Ditemukan 741 data
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
RAZALI M DIA Als DOYOK
68 — 16
sertabertentangan dengan peraturan perundangundangan merupakan tindak pidanaNarkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besarbagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanannasional Indonesia;Menimbang, bahwa menurut Laporan Survei PerkembanganPenyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun Anggaran 2014 oleh BNNdiperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 jutaorang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesiayang berisiko terpapar
107 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 583 PK/Pdt/2017yang merugikan Negara dan lain sebagainya;17.Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar di atas, tindakanPara Tergugat mulai dari pelanggaran undangundang dan peraturanyang berlaku, yaitu Pasal 34 angka 1 PP Nomor 40 1996 junctoSurat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 17 September1998 Nomor 630.1 3433. juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor122 Tahun 2001, sampai pada pelanggaran Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 1997 yang telah dicabut dan diganti denganPeraturan
VICKY WIJAYA ERWAN PUTRA
Tergugat:
1.KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA
2.KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
337 — 203
Darmo dilakukan Pemeriksaan Rapid Test,meskipun sebelumnya Almarhum sudah pernah melakukan Rapid Test di luarrumah sakit dengan hasil Non Reaktif, namun perlu dilakukan pemeriksaan atauRapid Test kembali untuk memastikan apakah almarhum benar terpapar VirusCorona atau tidak;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Protokol PencegahanPenularan Covid19 dan Perlindungan Masyarakat Penanganan Jenazah Covid19 atau Jenazah PDP yang Menunggu Hasil Lab RTPCR (Vide Bukti P23)menjelaskan bahwa terhadap kejadian
87 — 49
mengadili dan memutus perkara a quo; Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT amat yakin dan percayabahwasannya melalui pemeriksaan pada tingkat Banding ini akandiperoleh proses hukum JUDEX FACTI yang adil, obyektif dantransparan, sehingga kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan.PEMBANDING/PENGGUGAT memiliki kKepercayaan di negeri kitayang tercinta ini masih berdasarkan hukum dan keadilan, bukanberdasarkan prinsip kekuasaan semata ; Berdasarkan keberatankeberatan yang diajukan PEMBANDING/PENGGUGAT sebagaimana terpapar
80 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1519 K/Pdt/201417.Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000,Pasal 2 huruf b, dimana seharusnyanilai sebesar 50 %, akan tetapi dibayarhanya sebesar 5 %, serta pemasukan retribusi kepada daerah DKI Jakartayang seharusnya diterima oleh pihakpemegang HPL sesuai denganKeputusan Gubernur KDKI JakartaNomor 122 Tahun 2001, yangcenderung menimbulkan persoalanhukum lainnya seperti korupsi yangmerugikan Negara dan lainsebagainya;Bahwa berdasarkan rentetan panjangyang terpapar di atas, tindakan ParaTergugat
227 — 149
saksi Korban tanda tangannya telahberbeda, sehingga surat kuasanya kepada Thomas Gilly Kota menjadi tidak sahdan Laporan Polisi dimaksud menjadi tidak sah pula dan harus dinyatakan bataldemi hukum );Bahwa terkait saksisaksi yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon Banding dalam persidangan Perkara Pidana Nomor91/Pid.B/2020/PN.Mme yakni diduga kuat telah terjadi Penggelapan Faktafaktapersidangan tentang Keterangan yakni saksi Ardi Bagyo, yang jelas jelasdalam keadaan saskit oleh karena terpapar
50 — 31
ini dan sampai dengan berkekuatanhukum tetap putusan tersebut.Bahwa melihat gugatan PMH ini cukup beralasan dan adalah pasti karenadidukung dengan alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yangmendesak dari PENGGUGAT sekiranya majelis hakim yang memeriksaperkara a quo berkenan pula pada putusa perkara a quo dapat dijalankantedebih dahulu (u/tvoerbar bij vooraad) walau ada verset, banding ataukasasi dari TERGUGAT.Demikianlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan, berdasarkanuraian yang terpapar
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
1.M ALBAKIR Als BAKIR
2.AZHARI Als ARI
124 — 27
sertabertentangan dengan peraturan perundangundangan merupakan tindak pidanaNarkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besarbagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanannasional Indonesia;Menimbang, bahwa menurut Laporan Survei PerkembanganPenyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun Anggaran 2014 oleh BNNdiperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 jutaorang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesiayang berisiko terpapar
298 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu kebakaran hutan telah menggangguaktivitas ekonomi masyrakat setempat.2) Kesehatan masyarakat yang terpapar asap tebalberupa gangguan pernapasan (respiratory disorders),kesehatan mata dan iritasi kulit, asma, dan pneumonia.3) Rusaknya ekosistem berupa hilangnyakeanekaragaman hayati.4) Terganggunya hubungan bilateral antara negaraIndonesia dengan negara tetangga yang terdampakasap dari kebakaran hutan dan lahan.a.
