Ditemukan 569 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-09-2012 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 06-04-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Oktober 2013 — DAVID M.L TOBING, S.H. M.KN. Lawan 1. PT PLN (PERSERO). 2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 3. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA.
122152
  • Bahwa dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah PerjanjianKerjasama tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan TagihanLainnya secara Terpusat (Perjanjian Kerjasama) yang ditandatangani olehTERGUGAT dengan pihak Bank/Pos selalu penyelenggara sistemPPOB.3. Bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselenggarakanberdasarkan kewenangan Bank/Pos dalam menyediakan jasapenyelenggaraan lalu lintas pembayaran.4.
    Bank Bukopin,Tbk tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan TagihanLainnya secara Terpusat tanggal 22 Pebruari 2010, ada aslinya(Bukti TI 1),2. Amandemen atas Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) denganPT. Bank Bukopin, Tbk tentang Penerimaan Pembayaran TagihanListrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat tanggal 31 Maret 2010,Ada aslinya (Bukti TI 2).;3. Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT.
    Bank Mandiri(Persero), Tok tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik danTagihan Lainnya secara Terpusat tanggal 22 Pebruari 2010, adaaslinya (Bukti Tl 3),Hal79 dari 84 Halaman Putusan No.510/Padt.G/2012/PN.Jkt.SelPerjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT.
    Bank CentralAsia, Tok tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik danTagihan Lainnya secara Terpusat tanggal 22 Pebruari 2010, adaaslinya (Bukti Tl 4),Lampiran Perjanjian Kerjasama Standar Prosedur Pengoperasian(SPP) Online Realtime Payment Tagihan Listrik dan TagihanLainnya PT. PLN (Persero), Copy dari Copy (Bukti T 5 ).;Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentangPos , Copy dari Copy (Bukti T 6 ).;.
    Bank Bukopin, Tbk tentang Penerimaan Pembayaran TagihanListrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat tanggal 17 Oktober2011, Ada aslinya (Bukti TI 9).;10.Amandemen atas Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) dengan11PT. Bank Central Asia, Tok tentang Penerimaan PembayaranTagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat tanggal 17Oktober 2011, Ada aslinya (Bukti TI 10).;.Amandemen (pertama) atas Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN(Persero) dengan PT.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MIDI UTAMA INDONESIA
1912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor: KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur;2.
    Pertambahan NilaiTerutang secara permanen tidak lagi melakukan aktivitas usaha;(5) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:a. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak PertambahanNilai terutang yang dipilinh sebagai Tempat Pemusatan PajakPertambahan Nilai Terutang;b. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak PertambahanNilai terutang yang akan dipusatkan; danc. dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualandiselenggarakan secara terpusat
    tidak dipertahankan Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca danmeneliti Kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra Memori dariTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aguo berupa gerai/toko di Jakarta Sunter belum dilakukan secara terpusat
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MIDI UTAMA INDONESIA
1910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan UndangUndang No.42 Tahun 2009 Pasal 1aayat 1 huruf f;Menurut Pemohon BandingHalaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 424 B/PK/PJK/2016 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP dan PPN yangdilakukan oleh Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:1.PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor : KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat
Putus : 07-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MIDI UTAMA INDONESIA
2314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/201602 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,2. PT Midi Utama Indonesia sudah dilakukan pemeriksaan PPN secaranasional (termasuk gerai/toko yang berada diwilayah kerja KPP PratamaSunter untuk tahun pajak 2010 oleh KPP Pratama Tangerang Timur denganpenerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2010 tanggal 20April 2012,3.
    Dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualandiselenggarakan secara terpusat pada tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagpi TempatPemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalamjangka waktu paling lama 14 (empat betas) hari kerja sejakditerimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) menerbitkan:a.
    olehMejelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmembaca dan meneliti kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembalitidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa gerai/toko diJakarta Sunter belum dilakukan secara terpusat
Register : 26-07-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45723/PP/M.IV/15/2013
Tanggal 20 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
13948
  • Intragroup services biasanya termasuk jasa yang biasanya dilakukansecara internal(audit terpusat, pemberian saran keuangan, pelatihan karyawan),2. Sering juga termasuk jasa yang tipenya disediakan oleh pihak yang independen(sepertijasa hokum dan akuntansi).Jenis Pelaksanaan :1. Pelaksanaan Jasa oleh kantor Pusat,2. Jasa terpusat (group service centre) seperti cost centre, Profit centre dan jasa specific,3.
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mad
Tanggal 10 Maret 2021 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
JESSICHA MARINA PUTRI Binti TRI BUDIONO
8216
  • yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanyaTerdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa,sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasionalkecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkanmelalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut; Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa mengembalikan uangperusahaan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah); Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer HondaBintang
    yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanyaTerdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa,sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasionalkecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkanmelalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa mengembalikan uangperusahaan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer HondaBintang
    yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanyaTerdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa,sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasionalkecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkanmelalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa mengembalikan uangperusahaan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mad Bahwa pihak yang
    tunainyakepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening dealer; Bahwa uang yang dsimpan di brankas yaitu : uang setoran jasa servicedan penjualan sparepart, uang kas operasional besar, uang kasoperasional kecil, uang hasil penjualan barang bekas, uang konsumentitipan progresif; Bahwa pemegang kunci brankas kecil adalah Terdakwa selaku StaffAccounting & Finance dan saksi selaku karyawan kasir, tetapi yangdapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanya Terdakwasaja karena pemegang keuangan terpusat
    yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanyaTerdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa,sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasionalkecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkanmelalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut; Bahwa saksi Yohana selaku kasir datang ke ruangan Terdakwa untuksetor uang service setiap sorenya dan mengambil uang kas kecil ataumeminta tambahan uang kas kecil dari dan melalui
Register : 08-06-2022 — Putus : 27-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan PN RANAI Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ran
Tanggal 27 Juli 2022 — . Pidana - Penuntut Umum Roy Huffington Harahap, S.H. - Roni Pasla Als Roni Bin Aris
943
  • ventilasi aluminium; - 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisi kabel tembaga dengan berat 69 Kilogram; - 1 (satu) buah timbangan duduk berwarna hijau; - 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahap II Sarana dan Prasarana, serta Dokumen Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10 / BA / Kdh.KKA /12 / 2017, tanggal 11 Desember 2017; - 1 (satu) bundle data Invetaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat
    Kepulauan Anambas; - 1 (satu) bundle data Invetaris Aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hermansyah alias Herman bin alm. Husin; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 692/PID/2020/PT MKS
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum : 1. MUHAEMIN, SH 2. TRI UTAMI PUTRI, SH Terdakwa : AGUSTINA Alias AGU Binti SYAMSUDDIN
5523
  • Barru atau setidaktidaknya suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telahHalaman.1 dari 16 Putusan Nomor 692/PID/2020/PT MKSmengedarkan dan atau memperdagangkan minuman keras tanpa izin,perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 petugas Kepolisian PolresBarru melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi AMANNUSA Il penanganan Covid 19 yang mana dalam pelaksanakan operasitersebut petugas melakukan
    Barru atau setidaktidaknya suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telahmelakukan perbuatan memiliki atau menyimpan minuman keras tanpa jjin,perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 petugas Kepolisian PolresBarru melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi AMANNUSA Il penanganan Covid 19 yang mana dalam pelaksanakan operasitersebut petugas melakukan Patroli di wilayah Lampoko Desa lampokoKec
    Hakim Pertama sendiri yangmenyatakan bahwa keuntungan penjualan perbotol sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah);Oleh karena Terdakwa hanyalah penjual penjual kecil, makamungkin tidak layak disebut memperdagangkan minuman keras.Bahkan Terdakwa tidak paham bahwa ada aturan ( PERDA ) yangmengatur larangan berjualan minuman keras karena melihat adanyaminuman keras yang dijual di pinggir jalan (tempat singgah mobil mobil);Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 Kepolisian Polres Barru melaksanakanops Kepolisian terpusat
Register : 17-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MIDI UTAMA INDONESIA;
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 818/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP dan PPN yangdilakukan oleh Terbanding, dengan alasan sebagai berikut :1.PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor KEP20/WPUJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,PT Midi Utama Indonesia sudah dilakukan pemeriksaan PPN secaranasional
Register : 11-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 327/PID/2019/PT DKI
Tanggal 29 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : HOTMAIDA, SH
Terbanding/Terdakwa : SENDI HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN
225340
  • RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANGSYAMSUDIN;Bahwa kegiatan kajian kelompok JAD (Jemaah Anshor Daulah) wilayahBandung selalu diadakan terpusat di masjid Assunah, Cileunyi, Kab.Bandung, dimana kajian diadakan setiap hari jumat sebelum sholatJumat dengan materi kajian yang diberikan oleh KIKI MUHAMMADHalaman 8 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKIIQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA menggunakanpedoman buku Mukoror Fi Tauhid yakni buku pedoman dari DaulahIslamiyah, di Suriah kepada
    Meskipun terbagi ke dalam QoriahQoriah namunkegiatan kajian selalu diadakan terpusat di masjid Assunah sehinggayang mengikuti kajian di mesjid Assunah, sebagian besar adalahanggota JAD Bandung yang berasal dari Qoriah Bandung Tengah,Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara dan Bandung Selatanantara lain yakni :1. MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL aliasUstad MUSLIH.Z.
    RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANGSYAMSUDIN;Bahwa kegiatan kajian kelompok JAD (Jemaah Anshor Daulah) wilayahBandung selalu diadakan terpusat di masjid Assunah, Cileunyi, Kab.Bandung, dimana kajian diadakan setiap hari jumat sebelum sholatJumat dengan materi kajian yang diberikan oleh KIKI MUHAMMADIQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA menggunakanpedoman buku Mukoror Fi Tauhid yakni buku pedoman dari DaulahIslamiyah, di Suriah kepada para pendukungnya di seluruh dunia yangtelah
    Meskipun terbagi ke dalam QoriahQoriah namunkegiatan kajian selalu diadakan terpusat di masjid Assunah sehinggayang mengikuti kKajian di mesjid Assunah, sebagian besar adalahanggota JAD Bandung yang berasal dari Qoriah Bandung Tengah,Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara dan Bandung Selatanantara lain yakni :1. MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL aliasUstad MUSLIH.2s KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL AliasABU NABILA.3. AHMAD SUKRI,4. IWAN,5.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1187/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MIDI UTAMA INDONESIA
4529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki izin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,2.
    Pertambahan Nilai Terutang secara permanentidak lagi melakukan aktivitas usaha;Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhipersyaratan:a. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagaiTempat Pemusatan Pajak Pertambahan NilaiTerutang;b. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan;danc. dilampin surat pernyataan bahwa administrasipenjualan diselenggarakan secara terpusat
    Jasa, Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juni 2010Rp955.542.240,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa gerai/toko di Pasuruan telah dilakukan secara terpusat
Putus : 07-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MIDI UTAMA INDONESIA
2215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 418/B/PK/PJK/2016Gerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur;2. PT Midi Utama Indonesia sudah dilakukan pemeriksaan PPN secaranasional (termasuk gerai/toko yang berada diwilayah kerja KPP PratamaSunter untuk Tahun Pajak 2010 oleh KPP Pratama Tangerang Timurdengan penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010tanggal 20 April 2012;3.
    Dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualandiselenggarakan secara terpusat pada tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang dipilin sebagai TempatPemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;(6) Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajakdalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) menerbitkan:a.
    tidak dipertahankan Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca danmeneliti kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dariTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupagerai/toko di Jakarta Sunter belum dilakukan secara terpusat
Register : 04-02-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN BLORA Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bla
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
HANGRENGGA BERLIAN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ZUMI HARTADI, S.Kom Bin Alm ALI SANUSI
939
  • Kemudian untuk formasi pengangkatan dari honorer K2terdiri dari guru dan tenaga administrasi;e Pada tahun 2015 2016 tidak ada penerimaan PNS dari jalurCPNS;e Pada tahun 2017 ada pengangkatan PNS melalui jalur honoreruntuk jabatan Bidan Desa dan Tenaga Penyuluh Pertanian; Bahwa mekanisme penerimaan CPNS sebagaimana dimaksudyaitu dilaksanakan secara terpusat oleh Kemenpan RB, PemerintahKabupaten Blora hanya menyusun formasi sesuai dengan kebutuhanpegawai, kemudian formasi tersebut disampaikan kepada
    Keemudian dijanjikan pada bulanMei 2018, akan tetapi hingga sekarang belum dikembalikan; Bahwa benar alur proses penerimaan CPNS saat ini dilakukandengan cara mendaftar online melalui sistem yang terpusat ke kantorKementerian Agraria dan Tata Ruang, untuk testnya sesuai dengandomisili KTP, nanti penempatan namanama peserta yang lulus akanHalaman 26 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bladibagi oleh Kantor Pusat untuk selanjutnya ditempatkan di KanwilBPN; Bahwa benar dengan adanya sistem CAT, maka
    Selanjutnya Pada tahun 2017 adapengangkatan PNS melalui jalur honorer untuk jabatan Bidan Desadan Tenaga Penyuluh Pertanian; Bahwa benar mekanisme penerimaan CPNS sebagaimanadimaksud yaitu dilaksanakan secara terpusat oleh Kemenpan RB,Pemerintah Kabupaten Blora hanya menyusun formasi sesuaidengan kebutuhan pegawai, kemudian formasi tersebut disampaikankepada Kemenpan RB, Pemerintah Kabupaten Blora hanyamemfasilitasi pelaksanaan penerimaannya saja; Bahwa benar pada saat ini tidak dimungkinkan untukpenerimaan
    CPNS lewat jalur belakang karena saat ini sistempenerimaan sudah terpusat dengan menggunakan sistem CAT; Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa melakukan haltersebut karena mengira masih bisa memasukkan orang sebagaiPNS melalui jalur belakang, sebab sebelumnya pada tahun 2013Terdakwa mengaku pernah berhasil memasukkan orang sebagai PNSmelalui jalur belakang tersebut; Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya danberjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, danmohon keringanan
    Demikian pulamenurut keterangan kedua saksi tersebut untuk saat ini Sudah tidakdimungkinkan untuk penerimaan CPNS lewat jalur belakang, karena saat inisystem penerimaan sudah terpusat dengan menggunakan system CAT danuntuk mendaftar mengikuti test CPNS tidak dipungut biaya;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan Terdakwa dantidak ada penerimaan PNS pada tahun berjalan pada saat kejadian perkaraini serta system penerimaan CPNS yang menggunakan CAT, makaperkataan atau ucapan Terdakwa yang mengaku
Register : 10-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1886 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MIDI UTAMA INDONESIA;
3013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki izin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,2.
    PajakPertambahan Nilai Terutang secara permanen tidak lagimelakukan aktivitas usaha.(5) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:a. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai TempatPemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;b. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan,;danc. dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualandiselenggarakan secara terpusat
    tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa gerai/toko di Kelapa Gading, Jakarta,telah dilakukan secara terpusat
Register : 07-09-2023 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam
Tanggal 25 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD HERU YUSTIANTO, S.H.,M.H.
2.Nasrah Totoran
Terdakwa:
SUPRIANTO, S.T.
7853
  • Mamuju
  • 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.a/BAST1/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
  • 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab.
    Mamuju No. 200/196.b/BAST2/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
  • 1 (satu) rangkap Berita Acara Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over) paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab.
    Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Uji Laik Operasi Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018
  • 1 (satu) lembar perihal Permohonan Pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) paket pekerjaan PLTS terpusat, tanggal 6 September 2018
  • 3 (tiga) lembar Foto-foto pelaksanaan kegiatan di lapangan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab.
  • 1 (satu) Rangkap Laporan Monev Akhir pekrt pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.
  • 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan lahan yang dihibahkan untuk lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
  • 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
  • 2 (dua) Lembar surat pernyataan untuk menerima dan mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan
  • Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

    9.

Register : 24-11-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 78/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 14 Maret 2017 — KONSTANTINUS KEBABU alias KONS
9047
  • Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=40 rumah masingmasing bolalampu 5 watt sebanyak 3 buah;2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=29 buah3. Jumlah Battery/Accu12 V 100Ah (jenis Accu basah)=29 buahANALISIS MENURUT PERTAMBANGAN TEKNISDalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU Jumlah Rumah yang terlayani adalah 40 rumah. Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsimenyala selama 7 jam adalah :a.
    Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=29 rumah masingmasing bolalampu 5 watt sebanyak 3 buah;2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=22 buah;3. Jumlah Battery/Accu 12 V 100 Ah (jenis Accu basah)=24 buah;ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNISDalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagi berikut:1.
    Aksesories (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit.QvoaRZ> ATH Far o9AgO oDDesa Kukitalu seharusnya berdasarkan perhitungan teknis:DATA KONDISI PLTS DILAPANGANo Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=28 rumah masingmasingbola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;o Jumlah panel surya terpasang 5 Wp=20 buaho Jumlah Baterry/Accu 12 V 100Ah (jenis Accu basah)=20 buahANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNISDalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:1.
    DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN1.Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=40 rumah masingmasing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=29 buahJumlah Battery/Accu12 V 100Ah (jenis Accu basah)=29 buah100B. ANALISIS MENURUT PERTAMBANGAN TEKNISDalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagaiberikut:1.PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU Jumlah Rumah yang terlayani adalah 40 rumah.
    Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=29 rumah masingmasing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=22 buah;oi Jumlah Battery/Accu 12 V 100 Ah (jenis Accu basah)=24 buah;ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNISDalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagiberikut:1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCUJumlah rumah yang terlayani adalah 29 rumahJumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga denganasumsi menyala 7 jam adalah:a.
Register : 12-02-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 52/Pid.B/2020/PN Pkb
Tanggal 22 April 2020 — Penuntut Umum:
Febriansyah,SH
Terdakwa:
Wagiran Alias Giran Bin Arifin
3113
  • TURIJAN membawa2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke rumah terdakwaIl ROHMAT Bin TURIJAN, yang rencananya 2 (dua) MODUL PLTS(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) akan dijual oleh terdakwa MARSONO BinNAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, atas kejadian tersebut saksiABDUL GOFUR Bin KASMAN yang berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Nomor : 140/013/KPT/KRS/2016tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPATPENERIMA BANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TERPUSAT
    I MASYARAKATSETEMPAT PENERIMA BANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TERPUSAT 10kWp di Desa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tahunanggarn 2016 dimana saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN menerima tugasuntuk mengamankan dan pemeliharaan PLTS (Pembangkit Listrik TenagaSurya) milik Desa Karang Sari yang berada di Dusun 01 Desa Karang SariKecamatan Karang Agung lIlir Kabupaten Banyuasin melaporkan kejadiankehilangan 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke PolsekSungsang, sampai dengan
    2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke rumahterdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, yang rencananya 2 (dua) MODUL PLTS(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) akan dijual oleh terdakwa MARSONO BinNAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN;Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi ABDUL GOFUR BinKASMAN yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karang SariKecamatan Banyuasin Il Nomor : 140/013/KPT/KRS/2016 tentangPEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT PENERIMABANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TERPUSAT
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MIDI UTAMA INDONESIA
3220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor: KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 422/B/PK/PJK/20162.
    DirekturJenderal Pajak Nomor KEP83/WPJ.07/2014Keputusan bahwa Termohon PK tidak setujukoreksi yang dilakukan olehPemohon PK atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2010sebesar Rp.326.857.177, dengan alasan sebagai berikut:Termohon PK sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuai dengansurat keputusan Nomor: KEP20/WPUJ.08/BD.05/2009 sejak tanggal02 September 2009 sehingga penyetoran dan pelaporan PPNsemua gerai/toko Termohon PK dilakukan terpusat
    yangtidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Kembali dalildalil dalamMemori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Konira Memori dari Termohon PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa gerai/toko di JakartaSunter belum dilakukan secara terpusat
Register : 13-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 160-K/PM.II-08/AD/VII/2017
Tanggal 11 September 2017 — Oditur:
Subagya Santosa, SH. MH
Terdakwa:
Ali Shodiqin
6543
  • Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis(Saksi1) pada saat Terdakwa sedang mengikuti latihan pembekalanyongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah perkenalantersebut sesekali Saksi1 menghubungi Terdakwa namun karenanomor handphone Saksi1 sering gantiganti sehingga terkadangTerdakwa lupa.c.
    Bahwa Saksi1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 padasaat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur,hubungan antara Saksi1 dengan Terdakwa sebatas hubungan atasandan bawan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.2.
    Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis(Saksi1) saat Terdakwa sedang mengikuti latihan pembekalanYongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah perkenalantersebut sesekali Saksi1 menghubungi Terdakwa namun karenanomor handphone Saksi1 sering gantiganti sehingga terkadangTerdakwa lupa.4. Bahwa sekira bulan November 2015 pada saat sedangmerenovasi rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No.496Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec.
    Bahwa benar sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan PratuJukarnalis (Saksi1) saat Terdakwa sedang mengikuti latihanpembekalan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelahperkenalan tersebut sesekali Saksi1 menghubungi Terdakwa namunHalaman 19 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160K/PM II08/AD/VII/2017karena nomor handphone Saksi1 sering gantiganti sehinggaterkadang Terdakwa lupa.4.
    Bahwa benar sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan PratuJukarnalis (Saksi1) saat Terdakwa sedang mengikuti latihanpembekalan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelahperkenalan tersebut sesekali Saksi1 menghubungi Terdakwa namunkarena nomor handphone Saksi1 sering gantiganti sehinggaterkadang Terdakwa lupa.2. Bahwa benar sekira bulan November 2015 pada saat Terdakwasedang merenovasi rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TMNo.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec.
Register : 18-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pkb
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
Efta Meilani Kurdiati,SH
Terdakwa:
1.Marsono Bin Namin
2.Rohmat Bin Turijan
3115
  • TURIJAN membawa2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke rumah terdakwaIl ROHMAT Bin TURIJAN, yang rencananya 2 (dua) MODUL PLTS(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) akan dijual oleh terdakwa MARSONO BinNAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, atas kejadian tersebut saksiABDUL GOFUR Bin KASMAN yang berdasarkan Surat Keputusan KepalaDesa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Nomor : 140/013/KPT/KRS/2016tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPATPENERIMA BANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TERPUSAT
    I MASYARAKATSETEMPAT PENERIMA BANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TERPUSAT 10kWp di Desa Karang Sari Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tahunanggarn 2016 dimana saksi ABDUL GOFUR Bin KASMAN menerima tugasuntuk mengamankan dan pemeliharaan PLTS (Pembangkit Listrik TenagaSurya) milik Desa Karang Sari yang berada di Dusun 01 Desa Karang SariKecamatan Karang Agung lIlir Kabupaten Banyuasin melaporkan kejadiankehilangan 2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke PolsekSungsang, sampai dengan
    2 (dua) MODUL PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke rumahterdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN, yang rencananya 2 (dua) MODUL PLTS(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) akan dijual oleh terdakwa MARSONO BinNAMIN dan terdakwa II ROHMAT Bin TURIJAN;Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi ABDUL GOFUR BinKASMAN yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karang SariKecamatan Banyuasin Il Nomor : 140/013/KPT/KRS/2016 tentangPEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT PENERIMABANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TERPUSAT