Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit LayananPengadaan Nomor 600/BM.P/X1I/2012/717 perihal kelengkapanpersyaratan lelang.1 (satu) lembar copy surat dari Kepala Unit Layanan PengadaanKabupaten Bengkalis Kepala Dinas Bina marga dan PengairanKabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan PengadaanNomor 600/BM.P/X1/2012/717 perihal kelengkapan persyaratanlelang.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor337/KPTS/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) Kabupaten Bengkalis TahunAnggaran 2013.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis TahunAnggaran 2014.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBengkalis Tahun Anggaran 2015.Halaman 217 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBR1114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1

(satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBengkalis Tahun Anggaran 2016.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah

) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2013.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis TahunAnggaran 2014.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBengkalis Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015

(satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati BengkalisNomor: 299/KTPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBengkalis Tahun Anggaran 2012.Halaman 525 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBR12921293.1294.1295.1296.1297.1298.1299.1300.1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati BengkalisNomor: 404/KTPS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2012, tentangPembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat PenyusunanRancangan Peraturan Daerah

Sedian dari Kepala BPBD Kab.Kebumen kepada Sekretaris DaerahKab.Kebumen selaku ketua TAPD tanggal 5 Agustus 2016 perihalPenambahan Anggaran Kegiatan dengan tulisan disposisi tanggal 582016;138) 1 (Satu) buku Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2016;139) 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Kab.Kebumen tentangPerubahan APBD TA 2016;140) 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir Anggaran Pokir Dinas DikporaPerubahan APBD TA 2016;141) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Penarikan sebesar

Selanjutnya peserta rapat memberikan tenggang waktu kepadapimpinan DPRD untuk melakukan lobi ke TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) yang diketuai oleh Sekda Adi Pandoyo;2) Beberapa hari kemudian, dilakukan rapat lagi di kantor DPRD Kab. Kebumenyang dihadiri oleh pimpinan Fraksi, pimpinan DPRD, juga dihadiri oleh SekdaAdi Pandoyo, H Supangat Kepala DPKAD, Sabar Iriyanto Ketua Bappedadan Amin (Kabag Hukum) Setda Kebumen.

saat itu yang diketuai oleh AdiPandoyo dengan pimpinan Fraksi DPRD Kebumen, Sekda Adi Pandoyomengatakan akan menyelesaikan dengan pimpinan DPRD yang saksimaknai merupakan lobi antara pimpinan DPRD dengan pihak eksekutifdalam hal ini diwakili oleh TAPD Kebumen;5) Pada akhirnya semua anggota DPRD Kab.Kebumen menyetujui anggaranPokir setiap anggota DPRD sebesar Rp.150 juta di APBDP Kab.

Sedian dari Kepala BPBD Kab.Kebumen kepada Sekretaris DaerahKab.Kebumen selaku Ketua TAPD tanggal 5 Agustus 2016 perihalPenambahan Anggaran Kegiatan dengan tulisan disposisi tanggal 582016;1 (Satu) buku Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2016;1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Kab.Kebumen tentangPerubahan APBD TA 2016;1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Anggaran Pokir Dinas DikporaPerubahan APBD TA 2016;1 (satu) lembar copy legalisir Slip Penarikan sebesar Rp.20.000.000,

Sedian dari Kepala BPBD Kab.Kebumen kepada Sekretaris DaerahKab.Kebumen selaku Ketua TAPD tanggal 5 Agustus 2016 perihalPenambahan Anggaran Kegiatan dengan tulisan disposisi tanggal 582016;138) 1 (Satu) buku Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2016;139) 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Kab.Kebumen tentangPerubahan APBD TA 2016;140) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Anggaran Pokir Dinas DikporaPerubahan APBD TA 2016;141) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Penarikan sebesar

Kegiatan Pembahasan dengan TAPD dan DPRD dengan jumlahDana sebesar Rp. 5.400,000. (lima juta empat ratus ribu rupiah)terdapat 2 (dua) Kwitansi Kegiatan Fiktif / Rekayasa.Kegiatan Penyusunan dan Penandatanganan NPHD yang semuladianggarkan sebesar Rp. 55.471.200.(Lima Puluh Lima Juta EmpatRatus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) setelah pergeserananggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp.119.607.000.

