Ditemukan 735 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-04-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BJM. Tanggal 4 April 2016 — AL RASID RIDA,S.Pd.,MM.
42 — 4
42 — 4
Saksi menerangkanbahwa Dinas Kabupaten Tanah Laut melakukan analisa kebutuhanbarang berdasarkan survey sekolah yang ada pada wilayah kabupatenTanah Laut;Dapat saksi jelaskan bahwa Dasar Hukum Pengadaan barang dan JasaAlat peraga 2012 adalah: Perpres 54 tahun 2010 dibah dan ditambah dengan Perpres 70tahun 2012 tetang pengadaan barang /jasa pemerintah.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM. Tanggal 21 Desember 2015 — M.KHAIRI
90 — 48
90 — 48
Saksi menerangkan bahwa Dinas KabupatenTanah Laut melakukan analisa kebutuhan barang berdasarkan survey sekolahyang ada pada wiayah kabupaten Tanah Laut;Bahwa saksi jelaskan bahwa Dasar Hukum Pengadaan barang dan Jasa Alatperaga 2012 adalah:v Perpres 54 tahun 2010 dibah dan ditambah dengan Perpres 70 tahun 2012tetang pengadaan barang /jasa pemerintah.
Putus : 04-07-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto Tanggal 4 Juli 2017 — - LIDYA BERTUS alias CI' UN
220 — 492
220 — 492
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana dibah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, dalamPasal 1 angka 1 Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya
Putus : 26-05-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 28/PID.SUS-TPK/2015/PN/SMG Tanggal 26 Mei 2015 — NOR KASIHAN BIN SOEPANGAT
74 — 18
74 — 18
karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi,maka unsurunsur yang lain dan selebihnya dalam Dakwaan Primair tersebut tidak perludibuktikan lagi dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari Dakwaan Primair, makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggarPasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah dibah
Putus : 30-04-2015 — Upload : 22-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 204/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 30 April 2015 — MAT URIP ;
KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
45 — 12
45 — 12
pada letter C di KelurahanGunung Gedangan, padahal terdakwa Mat Urip tidak pernah dan tidak bisa menunjukkanbukti kepemilikian / alas hak yang syah atas kepemilikan dari tanah tersebut; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan menyalahgunakankewenangan, kesempaan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantelah terpenuhi ; Ad.4.Yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara: Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dibah
Putus : 23-10-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto Tanggal 23 Oktober 2015 — - FEMY LUNETO, ST.,MM
89 — 23
89 — 23
Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dibah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2. Menyatakan Terdakwa FEMI LUNETO,ST,MM tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 ayat (1) Jo.
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
50 — 17
50 — 17
Menyatakan terdakwa Hj.Darini Kurniawan tidak terobukti melanggar pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana dan dibebaskan dari selurunh dakwaan dan tuntutan sertamengeluarkan terdakwa dari tahanan setelah putusan dibacakan atau jikadinyatakan bersalah maka setidaknya melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal18 Undangundang no.31 tahun 1999 yang telah dibah
Register : 19-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT AMBON Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
176 — 79
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
176 — 79
BOS tahun 2015: DANAuntuk SESUAL JUMLAH "onNAMA LAPORAN DANANo PENERIMA PEMBAYAR PERTANG YANG YANG KETAN TIDAKGUNG DITERIMA DITERIMAJAWABAN172 Mariyam Mak Insentif penatita yusun nask ; Rp. 45.000 Tidak dibah soal try o ayarkanut 173 Mariyam Mak Insentif penatita yusun Soal t , ;es semster . Rp. 30,000 Tidak dip. ; ayarkanganjil kenaikan kelas174 Mariyam Mak Insentif penatita gawas ruan .
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
67 — 34
67 — 34
Kota Salatiga adalah Rp. 734.224.000. ( tujuh ratus tigapuluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah ).Uang tersebut untuk keperluan pribadi, biaya operasionalkantor , mengurus ke pertamina, dan untuk sepakbola PSISa;Bahwa pengeluaran uang tersebut tidak sesuai dengan rencanaanggaran dan belanja PDAU Kota Salatiga;Bahwa pengeluaran uang dari PDAU Kota Salatiga melanggaraturan;Bahwa aturan yang dilanggar adalah :Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2004168Perwali Salatiga No. 61 Tahun 2005 dibah
Putus : 10-09-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 10 September 2012 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE
57 — 22
57 — 22
Periode 20002004yang tidak ada rinciannya pada APBD Kota Bontang Pos AnggaranSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, namun tetapdibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRDKota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya PembelianInventaris Kantor Pasal/ Digid 2.2.11012.90 telah melawan hukumkarena bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 UndangUndangPerbendaharaan Indonesia/ Indische Comptabiliteitswet (StaatsbladTahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali dibah
Register : 02-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal Tanggal 1 Juni 2016 — Dra. Hj. BUHRANG M
70 — 12
70 — 12
dinyatakan tehh mebkukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang teh melkukan suatu tndak pidana, maka perbuatanorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa okh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentukSubsidaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut yattu Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana teh dibah
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-01-2014 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR Tanggal 10 Januari 2014 — -SYAFRUDDIN SAYUTI
113 — 37
113 — 37
Pasal 18ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dibah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, unsurunsurnya adalah sebagaiberikut: 1.
Register : 25-06-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 16 September 2013 — SENTOT SUSILO,SH
NANA SUPRIYATNA
98 — 169
98 — 169
dari kedua kualitassubjek hukum tersebut berdasarkan penjelasan otentik undangundang.1) Pengertian Pegawai Negeri :Menurut ketentuan dalam Pasal angka 2, Undangundang Nomor 31 tahun 1999 joUndangUndang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,pengertian Pegawai Negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian danperluasan arti Pegawai Negeri yang pernah ada yaitu :a.Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang tentang Kepegawaian (vide UUNo.8 Tahun 1974 yang telah dibah
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
153 — 66
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
153 — 66
terdakwa,Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara tertulis pada tanggal 19 Mei2021, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur yangdidakwa kepada terdakwa dalam dakwaan primair dan telah alat bukti pasal 184KUHAP antara satu yang lainnya telah berkaitan yang telah bersesuaian yangsaling mendukung pembuktian Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat(1) huruf a, huruf b ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dibah
Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 19 April 2017 — - RUDDY TONNY LASUT, SE
126 — 21
126 — 21
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana dibah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, dalamPasal 1 angka 1 Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya