dengan UndangUndang No.42 Tahun 2009 Pasal 1aayat 1 huruf f;Menurut Pemohon BandingHalaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 424 B/PK/PJK/2016 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP dan PPN yangdilakukan oleh Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:1.PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor : KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat

yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanyaTerdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa,sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasionalkecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkanmelalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut; Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa mengembalikan uangperusahaan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah); Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer HondaBintang

yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanyaTerdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa,sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasionalkecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkanmelalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa mengembalikan uangperusahaan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah Kantor Dealer HondaBintang

yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanyaTerdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa,sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasionalkecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkanmelalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa mengembalikan uangperusahaan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mad Bahwa pihak yang

tunainyakepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening dealer; Bahwa uang yang dsimpan di brankas yaitu : uang setoran jasa servicedan penjualan sparepart, uang kas operasional besar, uang kasoperasional kecil, uang hasil penjualan barang bekas, uang konsumentitipan progresif; Bahwa pemegang kunci brankas kecil adalah Terdakwa selaku StaffAccounting & Finance dan saksi selaku karyawan kasir, tetapi yangdapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanya Terdakwasaja karena pemegang keuangan terpusat

yang dapat mengeluarkan uang tersebut dari brankas kecil hanyaTerdakwa saja karena pemegang keuangan terpusat pada Terdakwa,sedangkan Kasir memiliki wewenang untuk mengelola kas operasionalkecil yang ada pada brankas, tetapi tetap uang tersebut dikeluarkanmelalui Terdakwa sebagai penanggungjawab brankas kecil tersebut; Bahwa saksi Yohana selaku kasir datang ke ruangan Terdakwa untuksetor uang service setiap sorenya dan mengambil uang kas kecil ataumeminta tambahan uang kas kecil dari dan melalui

Bahwa dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah PerjanjianKerjasama tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan TagihanLainnya secara Terpusat (Perjanjian Kerjasama) yang ditandatangani olehTERGUGAT dengan pihak Bank/Pos selalu penyelenggara sistemPPOB.3. Bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselenggarakanberdasarkan kewenangan Bank/Pos dalam menyediakan jasapenyelenggaraan lalu lintas pembayaran.4.

Bank Bukopin,Tbk tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan TagihanLainnya secara Terpusat tanggal 22 Pebruari 2010, ada aslinya(Bukti TI 1),2. Amandemen atas Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) denganPT. Bank Bukopin, Tbk tentang Penerimaan Pembayaran TagihanListrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat tanggal 31 Maret 2010,Ada aslinya (Bukti TI 2).;3. Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT.

Bank Mandiri(Persero), Tok tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik danTagihan Lainnya secara Terpusat tanggal 22 Pebruari 2010, adaaslinya (Bukti Tl 3),Hal79 dari 84 Halaman Putusan No.510/Padt.G/2012/PN.Jkt.SelPerjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT.

Bank CentralAsia, Tok tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik danTagihan Lainnya secara Terpusat tanggal 22 Pebruari 2010, adaaslinya (Bukti Tl 4),Lampiran Perjanjian Kerjasama Standar Prosedur Pengoperasian(SPP) Online Realtime Payment Tagihan Listrik dan TagihanLainnya PT. PLN (Persero), Copy dari Copy (Bukti T 5 ).;Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentangPos , Copy dari Copy (Bukti T 6 ).;.

Bank Bukopin, Tbk tentang Penerimaan Pembayaran TagihanListrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat tanggal 17 Oktober2011, Ada aslinya (Bukti TI 9).;10.Amandemen atas Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) dengan11PT. Bank Central Asia, Tok tentang Penerimaan PembayaranTagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat tanggal 17Oktober 2011, Ada aslinya (Bukti TI 10).;.Amandemen (pertama) atas Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN(Persero) dengan PT.

Saleh Mahmud dan Hafnalisa, SE. tersebut diakui mereka telahdipergunakan untuk diberikan kepada 28 cabang olahraga meliputi biayabiaya :a.Seleksi Rp 106.000.000,00;b.Peralatan Rp 590.500.000,00;c.TC Jalan Rp 906.750.000,00;d.TC terpusat Rp 667.500.000,00;e.Biaya yang digunakan untuk lainnya Rp 73.330.000,00;Jumlah keseluruhan Rp2.344.080.000,00 ;sehingga terdapat Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratusribu rupiah) yang masih tersisa di rekening M.