152 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
digantidengan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000, Pasal 2huruf b, dimana seharusnya nilai sebesar 50 % (lima puluh persen),akan tetapi dibayar hanya sebesar 5 % (lima persen), sertapemasukan / retribusi kepada daerah DKI Jakarta yang seharusnyaditerima oleh pihak pemegang HPL sesuai dengan KeputusanGubernur KDKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001, yang cenderungmenimbulkan persoalan hukum lainnya seperti korupsi yangmerugikan Negara, dan lain sebagainya;17) Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar
MUH. HARMAWAN, SH.
Terdakwa:
1.Hamzarullah Alias Ullah Bin Sudirman Gessa
2.ASRIL Bin ISRAIL
3.Firkam Alias Icang Bin Mustamin
4.Danil Bin Baso
125 — 41
berbahayajika korban mendapat tindakan atau aktifitas fisik berlebihan dimanaaktifitas fisik tersebut akan membuat fungsi paruparu bekerja tidakmaksimal yang dapat menyebakan kematian;Bahwa dengan kondisi korban Muhammad Rifaldi yang menderitapenyakit paruparu kronis kemudian mendapat tindakan fisik misalnyadirendam didalam air pada malam hari, maka keadaan yang demikianitu menurut ahli akan sangat berpengaruh kepada korban karenakeadaan seperti itu disebut hiportermia dimana pada kondisi itu tubuhakan terpapar
137 — 41
PemerintahNo.36 Tahun 1997 yang telah dicabut dan diganti dengan PeraturanPemerintah No.112 Tahun 2000, pasal 2 huruf b, dimana seharusnyanilai sebesar 50 %, akan tetapi dibayar hanya sebesar 5%, sertapemasukan / retribusi kepada daerah DKI Jakarta yang seharusnyaditerima oleh pihak pemegang HPL sesuai dengan Keputusan GubernurKDKI Jakarta No. 122 Tahun 2001, yang cenderung menimbulkanpersoalan hukum lainnya seperti korupsi yang merugikan Negara, danlain sebagainya ;Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar
MUH. HARMAWAN, SH.
Terdakwa:
Darwis Alias Dawi Bin Alinal
151 — 82
berbahayajika korban mendapat tindakan atau aktifitas fisik berlebihan dimanaaktifitas fisik tersebut akan membuat fungsi paruparu bekerja tidakmaksimal yang dapat menyebakan kematian;Bahwa dengan kondisi korban Muhammad Rifaldi yang menderitapenyakit paruparu kronis kemudian mendapat tindakan fisik misalnyadirendam didalam air pada malam hari, maka keadaan yang demikianitu menurut ahli akan sangat berpengaruh kepada korban karenakeadaan seperti itu disebut hiportermia dimana pada kondisi itu tubuhakan terpapar
2640 — 3239
PulauKalimantan dan Pulau Sumatera pada pokoknya telah melaporkan halhalsebagai berikut :Bahwa Pemerintah sangat lambat dan tidak menyeluruh dalammeminimalkan dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla)serta dalam memulihkan hak atas kesehatan masyarakat yang terpaparasap dan kondisi tersebut sebagai akibat dari lemahnya perencanaan,Halaman 177 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pat.G/LH/2016/PN Piktermasuk identifikasi jumlah penduduk yang potensial terdampak asap dansudah terpapar
Pemerintah sangat lambat dan tidakmenyeluruh dalam meminimalkan dampak asap dan memulihkan hak ataskesehatan masyarakat, sehingga akibatnya tragedi asap pada 2015 telahmerengut sekurangkurangnya 23 nyawa dan selama 18 tahun berturutturutdan kualitas kesehatan masyarakat yang terpapar karhutla mengalamipenurunan secara dratis.
