Ditemukan 7217 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Sumini pgl sum Rakiman pgl rakiman Wawan setiawan pgl wawan Sumini Rakiman Wawan setiawan Wawan Muaro Penggelapan Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri di jakarta cq. kejaksaan tinggi sum-sel di palembang cq. kejaksaan negeri pali cq Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 49/pid.b/2019/pn.mre vs karyadi;
Restatement Cessie
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie
6593 — 13660
  • Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa  menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
  • Those dual future debts can beassigned publicly, however.The assignment of a debt ipse jure includes, in general, the accessory rightsthereto such as rights of pledge and mortgage, rights arising under surety, priorityrights and the right to enforce executory judgments and deeds relating to the debt.Other examples are the right of the previous obligee to contractual interest, to apenalty or to a forfeited penalty sum for noncompliance, except to the extent thatthe interest was already due or the
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 138/Pid.Sus-TPK /2015/PN Smg
Tanggal 16 Februari 2016 — SINARMAN Amd Bin SUWANDI (TERDAKWA)
71 — 24
  • Rembang pada Tahun Anggaran 2014(Kontrak Lump Sum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak GabunganLump Sum dan Harga Satuan, Kontrak Persentase, dan KontrakTerima Jadi);Bahwa benar saksi tidak tahu jangka waktu pelaksanaan pekerjaanyang harus diselesaikan oleh rekanan dalam Pekerjaan PekerjaanPemeliharaan Daerah Irigasi Pentil Desa Kuangsan KecamatanKaliori Kab.
    Rembang pada Tahun Anggaran 2014(Kontrak Lump Sum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan LumpSum dan Harga Satuan, Kontrak Persentase, dan Kontrak TerimaJadi);Bahwa benar saksi tidak tahu jangka waktu pelaksanaan pekerjaanyang harus diselesaikan oleh rekanan dalam Pekerjaan PekerjaanPemeliharaan Daerah Irigasi Pentil Desa Kuangsan Kecamatan KalioriKab. Rembang pada Tahun Anggaran 2014;Bahwa benar saksi tidak tahu Personel Inti, Mandor atau KepalaTukang CV.
    Rembang TA. 2014 menggunakan KontrakLump Sum dan sistem pembayarannya menggunakan pertermin;Bahwa Item pekerjaan beserta uraian biaya yang dijadikan objek dalamSurat Perintah Kerja Pemeliharaan Daerah lrigasi Pentil Desa KuangsanKec. Kaliori pada Dinas PU Kab. Rembang TA. 2014 adalah : No Uraian volume Sat Analis Harga Jumlah Harga Total HargaPekerjaan Satuan (Ro) (Ro)1 2 3 4 5 6 7 8 PekerjaanSaluran Hal 264 dari 374 halaman, Putusan Nomor 138/ Pid.SusTPK/2015/PN Smg. Pasangan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-08-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 7 Agustus 2012 —
49 — 17
  • b pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;c pengambilan dokumen lelang umum;d penjelasan;e penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang danperubahannyaf pemasukan penawaran;g pembukaan penawaran;h evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;i penetapan pemenang;j. pengumuman pemenang;k masa sanggah; penunjukan pemenang;m penandatanganan kontrakBerdasarkan pasal 30 ayat (1) Keppers 80 Tahun 2003 diatur bahwa Kontrakpengadaan barang/jasa dibedakan atas: berdasarkan bentuk imbalan :a lump sum
    ;b harga satuan;c gabungan Jump sum dan harga satuan;d terima jadi (turn key);e persentase;1. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:a tahun tunggal;b tahun jamak;1 berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:kontrak pengadaan tunggal;kontrak pengadaan bersama;217Bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak adalah PejabatPembuat Komitmen ;Bahwa berdasarkan pasal 32 Keppers 80 Tahun 20003 diatur bahwa:1 Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapanganbersamasama
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2014 — - Ir. MUHAMMAD ZUHRI
198 — 136
  • CitraGading Asritama dengan progres yang diajukan 95,33 (sembilan puluhlima koma tiga puluh tiga) persen;Bahwa ada usulannya berupa surat masuk mengenai biayan kerukan,adanya perubahan material keruk dari pasir kerikil ke komponenkarang, usulan tersebut diterima dengan mengadakan rapat danmengundang konsultan;Bahwa kontrak awal Saksi sempat membaca, namun tidak begitumendetail dan jenis kontrak lump sum;Bahwa Saksi yang membuat laporan bulanan dan Saksi ikutmenandatangani laporan tersebut;Bahwa nilai
    sehingga di atur lagi dalam Keppres 80 tahun 2003 danPrepres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa;Bahwa menurut Ahli tidak pernah anggaran lebih dahulu keluardaripada pengadaan barang dan jasa;Bahwa kontrak tunggal adalah diketahui dari sisi jangka waktu atautahun kontrak sedangkan kontrak jamak dilihat dari mekanismepembayaran bukan pada waktu pelaksanaannya dan kontrak yangdisediakan 2 (dua) tahun ;Bahwa system pekerjaan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2000yang dimaksud adalah Lump Sum
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
49 — 18
  • sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.Pasal 79 ;:(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harusberpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan.Pasal 83:(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:(3)d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan danKontrak gabungan Lump Sum
    persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.Pasal 79 :(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harusberpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan.Pasal 83:(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan danKontrak gabungan Lump Sum
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
165 — 50
  • Proyek inidimulai sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015,;Bahwa atas Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum Dan HargaSatuan Paket Pekerjaan Konstruksi No.027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/X1V/2011 tanggal 22 Desember 2011Kegiatan : Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (SistemMultiyears) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara SisiUdara, Pasal 17 Pemindahan Kewajiban, 1.
    Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum DanHarga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi No.027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/X1V/2011 Tanggal 22 Desember 2011Kegiatan : Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (SistemMultiyears) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara SisiUdara, Pasal 17 Pemindahan Kewajiban, 1.
    Lampiri Relissampai sedetail itu karena ada bagiannya sendiri yang bertugasmemeriksa Kontrak KSO antara Lampiri Relis, yang harusmemastikan adalah pengusul Dulles Tampubolon /Pemutus dan danterdakwa Hendri Kartika Andri di GKK;Bahwa kontrak antara Relis dan Pemda Kalimantan Timur, Saksi tidakmempelajarinya sampai sedetail itu karena ada bagiannya sendiri yangbertugas memeriksa Kontrak KSO antara Lampiri Relis, yang harusmemastikan adalah pengusulnya di GKK.Bahwa surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum
    Kontrak antara LampiriRelis KSO dengan PT LikotamaHarumBahwa atas Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum Dan HargaSatuan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/X1V/2011 Tanggal 22 Desember 2011Kegiatan : Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (SistemMultiyears) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara SisiUdara, Pasal 17 Pemindahan Kewajiban, 1.
    Kontrak Gabungan Lump Sum Dan Harga Satuan PaketPekerjaan KonstruksiNo.027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/X1V/2011 Tanggal 22Desember 2011 Kegiatan : Pembangunan BandaraKabupaten Paser (Sistem Multiyears) PekerjaanPengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara,Pasal 17 Pemindahan Kewajiban, 1. "PIHAK KEDUADilarang untuk menyerahkan, memindahkan pekerjaankepada PIHAK LAIN atau mengambil tindakantindakanlainnya diluar dari pada isi Kontrak ini tanoa persetujuantertulis dari PIHAK KESATU".
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-08-2012 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/PID.SUS/TPK/2012/PN.Sby
Tanggal 7 Agustus 2012 — Drs. BAMBANG TUTUKO, Msi ; KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
73 — 15
  • b pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;c pengambilan dokumen lelang umum;d penjelasan;e penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang danperubahannyaf pemasukan penawaran;g pembukaan penawaran;h evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;i penetapan pemenang;j. pengumuman pemenang;k masa sanggah; penunjukan pemenang;m penandatanganan kontrakBerdasarkan pasal 30 ayat (1) Keppers 80 Tahun 2003 diatur bahwa Kontrakpengadaan barang/jasa dibedakan atas: berdasarkan bentuk imbalan :a lump sum
    ;b harga satuan;c gabungan Jump sum dan harga satuan;d terima jadi (turn key);e persentase;1. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:a tahun tunggal;b tahun jamak;1 berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:kontrak pengadaan tunggal;kontrak pengadaan bersama;217Bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak adalah PejabatPembuat Komitmen ;Bahwa berdasarkan pasal 32 Keppers 80 Tahun 20003 diatur bahwa:1 Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapanganbersamasama
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-08-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 16 Agustus 2017 — 1. KASIMAN BERUTU,SE,AK,M.Si 2. SUKARDI MH PURBA,ST 3. SRI MULYANI,ST
211 — 308
  • .> Bahwa setelah ahli meneliti kKontrak yang diperlihatkan didalam kegiatanini pembayarannya diatur didalam Bab Il harga borongan dan carapembayaran maka ahli menyatakan bahwa kontrak tersebut adalahkontrak Lump Sum berdasarkan katakata borongan, karena didalampasal 3 dan Pasal 4 tidak secara jelas menyatakan jenis kontrakpengadaan tersebut.
    Sesuai dengan defenisi yang tercantum didalampasal 51 ayat 1 yang menjelaskan defenisi dari LUMP SUM Kontrak.> Bahwa HPS yang menetapkannya adalah PPK yang definisi maupunkegunaannya adalah : Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untukpengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa LainnyadanPengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode PaguAnggaran; dan Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagipenawraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-11-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — ARUM ANDARWATI VS PT AMANDA PRAMUDITA
203 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp4.820.099,periama Pexeiar SUM Juli 2013 2. Penahanan 11 hari 50 % sisaditahan oleh pihak yang Santunan 4 april Sept gaji 50 % bantuanberwaiib Rp1,655.563,ID. Agustus 2013 hanya diberikan 4 Bin 11 hariSantunan 5 3.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 30-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 7 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 39
  • Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....Rp. 134.000,SUM AD oie cee cccccce eee ce cece eens caaaeeeceneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeees Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 99 dari 99 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2019/PN.MKSHalaman 100 dari 99 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2019/PN.MKS
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-04-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 16 Juli 2013 — BAMBANG SOLIYANTO, SE.AK; AHMAD BASIT ALHADIPURO, DRS.; CHAIRIL ANWAR EL DAUD, SE; DEDI RUSTANDI; DIDIH SETIADI, DKK; L A W A N; PT. DIRGANTARA INDONESIA PERSERO), SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN IPTN DAN SALAH SATU BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN);
96 — 14
  • PembayaranManfaat Pensiun yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Para Penggugat,pengakuan mana menurut hukum acara perdata yang berlaku adalah sebagai bukti yangsempurna, sehingga tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya15. bahwa Tergugat menolak tegas dalil para Penggugat pada point 8 posita gugatannya,karena untuk pembayaran manfaat pensiun terhadap para Penggugat yang menjadi pesertaDana Pensiun IPTN sebelum tanggal 20 April 1992 dan telah memilih untuk mengambilpembayaran pensiun secara lump sum
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-12-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 8 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : zainurarifin syah, sh
Pembanding/Terdakwa : AFIED SYAHRONI Diwakili Oleh : WAHYU AWALUDI RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AFIED SYAHRONI Diwakili Oleh : WAHYU AWALUDI RAHMAN, SH
59 — 29
  • Lingkup pekerjaan : Peningkatan jalan dengan agregat kelas Csejumlah 21.315.84 M3 tebal 40 cm lebar 6 m.Dengan pekerjaan sebagai berukut : Uraian satuan Perkiraan Harga Jumlahkuantitas satuan harga harga Hal 18 dari 92 hal Put.No.31/Pid.SusTPK/2014/PT.PBR ( Rupiah )( rupiah UMUM Mobilisasi Lump 1.00 Sum 51.587.000 51.587.000 Harga Pekerjaan91.587.000Jumlah harga pekerjaan DIVISI ( masuk pada rekapitulasi perkiraan DEVISI 3.PEKERJAANTANAHGalian stukturkedalaman 02 M( manual )Lapisan PondasiAgregat
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 4/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK.
Tanggal 14 Oktober 2014 — BELGIE, ST Bin ANGGEN
68 — 25
  • Pelaks Sum Administrasi Pencairan Dasar Tahap Nilaianaan ber PembayaDan rana2 3 4 5 6 7Pekerj DA SP2D 00747/SP2D/ Sesuai surat Uang Rpaan K LS/BJ/2011 tanggal perjanjian kerja muka 30% 134.183.16Fisik 6 September 2011. kontrak No.50.1/ 0,4Tahap SPM No.0024/SPM/ Sarkes/ VI 2011 LS/SK/UM/1.0201/VIIV2011 Tgl.26 Agustus2011.SPP No. 0024/SPP/LS/FSK/UM/VIIV/201 1tanggal 26 Agustus2011.Kwitansi daripembayaran nilaiSPD No.216/SPD/BL2011 Tanggal 2Agustus 2011Pph Rp. 2.439.694Total Rp 14.638.160, tgl 20 Juli
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Suwarno
Pembanding/Penggugat II : Alm. Bejo Sastro Tumini
Pembanding/Penggugat III : H. Zainal Abidin
Pembanding/Penggugat IV : Abdullah
Pembanding/Penggugat V : Wilson Sihombing
Pembanding/Penggugat VI : Baharatua Sipahutar
Pembanding/Penggugat VII : Sahat M. Tampubolon
Pembanding/Penggugat VIII : Sumilir
Pembanding/Penggugat IX : Alm. Suman Purba Tama Riana D
Pembanding/Penggugat X : H. Tugino
Pembanding/Penggugat XI : Eddi Sofyan
Pembanding/Penggugat XII : Suharto
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum PERUM Damri
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
95 — 75