(tiga puluh dua juta Sembilan ratusdelapan puluh ribu rupiah);> Kegiatan Pembahasan dengan TAPD dan DPRD dengan jumlahDana sejumlah Rp. 5.400,000. (lima juta empat ratus ribu rupiah)terdapat 2 (dua) Kwitansi Kegiatan Fiktif / Rekayasa; Kegiatan Penyusunan dan Penandatanganan NPHD yang semulaPutusan Hal 150 dari 212 Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PNBnadianggarkan sejumlah Rp55.471.200.

(tiga puluh dua juta Sembilan ratusdelapan puluh ribu rupiah);> Kegiatan Pembahasan dengan TAPD dan DPRD dengan jumlahDana sejumlah Rp. 5.400,000. (lima juta empat ratus ribu rupiah)terdapat 2 (dua) Kwitansi Kegiatan Fiktif / Rekayasa;Kegiatan Penyusunan dan Penandatanganan NPHD yang semuladianggarkan sejumlah Rp55.471.200.(Lima Puluh Lima Juta EmpatRatus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) setelah pergeserananggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp119.607.000.

KHOIRONI F.CADDA sebagai pemilik kapal yang dibeli oleh Perusahaan Daerah Morowalimenemui saksi; Bahwa saksi masuk dalam Tim (TAPD) dalam pembahasan perubahan APBD;Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2014/PN.

PalHalaman 58 dari 122 Bahwa pada pembahasan RAPBD Tim TAPD mengusulkan Angaran untukPemerintah Daerah yaitu penyertaan modal ke Perusda sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) namun pada saat pembahasan RAPBD,ditambahkan/dirubah menjadi Pemberian Pinjaman Daerah kepada PerusahaanDaerah; Bahwa dalam APBD Perubahan nomenklatur Pemberian Pinjaman Daerah kepadaPerusahaan Daerah tidak ada lagi sehingga menjadi Pemberian Pinjaman kepadaUsaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar Rp.4.000.000.000,00

Lia Membangun Persada yang sebagaipelaksana pekerjaan pemeliharaan/peningkatan jalan beringin tahun anggaran 2015;Bahwa Saksi dalam pekerjaan pemeliharaan/peningkatan 7 (tujuh) ruas jalankhususnya pada pekerjaan pemeliharaan/peningkatan jalan beringin tahun anggaran2015 adalah saat itu sebagai Sekertaris Daerah Kota Gorontalo sejak tahun 2012sampai dengan tahun 2016 serta melekat juga sebagai Ketua TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) Kota Gorontalo, dimana tugasnya adalah;a) Menghimpun usulan pengajuan

anggaran dari masingmasing satuan kerjasesuai dengan Rencana Strategi masingmasing satuan kerja menjadi sebuahRancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD);b) Selanjutnya Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyampaikan danmemaparkan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)Halaman 42 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN Gtotersebut di hadapan Walikota Gorontalo untuk menerima masukanmasukandalam rangka penyempurnaan rancangan anggaran dimaksud;Bahwa prosesnya pengajuan

Keuangan dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan danPembangunan) Perwakilan Gorontalo di peroleh realisasi anggaran DAK (DanaAlokasi Khusus) Tambahan tahun 2015 sejumlah Rp65.000.000.000, (enampuluh lima miliar rupiah) untuk pekerjaan Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan di Kota Gorontalo selanjutnya akan diproses ke dalamAPBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan tahun 2015;Bahwa sebelum dibahas di DPRD Kota Gorontalo terlebih dahulu di bahas olehTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

2010 sampai dengan bulan Juli 2011 saksi menjabatsebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Cianjur, dan saat ini saksi menjabat sebagai Staf Ahli bidangEkonomi dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kab Cianjur.Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD Kab Cianjurjuga sekaligus menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) danjuga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).Bahwa pada tahun 2010 saksi juga sebagai Anggota Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Cianjur dan menerima honor sebagaiTAPD.Bahwa saksi sewaktu menjadi Anggota TAPD pernah mengusulkanBelanja Bantuan Sosial Tahun 2011 sebesar Rp. 27.591.999.100, (duapuluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan cara awalnyamenerima draf nominatif Calon penerima Bansos dari OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) terkait dan dari daftar nominatif tersebut dibuatSK Bupati Cianjur tentang Penetapan Penerima dana Bantuan Sosial.Bahwa

Setelan Nota JawabanBupati diterima oleh masingmasing Fraksi baru ada pengesahan RAPBDtersebut;Bahwa pada tahun 2010 dibentuk Analisis Pembahasan AnggaranDaerah (TAPD) untuk APBD 2011 dan TIM TAPD adalah :1. Sekda (GSEKRETARIS DAERAH)2. BAPEDA (BADAN PERENCANAAN DAERAH)Halaman 77 dari 205 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN. Bag.3. ASSDA (ASISTEN DAERAH)4. KEUANGAN5.

Derah denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);Bahwasetelah Kebijakan Umum anggaran Platfon Prioritas Anggaran Sementara(KUA PPAS) mendapatkan' persetujuaan maka Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) menetapkan pagu indikatif untuk tiaptiapSKPD dan selanjutnya setiap SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)SKPD;BahwaRencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD kemudian diajukan ke BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diverifikasi dan dibahasbersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

);Bahwasetelah dibahas dan diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) maka Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD kemudian ditetapkanRencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;BahwaRencana Kerja Anggaran (RKA)Pemerintah Daerah kemudian diajukankepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan RencanaPeraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran berkenan;Bahwasetelah mendapatkan persetujuaan maka Rencana Kerja Anggaran

Tanggal 27 Januari 2010 disebutkan terdakwakarena Jabatannya ditetapkan sebagai Ketua PanitiaPengadan Tanah untuk kepentingan Pemerintah KabupatenAceh jaya;Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Aceh Jayamendapat alokasi dana untuk pembangunan Pendopo Bupatidan Wakil Bupati sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluhMilyar Rupiah) Dari APBA Propinsi Aceh; Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 Bagian TataPemerintahan (TAPEM) mengusulkan anggaran pengadaantanah Pemda ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Bahwa berdasarkan usulan dana dari Bagian TataPemerintahan (TAPEM) kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) kemudian disetujuilah dana sebesar Rp5.000.000.000, Cima milyar rupiah) dan dana tersebutbersumber dari ABPKPerubahan Aceh Jaya tahun 2010berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Aceh JayaNomor:1.06.1.20.03.03.11.5.2 Tahun Anggaran 2010 tanggal17 Desember 2010 untuk Belanja Modal Pengadaan TanahPerumahan.e Bahwa tanah yang akan dibebaskan

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Hal. 67 dari 107 hal. Put.

. 2008 Badan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;Surat Bank Sulsel Nomor007/R/IV/2008, tanggal 11 April 2008 tentangPenegasan Langkah Antisipasi di Dalam Pengamanan Dana Pihak III;Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007,tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

berupa:
1. 1 (satu) buah, buku tanda terima
2. 1 (satu) rangkap, Lampiran I Daftar Hadir Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
3. 1 (satu) rangkap, Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
4. 1 (satu) bundel, Berkas TAPD

Darwis;
281. 1 (satu) Lembar Undangan rapat tanggal 24 Juni 2015;
282. 2 ( Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Juni 2015;
283. 2 ( Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 15 agustus 2015;
284. 2 ( Dua) Lembar Hasil Rapat TAPD Pada Perubahan APBD Tahun 2015;
285. 2 ( Dua) Lembar Daftar hadir di Ruang Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 15 agustus 2015;
286. 2 ( Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 agustus 2015;
287. 2 ( Dua) Lembar Hasil Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat Pada Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 17 agustus 2015;
288. 2 ( Dua) Lembar Berita acara Hasil Kesimpulan rapat Tim anggaran Pemerintah Daerah Dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

/>289. 4 (empat) lembar daftar Silpa tahun 2014 Penerimaan dan Rencana Kebutuhan Pada Kupa dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 27 September 2015 Kantor Perwakilan Jakarta;
290. 2 ( Dua) Lembar Berita acara Hasil Kesimpulan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
291. 1 (Satu ) Lembar Lampiran Berita acara kesimpulan rapat TAPD hasil kesimpulan rapat pembahasan tanggal 30 November 2015;
292. 1 (Satu )

293. 1 (Satu ) Lembar Notulen Rapat Persiapan Pembahasan Akhir Ranperda tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2016;
294. 1 (Satu ) Lembar Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015);
295. 2 (Dua) Lembar Rencana Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015);
296. 1 (Satu ) Lembar Dokumentasi Rapat TAPD

Biro KesraKarena Anggaran Bantuan Sosial tidak diperkenankan berada pada PosAnggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dengan catatan tetapmengikuti prosedur dan mekanisme penyaluran dana bantuan sosialsesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku,misalnya proposal yang berasal dari masyarakat yang difasilitasi olehAnggota DPRD, tetap diproses oleh Biro Kesra dan diserahkan oleh BiroKesra.Bahwa selain saksi, yang mengetahui penambahan anggaran untukalokasi Dewan adalah Ketua Tim Inti TAPD

Gustafa Yandi, M.Si. dan KetuaBappeda serta Ketua Tim Teknis TAPD Drs.

Muhammad Syah Jehan.Bahwa penambahan anggaran dewan secara otomatis Tim Inti TAPDpasti melaporkan hal tersebut kepada gubernur.Bahwa sepengatahuan saksi Riswandi merupakan salah satu pimpinanDPRD yang mengusulkan agar dana Bansos tetap diberikan.Bahwa alasan Tim TAPD menyetujui permintaan Banggar untukmemasukan dana bantuan sosial kemasyarakat pada Biro Kesra karenausulan dari DPRD sehingga Tim TAPD khawatir akan deadlock dalamHalaman 511 dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.pembahasan

Kalimantan Selatan untukmemasukan dana sebesar Rp. 16.500.000.000, Bahwa anggaran sebesar Rp. 16.500.000.000, diminta oleh BiroKeuangan yang pada saat itu dijabat oleh Drs.H.GUSTAFA YANDI ,dalam RKA Biro Kesra saat itu Drs.H.GUSTAFA YANDI mengatakan inipermintaan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. sehingga saksi selakuKepala Biro Kesra memasukan dalam RKA Biro Kesra .Halaman 512 dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Bahwa usulan Rp. 16.500.000.000, masuk dalam RKS Biro Kesradikumpulkan kepada TAPD

Kepala Dinas terkait, melakukan reviu, rekapitulasi proposal yang masuk kemudiandiajukan kepada Tim Anggaran Pemerintanh Daerah (TAPD). Atasdasar proposal tersebut, TAPD akan membahas dan menentukanapakah bantuan dana layak diberikan/tidak. Jika layak, TAPD akanmerekomendasikan untuk disetujui diberikan bantuan dana dandimasukkan dalam APBD. Apabila APBD sudah ditetapkan,diinformasikan kepada Pemdes melalui pihak Kecamatan untukdimasukkan dalam APBDesa.

paket habis ;Bahwa proses pengadaan pasir urug tersebut sebagai berikut :Halaman 42 dari 137 Putusan No. 138/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Pada awal tahun masingmasing PPTK merencanakan semua kegiatansecara rinci termasuk harga satuannya ;Kemudian semua rencana tersebut dikumpulkan di PPK , oleh PPK diajukankepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;Kepala SKPD menyerahkan kepada Badan Perencanaan Daerah (Bapeda)kabupaten Sumenep ;Perencanaan tersebut dibahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Desa Dodaek,Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis dan survey tersebut, ditemukansebanyak 116 (Seratus enam belas) rumah yang perlu dialiri listrik denganpanjang jaringan kurang dari 2 (dua) kilometer, namun dengan adanyaperubahan dari 300 KK menjadi 116 KK tersebut, Terdakwa tidakmelaporkan kepada Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pengelola KeuanganDaerah (PPKD) maupun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndaoselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

berdasarkan hasil kajian teknis dan survey tersebut, ditemukansebanyak 116 (Sseratus enam belas) rumah yang perlu dialiri listrik denganpanjang jaringan kurang dari 2 (dua) kilometer, namun dengan adanyaHalaman 24 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PT KPGperubahan dari 300 KK menjadi 116 KK tersebut, Terdakwa tidakmelaporkan kepada Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pengelola KeuanganDaerah (PPKD) maupun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndaoselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan BantuanSosial Khususnya Pasal 8 Ayat 2 yang berbunyi "Kepala Daerahmenunjuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukanevaluasi usulan sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 dan juga Pasal 8Ayat 3 yang berbunyi "Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud padaAyat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada KepalaDaerah melalui TAPD

oleh ketua panitia pembangunan purapaibon wargi tutuan banjar nyamping Desa Gunaksa Kecamatan DawanKabupaten Klungkung dan ditujukan ke Gubernur Bali tanggal 30 April2014 dan dituangkan dalam bentuk Proposal, selanjutnya SKPD (satuankerja perangkat daerah) saat itu, dalam hal ini bidang sumber daya airpada Dinas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Provinsi Bali saat itu,Apakah ada melakukan langkah langkah evaluasi, dan menyampaikanhasil evaluasi tersebut berupa rekomendasi kepada Kepala Daerahmelalui TAPD

kebijakanpengelolaan barang daerah;cpenyusunan rancangan APBD danrancangan perubahan APBD;dpenyusunan Raperda APBD, perubahanAPBD, dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD;e tugastugas pejabat perencana daerah,PPKD, dan pejabat pengawas keuangandaerah; danf penyusunan laporan keuangan daerahdalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sekretaris daerah mempunyai tugas:Halaman 27 dari Hal. 75 Put.No.19/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg28a. memimpin TAPD

BangkaSelatan.Bahwa Saksi diminta bantuannya oleh Kepala Badan untuk membuatRencana Kerja pada BPMPD Bangka Selatan untuk Tahun Anggaran 2014.Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kemasingmasing bidang untukmenyampaikan rencana usulan kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)kepada Saksi selaku Tim Perencanaan.Bahwa setelah dilakukan penyusunan Rencana Kegiatan tersebut,selanjutnya Saksi serahkan kepada Kepala Badan, untuk selanjutnya RKAawal tersebut disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

).Bahwa kemudian setelah RKA awal disampaikan ke Tim TAPD, muncul 2(dua) kegiatan yang tidak diusulkan dalam RKA awal yakni PeningkatanKasapitas Aparatur Pemerintah Desa dan Rapat Koordinasi Pemerintah DesaBahwa pada Rencana Kerja Anggaran yang Saksi buat tidak tercantumadanya kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa danRapat Koordinasi Pemerintah Desa.Bahwa setahu Saksi, terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut, Kepala BidangPemerintahan Desa dan Kepala Sub.

Sarolangun tanggal 16 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)

Sarolangun tanggal 03 Januari 2022 yang telah ditandatangani oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)

) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013, untuk nama-nama yang masuk dalam SK terlampir dalam SK tersebut.7) Foto copy legalisir Nota Dinas kepada YTH Bapak Bupati Natuna dari Tim Verifikasi belanja Hibah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 050/03/distamben-Set/2012, tgl 6 Maret 2012 Perihal Permohonan Bantuan.8) Foto copy legalisir Nomor: 050/78/Distamben-Set/2012, tgl 13 Desember 2012 Perihal Penyampaian Rekomenddasi Usulan Bantuan Sosial kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD

BelanjaDaerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013, untuknamanama yang masuk dalam SK terlampir dalam SK tersebut.7) Foto copy legalisir Nota Dinas kepada YTH Bapak Bupati Natuna dariTim Verifikasi belanja Hibah Bidang Energi dan Sumber Daya MineralNomor : 050/03/distambenSet/2012, tgl 6 Maret 2012 PerihalPermohonan Bantuan.8) Foto copy legalisir Nomor: 050/78/DistambenSet/2012, tgl 13Desember 2012 Perihal Penyampaian Rekomenddasi Usulan BantuanSosial kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD

sejumlahRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), tahap Ill sejumlahRp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tahun 2013 padaAPBD Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) pencairannya dilakukan2 (dua) tahap masingmasing tahap sejumlah Rp.250.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah);Bahwa dana hibah untuk Badan/lembaga.Organisasi pada dokumenpelaksana Perubahan Anggaran sejumlah Rp.22.884.000.000, (duapuluh dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah);Bahwa dalam rapat TAPD

tahun 2011, 2012 adalah selaku Plt Sekda KabupatenNatuna, pada tahun 2012 sampai sekarang selaku Sekretaris DaerahNatuna;Bahwa terdakwa adalah selaku Bendahara organisasi Badan PerjuanganMinyak dan Gas Kabupaten Natuna;Bahwa Organisasi Badan Perjuangan Migas Natuna pada tahun 2011,2012 dan 2013 mengajukan permohonan proposal bantuan dana Hibahkepada Pemerintah Kabupaten Natuna melalui BPKD;Bahwa saksi selain menjalankan tugas selalu Sekretaris Daerah jugaselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

permintaan Imalko untuk mencairkan dana belanja hibah tersebutdimana Badan Perjuangan Migas Natuna akan mengadakan SeminarNasional Migas;Bahwa Seminar Nasional Migas yang diadakan oleh Badan PerjuanganMigas Natuna diselengarakan di Hotel Comferta Tanjung Pinang;Bahwa saksi ikut serta dalam acara Seminar Nasional Migas tersebutsekaligus selaku pembicara;Bahwa terhadap pemberian dana belanja hibah tahun 2012 dan 2013saksi tidak pernah memberikan persetujuan;Bahwa pada tahun 2012 pada saat penganggaran TAPD