Sangat jelas posita tersebut hanyalah merupakanpengulangan belaka yang sama sekali tidak didasari oleh buktibukti hukumdan karenanya harus ditolak;Bahwa oleh karenanya untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukumdan menghindari tumpang tindin putusan perkara di Pengadilan NegeriJakarta Pusat ini yang pokok perkaranya ternyata sama, yang mana atasperkara tersebut telah terlebih dahulu diputus di Pengadilan Negeri JakartaPusat ini juga serta telah berkekuatan hukum yang tetap dan telahdimohonkan

Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan Surat keputusan yangmenjadi objek sengketa tersebut sehingga bertumpang tindin dengantanah Hak milik Para Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB), dalam hal ini: Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat di dalammenerbitkan Surat kKeputusan yang menjadi Objek sengketa tersebuttelah

Putusan Nomor 92/Pdt.Bth/2019/PN Mtr: 76/Pdt.G/2017/PN.MTR dan telah diputus oleh Majelis Hakim Agung denganregister perkara Nomor : 1155 K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018 yangsampai sekarang perkara tersebut masih menempuh upaya hukum luar biasayaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Terlawan ( Gede Gunanta ),hal ini sesuai dengan bukti Surat bertanda T.21, T.22, T.23 dan T.25 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untukmenghindari produk putusan yang tumpang tindin

telah tercantum dalamputusan tingkat banding, itu salah besar karena PemohonKasasi menguasai objek sengketa dilindungi dengan hak yang sah sesuaiSK terakhir kami yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah No. 522/I/559/KPTS/2.09/IV/2005 tanggal 30 April2005, berlaku enam bulan berarti sampai dengan bulan Oktober 2005,scdangkan tanggal 22 Agustus 2005 diterbitkan oleh Bupati Kapuas IzinUsaha Budi Daya Perkebunan (IUBP) PT Graha Inti Jaya, maka kamiberpendapat itu adalah turnpang tindin

;Menimbang, bahwa setelah membaca materi gugatan Penggugat dalamRekonpensi beserta tuntutannya ternyata mengandung materi yang samadengan perkara No. 349/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang dalamtahap kasasi sehingga untuk menghidari tumpang tindin putusan terhadapperkara yang sama maka gugatan rekonpensi dari Penggugat dalamRekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

/Penggugat ;Azas Kemurnian Dalam Tujuan (zuiverheid & oogmerk); bahwaTermohon Kasasi dalam penerbitan Surat Keputusan in litis, in casuNo.249/Tahun 2006, tanggal 12 Juni 2006, tidak didasarkan padatujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justrusebaliknya malah membuat permasalahan bertambah keruh sertamengakibatkan kerugian mendalam bagi Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat ;Bahwa dalam hal ini etikat baik Termohon Kasasi dalam penyelesaianpermasalahan tumpang tindin

Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat , sangat berkeberatandan oleh karenanya menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara pada Hal 121, alinea 3 putusannya yang berbunyi sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan UmumNo.697 K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tidak dapat diterapkandalam pemeriksaan ini karena Keputusan Dirjen ini hanya mengaturtumpang tindin batasbatas Kuasa Pertambangan dengan KuasaPertambangan Perusahaan lain, sedangkan

sengketa pokokdalam gugatan rekonpesi berkaitan serta berhubungan hukum dengan apa yangHalaman 21 dari 23 HalamanPutusan Perdata Nomor 100/Pat.G/2019/PNMdndisengketakan dalam gugatan konpensi, sehingga gugatan rekonpensiberalasan dan dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata diperiksa secarabersamaan;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa pokok dalam gugatanrekonpensi berhubungan hukum dan bersangkut paut dengan sengketa pokokdalam gugatan konpensi, untuk itu guna menghindari uraian pertimbangan yangtumpang tindin

Bahwa gugatan Penggugat tersebut membuktikan dengan sendirinya(feitelljk grond) bahwa batas batas tanah kepemilikan Penggugat seluas3.460 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) sama sekalitidak dapat membuktikan adanya tumpang tindin dengan batasbatastanah dengan milik Tergugat II Intervensi seluas 16.500 M2 (enam belasribu lima ratus meter persegi), sehingga dengan demikian gugatanPenggugat adalah tidak berkualitas dan kabur (Obscuur Libel) ;4.

uangnya yang telah ia serahkankepada Saudara MASDAN sebesar Rp123.000.000,00 (seratus duapuluh tiga juta rupiah) untuk dikembalikan; Bahwa Saksi yakin akan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa IlMASDAN yang dibenarkan oleh Terdakwa SAHJAN karena dengandasardasar berupa suratsurat di atas yaitu segelnya sudah tua, adakuasa ahli waris dan putusan ahli waris dari Pengadilan Agama dan yanglebih meyakinkan lagi bahwa tanah tersebut saat dimintakan lokasinyake BPN, pihak BPN menyatakan : tidak ada tumpang tindin

Lurahhanya memberikan pengantar untuk Camat/Pemkot;Bahwa Saksi tidak pernah melihnat ada pohon sebagaimana yangditunjukan oleh Penasehat Hukum;Bahwa tidak ada laporan masalah tanah kepada Saksi selaku Lurah;Bahwa Saksi rnenhat saat ini terhadap tanah di RT.011 dilakukanpemagaran;Bahwa Saksi tidak mengenal NUR ALI dan AHMAD BASIR;Bahwa Saksi tidak mengetahui proses IMTN yang diajukan NUR ALI danAHMAD BASIR;Halaman 55 dari 71 Halaman Putusan Nomor 1347 K/PID/2017 Bahwa tanah yang terjadi tumpang tindin

tanah para Saksi adalah di Selok Bugis sedangkan menurut paraTerdakwa adalah di Selok Cina sedangkan keterangan para Saksi, utamanyaSaksi MARDANUS selaku Lurah Kariangan jelas menyatakan posisi lahanSaksi SUMANTRI WIBISONO di Jalan Pulau Balang RT.11 dan Saksi tidakpernah mendengar wilayah yang bernama Soenge Saeng dan Songe Oesengsebagaimana SKPT yang ditunjukkan dan tanah yang terjadi tumpang tindihlokasinya berada di Selok Bugis sedangkan fisik Sungai Bugis sendiri jauh darilokasi tanah tumpang tindin

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, agar tidak terjaditumpang tindin (overlaping) antar putusan dan demi terjaganyaKepastian Hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PenggugatNe bis In Idem dan mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat III denganHalaman 23 dari 51 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Bitmenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;b.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, agar tidak terjaditumpang tindin (overlaping) antar putusan dan demi terjaganyaKepastian Hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PenggugatNe bis In Idem dan mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat III denganmenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;b.

pihakdikarenakan yang seharusnya ikut sebagai pihak Para Penggugat adalahAMALIA GEZINA MANSUR WEMPE alias ENCIK AKMAL sebagaipemegang hak pertama atas SHM No. 214/Desa Kisaran Barat, dimanaAMALIA GEZINA MANSUR WEMPE adalah pihak yang seharusnyaberhubungan hukum dengan SHM No. 214/Desa Kisaran Barat danobyek perkara a quo, juga mengetahui secara persis tanah obyek perkaraa quo sebelum beralih kepada orangtua lakilaki Para Penggugat danPara Tergugat Il Intervensi, sehingga terhadap proses kesalahantumpang tindin

Bahwa dalil tumpang tindin yang didalilkan Para Penggugat dalamgugatannya adalah dalil yang mengadaada. Sedangkan Para Penggugatsendiri tidak mengetahui dan tidak menguraikan dimana atau sebelahmana dari tanah SHM obyek perkara yang tumpang tindih dengan SHMNo. 214/Desa Kisaran Barat atas nama orangtua lakilaki ParaPenggugat, sehingga dalil Para Penggugat tersebut haruslahdikesampingkan dan ditolak.2.

halaman 53 alinia ke 4 sampai dengan halaman 54 :Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHalaman 27 dari 51 Putusan Nomor 22/PDT/2017/PT KAL BARHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin

tersebutdiatas, yang kami kutip kembali sebagai bukti Otentik menjelaskanfakta hukum sebagai berikut : Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin

Dari fakta riil sebagai fakta hukum Tergugat nampak jelastidak tegas dan bersikap atas tumpang tindih luasan tanah dalam SHM,penyebab tumpang tindin dapat diketahuinya dari data data yang ada,seharusnya patut diluruskan dengan merevisi SHM Nomor 4399 Tahun1998 yang keliru atau salah mengartikan dan menghitung luasan tanah,akan tetapi Tergugat malah menjawab surat Penggugat asal asalandengan merujuk surat Penggugat tanggal, 08 Agustus 2016 danregister surat penyerahan sebidang tanah tahun 1996 di

luasaan tanah dalam SHM Nomor 4399 atas namaTatiana Trikora;Pelanggaran Azas Pelayanan Yang Baik:Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara nampakdalam surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) KotaPalangka Raya Nomor: 108/300.62.71.7/I/2016 tanggal, 28Januari 2016 perihal: Perkara tanah, mencerminkan substansinyasurat tersebut ingin menutup hak Penggugat denganmenganggap perkara Penggugat terkait perkara tanah telahselesai di Pengadilan Negeri Palangka Raya padahalmenyisakan tumpang tindin

Yani Km 16.215, Desa Gambut,Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tercatat atas nama Alan Rusli(Penggugat) tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 039/2009 atasnama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dan diatasbidang tanah tersebut telah berdiri bangunan Polsek Gambut (Tergugat 1);Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pengukuran padabidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1202, 1203 dan 1658 atasnama Alan Rusli (Penggugat) dan Sertifikat Hak Pakai

Lebih tepatnya bidang letak dan batas tanahmilik Penggugat sebenamya tumpang tindin dengan bidang tanah milikSiti Ruhajiyah Sertifikat Hak Milik No. 5191/Mampang, bukan denganbidang tanah milik Tergugat dan Tergugat Il. Hal ini dapat Tergugat dan Tergugat Il buktikan di persidangan dengan menunjukkan PetaBidang Tanah Online Badan Pertanahan Nasional dari aplikasi intemet :SENTUH TANAHKU BPN RIP ;.

Bahwa letak bidang dan batas tanah milik Penggugat sebenamya adalahtumpang tindin dengan bidang tanah milik Siti Ruhajiyah Sertifikat HakMilik No. 5191/Mampang, bukan dengan bidang tanah milik Tergugat danTergugat Il.

dapat membuktikan bahwa tanahyang dikuasai oleh Tergugat II adalah sah milik Tergugat II didasarkan SertifikatHak Pakai Nomor 13/Kelurahan Vim tanggal 11 Mei 1988, bahwa terhadapSertifikat Hak Milik Nomor 02760/Kelurahan Vim tanggal 16 Agustus 2007 milikPenggugat yang terbit kemudian dan ternyata tumpang tindin dengan tanahmilik Tergugat Il sehingga menjadi tanah objek sengketa, maka sertifikat yangterbit lebih dulu in casu milik Tergugat Il adalah yang sah, oleh karena terhadaptanah milik Tergugat

Bahwa agar tidak menjadi suatu upaya hukum yang siasia karenaadanya tumpang tindin hak milik tanah sebagaimana dimaksud dalamobjek gugatan dengan tanah yang disebut Termohon Kasasi sebagai HakHalaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 408 K/TUN/2015Miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 108 tanggal 28 Agustus2003 atas nama Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi seharusnyaterlebin dahulu dapat membuktikan hak kepemilikannya sesuai denganHukum Keperdataan yang berlaku;.

ABOSUTE ) yang seharusnyamenurut hukum adalah PENGADILAN NEGERIBENGKAYANG, dan adalah hal yang patut menurut hukumapabila gugatan PENGGUGAT DITOLAK atausetidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.GUGATAN KURANG PIHAK ( PLURIUM LITISCONSORTIUM )Bahwatidakditariknyapemilik SHM No 1599/DesaKarimunting a.n DESSY NATALIA, SHM No.1588/DesaKarimunting a.n TJANGNGAK TJHENG, SHM No.1589/DesaKarimunting an BONO RUSTAFA, sebagai para pihak dalamgugatan aquo terhadap obyek sengketa yang di klaimPENGGUGAT telah tumpang tindin