Ditemukan 7431 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 154/Pid.B/2016/PN Blt
Tanggal 23 September 2016 — 1.SUGIANTO Alias PAK TO Bin Alm. REBO. 2.IMAM FADHOLI Alias KEBHO
8013
  • setelah korban Nurdoko AliasBagong sudah dibawa ke Rumah Sakit dan setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) harikemudian baru mendapat laporan untuk menindak lanjuti kasus tersebut;Bahwa setelah 2 (dua) hari Saksi berusaha melakukan penangkapanterhadap orangorang yang diduga tersangkut dalam kasus pengeroyokanterhadap korban Nurdoko Alias Bagong tersebut namun untuk sementarayang bisa dijadikan tersangka adalah 6 (enam) orang tersebut sedangkanyang kapasitasnya menjadi Saksi dilepas;Bahwa dalam kasus ini minim
Register : 17-05-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2014 — Pidana Korupsi : - SELVIANA WANMA
20689
  • Raja Ampat yangmasih minim sarana dan prasarana. Kemudian Sdr. Abneir Kaisiepo memintaTerdakwa Selviana Wanma untuk membantu mencari investor yang maumembantu membangun pembangkit listrik di Kab. Raja Ampat ; Pada sekitar akhir tahun 2004, saksi Ir. Sudi Riyoyo selaku Kepala PT. Graha SaranaDuta Cabang Surabaya dihubungi Sdr. Toni dan Sdr. Deni Baren (teman/mitra bisnissaksi Ir.
    GSDbukan kepada pribadi ;Bahwa sepengetahuan saksi keadaan Waisai Raja Ampat di tahun 2004keadaan minim dan rumah saat itu baru ada sekitar 25 rumah danrumah itu Barakbarak TNI dan saat itu Waisai belum ada penerangan(Listrik), juga waktu itu ada penyerahan Genset dengan ukuran keclyang tidak memadai untuk penerangan dan aktivitas dan lainya olehkarena itu pada tahun 2004 2005 kita berkantor di Sorong yangdikarenakan fasilitas tidak memungkinkan dan saat itu juga Sekolahtidak ada ;Bahwa pada saat
    gelarKasur, kami sangat menderita tapi itulan Pengabdian, saksi selesai S2dari UGM lulus Kumlaut, tapi saksi bertugas di tempat saksi sangat sulitdan Bapak Bupati mengatakan bahwa Mari kita bangun Kabupaten ini,jika kami harus menunggu Koniraktor, Kapan ini dibangun dan KamiBangun ini dengan Air Mata dan Doa, kami harus berlari mengejarketertinggalan, Kami dirayu untuk masuk bergabung dan sekarang kamisudah bergabung, Kami dengan penuh kesulitan dan disaat itu Sumberdaya Manusia Aparatur masih sangat Minim
Register : 07-01-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Plg
Tanggal 26 April 2017 — Nansar Bin Darauf
4314
  • membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribulima ratus rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dalam notapembelaan tanggal 29 Maret 2017 yang pada kesimpulan pembelaannya memintaagar kepada terdakwa diberikan hukuman yang seringanringannya, mengingatterdakwa dalam permasalahan ini mengakui kesalahannya, tetapi kesalahanterdakwa tersebut tidak lah sepenuhnya kesalahan terdakwa sendiri, dikarenakanketidaktahuannya dan latar belakang pendidikan terdakwa yang sangat minim
    Kecamatan Babat Toman KabupatenMusi Banyuasin ;Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuanuntuk menguntungkan dirinya dengan memanfaatkan sarana yang ada padanyadalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD / K) TahunAnggaran 2013 Desa Sugiwaras Kecamatan Babat Toman ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannyamenyatakan bahwa terdakwa melakukan hal itu dikarenakan ketidak tahuannya dankarena latar belakang pendidikan terdakwa yang sangat minim
Register : 06-07-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PA DENPASAR Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Dps
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7629
  • Dps.10.11,12.13.pada tanggal 04 Januari 2005 dengan mengajukan bukti surat P4, P5, P6dan P7, kKeempat bukti saksi tersebut menerangkan tentang surat gugatandan Putusan perceraian antara PIL Putra dengan Termohon, Majelis Hakimtidak menolak bukti surat P4, P5, P6 dan P7 tersebut:Bahwa Majelis Hakim hanya mendapatkan data yang sangat minim danjuga buki tentang perkawinan Termohon dengan PIL dari Pemohon;Bahwa dimuka persidangan, disamping menyerahkan bukti P4, P5, P6 danP7, Pemohon juga menyerahkan
Register : 23-07-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 110/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
HERMAN SOEJANTO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
182136
  • kalau dalam 3 (tiga) tahunditelantarkan tidak segera dibangun, bukunya dipegang oleh pemegang IPT;Bahwa, tetap diminta surat pernyataan karena untuk memastikan bahwaada itikat baik dari pemegang IPT untuk melaksanakan ketentuan Perda,surat pernyataan untuk penguatan juga;Bahwa, surat pernyataan ini kita sepakat dan kita mengetahui pada saatdikantor, yang jelas kepada yang bersangkutan ditunjukkan draft materi dariperjanjian tersebut, dan dia sepakat dan bisa dihitung dalam kurun waktu 6bulan itu minim
Register : 18-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIAMIS Nomor 63/Pid.B/2019/PN Cms
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
HENDI ROHAENDI, S.H.
Terdakwa:
CEPI SUTENDI bin MUMU MUTOHAR
787
  • Rokok esse berbagai jenis.Semuannya untuk wilayah priangan timur yakni Tasikmalaya, Ciamis,Banjar dan Pangandaran.Bahwa aturan atau Prosedur pengiman dari pabrik ke gudang apabilabarang yang sudah minim / tidak mencukup maka saksi menerima stokKPG (Kartu Persediaan Stok Gudang ) ke Admin gudang untukdibuatkan Surat Permintaan barang ke Pabrik. selanjutnya KPGtersebut oleh Kepala Gudang dilaporkan ke sdr ACE RUSMANAsebagai Opersional Manager (OM), untuk dibuatkan PO (pesananBarang) sehingga pabrik
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 3 Desember 2020 — Pemohon:
GADDONG DG. NGEWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT RESKRIMUM POLDA SULSEL
17296
  • menyikapi /memahami ada Asas yang menyatakan Ultimum Remidium bahwa bersikaphatihati terhadap penggunaan proses pidana, karena tindakan proses pidansebaiknya adalah Alternatif terakhir, karena tindakan ini lebih bersifatPenghukuman, Penyidik seharusnya dapat memberikan pendidikan hukum padaHalaman 80 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN Mkspublik / masyarakat atau pencari keadilan, bahwa terhadap upayamempertahankan Hak Kepemilikan atas Barang tidak Bergerak itu berAspekHukum Perdata sangat minim
Register : 15-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Rohmadi,SH
Terdakwa:
BAMBANG HESTHI WAHYUDI bin PARJO PURWO SUWITO
539282
  • BAP No.9 adalah benar adanya.Bahwa Ahli sebagai ahli forensik linguistik mengartikan tulisan dalampostingan yang diajukan penyidik sudah seperti itu adanya sebagaimanayang ada dalam BAP.Halaman 53, Putusan No. 294/Pid.Sus/2018/PN SmgBahwa metode yang Ahli gunakan dalam mengartikan katakata dalampostingan tersebut menggunakan metode appraisal system, saksi tidakmenggunakan metode hermenatika karena menghindari potensi reduksimeskipun dalam metode appraisal system juga ada potensi reduksi tapilebih minim
Putus : 23-09-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 153/Pid.B/2016/PN Blt
Tanggal 23 September 2016 — AMADI Alias KOTIN
8411
  • setelah korban Nurdoko AliasBagong sudah dibawa ke Rumah Sakit dan setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) harikemudian baru mendapat laporan untuk menindak lanjuti kasus tersebut;Bahwa setelah 2 (dua) hari Saksi berusaha melakukan penangkapanterhadap orangorang yang diduga tersangkut dalam kasus pengeroyokanterhadap korban Nurdoko Alias Bagong tersebut namun untuk sementarayang bisa dijadikan tersangka adalah 6 (enam) orang tersebut sedangkanyang kapasitasnya menjadi Saksi dilepas;Bahwa dalam kasus ini minim
Register : 23-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 79/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. ECO PAPER INDONESIA
Tergugat:
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.gubernur provinsi jawa barat
Intervensi:
SPSI PT. ECO
270127
  • lagi dalam keadaan dunia usaha yang semakin sulit dalamSituasi Pandemi Covid 19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya.Dengan adanya keputusan Tergugat a quo yang menetapkan pengupahanberdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 khusussektoral industri bubur kertas (pulp), Sudah tentu akan menambah beban barubagi biaya operasional perusahaan Penggugat yang pada saat ini sedangmengalami kesulitan finansial sebagai akibat sepinya permintaan konsumen,sehingga berdampak semakin minim
Putus : 13-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 150/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 13 Maret 2014 — SISWADI BIN SUKIBAN
6020
  • seperti itu;Bahwa yang dimaksud dengan pungutan = secaraSpesifikasi adalah : Bahwa kalau berkaitan denganPerangkat Desa terkait ketentuan sebagai PNS/penyelenggara Negara tidak boleh menerimasesuatu yang sesuai dengan kedudukannya;Bahwa Pendapat Ahli dalam pembuatan sertifikatsudah ada rapat musyawarah desa selanjutnya adapungutan resmi , disetor ke Bendahara berdasarkanmusyawarah desa;Bahwa Rapat sertifikat massal adalah tentang hargaBPN tidak jelas PNBP contohnya map, patok,masalah PNPB makin minim
Register : 04-07-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 9 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
Terdakwa:
IRWAN, S.Ag Bin MUCHTAR
13125
  • Kepri melalui Sekretaris Daerahmemberikan wacana agar segera merealisasikan bantuan kepadamasyarakat suku duanu di Tanjung Batu yaitu berupa bantuan tempattinggal.e Bahwa sekira pertengahan tahun 2013 Sekda Provinsi Kepri memintakepada perwakilan masyarakat Kundur yaitu melalui ketua pemuda kunduragar dapat membantu dan mengakomodir pembuatan administrasipermohonan pengajuan bantuan untuk Kelompok masyarakat suku duanukepada pemerintah provinsi kepri, hal tersebut dikarenakan masyarakatduanu sangat minim
Register : 01-12-2016 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 324/Pdt.G/2016/PA.Dgl
Tanggal 8 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
2916
  • sekurang kurangnya90 (Sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak;Menimbang, bahwa nominal tuntutan nafkah iddah PenggugatRekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00(sembilan juta rupiah) yang diberikan secara tunai pada saat ikrar talakdiucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim, sedangkankemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua jutarupiah) selama 3 bulan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kKemampuan TergugatRekonvensi tersebut terbilang minim
Register : 30-04-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Kwg
Tanggal 25 Juni 2018 — PT. Perusahaan Industri Ceres, sebagai Pemohon; Lawan: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, sebagai Termohon I; 2. PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai Termohon II; 3. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI), sebagai Termohon III; 4. Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan (KJPP MBPRU), sebagai Termohon IV;
11930
  • sebelumnya dariKavwasan Industri/Perusahaan Industri telah menyampaikan data mengenai datakavasan tersebut, dalam rapat hari ini kembali diungkapkan bahve penilaian yangdisampaikan oleh KJPP MBPRU dan Rekan tergesa gesa dengan data yangminimsehinggamenghasilkanpenilaianyang tidak sesuai dengan kondisinyata kerugian yang dialami oleh Kawasan industri/Perusahaan industri.2) Pihak KJPP MBPRU dalam pertemuan hari ini telah diingatkan bahwa denganpenilaian yang telah dilakukan dengan data yang sangat minim
Putus : 13-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 13 Juni 2012 — TRIJOKO AGUS SISWANTO bin SURYONO
9014
  • adalah memaksa memberi tanda tidakada pilihan lain untuk berbuat sebagai pemaksa ; Syarat memaksa adalah kekuasaan yang dimiliki untuk menggunakan datauntuk mendapat untung dari yang memaksa ; Hubungan Tergugat sebagai perangkat desa berkaitan dengan programsertifikat massal adalah suatu bentuk pemilikan sebagai tanggung jawabsebagai Sek Des mendukung warga bukti pemilikannya ; Rapat sertifikat missal adalah tentang penaksiran harga .BPN tidak jelasPNPB contohnya map,patok , masalah PNPB makin minim
Register : 26-10-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 15 Februari 2016 — ADNI, S.T. Bin ISHUD
12419
  • mengetahui kalauPPTK tidak bertanggungjawab kepada terdakwa selaku KPA sedangkandidalam tugasnya selaku KPA sekaligus sebagai PPK tanggung jawab/tugas terdakwa salah satunya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrakdimana salah satu tugas mengendalikan pelaksanaan kontrak adalah ikutmemonitor / mengawasi pekerjaan rekanan, terdakwa berdalih banyaknyapekerjaan lain yang menyita perhatian dan terdakwa juga mengirapekerjaan ini akan amanaman saja dikarenakan kegiatan ini hanyapengaspalan jalan saja yang minim
    sedangkandidalam tugasnya selaku KPA sekaligus sebagai PPK tanggung jawab/Halaman 27 dari 180 halaman Putusan Nomor 31/PID.SusTPK/2015/PN.Jmb.tugas terdakwa salah satunya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrakdimana salah satu tugas mengendalikan pelaksanaan kontrak adalah ikutmemonitor / mengawasi pekerjaan rekanan, terdakwa berdalih banyaknyapekerjaan lain yang menyita perhatian dan terdakwa juga mengirapekerjaan ini akan amanaman saja dikarenakan kegiatan ini hanyapengaspalan jalan saja yang minim
Register : 11-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 45/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
DEWI ROSARIA INDAH PERWIRANTIKA
Tergugat:
1.KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
2.CAMAT TARIK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
3.BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
WIWIK RIYANTI
1381905
  • selain Bu Dewi tidak ada gugatan ; Bahwa terkait SK roling yang diterbitkan untuk Bu Dewi dari Sekdes keKasi Pemerintahan, saksi tidak tahu ada tanggapan terkait SK tersebutdari Bu Dewi secara tertulis ataupun lisan ; Bahwa saksi tidak tahu pada saat rapat ataupun setelah terbit SK, adaupaya dari BU Dew I ; +22 222 none n nnn nnn n nnn nen ne nen ne ee Bahwa saksi ikut rapat pada waktu ittu ; Bahwa saudara juga memperoleh teguran baik secara lisan maupuntertulis mengingat absensi Saudara sangat minim
Register : 17-04-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 06/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 27 Agustus 2013 — WELHELMUS TAHALELE, SE
10637
  • Mei 2010 ;Bahwa disamping Saksi sebagai Kepala Dinas Saksi juga sebagai BUD, PenggunaAnggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran ;Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Dinas Keuangan sebagai BendaharaPengeluaran adalah Irwan Andi Amin ;Bahwa sebagai Kepala Bidang Anggaran adalah Abdul Rahman Soleman ;Bahwa Saksi kenal dengan Kadio Prabowo sebagai Sopir Terdakwa di Jakarta ;Bahwa Saksi kenal dengan Afifudin Fabanyo mantan Staf Saksi ;Bahwa awalnya Saksi dikeluhkan mengenai operasional Bupati yang sangat minim
Register : 10-11-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh
Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
HERI JUANA Alias KAJON
12877
  • Dalam perkara tersebut alat bukti sangat minim;Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN SrhMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAPsebagaimana telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat meskipunSaksi Susilawati alias Susi memberikan keterangan dibawah sumpah, namunoleh karena Saksi Susilawati alias Susi dituntut dalam berkas terpisah dalamperkara yang sama, maka keterangan Saksi Susilawati alias Susi baru memilikikekuatan pembuktian apabila dikuatkan atau
Putus : 06-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — 1. H. ABUBAKAR, S.H, DKK VS R.E.BARINGBING, S.H
5135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pengadilan Tingkat Banding)telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum berkenaan denganletak tanah objek sengketa berdasarkan penilaian yang tidak cukupmengenai buktibukti dan keterangan saksi maupun hasil pemeriksaansetempat, dengan hanya memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keterangan saksitanpa kejelasan mengenai letak girik tanah a quo jelas tidak mencapai keadaan yangsesungguhnya mengenai letak tanah objek sengketa, pertimbangan akan faktafakta yangsangat minim