Ditemukan 724 data
JOHARIANI, SH
Terdakwa:
SENYUR Alias AMAQ UNCIK Alias SENYUR Bin REWET
81 — 50
Surya terdapat perumahanyang merupakan perumahan karyawan.Bahwa benar terdakwa rnembenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalarnpersidan gan.Menirnbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan rnempertimbangkan apakahberdasarkan Jaktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahrmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Urnum kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umurn didakwa dalam bentuksubsidaritas yaitu yaitu Primair rnelanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP
140 — 43
Hal ini sesuai denganYurisprudensi MA No. 621 K/Sip/1975;Sehingga dengan demikian terbukti bahwa gugatan a quo kurang pihak atautidak lengkap dan dengan tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagaiTergugat, maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan cacat p/urnum litisconsortium. Dan dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard);Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor. 170/Pdt.G/2017/PN.Pbrb.
114 — 86
Dalam PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 228/Pid/2016/PT.DKI tanggal 18Agustus 2016 dengan amar putusan:(1) Menerima permintaan Banding dari Penuntut Urnum tersebut;(2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21Juni 2016, Nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang dimintakanBanding tersebut;(3) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di keduatingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).Bahwa dengan berdasarkan Putusan Perkara Pidana
319 — 322
MBA dan copy daftar hadir rapat urnum pembina yayasan harapan ibu pondok pinnag tanggal 30 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH. M.Kn tanggal 4 Juli 2012; - 3 (tiga) lembar copy berita acara rapat pembina yayasan harapan ibu pondok pinang tanggal 30 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar. SH.
99 — 18
Pembatalan Sebelum Lelang : Pasal 24 menjelaskan bahwa lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkandengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembagaperadilan urnum ; Pasal 25 menjelaskan bahwa ;(1) Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan Pengadilan disampaikan secara tertulisdan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai ;(2) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Penjual dan Pejabat Lelang
46 — 25
pertimbanganpertimbangan diatas Majel* Boreyarn dao #tas PEP Majelis tidaka fe = j amaattperpendupull bahwa dari hosil perhitungan Keragian Kcuangen Ne wusPenuntut Unum dengan bentuk dakwaan subsidairitias persebujersebut makil Majellsyang bersifalsural dnk aansependapat, kirena tas pertimbangan msa keadilan dan teknis acaraHakim ukan membacu surat dakwasn Penuntut Umum sebagai dakwaanalternatif ;Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaun Penuntut Umum dibaca BePaedakwaan alternatif maka ites dakwaean Penuntut Urnum
198 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Daddy Hermadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmendinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Jaksa Penuntut Urnum dalam Dakwaan Primair dan hanya DakwaanSubsidair yang dinyatakan terbukti dan dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua)tahun sedangkan Pernohon PK karena masuk sistem sebagai KonsultanPengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pabaengbaeng Kota Makassarharus bertanggung jawab yang menandatangani Laporan Kemajuan PekerjaanPembangunan Pasar Pabaengbaeng Kota
82 — 54
acaranya dari Pasal 26 Undangundang HakTanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka PelaksanaanEksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melaluiPengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL).Bahwa menurut lurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat KetuaPengadilan Negeri, Maka Lelang Urnum
94 — 22
Bahwa untuk melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital pada saattanggap darurat, in casu kegiatan pemulihan/perbaikan atas kerusakanprasarana dan sarana urnum, berupa longsoran tanah yang menimpa 4 (empat) lokasipemakaman (Pemakaman Kristen Km. 2,5 Kelurahan Gunung Samarinda, KecamatanBalikpapan Utara, Pemakaman Muslim Gunung Satu Kelurahan Margo Mulyo, KecamatanBalikpapan Barat, Pemakaman Muslim Gunung Guntur Kelurahan Gunung Sari Ulu,Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Pemakaman
149 — 211
Muhammad Ali mantan Manajer Cabang Genteng (sebagaiTergugat VIII) sebagai Kuasa Pemutus Kredit (KPK)Berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat harusdinyatakan kurang pihak (p/urnum litis consortium)B.
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
Tergugat:
1.Ganda
2.PT. Surya Citra Multimedia
444 — 665
. : Ajaran Urnum HukumPerjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, PT.