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
183 — 142
Bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui akibat dari PembagunanTower SUTT dapat mengancam gangguan kesehatan karena ParaPenggugat berada dekat dengan Tower SUTT yang beraliran listriktersebut memiliki energi magnetik yang bisa menyebabkan gangguankesehatan bagi manusia bila terpapar terlalu sering;Bahwa aturan yang tegas mengenai jarak minimal yang harus dipenuhimasyarakat agar terhindar dari gangguan kesehatan yang ditimbulkan olehgelombang magnet dari SUTT tersebut yaitu sesuai dengan PeraturanMenteri
RAKHMAD IRWAN, SH., MH.
Terdakwa:
1.PT. BAGINDO MAHA PRABU
2.ASPIHAN MAHA BIN M. SAID MAHA
667 — 256
Karena termasuk dalam limbah B3, maka oli/minyakpelumas bekas perlu dikelola dengan baik.Menimbang, bahwa pengelolaan oli/minyak pelumas bekas tidak bisadilakukan dengan sembarangan karena sudah jelas disebutkan oli termasuklimbah Bahan Berbahaya Beracun yang tentu saja berbahaya bila terpapar padamakhluk hidup.
Melawan
KOESNOTO ARIE ASMORO Dkk
39 — 2
sengketa dan barangbarang milik Para Tergugatbaik yang bergerak maupun tidak bergerak.10 Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas adalahmenyangkut perselisihan Hak Milik yang dilandasi buktibukti otentik yang berkekuatanhukum sempurna dan karenanya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 180 H.I.R. makamohon kiranya dapat dijalankan & dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad)meskipun ada permohonan Banding maupun Kasasi.Berdasarkan pokokpokok serta alasan hukum terpapar
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDRA JAYA PANDIA, MTdari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utarasebagaimana terpapar dalam BAP Ahli di tingkat penyidikan ;Laporan pemeriksaan dan penghitungan yang diperbuat oleh AHMADBALATIF, SE, Auditor Ahli Madya pada Kantor BPKP Perwakilan ProvinsiSumatera Utara yang selanjutnya dijadikan dasar/acuan dalam PutusanJudex Factie aquo dalam mempersalahkan Terdakwa melakukan tindakpidana korupsi merugikan keuangan negara, adalah suatu kekeliruan, karenapemeriksaan BPKP
166 — 76
Bahwa dalil yang meminta untuk dikembalikannya objek sengketakepada Penggugat, merupakan dalil itikad tidak baik dari Penggugat untukmelepaskan diri dari tanggung jawab yang telah mempunyai kewajibanselaku debitur, yang disisi lain Tergugat V yang telah melaksanakan lelangsesuai ketentuan terpapar resiko digugat oleh pembeli lelang sehinggadapat merugikan negara.C. TERGUGAT V MEMBANTAH DALIL PARA PENGGUGAT YANGMENYATAKAN TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN PERBUATANMELAWAN HUKUM1.
1.H. KUSER
2.Hj. WASIAH
Tergugat:
1.Tuan H. RASWIN
2.Ny. ROHAYATI
3.Ny. IDAH Alias MUIDAH
4.Pemerintah Kabupaten Indramayu cq Camat Kecamatan Jatibarang cq Kuwu Desa Gunungsari
5.Tuan MARADEN PARTOMUAN SIMANJUNTAK SH
100 — 117
Blok RawaRukem Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang KabupatenHalaman 14 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN IdmIndramayu berdasar AJB Nomor 1095/2012 tanggal 29 Desember2012 dihadapan PPAT in casu Turut Tergugat Il, sedangkan ParaPenggugat dalam petitumnya meski tidak terpapar dalam positameminta demikian Menyatakan peralihan hak dan penguasaan tanahsawah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Sar.Ratim (Alm) suami dari Tergugat I/II maupun Tergugat III sendirisebagaimana