Selain itukarena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (/ex scripta), tidakbersifat multitafsir (lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1); Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim

3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga bertentangandengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsipHalaman 158 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT MDNhukum harus tertulis (/ex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca(lex stricta), dan tidak multitafsir (/ex certa

Selain itu karena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis(lex scripta), tidak bersifat multitafsir (/ex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat(lex stricta) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hariSelasa tanggal 22 November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1),maka dengan demikian ambang batas minimal unsur inti delik memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 adalah Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan ambang batas itu telah

Selain itukarena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (/ex scripta), tidakbersifat multitafsir (lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1); Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim

Selain itukarena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (/ex scripta), tidakbersifat multitafsir (lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1); Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim

Selain itu karena ketentuan hukum pidanaharus ditafsirkan secara tertulis (/ex scripta), tidak bersifat multitafsir (/ex certa),dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22 November 2012, halaman25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim

dalam kaitan ini secara definisi dapat dilihat dalambeberapa perbuatan dan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalamHalaman 286 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN SbyPasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasa I7 UndangUndang Nomor 8tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang ;Menimbang, bahwa mengenai definisi tindak pidana pencucian uangmenjadi sesuatu yang sangat penting, dan pentingnya menentukan definisidalam tindak pidana antara lain berkaitan denganasas lex certa

Selain itu karenaketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (lex scripta), tidak bersifatmultitafsir (lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (lex stricta) (PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1 )5 Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim

Selain itu ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (/exscripta), tidak bersifat multitafsir (/ex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat(lex stricta) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hariSelasa tanggal 22 November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1),maka dengan demikian ambang batas minimal unsur inti delik memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 adalah Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil

Selain itu karena ketentuan hokum pidana harusditafsirkan secara tertulias (/ex scripta), tidak bersifat multitafsir (lex certa)dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 tanggal 22 November 2012, halaman25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangandengan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas danfungsinya hakim wajib menjaga kemandirian

Selain itu karenaketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (/ex scripta), tidak bersifatmultitafsir (/ex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1 ); Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim

1945;Bahwa selain itu, kata Dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah melalui UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindakpidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex scripta), harusditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa

Konsep Melawan hukumyang formil tertulis (formele wederrechtelijk), yang mewajibkan pembuatundangundang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide JanRemmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjaminkepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal dengan istilahBestimmheitsgebot; sehingga konsep melawan hukum materiil (materielewederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehatihatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat,Halaman 254

Keadaan darurat disitu berlaku asas hukum secara universal asas necesitas non habet legemartinya dalam keadaan darurat itu tidak berlaku adanya hukum.Halaman 131 dari 322 halaman Putusan No.2 1/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.Bahwa Prinsip legalitas kan itu ada 4 (empat) yaitu /ex praevia (hukum tidakboleh berlaku surut), /ex scripta (hukum harus tertulis), /ex certa (hukumharus jelas), /ex scripta (hukum tidak boleh diinterpretasikan lain selain apayang tertulis).Hakim boleh untuk melakukan penemuan

Untuk kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, rumusandelik pidana harus memenuhi prinsip /ex previa (tidak berlaku surut), /ex certa (harusjelas), lex stricta (harus tegas), dan /ex stripta(harus tertulis) untuk menopangkonsepsi negara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (3) danPasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Hal ini jelas mempersempit ruang hakim untukmenentukan perbuatan melawan hukum mana yang menjadi syarat bagi seseorangdapat dipidana.

Ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secaraketat, yaitu: Peraturan perundangundangan untuk menghukumharus bersifat tertulis (written law), tidak boleh retroaktif (nonretroactivity), dirumuskan dengan jelas dan terang (lex certa), danmelarang penafsiran secara analogi (kiyas).Hal tersebut juga sesuai dengan semangat UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia yang juga secara tegas menganutasas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia.Sebagai

sebagaimana diubah danditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi dengan frase secaramelawan hukum dalam arti formil dan materiil yaitu meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun perbuatan tersebut dianggap tercela karenatidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma sosialdidalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.Bahwa menurut ahli putusan MK tersebut tidak mempunyaimakna, karena apabila dikaitkan dengan asas lex certa

mengandung kekaburan(ambiguous) apabila dikaitkan dengan Pasal 69 UndangUndang Tindak PidanaPencucian Uang 2010 karena di satu sisi tindak pidana asal tidak wajibdibuktikan oleh Penuntut Umum tetapi disisi yang lain, Terdakwa wajibmembuktikan harta kekayaan (yang dimilikinya) bukan berasal dari atau terkaittindak pidana asal yang hanya dipersangkakan (probable cause principle) ;Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UndangUndang TindakPidana Pencucian Uang 2010, berdasarkan asas lex certa

kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi, berdasarkan uraian tersebut di atas dan denganmemperhatikan rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, mengandung arti bahwa seorang pelaku tindak pidanakorupsi haruS mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukantertentu, hal ini sejalan dengan alasan pengaturan Pasal 3 yangharus dimaknai secara spesifik (khusus), bukan bersifat multitafsir(lex certa

Selainitu karena ketentuan hukumHalaman 285 Nomor : 77/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.pidana harus ditafsirkan secara tertulis (lex scripta), tidak bersifat multitafsir (lex certa),dan harus ditafsirkan secara ketat (lex stricta) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22 November 2012, halaman 25 nomor 11,halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat(