Ditemukan 836 data
Harjono,SE
Tergugat:
PT Bussan Auto Finance Cabang Surabaya
81 — 20
Nomor 44/Padt.SusPHI/2020/PN Sby36.37.38.15Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive privat rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugatselaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya, dengan inimemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan keadilan.Bahwa
65 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 161:(1) Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan atau Perjanjian KerjaBersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasetelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan SuratPeringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Bahwa dalam suatu Negara hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhakprivat setiap warga Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslan mendapatperlindungan dari segala tindakan
80 — 23
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman2angka 4 dan 5 yangmenyatakan;Bahwa mBok Sosemito alias Daliyem semasa hidupnya jugamempunyai I ( satu ) staat tanah hak sanggan tanah, tercatatdalam BUKU C.
Pembanding/Tergugat II : KASMIN SUGIRO SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat III : ROTULUS SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat IV : SANJALI SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat V : DATO SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat VI : JALES SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat VII : TUPPAK SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat VIII : KADIR SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat IX : ALEM SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat X : JUNSOK SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat XI : IDA RUBINEM Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Terbanding/Penggugat I : MAROLOP SINAGA
Terbanding/Penggugat II : PINTA HASOLOAN SIN
85 — 76
JUMAING SINAGA adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli,besera arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi,Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, Register III190 No.110 tanggal 1 Juli 1908 , sebagaimana termuat dalam salinan dariBoekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalin sesuaibunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 juli 1977Bahwa Op.
81 — 10
Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain ( incasuTergugat ), oleh karenanya Para Penggugat selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan inimemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan.DALAM PROVISI1.
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Tepian Langsat
Terbanding/Tergugat III : CAMAT Kecamatan Bengalon
Terbanding/Tergugat I : ABDULLAH
61 — 34
KantorRepresentative di SP3 Desa Swarga Bara, Kecamatan SangataUtara, Kabupaten Kutai Timur diwakili oleh Tuan Chin Po Peng,pekerjaan Direktur Utama NIKP, dalam hal ini diwakili oleh AndrisPatolamo Sakudu, SH dan Sri Winarti,SH Advokad dari LembagaBantuan Hukum Garuda Borneo, beralamat di Jalan Etam RT.12Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong Kalimantan Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 15 Maret 2016 , dan padatingkat banding diwakili oleh Stepanushok,SH.MH beralamat diJalan Indra Kila Staat
Terbanding/Tergugat I : Capten Czi. ERMAN
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat III : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Terbanding/Turut Tergugat I : Legium Veteran Republik Indonesia Daerah Riau
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
94 — 47
diatas, namun dalam hal adanya langkah aparat keamanandalam hal ini Kodim 0301/Pbr yang melayangkan Surat Peringatan yangkesekian kali untuk Pengosongan Yayasan ITTR (foto copy terlampir) (BB.7)LVRI sama sekali tidak pernah disinggung bahkan tembusan surat saja tidakHalaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT PBRpernah ada, kewenangan Kodim 0301/Pbr menurut hemat TURUTTERGUGAT merupakan kewenangan fungsi Kegamizunnan yangmengawasi asset okupasi dimana Pemerintah dalam keadaan darurat SOB(staat
124 — 54
Hukum administrasi negaraitu menurut kata Oppenheimmemperhatikan negara dalam keadaan bergerak.Dengan demikian, jelaslah bahwa penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan olehTergugat adalah termasuk dalam wilayah staat in beweging (negara dalam keadaanbergerak), oleh karenanya tergolong dalam hukum administrasi negara yang menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;Keempat, secara norma perundangundangan, terdapat perbedaan fundamental ataskewenangan Gubernur dalam menerbitkan Keputusan tentang
KARMIAN SIDABUTAR
Tergugat:
SINAR ABADI SIDABUTAR
43 — 21
Parmonangan, Nama Radja: Mian,Marga: Sinaboetar, Wiens besluit: Contr, Datumoen nummer: 27409 463,pangkat: K, Staat Under: 1257, Register: VIII 272, ditandatangani olehPanitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung (M.
Terbanding/Terdakwa : HERKULANUS LIDIN
416 — 119
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Ry Staat Penanaman Kelapa Sawit Afdeling 250 Ha Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dan Blok 8.
- 1 (satu) bundel foto copy Inventaris Afdeling Kebun kembayan inti bulan September 2016.
- 1 (satu) bundel asli Naskah Serah Terima Jabatan Manajer Kebun Inti Kembayan tanggal 10 Oktober 2012 dari Mahmud Hamzah Damanik kepada Hamonangan Silitonga.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT.
