Ditemukan 731 data
63 — 14
Kitab lanatu alThalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi:abog puirg airso 153 dlp ol le cLEE sgt dgJ9rF yprnlig wy 9% YoArtinya : Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dansyaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil2.
1.Mustapa Kamal bin Lopin
2.Alizar binti Aliyus
22 — 3
dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumIslam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (8) huruf (d) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon denganPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yangdiatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapathalangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalamsurat AnNisa ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat AbhiHukum Islam dalam kitab Figh lanatu
51 — 3
Islam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3)huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di mana perkawinan yangHal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor:0108/Pdt.P/2016/PA.Prmdilakukan oleh Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dansyarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Kompilasi HukumIslam tahun 1991 dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yangdimaksud dalam Firman Allah dalam surat AnNisa ayat 23 dan hal mana jugasejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh lanatu
1.Edwardi bin Yasbur
2.Tania Haristin binti Uwan
18 — 3
dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumIslam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon denganPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yangdiatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapathalangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalamsurat AnNisa ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat AbhliHukum Islam dalam kitab Figh lanatu
18 — 2
Pemohon Il telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3)huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di mana perkawinan yangdilakukan oleh Pemohon dengan Pemohon Il telah memenuhi rukun dansyarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Kompilasi HukumIslam tahun 1991 dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yangdimaksud dalam Firman Allah dalam surat AnNisa ayat 23 dan hal mana jugasejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh lanatu
43 — 16
dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumIslam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon denganPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yangdiatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapathalangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalamsurat AnNisa ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat AbhiHukum Islam dalam kitab Fiqh lanatu
8 — 0
tempat tinggalselama 9 bulan dan awalnya setelah pisah Tergugat Rekonvensi masih memberinafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun sejak 6 bulan terakhir sudah tidakpernah memberi nafkah dan jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkanoleh Tergugat Rekonvensi;Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/P A.PmkMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan balikmengajukan tuntutan berupa nafkah lalu selama 6 (enam) bulan, hal ini sejalandengan pendapat ahli hukum fikin dalam kitab lanatu
22 — 15
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan keterangansaksi ahli dan dihubungkan dengan bukti P.1 yang dikualifikasikan sebagai persangkaanbahwa Pemohon I adalah suami Pemohon II yang dikaitkan dengan keterangan duaorang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah mencapai batas minimal pembuktiansaksi bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah masuk Islam secara bersamasamapada tahun 1994, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan doktrin yangdikemukakan oleh adDimyati dalam kitab lanatu
20 — 14
No. 0084/Pdt.P/2018/PA.Wsp.Kitab lanatu atThalibin juz l, halaman 84, yang oleh Majelis Hakim diambilalin sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :dams TISig auS 286 US 8 521 opel Yasus Gauge wr JSs Gaijrio Sib, UrisArtinya: Seseorang sah (boleh) mewakilkan, yaitu menyerahkan urusannyakepada orang lain, dalam segala urusan akad, seperti jual beli, nikah, hibah,gadai dan mengucapkan talak secara langsung;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor
14 — 5
Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah sesuai puladengan dalildalil yang terdapat dalam kitab sebagaimana tersebut di bawah iniyang selanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim :1. lanatu alThalibin juz 4 halaman 253254 :Jgr0 SID LisgArtinya: Pengakuan pernikahan seorang perempuan harus dapat menerangkansahnya nikah dan syaratsyaratnya seperti adanya wali nikah dan duaorang saksi.2.
1.Irwan bin Asril
2.Misrida binti Miri
23 — 3
dan Pemohon Il dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumIslam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon denganPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yangdiatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapathalangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalamsurat AnNisa ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat AbhliHukum Islam dalam kitab Figh lanatu
1.Radian bin Sidin
2.Desi Fitri Nofita binti Kasih
16 — 3
hukumIslam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum IslamHal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2019/PA.PrmTahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon denganPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yangdiatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapathalangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalamsurat AnNisa ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat AbhiHukum Islam dalam kitab Figh lanatu
10 — 1
dan Pemohon Il dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumIslam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon denganPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yangdiatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapathalangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalamsurat AnNisa ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat AbhiHukum Islam dalam kitab Figh lanatu
58 — 7
hukumHal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor:13/Pdt.P/2019/PA.PrmIslam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon denganPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yangdiatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapathalangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalamsurat AnNisa ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat AhliHukum Islam dalam kitab Figh lanatu
8 — 5
dan dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah ketinggalan (madhiyah) dannafkah iddah, tidak terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, olehkarenanya Majelis akan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri nafkahdimaksud yang sesuai dengan asas kewajaran dan kepatutan seperti tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah ketinggalan(madhiyah), Majelis berpendapat hal itu telah sesuai dengan ketentuanfigih,15sebagaimana pendapat fugaha dalam Kitab lanatu
57 — 16
Pasal 38, 40, 41, 42, 43dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnyaberupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasikependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjaminadanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'iyang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat majelis sebagai berikut := Pendapat Ulama Fikih dalam Kitab lanatu Al Thalibin juz IV
1.Yasril bin Zainuddin
2.Desi binti Zaidir
15 — 2
dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumIslam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon denganPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yangdiatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapathalangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalamsurat AnNisa ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat AbhliHukum Islam dalam kitab Figh lanatu
10 — 4
Oleh karenaitu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harusdiperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dandalil dalam kitab lanatu AthTholibin ala Halli Alfazhi Fathi AlMuin, Juz 4halaman 238, yang selanjutnya diambil alin menjadi pertimbangan oleh MajelisHakim, yakni:) 238 yo 4c gull allel (ane Geral ol yl beHalaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.SptArtinya: Memutus orang yang ghoib (tidak jelas tempat tinggalnya ataumenolak hadir
1.Romi Tanjung bin Montir
2.Neni Karmila binti Zulkarnain
21 — 1
dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumIslam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (8) huruf (e) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon denganPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yangdiatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapathalangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalamsurat AnNisa ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat AhiHukum Islam dalam kitab Figh lanatu
19 — 1
kemampuan Tergugat Rekonpensi sertamemperhatikan pekerjaan dan kemampuan Tergugat sebagai seorangkaryawan, maka menurut Majelis nafkah anak yang wajar dibebankankepada Tergugat minimal adalah sebesar Rp.750.000, ( tujuh satu juta duaratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut a dan mandiri,sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; ~Menimbang, bahwa tuntutan Pengg Cen g nafkah yang lalu(madhiyah), Majelis berpendapat hal itu te dengan ketentuan figih,sebagaimana pendapat fuqgaha wv lanatu