasilan Neto Rp1.207.338.947,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 26.325.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp1.181.013.947,00Pajak yang Terutang Rp 299.303.900,00Kredit Pajak Rp 289.223.000,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp 10.080.900,00Sanksi Administrasi: Rp 4.838.832,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 14.919.732,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi Rp14.919.732,00; dengan perincian sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 1.207.338.947,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP