1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama ALFAIZ MUBAROCK menjadi DEVIN FAIZ FATURRAHMAN;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tetang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon Nomor : 3275-LU-18012013

; Urine terdakwa mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagaiGolongan (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tetang perubahan penggolonganNarkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 tetang Narkotika.noa Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman.Putusan Nomor 136/Pid.SUS/2017/PN Met hal 5 dari 29 hal Perbuatan

Narkotika; Urine terdakwa mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagaiGolongan (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tetang perubahan penggolonganNarkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 tetang Narkotika.nan Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengkonsumsinarkotika golongan bagi diri sendiri.= Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)

Narkotika, urine terdakwa mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan (satu) NomorUrut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 2 tahun 2017 tetang perubahan penggolongan Narkotika didalamLampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tetangNarkotika.

Narkotika; Urine terdakwa mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftarsebagai Golongan (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tetang perubahanPutusan Nomor 136/Pid.SUS/2017/PN Met hal 16 dari 29 halpenggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tetang NarkotikaMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari

Narkotika, urine terdakwamengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan (satu)Nomor Urut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 2 tahun 2017 tetang perubahan penggolongan Narkotika didalam LampiranUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tetang Narkotika.Menimbang, bahwa dari pengertian secara meluas sebagaimana adanyaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1386/Pid.Sus/2011 yang menyatakanbahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan

UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan, ketentuanmana tidak diubah dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tetang AdministrasiKependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis HakimHal. 11 dari 13 Hal.

Penetapan No.209/Padt.P/2019/PA.Pdnmemandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon IIagar mencatatkan penikahan tersebut;Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatanperkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tetang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalamUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan jo pasal 22Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun

UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan, ketentuanmana tidak diubah dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tetang AdministrasiKependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimmemandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Ilagar mencatatkan penikahan tersebut;Menimbang, bahwa dalam rangkah untuk memudahkan pencatatanperkawinan sesuai dengan

maksud Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tetang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalamUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan jo pasal 22Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakimmenunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk mencatatkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesualdengan

dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, R.Bg, Undang-Undang Nomor. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tetang

Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Juli2019, beralasan hukum untuk dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama tersebutdikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah,maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilanyang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPeradilan Ulangan di Jawa dan Madura, R.Bg, UndangUndang Nomor. 49tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 2 tahun1986 tetang

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohonyang semula tertulis dan terbaca Kholidmenjadi Muhammad Falih Aqmar;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mecatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tetang perubahan nama anak dari Pemohon yang

perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tetang Narkotika.2.

Barang bukti dengan nomor 3221/2020/NF s.d 3224/2020/NF berupa sisasisacairan adalah benar mengandung Narkotika jenis 5FLUOROADBICA, yangterdaftar dalam Golongan Nomor urut 118 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tetang perubahanpenggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tetang Narkotika.nn Bahwa terdakwa membeli, menerima, narkotika golongan 1 : yaitu Narkotikajenis 5FMDMBPICA, dan 5FLUOROADBICA yang tercampur dalam

Barang bukti dengan nomor 3221/2020/NF s.d 3224/2020/NF berupa sisasisa cairan adalah benar mengandung Narkotika jenis 5FLUOROADBICA,yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 118 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tetang perubahanpenggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tetang Narkotika.

5FLUOROADBICA, yangterdaftar dalam Golongan Nomor urut 118 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tetang perubahanpenggolongan Narkotika di dalam Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tetang Narkotika.

perubahanpenggolongan Narkotika di dalam Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 tahun 2009 tetang Narkotika. 2.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11Tahun 2014 tetang Kepala Desa serta Peraturan Bupati Pati Nomor: 16tahun 2021 tetang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88Tahun 2020 tetang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor: 09 Tahun 2018 tetang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014;3.

: 88 Tahun 2020tetang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor:09 Tahun 2018 tetang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor: 11 Tahun 2014 tetang Kepala Desa serta Pasal 24 Ayat 3 huruf mPeraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tetang perubahanatasperaturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tetang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018Hal. 8 dari 98 hal.

Bahwa Dasar Hukum pelaksanakan Pemilihan Kepala Desa diKabupaten Pati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun2018 tetang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11Tahun 2014 tetang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Pati Nomor: 88Tahun 2020 tetang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor: 09 Tahun 2018 tetang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tetang Kepala Desa Jo PeraturanBupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tetang perubahan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11Tahun 2014 tetang Kepala Desa khususnya Pasal 22 huruf (b) dan (d) danPeraturanBupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tetang perubahanatasperaturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tetang Peraturan PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tetang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 jo PeraturanHal. 20 dari 98 hal.

PatiNomor: 88 Tahun 2020 tetang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tetang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 jo Peraturan Bupati Pati Nomor:88 Tahun 2020 tetang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor: 09 Tahun 2018 tetang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor: 11 Tahun 2014 tetang Kepala Desa khususnya Pasal 24 Ayat (3)dan (6);Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah menyatakanbahwa Tergugat

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran untuk mencatat tetang kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Rantiman tersebut.

4. Menghukum kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini sejumlah RP.135.000,00 ; (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Bawimbang anak ke satu Perempuan ayah Jisman Bawimbang dengan ibu Sarlita Mandalika;

Nomor 8 tahun 1962 tetang perdagangan BarangBarangdalam Pengawasan jo pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republikindonesia Nomor 15 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 77 tahun 2005 tetang penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barangdalam Pengawasan jo pasal 30 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) Peraturan Mentriperdagangan RI nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tetang pengadaan danpenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian;2.

jo pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Replublik IndonesiaNomor 15 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77tahun 2005 tetang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalamPengawasan jo pasal 30 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tetang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuka Sektor Pertanian jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut paraTerdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan

Pasal 8 ayat (1) Peraturan pemerintahan Pengganti Undangundang Nomor 8 tahun 1962 tetang perdagangan Barangbarang dalampengawasan Jo. Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Replublik IndonesiaNomor 15 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77Tahun 2005 tetang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalamPengawasan Jo. Pasal 30 ayat (2) Jo.

Pasal 21 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tetang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuka Sektor Pertanian Jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad alias Amat Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, melanggar Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tetang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 'uqubat hudud cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali

Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Reban untuk mencatatkan dalam register Akta Nikah tetang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Surat Keterangan Kepala Desa Semampir tetang pernyataantelah terjadi pernikahan atas nama PEMOHON dan PEMOHON II nomor145/112/V1I/2018 tanggal 02 Juli 2018, diberi kode (P.3) ;4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama KecamatanReban tentang pernikahan tidak tercatat dalam register atas namaPEMOHON dengan PEMOHON HI nomor219/Kua.11.25.07/PW.01/07/2018, tanggal 03 Juli 2018, diberi kode (P.4) ;5.

Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II ;2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON 1)dengan Pemohon II (PEMOHON Il) yang dilaksanakan pada tanggal 20Agustus 1998 M atau bertepatan dengan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal1419 Hijriyah, jam 08.00 WIB dengan mas kawin berupa uangRp.100.000,(seratus ribu rupiah) di Kecamatan Reban ;3.Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Reban untukmencatatkan dalam register Akta Nikah tetang perkawinan Pemohon danPemohon Il4.Membebankan kepada Pemohon

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir Pemohon yang semula 26 Maret 1993 diperbaiki menjadi 26 Juni 1993 sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran/Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tetang ganti bulan lahir tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan

Bahwa, kemudian~ ketentraman rumah tangga Pemohondengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulanMei tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran, yang penyebabnya adalah Pemohon tidaksuka dengan sikap Termohon yang sering dapat telephondan setiap Pemohon menanyakan tetang siapa penelphontersebut ,Termohon tidak pernah mau jujur dan berterusterang;.

;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih danbertengkar, disebabkan Pemohon tidak suka dengan sikapTermohon yang sering dapat telephon dan setiap Pemohonmenanyakan tetang siapa penelphon tersebut ,Termohontidak pernah mau jujur dan berterus terang ; Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisahtempat tinggal selama 8 bulan ;Bahwaatas jawaban Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan

memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karenasaksi adalah tetangga,; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suamiistri, Pemohon dan Termohon membina rumah tanggadirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama5 bulan dan belum dikaruniai anak ; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon seringberselisih dan bertengkar, Pemohon tidak suka dengansikap Termohon yang sering dapat telephon dan setiapPemohon menanyakan tetang

memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karenasaksi adalah saudara ipar ,; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suamiistri, Pemohon dan Termohon membina rumah tanggadirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama5 bulan dan belum dikaruniai anak : Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon seringberselisih dan bertengkar, Pemohon tidak suka dengansikap Termohon yang sering dapat telephon dan setiapPemohon menanyakan' tetang

;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumahtangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2010 terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohontidak suka dengan sikap Termohon yang sering dapattelephon dan setiap Pemohon menanyakan tetang siapapenelphon tersebut ,Termohon tidak pernah mau jujur danberterus terang, dan sebagai akibatnya terjadi pisah dansaling tidak bisa ketemu lagi dan selama itu merekasudah tidak pernah saling mengunjungi;Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus dan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 November 2023 karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tetang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar

Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karenaTergugat tidak tanggung jawab tetang belanja setiap harinyasehingga penggugat kerja sendiri, selain itu Tergugat' seringmengabaikan kepentingan Penggugat yang akhirnya berakibat padarumah tangga serta Penggugat tidak sanggup hidup bersamaTergugat lagi ;5.

saksi3adalah tetangga Penggugat ;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup' bersamadi rumah Penggugat selama 5 hari setelah itu pindahbersama kerumah Tergugat selama 3 bulan dan terakhir hidupbersama diKontrakan sampai sekarang namun belum dikaruniaiketurunan;Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadipisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan lamanya yangdisebabkan oleh suatu pertengkaran karena Tergugat tidaktanggung jawab tetang

;e Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadipisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan lamanya yangdisebabkan oleh suatu pertengkaran karena Tergugat' tidaktanggung jawab tetang belanja setiap harinya sehinggapenggugat kerja sendiri ;e Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat' tinggalrumah orang tuanya dialamat tersebut diatas, sedang Tergugattidak diketahui alamatnya;e Bahwa saksi mengetahui' pertengkaran tersebut karena rumahsaksi berdekatan dengan rumah Penggugat;e Bahwa

Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi akibatterjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yangdisebabkan oleh Tergugat tidak tanggung jawab tetang belanjasetiap harinya sehingga penggugat kerja sendiri;3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat danTergugat tidak berusaha rukun;4.

Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan8Tergugat telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksikeluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah jelasbagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan danpertengkaran terus menurus antara Penggugat dan Tergugat adalahkarena Tergugat tidak tanggung jawab tetang belanja setiapharinya sehingga penggugat kerja sendiri, selain itu Tergugatsering mengabaikan kepentingan Penggugat yang

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Anak yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Balikpapan, tanggal 4 Juli 2020 adalah anak sah Para Pemohon ROFINUS NANGA dan ANGELINA NAES;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk melaporkan tetang pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta

UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan, ketentuanmana tidak diubah dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tetang AdministrasiKependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimmemandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon IIagar mencatatkan penikahan tersebut;Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatanperkawinan sesuai dengan maksud

Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tetang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalamUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan jo pasal 22Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakimmenunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk mencatatkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuaidengan Pasal

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus dan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023 karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tetang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada