Ditemukan 85 data
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penjelasan Umum Angka ke 2 alinea ke3adalah telah ditetapkan salah satu) Asas Sentral dalamUndang Undang ini ialah ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN yangdipancang sebagai Fundamentum menegakkan EksistensiPeradilan Agama yang merupakan pelaksanaan dari UndangUndang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan ciri Eksistensikekhususan Peradilan Agama digantungkan kepada faktorgolongan rakyat tertentu, yakni rakyak yang beragama Islam.Karena para pihak yang bersengketa termasuk golongan rakyattertentu. yang beragama
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
CHOIRIYAH Binti HAMZAH
96 — 57
BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU (Asli ).
- 1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor : 024/ATR/BPRS-DIR/III/2013 (ASLI).
- 2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 perihal tata cara realisasi pembiayaan (Asli).
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6.
BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU(Asli ).1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang,pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor024/ATR/BPRSDIR/III/2013 (ASLI).2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRSDIR/IV/2013 perihaltata cara realisasi pembiayaan (Asli).TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU(Asli ).1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang,pembiayaan, dan pinjaman PT.
BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU(Asli ). 1 (Satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang,pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor024/ATR/BPRSDIR/III/2013 (ASLI). 2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRSDIR/IV/2013perihal tata cara realisasi pembiayaan (Asli).Tetap terlampir dalam berkas perkara6.
99 — 26
Bahwa benar hasil dari usaha Suami Tergugat dalammengusahakan tanah tidak pernah diberikan kepada saksi;=" Bahwa benar saksi tidak tau suami Tergugat mulai mengusahakantanah objek sengketa;" Bahwa benar saat saksi datang ke tanah objek sengketa 2 atau 3tahun lalu masuk dari depan, dari sebelah Utara Tanah;" Bahwa benar Rumah tempat tanah objek sengketa menghadap keUtara dan berhadapan langsung dengan Pelabuhan rakyatNamusain;" Bahwa benar objek tanah sengketa berhadapan langung denganpelabuhan rakyak
dekat Balai desa lama; Bahwa benar tempat tinggal Tergugat sama dengan tanahobjek sengketa;" Bahwa benar tempat kerja saksi dan Suami Tergugat diPelabuhan Tenau sedangkan Tanah objek sengketa didepan pelabuhan Rakyat Namusain; Bahwa benar Rumah tempat tanah objek sengketamenghadap ke Utara dan berhadapan langsung denganPelabuhan rakyat Namusain; Bahwa benar objek tanah sengketa berhadapan langungdengan pelabuhan rakyak, karena rumah Tergugat jugaada disitu ;Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 51/PDT
42 — 2
Kuantan Singingi atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumINnIPengadilan Negeri Rengat, melakukan usaha penambangan tanpa IzinUsaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyak (IPR) atau IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atauayat (5), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagaiberikut ;Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwaMURYANTO
Heri Antoni, SH
Terdakwa:
Ridwan Arif Als Iwan Bin H.Makmun
370 — 39
rumah saksi yang berada di DesaBerinag Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang dimuatke dalam mobil truk merek Dyna dengan Nomor Polisi BD 8995 AS warnamerah; Bahwa terdakwa membeli batu hias kepada saksi sebanyak 425 (empat ratusduah puluh lima) karung dengan berat masingmasing tiap karung sekira 20Kg (dua puluh kilo gram); Bahwa harga batu hias tersebut perkarungnya seharga Rp. 10.000 (Sepuluhribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyak
1.Kristiningsih Suhenrini Tauro, S.S
2.Dahliana Rore
3.Ismanortia Dewi Wanabanti
4.Rusdi
Tergugat:
4.PT BANK PERKREDITAN RAKYAT LOKADANA UTAMA PALU Cq PIMPINAN BANK PERKREDITAN RAKYAK PALU LOKADANA UTAMA CABANG TOJO UNA UNA Cq PIMPINAN KANTOR KAS PT BANK PERKREDITAN RAKYAT UTAMA
5.Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (KADISPORA) Cq Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
93 — 29
Penggugat:
1.Kristiningsih Suhenrini Tauro, S.S
2.Dahliana Rore
3.Ismanortia Dewi Wanabanti
4.Rusdi
Tergugat:
4.PT BANK PERKREDITAN RAKYAT LOKADANA UTAMA PALU Cq PIMPINAN BANK PERKREDITAN RAKYAK PALU LOKADANA UTAMA CABANG TOJO UNA UNA Cq PIMPINAN KANTOR KAS PT BANK PERKREDITAN RAKYAT UTAMA
5.Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (KADISPORA) Cq Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kurao Pagang);Bahwa sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang merupakan tujuanakhir dari hukum sendiri adalah suatu hal yang tidak dapat diterima olehhukum kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalahBadan Pertanahan kota Padang, dipikulkan/dibebankan kepada PemohonPeninjauan Kembali dahulu Tergugat IIl/Pembanding/Termohon Kasasidalam perkara ini, karena fakta hukum yang tidak terbantahkan lagiPemohon Peninjauan Kembali adalah salah satu rakyak jelata yangmemoperoleh hak dengan
PT.BRI PERSERO KANTOR CABANG PERAWANG
Tergugat:
1.Bukit Sanjaya Ritonga
2.Erni Nasution
31 — 11
Bank Rakyak Indonesia (Persero) Tbk.
362 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
perusahaantidak ada lagi SP dan PKB diganti dengan PP, ketentuan yang ada dalamPP ternyata lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam PKB (Pasal 129UUKk)";57.Bahwa selanjutnya dengan mempedomani ketentuan hukum diatur didalamPasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan mengatur secara explicit sebagai berikut:e Jenis peraturan perundangundangan selain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) adalah mencakup peraturan yang ditetapkan olehMajelis Permusyawaratan Rakyak
, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemerikasa Keuangan, KomisiYudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yangsetingkat yang dibentuk dengan undangundang atau Pemerintah atasperintah undangundang, Dewan Perwakilan Rakyak Daerah Provinsi,Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;e Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
83 — 43
,sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian ituharus dinyatakan "tidak dapat diterima" atau ditolak;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati isi gugatanpenggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tergugat telah malakukanperbuatan melawan hukum dengan cara melakukan kegiatan pengolahan danpengambilan hasil emas di dalam objek sengketa milik penggugat berupa satubuah lubang galian emas seluas + 1x1 m2 dan kedalaman + 16 meter yangterletak di dalam areal tambang rakyak
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
ROMI YUNIANTO, ST Bin ZAINI DAHLAN
82 — 38
BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU (Asli ).
- 1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor : 024/ATR/BPRS-DIR/III/2013 (ASLI).
- 2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 perihal tata cara realisasi pembiayaan (Asli).
BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU(Asli ).1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang,pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor024/ATR/BPRSDIR/III/2013 (ASLI).2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRSDIR/IV/2013 perihaltata cara realisasi pembiayaan (Asli).TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU(Asii ).Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 10/Pid. Sus/2020/PN. Bg!8081.se. 1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang,pembiayaan, dan pinjaman PT.
BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU(Asii ).80. 1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang,pembiayaan, dan pinjaman PT.
BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU(Asii ). 1 (Satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang,pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor024/ATR/BPRSDIR/III/2013 (ASLI). 2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRSDIR/IV/2013perihal tata cara realisasi pembiayaan (Asli).Dipergunakan dalam perkara atas nama CHOIRIYAH Binti HAMZAH;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua riburupiah);Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 10/Pid.
74 — 13
Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;Anak Pelaku didampingi oleh RONALD SALAWANE,S.H dan PENITUPAN S.H, Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum Rakyat Miskin padaHUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAK MISKIN,Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid. SusAnak/2019/PN Ambyang beralamat di JI.
49 — 17
Gugatan Tergugat Rekonpensi dalam Positanya angka 3huruf b yang memuat hutang berupa ;1.6.1 b.1 hutang di Bank Rakyak Indonesia (BRI)Unit Peterongan sebesar Rp. 90.000.000, (Sembilan PuluhJuta Rupiah) merupakan hutang yang tidak diketahui olehPenggugat Rekonpensi. Yang mana Tergugat Rekonpensijustru memaksa Penggugat Rekonpensi untuk menandatanganiatau menyetujui hutang tersebut tanpa Penggugat Rekonpensiketahui berapa nominal besaran hutang kepada Bank RakyakIndonesia (BRI) Unit Peterongan.
74 — 40
,sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian ituharus dinyatakan "tidak dapat diterima" atau ditolak;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati isi gugatanpenggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tergugat telah malakukanperbuatan melawan hukum dengan cara melakukan kegiatan pengolahan danpengambilan hasil emas di dalam objek sengketa milik penggugat berupa satubuah lubang galian emas seluas + 1x1 m2 dan kedalaman + 16 meter yangterletak di dalam areal tambang rakyak
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Gading Resort Residences
Tergugat:
LISA ATTAN
151 — 81
SupianOleh karena itu Susunan panitia terpilin sebagaimana tersebut diatastidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPeraturan Rakyak Nomor 23/PRT/M/2018 tentang perhimpunanpemilik dan penghuni satuan rumah susun yang secara mutatis danmutandis telah berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Oktober2018.
SupianOleh karena itu Susunan panitia terpilin sebagaiman tersebut diatastidak sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum danperaturan rakyak nomor 23/PRT/M/2018 tentang perhimpunan pemilikdan penghuni satuan rumah susun yang secara mutatis dan mutandistelah berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2018.
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara sebagaiorganisasi kekuasaan seluruh rakyak (bangsa) bertindak selakuBadan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilinat arti ketentuan daripasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bumi, air dan ruang angkasa,termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, padatingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara.
173 — 96
Bukti P3 : Cek tunai Bank Rakyak Indonesia cabang TB. SimatupangNo. CFC 451247 tertanggal 15 Juni 2012 senilai Rp. 200.000.000,00dengan Hana Simanjuntak sebagai penerima uang dengan keteranganstempel kliring dibatalkan pada tanggal 20 Juni 2012, fotokopi sesuaidengan aslinya ;. Bukti P4 : Cek tunai Bank Victoria No. CV 2155330 tertanggal 20 Juni2012 senilai Ro. 200.000.000,00, (tidak jadi diajukan);. Bukti P5 : Cek tunai Bank Rakyat Indonesia cabang TB. SimatupangNo.
61 — 115
., advokat &Konsultan Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyak IndonesiaHalaman 4 dari 81 halamankuasa dari Kosasih, M.Safei, Oman dan Esti Zheta Syafira perihal PermohonanIntervensi tanggal 2 Agustus 201 6; 20+ 220 sno nnn nnn enn nnn none Telah membaca PUTUSAN SELA Nomor : 64/G/2016/PTUNBDG tanggal3 Agustus 2016 tentang diterimanya Kosasih, M.Safei, Oman dan Esti ZhetaSyafira sebagai pihak Intervensi dalam perkara a quo; Telah membaca berkas perkara dan semua suratsurat yang bersangkutandengan
1.CARLO ROMULO LUMBANBATU, S.H.,M.H.,
2.ABRINALDY ANWAR. SH.MH
Terdakwa:
NURIAH BR PAKPAHAN Als OPUNG Als IBU MANIK
230 — 38
dan yang juga mempersiapkan alatalat untuk digunakan olehsaksi ASRAN, saksi SANTO dan ke 6 (enam) orang lainnya sebagaipekerja, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberkesimpulan unsur Turut serta melakukan melakukanHalaman 22 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2020/PN TIkpenambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyak (IPR) atau 1zin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), atau IzinPenugasan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena
66 — 22
Tanggal 15 Juli 2013adalah jenis sono keling berasal dari kawasan hutan wilayah Domputepatnya Hutan Solmpi yang merupakan hutan produksi tanamanreboisasi berjenis sono keeling;Bahwa saksi melihat bekasbekas tebangan pohon dari kayu yang adadi truk fuso tersebut; dan saksi juga mencocokkan isi Surat KeteranganAsal Usul(SKAU) yang dipakai dalam membawa kayu sono keling dariDompu ke Jakarta dengan yang ada di lapangan;Bahwa dalam Surat Keterangan Asal Usul(SKAU) menerangkan bahwakayu berasal dari hutan rakyak