Ditemukan 836 data
35 — 7
Pid.Sus/2016/PN Bna.Doubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
serangkaian perbuatan Para Tergugat tersebut dapatdikwalrfikasr sebagai Perbuatan Tanpa Hak dan Meta wan Hukum(onrechtmatigedaad), dan oleh karenanya guna melindungi hakhak sertakepentingan Penggugat atas tanah objek perkara, maka sangat urgendan relevan untuk "menghukum Tergugat s/d Tergugat V atau siapa sajayang menguasai tanah objek perkara agar segera mengosongkan danmenyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebanisesuatu hak apapun juga";Bahwa dalam suatu Negara Hukum RI (Rechts Staat
160 — 89
tentangKetenagakerjaan berbunyi: Pekerja/ouruh yang mengalami sakitberkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapatmelakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapatmengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua)kali, ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (4);17.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
1.HERI SETIAWAN
2.DARYOTO
3.NANDANG TARYANA
4.HASMILIS YULIMASNI, SE
5.BOWO MULJONO, S. SOS
Tergugat:
KOPERASI TIRTA KARYA PDAM TIRTAWENING
104 — 13
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lainHalaman 13 dari 60 halaman,Perkara PHI Nomor 82/Pdt.SusPHI/2017/PN Bdg( incasu Tergugat ), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Bansung untukmendapatkan
69 — 34
jika kiranya kerugian nyata Negarasejumlah Rp. 24.213.597,4 ( Dua puluh Empat Juta Duaratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh,empat rupiah ) dibebankan kepada terdakwa sebahagiannya (50 % ), dan sisanya kepada tersangkal@INNYaA fH = 3 see 2 see eae eae eee Se Se She Ss See Se oeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redebtanggal 29 Juni 2009 No : 256/Pid.B/2008/PN.Tjr harusdikuatkan dengan perbaikan kualifikasi(Staat
63 — 20
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap HAL 30 PUTUSAN NO 57/PID.SUS/2014/PN.NNKmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
39 — 17
keluar darah, ada bekas seretan;Bahwa dari informasi yang saksi dapat, kejadian kecelakaan tersebut yaitu pada tanggal 26 Desember 2012malam, di Jalan Jenderal Sudirman Depan Kantor PT Trakindo Balikpapan, saat itu ayah saksi sedang pulangdari Pengajian naik sepeda motor , lalu ditabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang ,dan meninggal dunia;Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor yang dikendarai ayah saksi rusak parah;Bahwa atas kejadian yang menimpa ayah saksi, sampai staat
71 — 12
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
106 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwamotivering dalam suatu keputusan mutlak pada vide UndangUndangPokok Kehakiman Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni hakim mengadili menuruthukum adalah mutlak perlu untuk memastikan ada keadilan, perlakuanorang sama di hadapan hukum, transparansi terhadap publik danterutama kepada para pihak Para Penggugat dan Tergugat sehinggamemastikan bahwa keputusan bukan berdasarkan kewenangan semata(macht staat) bahkan keputusan gelap (the dark justice).Bahwa
72 — 18
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
74 — 28
Susanti Susilo telah terbukti;Menimbang, bahwa di dalam Staat Blaad tahun 1917 No. 129 mangaturbahwa anak adopsi atau anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami istriyang mengadopsi, sehingga dianggap anak sah;Menimbang, bahwa bukti P1a berupa copy dari copy akta kelahiran an.Harsono alias Weng Wu, P1b berupa copy dari copy penetapan pengadilan tentangganti nama Penggugat semula Kwan Harsono menjadi Harsono Susilo , meskipunhanya copy dari kopy karena bersesuaian dengan bukti T14, maka
87 — 49
Sertifikat hak atas tanah ) maupun yang belumterdaftar ( Letter C Desa ) ( Vide Surat Bukti P50 ),apabila dihubungkan dengan Surat Bukti T1 berupaProcees Verbaal Penetapan Batas beserta petapetaLampirannya tidak ada tertulis Petak 39 d, jika yangdimaksud dengan Petak 39 d di dalam ProceesVerbaal Penetapan Batas maupun petapetaLampirannya ( Vide Surat Bukti T1 ) adalah yangdiberi warna ( menggunakan Stabilo ) dengan nomorurut 13E 2617 luas 4,62 Ha adalah bertuliskan VrStaats domein/Ingelijfd Vrij Staat
yang diberitanda lingkaran dibuat sendiri oleh kuasa TERBANDING/TERGUGATmerupakan perkiraan ;Menimbang, bahwa benar di dalam Surat Bukti T1 berupaProses Verbal Penetapan Batas beserta petapeta lampirannya tidakada tertulis Petak 39 d, jika yang dimaksud dengan petak 39 d di dalamproses verbal penetapan batas maupun petapeta lampirannya ( VideBukti T1 ) adalah yang diberi warna ( menggunakan Stabilo ) dengannomor urut 13E 2617 luas 4,62 Hektar adalah bertuliskan Vrij staatsdomein Ingelijfd Vrij Staat
39 — 9
No.159/Pid.Sus/2016/PN Jmbbahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
69 — 33
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
DEDE SIMIN BIN ALM. EMAN
32 — 6
Bahaya dikarenakan adanya penggunaan lahanlahan oleh pihak yang tidak berhak tanpa seijin dari negara dan pihak yangberhak atas tanah tersebut termasuk didalamnya adalah pemilik perkebunanyang tentunya akan mengganggu pembangunan negara dan perekoniannegara;Menimbang, bahwa keberlakuan UndangUndang No.74/1957 (LN 1957160), mengakibatkan perubahan Peraturan Penguasa Militer KSAD Nomor.Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknyaatau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat
69 — 50
mayarakat sekitar paling rendah seluas 20% ( dua puluh persen)dari total luas areal kebun yang dii usahakan oleh perusahaan joSURAT EDARAN dari TERGUGAT SURAT EDARAN NO.2 /SE/XI//20012 pasal 5 poin a,b, dan c Tentang Persyaratan MembangunKebun Untuk Masyarakat Sekitar ( Kebun Plasma ) Dan MelaksanakanTanggung Jawab Sosial ( Corporate Social Responsibility ) SertaLegalisir Dokumen Permohonan Pelayanan PertanahanBahwa dengan perlakuan deskriminatif tersebut maka fungsi negarasebagai Negara hukum( rech staat
) menjadi berjalan tidak baiksehingga berlaku Negara (maach staat ) atau negara berdasarkankekuasaan belaka sehingga tidak adakepastian hukum (Lex Certa).Seharusnya dapat di pahami adanya prinsip lex certa mengharuskansuatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak adakeragu raguan dalam pemberlakuannya.12.Dengan demikian Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulakan perbuatan TERGUGAT dengan mengeluarkan seratkeputusan Objek Sengketa surat keputusan Nomor : 90/HGU/BPNRI/2013
62 — 23
Tanah negara tidak bebas (onvrij staat landsdomein) semua tanahtanah yang terikat dengan hakhak penduduk asli, yang dikuasaiberdasarkan hukum adat, seperti hak ulayat dan hak perorang;Primair:Dalam Eksepsi1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat seluruhnya;2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima/ontvankelijk verklaard;3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Dalam pokok perkara1.
50 — 21
dan bahwa para terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap hak hak asasi manusia (human rights), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption ofHalaman 23 dari 40 putusan nomor 55 / Pid.B /2014 / PN.Wgpinnocense) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (rechts staat
AIPTU SUGIYO
Terdakwa:
Kasenan
31 — 6
JMB.Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara :Nama lengkap STAAT CATUTR WIBOWOTempat lahir JombangUmur atau tanggal lahir : 34 Tahun/ 08 Mei 199611 Mei 1982Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dsn/Ds Wonosalam RT/RW 04/06 Kec Wonosalam Kab JombangPekerjaan : SwastaBelum pernah dihukum i+Yang bersidang :AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH., MH.............
PT. PURNA GRAHA ABADI
Tergugat:
Kemente Dir Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II wilayah II Propinsi Jawa Barat
148 — 48
yang memuat kaedah hukum bahwa setiap penerbitan suratkeputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yangdidasarkan pada suatu perkanjian atau dimaksudkan untuk timbulnya (diakhiri)dengan suatu perjanjian, maka surat keputusan tata usaha negara tersebutmelebur (op/osing) ke dalam hukum Perdata, karena dalam melakukanperjanjian badan atau pejabat tata usaha negara kedudukannya dianggapsejajar dengan lawan berkontraknya yaitu warga masyarakat (orang ataubadan hukum perdata) (staat