149 — 78
Terdapat perbedaan penomoran antara SuratKeputusan dimana tertera Nomor: 821/204/BKD sedangkan pada lampiran terteranomor: 820/204/BKD tertanggal 11 Maret 2013, sebagai pengganti jabatanPenggugat, sehingga dengan demikian lagi lagi Tergugat telah melanggar AsasAsas Urnum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan danAsas Ketelitian ; .
57 — 11
Kejaksaan Negeri Bandung untukdigunakan dalam perkara lain.Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, ( limaribu rupiah ).Demikianlah putusan dalam perkara mi diputuskan dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung hari KAMISSH, M.Hum:tanggal 28 Juli 2011 oleh kami GN.ARTHANAYA,selaku Hakim Ketua, ADRIANO, SH, MH, dan BASARI BUDID,SH, MH. masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan terbuka untuk urnum
Pembanding/Tergugat II : ALAMUDDIN BANCIN Bin H MUHD YASIN Diwakili Oleh : YAHYA, SH
Pembanding/Tergugat III : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Cq SURYA DARMA SH MKn
Terbanding/Penggugat : KASAB BANCIN Bin H. MUHD. YASIN
31 — 15
Putusan tersebutpada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 diucapkan dalam persidanganterbuka untuk urnum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh kedua belah pihak.HakimHakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,Eris Sudjarwanto, S.H., M.H. Asmar, S.H., M.H.Bayu Isdiyatmoko, S.H., M.H.Panitera PenggantiIrwan, S.H.Halaman 69 dari 69 Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2019/PT BNA
84 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 735 K/Pid.Sus/2015.yang lebih ketat,dan masyarakat dapat menmanfaatkan pembangunan itusendiri,apakah para terdakwa pegawai negeri tidak dipercaya,selalu diawasidan dicurigakat hidup dalam Negara hukum. path uznunya suatu tindakandapat hilang sifat nya sebagai melawan hukum selain berdasarkan suatuketentuan perundangundangan juga berdasarkan asasasa hukum yangtidak tertulis dan bersifat umum, seperti nya dalam perkara mi factor Negaratidak dirugikan, kepentingan urnum dilayani dan Terdakwa sendiri
37 — 29
hanya mengadaadasaja untuk menghindari kewajibannya membayar hutang yang telahdinikmatinya dari bank.Gugatan yang diajukan Penggugat ini hanyamerupakan itikad buruk Penggugat untuk tidak membayar hutangnyasebagaimana itlkad buruk Penggugat yang telah menyalahgunakan kredit yangdiberikan untuk spekulasi membeli CPO, bukan digunakan untuk investasi ataupengembangan usaha;Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat II baik ketika pelepasan kreditmaupun ketika kredit tsb macet dan dlilakukan penjualan urnum
76 — 13
Sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang53yang ada karena kewenangan tersebut, dan sarana berarti sebagai suatu alat,cara atau media;Menimbang, bahwa kata jabatan" dapat diartikan sebagai suatulingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam rangkatugastugas Negara atau kepentingan urnum ;Menimbang, bahwa pengertian Kedudukan, selain dapat dipangkuoleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangkuoleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri
141 — 82
Bahwa selain berpedoman pada Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGATll menurut hukum, bukan saja merupakan wewenang TURUT TERGUGAT IIakan tetapi senyatanya justru merupakan kewajiban menurut hukum danjuga menggunakan AzasAzas Urnum Pemerintahan yang baik, terbuktidengan adanya Proyek Banjir Kanal Timur untuk Kepentingan Umum;Maka berdasarkan uraianuraian tersebut, TURUT TERGUGAT Il mohondengan Hormat kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
SYARIFUDIN Alias UDIN Bin H. SUWARNO
102 — 57
:7 Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturanpidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturanitu, jika berbedabeda yang dikenakan yang memuat ancaman pidanapokok yang paling berat;7 Jika suatu perbualan yang masuk dalam suatu aturan pidanayang urnum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus makahanya yang khusus itulah yang dikenakan;Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bms Bahwa bersekutu Ssesuai pasal 214 KUHP adalah tidak harus diperjanjikan tapi
35 — 5
+ 114 cm,1 (satu) potong kayu panjang + 48 cm, (satu) potong kayu panjang + 50 cm,dikembalikan kepada saksi korban TENGKU HARRY AZHARI ;4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masingmasing sebesarRp.1000, (seribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwaterdakwa secara tertulis telah mengajukan pembelaan (pledoi) pada persidangan tanggal 10April 2013 pada kesimpulannya mengemukakan halhal yang pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Jaksa Penuntut Urnum