NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN KEUANGAN REBUPLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULSEL, SULBAR DAN SULAWESI TENGGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG.

terdakwa pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acarapemeriksaan;e bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah senjatatajam membawa parang;e bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita,bertempat di jalan Pettana Endeng, Kompleks Kantor Pekerjaan Umum ProvinsiSulawesi Barat;e bahwa parang yang terdakwa bawah pada waktu itu adalah parang terdakwa;e bahwa parang tersebut terdakwa gunakan untuk bekerja di Mushaallah kantor PUProvensi Sulbar

l 28 Januari 2016;Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pemikahan anak Pemohon padaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sampaga, KabupatenMamaju, Provinsi SulBar, akan tetapi dari pihak Kantor Urusan Agamatersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohonkurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:KK.31.01.08/PW.01/280/2015, tanggal 24 Nopember 2015, maka oleh karenaitu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapatmemberikan dispensasi kawin

Yang dikeluarkan oleh Lurah Maddukkelleng, bermaterai cukup, distempel pos,oleh majelis diberi kode P4.Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi BaratNomor : Kep/43/XII/2016 tertanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulbar, bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesualoleh majelis diberi kode P5;SaksisaksiSaksi kesatu, Harmila Surya binti Abd.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,Propinsi Sulbar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama KecamatanKalukku Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku KutipanAkta Nikah Nomor 149/22/VII/07 tanggal 09 Juli 2007:2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di rumah bersama sampai sekarang;4.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UndangundangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa MUH.THAMRIN Alias THAMRIN, dengan cara antara lain sebagai berikut:Awal mula kejadian pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, Tim OperasiPengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersamasama denganAnggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Satuan Komando Resor Militer(KOREM) 142 Taro Ada Taro Gau (Tatag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar

THAMRIN Alias THAMRIN, dengan cara antara lain sebagaiberikut:Awal mula kejadian pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, Tim OperasiPengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersamasama denganAnggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Satuan Komando Resor Militer(KOREM) 142 Taro Ada Taro Gau (Tatag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar),dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai PPHLHK Nomor :433/BPPHLHK.3/SWII/Peg.3/05/2021 tanggal 03 Mei 2020, melaksanakanKegiatan Operasi Pengamanan Hutan

Murnimelakukan upaya hukum melaporkan xxx ke Polda Sulbar, danmengajukan gugatan dengan perkara Nomor 586 /Pdt. G /2017/PA.Pwl, tanggal 25 Januari 2018;c. Sekarang Ruko Nomor 4 dan Nomor 5 yaitu dikuasai Xxx secaramelawan hukum, digunakan, dijadikan tempat usaha Shorum TelponGenggam produk VIVO.

Bahwa Pemohon telah keliru dan salah alamat dalam penetapan Termohonoleh karena Kepolisian Resort Luwu Utara yang merupakan /ocus delicti perkara a quoberada dalam jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, bukan berada dalamjajaran Polda Sulselbar (Polda Sulawesi Selatan dan Barat) seperti yang dicantumkanoleh pemohon dalam surat gugatannya/permohonan praperadilannya, oleh karenaKepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan Kepolisian Daerah SulawesiBarat (Polda Sulbar) masingmasing telah

berdiri sendiri, sehingga amatlah keliruapabila pemohon menetapkan Kapolda Sulsel dan Kapolda Sulbar (Sulselbar) sebagaiTermohon dalam gugatan a quo.b.

Sulbar Nomor 68/Kpts/Sesprov-033/2016, Tanggal 28 September 2016.

Sulbar Nomor: 66/kpts/Sesprov-033/2016, Tanggal 13 September 2016..

Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohonbertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suamiisteri awalnya di rumah kebun di Mamuju SulBar, namun pada tahun2012 karena situasi perkebunan tidak cukup untuk menghidupikeluarga, maka Pemohon dan Termohon kembali kekampunghalaman dan tinggal dikediaman bersama di Kampung Kaluku, DesaBaringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebagai tempattinggal terakhir dan hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anakbernama Po

., M.H. dan AKRIADI, S.H.Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUANHUKUM MANAKARRA SULBAR berkedudukan di JI. Pattimura,No..., Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Kota Mamuju,Provinsi Sulawesi Barat, 91511.

PUTUSANNomor 525/Pid.Sus/2019/PN BppDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : HASRAN Bin HASANTempat lahir : Mamuju (Sulbar)Umur / Tanggal Lahir: 39 Tahun / 02 Mei 1980Jenis kelamin : Laki LakiKebangsaan : Indonesia / MakassarTempat tinggal : Jalan Gang Rohani No 27 RT 50 Kelurahan KarangRejo Kecamatan Balikpapan

Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR/I/2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;2.

Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/50/SULBAR/I/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;3. Fotocoy SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/75/KPTD/BLH/I/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;4.

Sulbar 2012;6. Fotocoy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keungan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Nomor : 700.0401/115/IX/Itprov Tanggal 16 September 2016;7. Fotocoy Dokumen Pelaksaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov.

Sulbar Tahun Anggaran 2016;8. 2 Rangkap Fotocopy Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;9. 1 Rangkap Fotocopy Daftar Paket Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;10. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec.

SULBAR LAUTAN SAMUDRA (dir. Del Tanjung) nomor 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 136.211.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);16. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. EMPAT TUJUH (dir. Hendrik Bohari) nomor 027/192/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pangiang Kec. Bambalamotu Kab.

Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku.SUBSIDER:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan penggugatdatang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datangmenghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut melalui Radio Republik Indonesia Sulbar sebagaimana relaaspanggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor85/Pdt.G/2021/PA.

PLN Wil SulselSultra dan Sulbar,diberi tanda bukti P1 (sesuai dengan asli);2 Fotocopy Bukti Pembayaran Tagihan Rekening Listrik (Mei 2010), atas namaSAPIDDING Majakka, IDPEL 32421102505 diberi tanda bukti P2 (sesuai denganasli);Surat bukti bertanda P1 s/d P2 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkaraini;Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, parapihak menyatakan akan menanggapi

PLN Wil SulselSultra dan Sulbar danfotocopy Bukti Pembayaran Tagihan Rekening Listrik (Mei 2010), atas nama SAPIDDINGMajakka, IDPEL 32421102505;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 dan P2 tersebut adalah bukti tagihanrekening listrik tidak diketahui apakah berasal dari rumah panggung obyek sengketaataukah bukan, disamping itu tidak dapat menunjukkan bahwa Penggugat yangmembangun rumah panggung obyek sengketa dan pemilik sah,oleh karenanya harus bukti surat bertanda P1 dan P2 tersebut dikesampingkan

Sulbar),bertempat tinggal di Jalan Pengayoman BTN Anisa Blok A No. 5Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju,selanjutnya disebut Penggugat;LawanAkhmad T Bin Muh. Thahir, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Honorer (Pemadam Kebakaran), bertempat tinggal diJalan H A.

April 2016 20165 (lima) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danPeternakan Provinsi Sulawesi Barat selaku pengguna anggaran/kuasapengguna anggaran Nomor: 520/360/III/KPTS/2016/Distanak tentangpembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan lingkup dinasHalaman 47 dari 100 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS.TPK/2020/PT MKSpertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016tanggal 02 Maret 2016.13.8 (delapan)surat keputusan Kepala GubernurSulawesi Barat Nomor:188.4/12/SULBAR

/I/2016/Distanak tanggal 22 januari 2016 tentangPenunjukan Pengguna anggaran /Pengguna barang, Bendaharapengeluaran, pembantu bendahara, bendahara penerimaan danbendahara penerimaan dalam lingkup Pemerintah Provinsi SulawesiBarat Tahun anggaran 2016.14.5 (lima) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor188.4/80/Sulbar/l/2016 tanggal 4 januari 2016tentang pengangkatanKelompok kerja kantor layanan pengadaan barang /jasa PemerintahProvinsi Sulawesi Barat15.5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati

dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016tanggal 04 April 2016 2016.5 (lima) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danPeternakan Provinsi Sulawesi Barat selaku pengguna anggaran/kuasapengguna anggaran Nomor: 520/360/III/KPTS/2016/Distanak tentangpembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan lingkup dinaspertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016tanggal 02 Maret 2016.8 (delapan) surat keputusan Kepala GubernurSulawesi Barat Nomor:188.4/12/SULBAR

/I/2016/Distanak tanggal 22 januari 2016 tentangPenunjukan Pengguna anggaran /Pengguna barang, Bendaharapengeluaran, pembantu bendahara, bendahara penerimaan danbendahara penerimaan dalam lingkup Pemerintah Provinsi SulawesiBarat Tahun anggaran 2016.5 (lima) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor188.4/80/Sulbar/l/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang pengangkatanKelompok kerja kantor layanan pengadaan barang/jasa PemerintahProvinsi Sulawesi Barat.5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati

/I/2016/Distanaktanggal 22 januari 2016 tentang Penunjukan Pengguna anggaran/Pengguna barang, Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara,bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan dalam lingkupPemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2016.14. 5 (lima) lembar Surat Keputusan GubernurSulawesi Barat nomor 188.4/80/Sulbar/I/2016 tanggal 4 januari2016tentang pengangkatan Kelompok kerja kantor layanan pengadaanbarang /jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat15. 5 (lima) lembar Surat Keputusan

23) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/ 109/ SULBAR/ I/ 2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2017.

24) 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Sekolah Penerima Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2017, Jenjang Sekolah Dasar Negeri / Swasta.

28) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/ 194/ SULBAR/ III/ 2017, tanggal 22 Maret 2017 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 ( TW.I )

29) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/ 388/ SULBAR/ VI/ 2017, tanggal 02 Juni 2017, tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.II ).

30) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/ 598/ SULBAR/ IX/ 2017, tanggal 22 September 2017, tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.III ).

31) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/ 656/ SULBAR/ XI/ 2017, tanggal 03 November 2017, tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.IV ).

Sulbar atau setidaktidaknyapada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene dengansengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain menuduhmelakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata supayadiketahui oleh umum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN MjnBahwa ia terdakwa HASRIADI, SH., M. Si.selaku anggota DPRD Kab.

RUSKATI hanya sebagaitenaga ahlinya atau sebagai Staf Ahli Gubernur Sulbar dan masih adahubungan keluarga;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dra. Hj. A. RUSKATI maupunGubernur sebelumnya mereka tidak ada masalah;Bahwa sampai sekarang Saksi masih sebagai Staf Ahli Gubernur Sulbar;Bahwa dari pihak saksi Dra. Hj. A.

Saksi DAVID GUSTAAF MANUPUTTY yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa Ahli jelaskan, Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani sertabersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam pemeriksaanint; Bahwa Ahli jelaskan, Ahli mengerti sehubungan dengan Surat dari DirReskrimum Polda Sulbar No.Pol : B/06/I/2020/Ditreskrimum, tanggal 13Januari 2020 perihal permohonan pemeriksaan Ahli; Bahwa Ahli jelaskan, sebelum memberikan keterangan saya bersedia untukmengangkat sumpah

PUTUSANNomor : 1346 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : HAMSAH Bin HAMADIA ;Tempat lahir : Polmas (Sulbar)/tahun 1970 ;Umur : 40 Tahun ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal :Jalan Apas Batu Dua Lorong Sairah Tawau SabahMalaysia ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Nakhoda MV.