Pemerintah Kabupaten Bulungan sesuai dengan audit BPKPSamarinda Nomor : R174/PW.17/5/2007 tanggal 08 Agustus 2007 sebesarRp. 16.880.556,20, (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu limaratus lima puluh enam koma dua puluh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah itu ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas

tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1 ) ke 1Dipindai dengan CamScanner13KUHP :Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2010 No.Reg.Perk : PDS03/T.Selor/F1.1/1/2009 menuntut supaya Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara inimemutuskan:hs3.Menyatakan terdakwa DESEMSON ASANG, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UUNomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No : 20 Tahun2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;Menyatakan terdakwa DESEMSON ASANG, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan Subsidair Pasai 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor :31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 4 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESEMSON ASANG, denganpidana penjara selama

Konstruksi (Penyedia padaPekerjaan Pembangunan Pengaman PantaiBeras Basah di Bontang yang dananyabersumber dari APBD Provinsi KalimantanTimur Tahun Anggaran 2013);Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2)dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 3263 K/Pid.Sus/2018Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pertani)=Rp. 3.150.000 (selisih pemberian Syamsul Bahri ke Fikri Tani)Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidana penjaradalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa yakni Rosdiana pada waktu dan tempat sebagaimanayang telah diuraikan dalam dakwaan Ke Satu tersebut diatas

B terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan telah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31. tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 tahun2001 Tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 tahun 199919Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPHal 15 dari 24 hal No.11/PID.SUS.KOR/2013dalam surat Dakwaan ke Satu ; 202 2no nn nno ne enn nnn2.

No.2595K/Pid.Sus/2010Selatan Nomor : SR0045/PW.21/5/2007 Tanggal O08 Januari2007 ;Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No.31 Tahun 1999, sebagaimandiubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa la Terdakwa Ir.JULIADI selaku Konsultan Pengawasberdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang olehKuasa Pengguna Anggaran Nomor PL.08/KPA/KONS/PFPPPAW/VI 05tanggal 22 Juni

No.2595K/Pid.Sus/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Barru) tanggal 21 Januari 2010 sebagaiberikut1.Menyatakan bahwa Terdakwa Ir.Juliadi tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub bUU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP sebagaimana dalam dakwaanPrimair ;Membebaskan

MUHAMMAD SADDIKA Bin H SIAMPE tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.2. Membebaskan terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primiairtersebut.Hal 11 dari 21 hal. Put.No.19/Pid.Sus.Kor/2013/PT.Mks12. Menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD SADDIKA Bin H.

SIAMPE tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;.

Gapoktan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus jutaRupiah) dengan permasalahan Laporan tidak aktif; Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telahmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehinggamerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.47.761.899,00 (empat puluh tujuh juta tujun ratus enam puluh satu ribudelapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);Perbuatan Terdakwa ASMIR sebagaimana diuraikan di atas, diatur dandiancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang NomorHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PT PAL20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa ASMIR (yang menjabat sebagai Ketua GabunganKelompok Tani Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan KabupatenTolitoli tahun 2009) Pengukuhan Gapoktan

Perkara: PDS01/Bkr/02/2015, tertanggal 16 April 2015, Terdakwa telahdituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ASMIR tidak terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

2 Ayat (1) Jo.

SUPARMO Bin HADI TAR YONO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan perbuatansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, secara berlanjut, sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RINo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun

Pasal 55 ayat (1),jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa dakwaan primair para terdakwa diduga melakukanperbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut;1. Setiap orang. ;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, bahwa dakwaan Primairr tidak terbukti, selanjutnya MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta mempertimbangkan

Sehingga akibat perbuatanpara terdakwa bersamasama dengan saksi Henri lvansa Karamoy, saksiLimarwan Surya, Ak. saksi Suaidi Arief dan saksi Sri Purwati mengakibatkankerugian kKeuangan Negara sebesar Rp. 868.915.909, (delapan ratus enampuluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilanrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Menyatakan terdakwa CAHYO HARYONO dan terdakwa Il ASTOTO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidanabersamasama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah denganUndangUndang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalamdakwaan Primer.2.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, dimanaatas hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 1tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidanakurungan selama tiga bulan.Bahwa oleh karena majelis Hakim dalam putusannya berpendapat dalamdakwaan primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, makadalam hal ini saya tidak perlu lagi membahas mengenai unsur Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

(1) jo.

2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor :20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Lismawati binti H.M.

Menyatakan Terdakwa LISMAWATI binti H.M LAZIM terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.2.

LAZIM.Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerimaPermohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan :1)2)3)4)Menyatakan Terdakwa LISMAWATI binti H.M LAZIM terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang RINo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang

LAZIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa PenuntutUmum yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana, Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana

LAZIM tidak hanya bertujuan untuk membuat jera tetapi juga untuk mendidik danmembina terdakwa sebagaimana tujuan pidana yang diatur dalam undangundangnomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ;Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal

keuangan Negara yang dilakukanoleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Pripinsi Maluku Nomor : S 786 / PW 95 15 / 2007 tanggal 18 April 2007,terdapat penyimpangan dalam penggunaan Dana Pembiayaan PelaksanaanPemilu tahun 2004 sehingga atas semua perbuatan terhadap keempat danatersebut. menimbulkan kerugian Keuangan Negara sekitar Rp.6 234 682.133.00 (enam milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratusdelapan puluh dua ribu seratus tiga pulun rupiah). diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999; jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubhan atas UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 69 ayat (1) jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.SUDSIDAIR :...

Menyatakan terdakwa DANIEL LETHULUR, S.IP terbukt' secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan PrimairMelanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;2.

No. 1270 K/PID.SUS/2014diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa . ADE HARRY JUMHANA, S.T. bin SYARANI danTerdakwa II.

RIZKY GINANSYAH bin HAYAT SUTARDI daridakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa . ADE HARRY JUMHANA, S.T. binSYARANI dan Terdakwa Il.

Menyatakan Terdakwa KOEN ENDRO NOERTJAHJO, S.Sos binSOEGIJARSO tidak terbukti melakukan Tindak PidanaKorupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa daridakwaan Kesatu Primair ;.

Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp281.570.505, (dua ratus delapan puluh satu juta limaratus tujuh puluh ribu lima ratus lima rupiah) atausetidak tidaknya sekitar sejumlah itu ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) MKUHP ;SubsidiairBahwa ia terdakwa Koen Endro Noertjahjo

untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam suratdakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tindak pidanayang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa WEDY NOVRIANtelah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritasyaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang nomer 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undangnomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang nomer

(1) ke1 KUHPidanae lebih subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancampidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang nomer 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidairitas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaanprimair yaitu pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomer 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, apakah terdakwa WEDI NOVRIAN , in casu telahmemenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi saat ini dipandangsebagai extraordinary crime oleh karenanya penanggulangannya tidak lagiditempuh dengan

Plumpang RT.Islam;Kepala Desa Plumpang, KecamatanPlumpang, Kabupaten Tuban;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PrimairPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SubsidairPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017Korupsi Jo.

putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Dulupi Kab.Boalemo adalah sebesar Rp. 65.695.854, yang diperoleh dari : e Pagu Dana Rp. 400.000.000, e Pencairan.....Hal. 10 dari 45 Hal Put.No.02/PID/2013/PT.GTLOe Pencairan Rp. 356.508.200, e Sisa Saldo Rp. 43.491.800,e Realisasi Penggunaan Dana Rp. 290.812.346,Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat(3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001

Menyatakan Terdakwa Andi K Maruf, telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI K.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHal. 17 dari 48 hal.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBauBau, tanggal 7 Juli 2010, sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Drs.

KeuanganDan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR576/PW15/5/2019 tanggal 25 Nopember 2019 tentang Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa(DD) Desa Bumi Rahayu Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten KapuasTahun Anggaran 2018.Halaman 7 dari31 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS TPK/2020/PT.PLK Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR Bahwa ia terdakwa WICK HARTONO Alias IWICK Bin ZAINUDIN selakuKepala Desa Bumi Rahayu Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten KapuasPropinsi Kalimantan Tengah yang diangkat sebagai Kepala Desa Bumi Rahayuuntuk periode tahun 2015 s/d tahun 2021 Berdasarkan Keputusan BupatiKapuas

Menyatakan terdakwa WICK HARTONO Als IWICK Bin ZAINUDINbersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primar;2

Menyatakan terdakwa WICK HARTONO Als IWICK BinZAINUDIN bersalan melakukan tindak pidana secaraHalaman 25 dari31 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS TPK/2020/PT.PLKmelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndang Undang Nomor 31 tahun 1999

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 (1) UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;Sehingga amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan para Terdakwa tidakterbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 (1) UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair adalahsalah/keliru, karena sudah sangat jelas bahwa dalam pertimbangan tersebutpara Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta untukmenjatuhi hukuman yang seringanringanya, bukan karena tidak terbuktinyatuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Berdasarkan uraikan di

Bahwa dengan demikian, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur unsur delik termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001jo.

,tanggal 03 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sepertitertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Tolitoli sebesar Rp. 109.180.700,(seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus ribu rupiah).Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHPidana.SUBSIDAIR:BahwatTerdakwa Rr.

SETYOWATI HARISAKTI, SH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair danoleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.2.

dakwaan yang subsidair;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan subsidaritas dapatdibaca sebagai dakwaan alternatif tersebut, Pengadilan Tingkat Bandingtidak sependapat karena hal tersebut tidak memiliki landasan hukum danmenurut teori serta praktik peradilan yang dianut selama ini hal tersebut tidaktepat;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapTerdakwa adalah disusun secara subsidaritas sebagai berikut:Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair: melanggar Pasal 3 Jo.