  • Romi 1999 21 tahun I/a Rp 276,003,9452024lbnu 1999 17 tahun I/b Rp 218,890,215Sutowo 2024Alm bnu 2010 30 tahun II/a Rp 598,432,219Sabil//Sum 2040arsiHermanto 2010 33 tahun II/a Rp 625,650,5482029Endang 2011 33 tahun III/b Rp 687,398,580Supriadi 2030Bakri 2010 33 tahun II/a Rp 625,650,548Mukhtar 2029Darsani 2008 20 tahun Ia Rp 347,320,8002033Dian Yatini 2010 33 tahun II/c Rp 693,431,723Ismanto 2029Abun 2008 18 tahun I/a Rp 279,943,560Effendi 2032Alm Ali 2007 24 tahun I/d Rp 273,163,680Duki/Masa 2028iniAbdul
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-06-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 16 Desember 2014 — Terdakwa I : SYAHRIL, SE Bin MUHAMMAD ILYAS, Terdakwa II : T. SAMSUL BAHRI Bin T. CUT LIDAN
59 — 13
  • Pada hal dalampekerjaan ini menggunakan kontrak lump sum yang tidak memperkenankan adanyapekerjaan tambah kurang, dan jika ada kelebihan pekerjaan yang dikerjakan olehpelaksana sebagaimana yang telah dihitung oleh ahli Ir. HARDI HUTAGAOL, maka itumerupakan resiko yg harus ditanggung oleh pelaksana yang dalam hal adalah paraTerdakwa.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 38/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 24 Desember 2014 — ZAHRUL FUDHNI BIN MUHAMMAD SALEH
65 — 14
  • Kajaya Sejahtera sebagai pelaksana kegiatanpengadaan bibit sapi dan yang menentukan spesifikasi bibit sapi dari Dirjendan oleh PA kepada KPA adapun jenis kontrak Lump sum dan saksi adamembuat surat keputusan kepala dinas kesehatan hewan dan peternakan Acehtentang petunjuk pelaksanaan penyebaran ternak pemerintah tahun anggaran2011;= Bahwa cara saksi menyampaikan petunjuk pelaksanaan (juklak) tahunanggaran 2011 adalah pada rapat teknis Kabupaten/Kota bertempat di ruangrapat Hotel Grand Nanggroe Banda
    Kajaya Sejahtera dan saksi tidak tahu namadirekturnya;= Bahwa programnya dari Kabupaten diusul ke Propinsi dan Propinsi adamelakukan pengawasan;= Bahwa saksi pernah mengeluarkan sebuah surat adapun PPTK bertanggungjawab kepada KPA dan jenis kontrak adalah lump sum dan saksi tahu saatsaksi di panggil oleh Polres Aceh Tengah tahun 2013 dan setelah 2 tahunsaksi bekerja;eas10 Saksi Ir. M.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 09-09-2016 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 541/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 Juni 2017 — Penggugat:
SUWANDY HADISURJA
Tergugat:
HELDA WATI SALIM
58 — 28
  • Surat Perintah Bongkar (SPB) No.150/1.785.2/SPB/JB/1998.7) Bahwa laporan hasil penelitian a quo juga sesuai dengan KutipanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Daftar Pidana No.286/1981/SUM, tanggal 26 Pebruari 1981 yang pada pokoknyameriyatakan PENGGUGAT tidak bersalah dan tidak terbuktimelakukan penyerobotan tanah sebagaimana laporan aim. SAMINST.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 20-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 20 Agustus 2015 —
170 — 73
  • peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari3 (tiga) peserta;jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan danKontrak gabungan Lump Sum
    dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; ataucalon pemenang dan calon pemenang cadangan dan 2, setelah dilakukanevaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktiankualifikasi.=> Pasal 106(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara etendering atauepurchasing.= Pasal
Pengadilan PN TABANAN Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Tab
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
Satria Wibisana Elangga Suandi
Tergugat:
1.I Wayan Sukadana
2.I Ketut Gambar
3.I Wayan Dedo
4.I Made Cakra
5.I Made Sutarjaya
Turut Tergugat:
1.I Wayan Kantor
2.I Wayan Suandi
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
92 — 42
  • NI AWM SUM CK PILE (KK)5 Al Ah SARGATIO (RED 4. I KETUT GAMBARi. SRI OHRISTINA SUANDI & AL MADE MLASA (EK) (Tergugat IZa, SATRIA WIBTSANA T MADE SUTARIATAELANGGA SUANDI (Tergugat )(Pengougat)Keterangan :aA 5 Aurugh furan fam Ada rhuunnPel Meninggal Tatuin Campast (Tiisk maak kehanenan Ganfataa eh wari)1.2Bahwa berdasarkan silsilah keturunan alm. Jedeg dan alm. WayanSanur sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 1.1 (Satu poin kesatu),dapat diterangkan halhal sebagai berikut:1.2.1Bahwa alm.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
43 — 10
  • persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.Pasal 79(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedomanpada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.Pasal 83(1)(3)ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrakgabungan Lump Sum
    persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.Pasal 79(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedomanpada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.Pasal 83(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrakgabungan Lump Sum