XIIl Nomor 46 Notaris HarunKamil, SH tahun 1996.1 (Satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII(Persero) Nomor : 13.00/KPTS/R/01/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentangSusunan, Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT PerkebunanNusantara XIII (persero).1 (Satu) bundel foto copy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor : AHUAH.01.030202566 tanggal 19 Desember 2017 tentang PerubahanSusunan Direksi PTPN XIII tahun 2017.1 (Satu) bundel foto copy Daftar Ry Staat
XIII Nomor 46 Notaris HarunKamil, SH tahun 1996.1 (Satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan NusantaraXIII (Persero) Nomor : 13.00/KPTS/R/01/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentangSusunan, Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT PerkebunanNusantara XIII (persero).1 (Satu) bundel foto copy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor : AHUAH.01.030202566 tanggal 19 Desember 2017 tentangPerubahan Susunan Direksi PTPN XIII tahun 2017.1 (Satu) bundel foto copy Daftar Ry Staat
Notaris Harun Kamil, SH tahun 1996.90) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PT PerkebunanNusantara XIll (Persero) Nomor : 13.00/KPTS/R/01/2012 tanggal 15Maret 2012 tentang Susunan, Pembagian Tugas dan WewenangAnggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (persero).91) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kementrian Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHUAH.01.030202566 tanggal 19 Desember 2017tentang Perubahan Susunan Direksi PTPN XIII tahun 2017.92) 1 (Satu) bundel foto copy Daftar Ry Staat
53 — 5
a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
276 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 489 K/Pdt/20134444jika diperbolehkan mengatur tentang halhal yang terkait dengan rumahmaka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori);Tindakan pengosongan paksa pada dasarnya merupakan perbuatan mainHakim sendiri yang sangat bertentangan dengan kepatutan dan hukum yangberlaku dalam sebuah bangunan Negara Hukum, karena dalam pasal 1UUD 1945 dikatakan Indonesia Negara hukum (Recht Staat bukanMachstaat) sehingga bertentangan
29 — 11
beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
KARMIAN SIDABUTAR
Tergugat:
SINAR ABADI SIDABUTAR
72 — 43
Parmonangan, Nama Radja: Mian,Marga: Sinaboetar, Wiens besluit: Contr, Datumoen nummer: 27409 463,pangkat: K, Staat Under: 1257, Register: VIII 272, ditandatangani olehPanitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung (M.
YUSDI NOORHASNI,S.SOS.,M.A
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
182 — 79
Undangundang sebagai sarana untuk semaksimal mungkindapat mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil bagimasyarakat maupun individu, melalui pembaharuan ataupelestarian (asas welvaar staat)25. Bahwa dalam objek perkara aquo pada konsideran Menimbangyang dijadikan dasar pertimbangan TETGUGAT menerbitkanobjek perkara aquo adalah pada huruf :a.
1.WAGIMIN
2.WAGIMAN
3.WAGIYEM
4.WAGINO
5.H. WAGIYO, S.H
6.HARGINI
Tergugat:
1.HARSO
2.WARSO
3.SUDIMAN
4.PAIMAN Alias LOTOK
5.SUSIANI alias SAMINAH
Turut Tergugat:
1.BENDOT
2.NINTIL
3.EDEL
4.DOMBEL
5.GANJAR BASUKI
6.BAYU ANGGORO
7.GALIH BIMO HANDOYO
8.SUMINI
9.SUROSO
10.HARDI
11.WARSI
12.RANI
13.ANTO
14.KARNI
15.SUMIRAH
16.SEMAN
73 — 8
Bahwa semenjak terjadinya jual beli tanan sawah sebelah selatan 1/2bahu atau seluas 3.250m* (sepatok) antara Pawirosuwito alias Parnodengan Mbok Kartosuwito alias Karsinem, karena pada saat itu) adaperaturan tanah sawah tidak boleh dipecahpecah, maka tanah sawah yangdibeli oleh Mbok Kartosuwito alias Karsinem statusnya adalah numpangStaat / titip staat kepada Pawirosuwito alias Parno.10.
188 — 135
TURUTTERGUGAT Ill26.SARLOTA SOLFIANA TOMBOY, beralamat : RT/RW : 032/010, kelurahan fatululi, kecamatanoebobo, kota Kupang selanjutnya disebutcanes mmeneme staat TURUT TERGUGAT IV27.MARIA MAGDALENA TOMBOY, beralamat : RT/RW : 032/010, kelurahan fatululi, kecamatanoebobo, kota Kupang selanjutnya disebutbee eeeaeaeeeeeeaees TURUT TERGUGAT VBahwa dalam perkara ini Tergugat sampai dengan Tergugat XIII memberi kuasakepada DUIN PALUNGKUN, SH dan WILLEM ERENS KAUSE, SH, Advokat yangHalaman 5 dari 55 Hal
PT TIARA MULYA SEJAHTERA
Tergugat:
Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II wilayah II Propinsi Jawa Barat
132 — 54
memuat prinsip/kaidah hukum, bahwasetiap penerbitan surat keputusan tata usaha negara olehbadan atau pejabat tata usaha negara yang didasarkan padaSuatu perjanjian atau dimaksudkan untuk timbulnya (diakhiri)dengan suatu perjanjian, maka surat keputusan tata usahanegara tersebut melebur (oplosing) kedalam hukum Perdata,karena dalam melakukan perjanjian badan atau pejabat tatausaha negara kedudukannya dianggap sejajar dengan lawanberkontraknya yaitu warga masyarakat (Orang atau badanhukum perdata) (staat
55 — 26
Beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwaTerdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption OfInnocense ) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Usia Krisman Pangaribuan
Tergugat:
Sortha Panjaitan
Turut Tergugat:
1.Guru Intan Tampubolon
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indone, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
3.Kepala Desa Sitoluama
112 — 42
telah membangunSuatu opini yang tidak baik terhadap mudahnya memperoleh sertifikathak milik tanah dari Badan Pertanahan Nasional, dimana denganhanya menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah milik kita, lantasBadan Pertanahan Nasional langsung menerbitkan sertifikat hak milik.Dengan tidak mencoba memberikan kuliah umum, karena kamiketahui bahwa kuasa PENGGUGAT telah memiliki pendidikan hukumyang tinggi, akan tapi harus kami sampaikan kepada kuasaPENGGUGAT, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (recht staat