TC terpusat Rp 667.500.000,00;e. Biaya yang digunakan untuk lainnya Rp 73.330.000,00;Jumlah keseluruhan Rp2.344.080.000,00;Sehingga terdapat Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratusribu rupiah) yang masih tersisa di rekening M. Saleh Mahmud dan sebesarRp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), tersisa direkening Hafnalisa, SE;Hal. 14 dari 77 hal. Put.

Rusli Latif untuk TC Terpusat Cabang POSSI sebesarRp26.250.000,00 + TC Berjalan Rp15.750.000,00 + Biaya PeralatanRp20.000.000,00 = Rp62.000.000,00;4. Arti Qoina untuk kostum dan perlengkapan olah raga PORPROV XIKepada Toko Qoina Sport sebesar Rp408.750.000,00;5. Ega Prayoga untuk Harga Kostum dan perlengkapan olah ragakontingen Kepada Toko Konveksi sebesar Rp408.750.000,00;6. Tgk. Junaidi untuk Kejurda PBVSI sebesar Rp30.000.000,00 +Rp5.000.000,00 = Rp35.000.000,00;Hal. 15 dari 77 hal. Put.

Seleksi Rp 106.000.000,00;Peralatan Rp 590.500.000,00;TC Jalan Rp 906.750.000,00;TC terpusat Rp 667.500.000,00;Biaya yang digunakan untuk lainnya Rp 73.330.000,00;Jumlah keseluruhan Rp 2.344.080.000,00 ;Sehingga terdapat Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta limaratus ribu rupiah) yang masih tersisa di rekening M. Saleh Mahmud dansebesar Rp.3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah),tersisa di rekening Hafnalisa, SE.

Rusli Latif untuk TC Terpusat Cabang POSSI sebesarRp26.250.000,00 + TC Berjalan Rp15.750.000,00 + Biaya PeralatanRp20.000.000,00 = Rp62.000.000,00;4. Arti Qoina untuk kostum dan perlengkapan olah raga PORPROV XIKepada Toko Qoina Sport sebesar Rp408.750.000,00;5. Ega Prayoga untuk Harga Kostum dan perlengkapan olah ragakontingen Kepada Toko Konveksi sebesar Rp408.750.000,00;6. Tgk.

PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor: KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur;2.

Pertambahan NilaiTerutang secara permanen tidak lagi melakukan aktivitas usaha;(5) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:a. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak PertambahanNilai terutang yang dipilinh sebagai Tempat Pemusatan PajakPertambahan Nilai Terutang;b. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak PertambahanNilai terutang yang akan dipusatkan; danc. dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualandiselenggarakan secara terpusat

tidak dipertahankan Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca danmeneliti Kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra Memori dariTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aguo berupa gerai/toko di Jakarta Sunter belum dilakukan secara terpusat

Putusan Nomor 818/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP dan PPN yangdilakukan oleh Terbanding, dengan alasan sebagai berikut :1.PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor KEP20/WPUJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,PT Midi Utama Indonesia sudah dilakukan pemeriksaan PPN secaranasional

Putusan Nomor 421/B/PK/PJK/20162 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,2. PT Midi Utama Indonesia sudah dilakukan pemeriksaan PPN secaranasional (termasuk gerai/toko yang berada diwilayah kerja KPP PratamaSunter untuk Tahun Pajak 2010 oleh KPP Pratama Tangerang Timurdengan penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2010tanggal 20 April 2012;3.

Dilampiri surat pernyataan bahwa administrasipenjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempatPajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagpiTempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;(6) Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajakdalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) menerbitkan:a.

tidakdipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalildalildalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa gerai/toko diJakarta Sunter belum dilakukan secara terpusat

Barru atau setidaktidaknya suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telahHalaman.1 dari 16 Putusan Nomor 692/PID/2020/PT MKSmengedarkan dan atau memperdagangkan minuman keras tanpa izin,perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 petugas Kepolisian PolresBarru melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi AMANNUSA Il penanganan Covid 19 yang mana dalam pelaksanakan operasitersebut petugas melakukan

Barru atau setidaktidaknya suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telahmelakukan perbuatan memiliki atau menyimpan minuman keras tanpa jjin,perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 petugas Kepolisian PolresBarru melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi AMANNUSA Il penanganan Covid 19 yang mana dalam pelaksanakan operasitersebut petugas melakukan Patroli di wilayah Lampoko Desa lampokoKec

Hakim Pertama sendiri yangmenyatakan bahwa keuntungan penjualan perbotol sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah);Oleh karena Terdakwa hanyalah penjual penjual kecil, makamungkin tidak layak disebut memperdagangkan minuman keras.Bahkan Terdakwa tidak paham bahwa ada aturan ( PERDA ) yangmengatur larangan berjualan minuman keras karena melihat adanyaminuman keras yang dijual di pinggir jalan (tempat singgah mobil mobil);Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 Kepolisian Polres Barru melaksanakanops Kepolisian terpusat

Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/201602 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,2. PT Midi Utama Indonesia sudah dilakukan pemeriksaan PPN secaranasional (termasuk gerai/toko yang berada diwilayah kerja KPP PratamaSunter untuk tahun pajak 2010 oleh KPP Pratama Tangerang Timur denganpenerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2010 tanggal 20April 2012,3.

Dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualandiselenggarakan secara terpusat pada tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagpi TempatPemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalamjangka waktu paling lama 14 (empat betas) hari kerja sejakditerimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) menerbitkan:a.

olehMejelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmembaca dan meneliti kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembalitidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa gerai/toko diJakarta Sunter belum dilakukan secara terpusat

Kemudian untuk formasi pengangkatan dari honorer K2terdiri dari guru dan tenaga administrasi;e Pada tahun 2015 2016 tidak ada penerimaan PNS dari jalurCPNS;e Pada tahun 2017 ada pengangkatan PNS melalui jalur honoreruntuk jabatan Bidan Desa dan Tenaga Penyuluh Pertanian; Bahwa mekanisme penerimaan CPNS sebagaimana dimaksudyaitu dilaksanakan secara terpusat oleh Kemenpan RB, PemerintahKabupaten Blora hanya menyusun formasi sesuai dengan kebutuhanpegawai, kemudian formasi tersebut disampaikan kepada

Keemudian dijanjikan pada bulanMei 2018, akan tetapi hingga sekarang belum dikembalikan; Bahwa benar alur proses penerimaan CPNS saat ini dilakukandengan cara mendaftar online melalui sistem yang terpusat ke kantorKementerian Agraria dan Tata Ruang, untuk testnya sesuai dengandomisili KTP, nanti penempatan namanama peserta yang lulus akanHalaman 26 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bladibagi oleh Kantor Pusat untuk selanjutnya ditempatkan di KanwilBPN; Bahwa benar dengan adanya sistem CAT, maka

Selanjutnya Pada tahun 2017 adapengangkatan PNS melalui jalur honorer untuk jabatan Bidan Desadan Tenaga Penyuluh Pertanian; Bahwa benar mekanisme penerimaan CPNS sebagaimanadimaksud yaitu dilaksanakan secara terpusat oleh Kemenpan RB,Pemerintah Kabupaten Blora hanya menyusun formasi sesuaidengan kebutuhan pegawai, kemudian formasi tersebut disampaikankepada Kemenpan RB, Pemerintah Kabupaten Blora hanyamemfasilitasi pelaksanaan penerimaannya saja; Bahwa benar pada saat ini tidak dimungkinkan untukpenerimaan

CPNS lewat jalur belakang karena saat ini sistempenerimaan sudah terpusat dengan menggunakan sistem CAT; Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa melakukan haltersebut karena mengira masih bisa memasukkan orang sebagaiPNS melalui jalur belakang, sebab sebelumnya pada tahun 2013Terdakwa mengaku pernah berhasil memasukkan orang sebagai PNSmelalui jalur belakang tersebut; Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya danberjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, danmohon keringanan

Demikian pulamenurut keterangan kedua saksi tersebut untuk saat ini Sudah tidakdimungkinkan untuk penerimaan CPNS lewat jalur belakang, karena saat inisystem penerimaan sudah terpusat dengan menggunakan system CAT danuntuk mendaftar mengikuti test CPNS tidak dipungut biaya;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan Terdakwa dantidak ada penerimaan PNS pada tahun berjalan pada saat kejadian perkaraini serta system penerimaan CPNS yang menggunakan CAT, makaperkataan atau ucapan Terdakwa yang mengaku

PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki izin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,2.

Pertambahan Nilai Terutang secara permanentidak lagi melakukan aktivitas usaha;Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhipersyaratan:a. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagaiTempat Pemusatan Pajak Pertambahan NilaiTerutang;b. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan;danc. dilampin surat pernyataan bahwa administrasipenjualan diselenggarakan secara terpusat

Jasa, Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juni 2010Rp955.542.240,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa gerai/toko di Pasuruan telah dilakukan secara terpusat

Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=40 rumah masingmasing bolalampu 5 watt sebanyak 3 buah;2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=29 buah3. Jumlah Battery/Accu12 V 100Ah (jenis Accu basah)=29 buahANALISIS MENURUT PERTAMBANGAN TEKNISDalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU Jumlah Rumah yang terlayani adalah 40 rumah. Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsimenyala selama 7 jam adalah :a.

Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=29 rumah masingmasing bolalampu 5 watt sebanyak 3 buah;2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=22 buah;3. Jumlah Battery/Accu 12 V 100 Ah (jenis Accu basah)=24 buah;ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNISDalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagi berikut:1.

Aksesories (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit.QvoaRZ> ATH Far o9AgO oDDesa Kukitalu seharusnya berdasarkan perhitungan teknis:DATA KONDISI PLTS DILAPANGANo Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=28 rumah masingmasingbola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;o Jumlah panel surya terpasang 5 Wp=20 buaho Jumlah Baterry/Accu 12 V 100Ah (jenis Accu basah)=20 buahANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNISDalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:1.

DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN1.Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=40 rumah masingmasing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=29 buahJumlah Battery/Accu12 V 100Ah (jenis Accu basah)=29 buah100B. ANALISIS MENURUT PERTAMBANGAN TEKNISDalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagaiberikut:1.PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU Jumlah Rumah yang terlayani adalah 40 rumah.

Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=29 rumah masingmasing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=22 buah;oi Jumlah Battery/Accu 12 V 100 Ah (jenis Accu basah)=24 buah;ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNISDalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagiberikut:1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCUJumlah rumah yang terlayani adalah 29 rumahJumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga denganasumsi menyala 7 jam adalah:a.

Mamuju

Mamuju No. 200/196.b/BAST2/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018

Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Uji Laik Operasi Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018

Putusan Nomor 418/B/PK/PJK/2016Gerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur;2. PT Midi Utama Indonesia sudah dilakukan pemeriksaan PPN secaranasional (termasuk gerai/toko yang berada diwilayah kerja KPP PratamaSunter untuk Tahun Pajak 2010 oleh KPP Pratama Tangerang Timurdengan penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010tanggal 20 April 2012;3.

Dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualandiselenggarakan secara terpusat pada tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang dipilin sebagai TempatPemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;(6) Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajakdalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) menerbitkan:a.

tidak dipertahankan Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca danmeneliti kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dariTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupagerai/toko di Jakarta Sunter belum dilakukan secara terpusat

RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANGSYAMSUDIN;Bahwa kegiatan kajian kelompok JAD (Jemaah Anshor Daulah) wilayahBandung selalu diadakan terpusat di masjid Assunah, Cileunyi, Kab.Bandung, dimana kajian diadakan setiap hari jumat sebelum sholatJumat dengan materi kajian yang diberikan oleh KIKI MUHAMMADHalaman 8 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKIIQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA menggunakanpedoman buku Mukoror Fi Tauhid yakni buku pedoman dari DaulahIslamiyah, di Suriah kepada

Meskipun terbagi ke dalam QoriahQoriah namunkegiatan kajian selalu diadakan terpusat di masjid Assunah sehinggayang mengikuti kajian di mesjid Assunah, sebagian besar adalahanggota JAD Bandung yang berasal dari Qoriah Bandung Tengah,Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara dan Bandung Selatanantara lain yakni :1. MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL aliasUstad MUSLIH.Z.

RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANGSYAMSUDIN;Bahwa kegiatan kajian kelompok JAD (Jemaah Anshor Daulah) wilayahBandung selalu diadakan terpusat di masjid Assunah, Cileunyi, Kab.Bandung, dimana kajian diadakan setiap hari jumat sebelum sholatJumat dengan materi kajian yang diberikan oleh KIKI MUHAMMADIQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA menggunakanpedoman buku Mukoror Fi Tauhid yakni buku pedoman dari DaulahIslamiyah, di Suriah kepada para pendukungnya di seluruh dunia yangtelah

Meskipun terbagi ke dalam QoriahQoriah namunkegiatan kajian selalu diadakan terpusat di masjid Assunah sehinggayang mengikuti kKajian di mesjid Assunah, sebagian besar adalahanggota JAD Bandung yang berasal dari Qoriah Bandung Tengah,Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara dan Bandung Selatanantara lain yakni :1. MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL aliasUstad MUSLIH.2s KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL AliasABU NABILA.3. AHMAD SUKRI,4. IWAN,5.

PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki izin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,2.

PajakPertambahan Nilai Terutang secara permanen tidak lagimelakukan aktivitas usaha.(5) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:a. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai TempatPemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;b. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PajakPertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan,;danc. dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualandiselenggarakan secara terpusat

tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa gerai/toko di Kelapa Gading, Jakarta,telah dilakukan secara terpusat

dalam halini berdasarkan surat dari Direktur Sistim dan Teknologi InformasiKeimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.7GR.04.025.2829tanggal 28 September 2015 yang menjelaskan bahwa tidak terdapat dataperlintasan ditempat pemeriksaan Imigrasi (TPl) atas nama terdakwasampai dengan tanggal pengecekan sistem yaitu tanggal 25 Sptember 2015,dimana sistem data perlintasan yang berada di Direktorat Sistem danTeknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi tersebutmerupakan data terpusat

berdasarkan surat dariDirektur Sistim dan Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat JenderalImigrasi Nomor : IMI.7GR.04.025.2829 tanggal 28 September 2015 yangmenjelaskan bahwa tidak terdapat data perlintasan ditempat pemeriksaanImigrasi (TPl) atas nama terdakwa sampai dengan tanggal pengecekansistem yaitu tanggal 25 Sptember 2015,Bahwa benar dimana sistem data perlintasan yang berada di DirektoratSistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasitersebut merupakan data terpusat

.04.025.2829 tanggal 28 September 2015 dimana sistim dataperlintasan yang berada di Direktorat Sistem dan Teknologi InformasiKeimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, yang menjelaskan bahwa tidakterdapat data perlintasan ditempat pemeriksaan Imigrasi (TPl) atas namaterdakwa sampai dengan tanggal pengecekan sistem yaitu tanggal 25September 2015, dimana sistem data perlintasan yang berada di DirektoratSistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasitersebut merupakan data terpusat

PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor: KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 422/B/PK/PJK/20162.

DirekturJenderal Pajak Nomor KEP83/WPJ.07/2014Keputusan bahwa Termohon PK tidak setujukoreksi yang dilakukan olehPemohon PK atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2010sebesar Rp.326.857.177, dengan alasan sebagai berikut:Termohon PK sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuai dengansurat keputusan Nomor: KEP20/WPUJ.08/BD.05/2009 sejak tanggal02 September 2009 sehingga penyetoran dan pelaporan PPNsemua gerai/toko Termohon PK dilakukan terpusat

yangtidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Kembali dalildalil dalamMemori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Konira Memori dari Termohon PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa gerai/toko di JakartaSunter belum dilakukan secara terpusat

L tahun 2018

Mamuju

Mamuju No. 200/196.b/BAST2/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018

Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Uji Laik Operasi Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018

Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis(Saksi1) pada saat Terdakwa sedang mengikuti latihan pembekalanyongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah perkenalantersebut sesekali Saksi1 menghubungi Terdakwa namun karenanomor handphone Saksi1 sering gantiganti sehingga terkadangTerdakwa lupa.c.

Bahwa Saksi1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 padasaat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur,hubungan antara Saksi1 dengan Terdakwa sebatas hubungan atasandan bawan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.2.

Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis(Saksi1) saat Terdakwa sedang mengikuti latihan pembekalanYongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah perkenalantersebut sesekali Saksi1 menghubungi Terdakwa namun karenanomor handphone Saksi1 sering gantiganti sehingga terkadangTerdakwa lupa.4. Bahwa sekira bulan November 2015 pada saat sedangmerenovasi rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No.496Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec.

Bahwa benar sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan PratuJukarnalis (Saksi1) saat Terdakwa sedang mengikuti latihanpembekalan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelahperkenalan tersebut sesekali Saksi1 menghubungi Terdakwa namunHalaman 19 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160K/PM II08/AD/VII/2017karena nomor handphone Saksi1 sering gantiganti sehinggaterkadang Terdakwa lupa.4.

Bahwa benar sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan PratuJukarnalis (Saksi1) saat Terdakwa sedang mengikuti latihanpembekalan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelahperkenalan tersebut sesekali Saksi1 menghubungi Terdakwa namunkarena nomor handphone Saksi1 sering gantiganti sehinggaterkadang Terdakwa lupa.2. Bahwa benar sekira bulan November 2015 pada saat Terdakwasedang merenovasi rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TMNo.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec.