20 16kepada masingmasing Gapoktan dan dalam hal ini Gapoktan DesaPangean, Gapoktan Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Desa Brumbun,tidak merasa dirugikan oleh Terdakwa maupun saksi Hari Agus SantaPramono dan mereka menganggap perkara sudah selesai sampai ditingkat Kejaksaan akan tetapi kKenyataannya oleh pihak Kejaksaan NegeriLamongan tetap dilanjutkan hingga Terdakwa dan saksi Hari Agus SantaPramono menjadi pesakitan/Terdakwa yang disidangkan di PengadilanTindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor

Terdakwa melalui Ali Maksum, S.H., telah mengajukan memori bandingmelalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hariKamis tanggal 17 Oktober 2013, yang dterima oleh H. Soedi, S.H., M.H.,selaku Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding pada hariKamis tanggal 17 Oktober 2013 (vide bukti terlampir).

Selain itu juga oleh karena hakhak Terdakwa merasa dilanggar karenatidak dikirimnya memori banding/tidak dipertimbangkannya memoribanding Terdakwa dalam perkara a quo oleh Judex Facti Tingkat banding,maka Terdakwa juga mengirimkan surat laporan pelanggaran atas hakhakTerdakwa dalam perkara a quo kepada Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya, Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, serta kepadaKetua Komisi Yudicial di Jakarta (vide

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS.

No. 1418 K/Pid.Sus/2014Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Maret2013, Nomor : 34/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA, sekedar mengenai pidanapenjara yang dijatuhkan pada TerdakwaTerdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dan TerdakwaII Ir. Musyawir, MT.

memeriksadan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan terhadap penjatuhan pidanadenda, dimana terhadap pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banda Aceh tersebut tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, yaitu subsidair yang harus dijalani Terdakwa sebagai penggantiapabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut;Alasanalasan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :I Keberatankeberatan terhadap pertimbangan putusan Hakim PengadilanNegeri/ Tipikor

Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Acehdalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.1 Bahwa Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding tidak cermatdan teliti dalam menilai fakta hukum khususnya terkait adanya kesengajaan dariPara Terdakwa telah menguntungkan PT.

Sehingga aneh dan kelirumenurut kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalampertimbangan putusannya berkesimpulan Terdakwa II sebagai PPTK telahmelakukan penyalahgunaan kewenangan padahal dalam kenyataannyaTerdakwa II sebagai PPTK tidak memiliki wewenang dalam menyeleksidokumen perusahaan pra sebelum kegiatan dilaksanakan.Bahwa dengan demikian nyatalah Hakim tingkat pertama dan banding telahsalah dan keliru dalam menerapkan hukum, menggangap terbukti TerdakwaII menyalahgunakan kewenangan

Terlebihlebih MajelisHakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangan putusannyajuga menyatakan TerdakwaTerdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri.Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh dalamputusannya tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 K/KR/1965 tertanggal 8 Januari 1966, padahal secara langsung maupun tidaklangsung dalam pertimbangannya telah mengakui perkara tersebut memenuhikualifikasi Yurisprudensi MA tersebut, maka oleh karenanya

Desember 2015 sampaidengan tanggal 3 Januari 2016 ;n0ne ne nn enn nn reneeTerdakwa didampingi penasehat hukumnya,bernama :PURWATININGSIH,SH adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor YAYASAN LEMBAGAKONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI yang beralamat diJatikuning RT 37 RW 10 Ngorooro Patuk Gunungkidul D.I Yogyakarta,yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2015 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 10 Agustus2015 Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini; Hal 2 dari 374 halaman, No. 16/Pid.SusTPK /2015/PN. Yyk2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 11 Agustus 2015Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN. Yyk tentang penetapan hari3.

PU TUSANNomor: 09/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : Drs. HIDAYAT. Tempat lahir : Sleman. Umur atau tanggal lahir : 55 tahun / 15 September 1957. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta, tanggal 17Desember 2012, No:48/PPN/XII/2012/P.Tpkor.Yk, sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013;4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 16/Pen.Pid/2013/PTY,tanggal 25 Februari 2013, sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013;5.

Yk/V1/2013 ; no n PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013No.09/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 April 2013 No.19/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.

PUTUSANNomor : 7/ PID / TPK/ 2017/ PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : SAIFUL BAHRLSE Bin M.DINAR ADAM;Tempat lahir : Lampung Selatan ;Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/21 Januari 1958;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl Radin Intan Gang Patriot, RT

sejumlah Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan pernyataan banding pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 34/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui PenasehatHukumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 21 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

2017 Nomor W9.U1/751/HK.07/IV2017 dan W9.U1/752/HK.07/III/2017;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

,M.Hum (Hakim Adhoc Tipikor) yang pada pokoknyaberpendapat bahwa perbuatan pidana korupsi Terdakwa tidak memenuhisalah satu unsur pada Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaituPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun menurut pertimbanganHakim Anggota II Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukummelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15UndangUndang

,M.Hum(Hakim Ad hoc Tipikor), pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tanggal 8 Juni 2016 tersebut dapatdijadikan dasar dan alasan Pembanding/Terdakwa ini patut untuk diterimaHal. 25 dari 30 hal. Put.

,M.Hum (Hakim Ad hoc Tipikor) a quo;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat;Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Mamuju Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mam tanggal 1 April 2016juncto putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 23/PID.SUS.KOR

Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 17 Juli 2021 s/d tanggal 15 Agustus 2021;5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 16 Agustus 2021 s/dtanggal 14 September 2021;6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 13 November 2021 ;7.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 14 November 2021 s/d tanggal 13 Desember 2021 ;8. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 19 November 2021 s/d 18 Desember 2021;9.

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 Desember 2021 s/d 16 Februari 2022 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gilberttius William Siung, S.H danLevry Smaut Kapitan, S.H, beralamat di Karkameng, RT 01,RW 01, KelurahanHal 1 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2021/PT KPGMutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 yang didaftarkan

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain, mohonPutusan yang seadiladilnya bagi Pemohon Banding/Terdakwa (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 1 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kelas A Kupang, sesuai Tanda terima Memori Banding Nomor39/Akta Pid.SusTPK/2021/PN Kpg, tanggal 09 Desember

tanggal 7 Desember 2021 yang menerangkan telahmemberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajariberkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiKupang;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang, Nomor 57/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg, dijatunkan padatanggal 15 November 2021 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor

Penangkapan 10.11.Penangkapan Para Terdakwa oleh Penyidik Polres TTU tanggal 17Desember 2011 j n+ nn nnn nn nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nen nnnPenahanan oleh Penyidik Polres TTU dari tanggal 18 Desember 2011sampai dengan tanggal 6 Januari 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 7 Januari2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang dari tanggal 16 Februari 2012 sampai dengatanggal 16 Maret 2012 ;

"Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 16 Maret 2012 ;Penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 18 Juni 2013 sampaidengan tanggal 30 Juni 2013 ;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dari tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 JuliDOG paseearer eee senreeeee ese rece eeeeeereeneennneeeromeeenoemmememeneneemenainPerpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang dari tanggal 31 Juli 2013 sampai dengantanggal 28 September

Fotocopy Surat Dakwaan Nomor : Dak06/24/II/2009 tanggal19 Pebruari 2009 atas nama Terdakwa Yusuf Setiawan yangterdaftar pada Pengadilan Negeri Tipikor dengan RegisterPerkara Nomor : 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, diberitanda P5 ; eee ee ee eee5.

Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 713/Kel.Kemiri Muka,atas nama Yusuf Setiawan Luas 3.625 m2 terletak diPropinsi Jawa Barat Kota Depok, Kecamatan Beji KelurahanKemiri Muka dan Sertipikat Hak Milik No. 06557/Kel.Kemiri Muka atas nama Yusuf Setiawan luas 600 m2terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, KecamatanBeji, Kelurahan Kemiri Muka, diberi tanda P11;Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, Nomor : 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST,tanggal 30 Juni 2009 atas

Istana Sarana Rayamenjadi beban Hengky Samuel Daud ;Bahwa saksi mengetahui hal itu ketikadipersidangan Tipikor ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengakuandari Yusuf Setiawan atas dakwaan itu, saksi hanyamengikuti dalam proses persidangan perihalpenerimaan uang ;Bahwa saksi ketika itu menjabat sebagai KepalaBiro Pengendalian Program, sementara Wahyu Kurniasebagai Kepala Biro Pengadaan ;Bahwa saksi hanya mengikuti perencanaan sajasedangkan kelanjutannya tidak mengikuti sampaiakhir pelaksanaan mengenai

M.Hum.Bahwa saksi sebagai Penuntut Umum, menanganiperkara atas nama Terdakwa Yusuf Setiawan ketikapersidangan di Tipikor ;Bahwa dalam perkara Korupsi ada 4 = (empat)Terdakwa, dimana dijadikan 2 (dua) perkara yaituTerdakwa Danny Setiawan, Wahyu Kurnia dan IjudinBudhyana menjadi satu perkara, sedangkan YusufSetiawan di berkas perkara sendiri;Bahwa saksi menangani perkara atas nama TerdakwaYusuf Setiawan bersama dengan Penuntut Umum yanglain yaitu Hadianto ;Bahwa perkara Yusuf Setiawan sudah selesai

itudipandang Lex Spesialis untuk Lex Generalis adadalam Pasal 77 KUHP sebagai bentuk pengecualiankenapa demikian, pilosopi dari UU Tipikor adalahtidak bicara soal pokoknya untuk memenjara, tapibagaimana kerugian negara dapat dikembalikan,82maka munculah sisi Spesialisnya walapun kemudianTersangka atau Terdakwa meninggal dunia sekalipunmasih memungkinkan untuk menuntut ganti kerugian,dalam asefek kesehatan yang berhubungan denganpersoalan korupsi, Kejaksaanpun masihmemungkinkan untuk menuntut ganti

NYAKMAD, tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PID.SUS-TIPIKOR/2020/PTBNA tanggal 2 Juni 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 69/Pid.SusTPK/2019/PN Bna tanggal 17 April 2020, mengenai pidana uangpengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

PUSRI, Perihal Solenoid Valve;Tetap terlampir pada berkas perkara, sedangkan uang sebesarRp.53.350.000, (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugianKeuangan Negara.Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.11/TIPIKOR/ 2011/PT.PLG. tanggal 22 Desember 2011yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima

2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :KEBERATAN PERTAMABahwa pertimbangan hukum Judexfactie mengandung pertentangan, sehingga harus dibatalkan yaitu pada putusan Judexfactie halaman 41 alineaterakhir berlanjut ke halaman 42, mengatakan "Menimbang bahwa oleh karenaalasanalasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sudahtepat dan benar serta cukup beralasan hukum ..., tetapi kKemudian Judexfactiemengatakan ... maka Pengadilan TIPIKOR

Pusri.KEBERATAN KELIMABahwa Judex factie yang telah memperkuat hukuman pidana penjara yangsemula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun hanya dengan mengatakanMenimbang bahwa Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapatdengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang mengenai lamanyapidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa serta status Terdakwa yang beradadiluar tahanan yang belum dirasakan memenuhi rasa keadilan masyarakatadalah Judexfactie tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, apalagisebagaimana

No. 2410 K/Pid.Sus/2012Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa pada dasarnya merupakanpenilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebutharus ditolak ;Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 11/Tipikor/2011/PT.Plg. tanggal 22Desember

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohonkasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Palembangtersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : DEDDYZATTA Bin BUDIMAN tersebut ;Memberbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.11/Tipikor

NegeriSurabaya, tanggal 11 November 2021 Nomor 66/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal November 2021 Nomor 45/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 18 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus/ TPK/2021/PNSby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtertanggal 18 November 2021 pada tanggal 18 November 2021;Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan bantuan penyerahan Memori Banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30November 2021 Nomor W.14.U.1/20460/Hk.07/11/2021, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum danTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/

Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kemballdalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu olen Uripno, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYTid.

Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Jalan Medan Banda AcehKecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yangberwenang mengadili perkara tindak pidana Korupsi, Sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, jika

TIPIKOR/2017/PT BNAmasing bendahara ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan diterima olehterdakwa FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro KreditSales (MKS), selanjutnya Perjanjian Kerja Sama tersebut di serahkan kepada saksiABDI ZAKHIRSYAH NASUTION maupun saksi SYARIF HIDAYAT selaku MikroMandiri Manager (MMM) untuk diperiksa dan diteliti untuk menentukan sah atautidaknya Perjanjian Kerja Sama tersebut, untuk selanjutnya diteruskan kepada saksiIMAM FAIZAL selaku Cluster Manager

TIPIKOR/2017/PT BNAdan informasi yang diberikan pada awal apikasi permohonan kredit;Ruang Lingkup Investigasi dan Verifikasi KreditMKSSetelah aplikasi kredit diajukan oleh calon debitur maka MKS harus melakukaninvestigasi dan pengecekan untuk memperoleh informasi yang wajar melaluikunjungan langsung dan konfirmasi kepada instansi/ perusahaan sbb: Dokumen calon debitur/ pasangan Informasi calon debitur/ pasangan Penghasilan Hutang calon debitur/ pasangaProsedur Investigasi dan Verifikasi Kredita.

TIPIKOR/2017/PT BNA MBD.KSG Abdi .11 11 . ; AbdiMuhamm) 10 Apr 2/589/KS . Fachrul Elisa Zakir Imam .Apr 100.000.000 April : , = 2 . Zakirsya2 ad Nur 2014 M/2014.A0 Riza Fitria syah Faizal2014 2014 lh Nst0 NstMBD.KSG Abdi .Ade . 13 13 . . Abdi12 Mei 2/640/KS . . Fachrul) Elisa Zakir Imam .Irwansya Mei !00.000.000 Mei . . . Zakirsya3 2014 M/2014.A0 Riza Fitria syah Faizalh 2014 2014 lh Nst0 NstAbdi : MBD.KSG 14 14 . ; Abdi 14 Mei . . Fachrul) Elisa Zakir Imam .Andri /645/KSM/ Mei !

TIPIKOR/2017/PT BNA 11 MBD.KSG Abdi IOsmed .12 12 . . Imam AbdiNuzul Dese 2/1061/KS Fachrul) Elisa Zakir ; Dharm .. Des 150.000.000 Des . . Faiza Zakirsya15 Hidayat mber M/2014.A0 Riza Fitria syah la2014 2014 lh Nst2014 0 Nst CandraMBD.KSG Abdi IOsmed .17 18 18 . . Imam Abdi. 2/1077/KS Fachrul) Elisa Zakir . Dharm .Zulkhaira Des Des 150.000.000 Des . . Faiza Zakirsya16 M/2014.A0 Riza Fitria syah la2014 2014 2014 lh Nst0 Nst CandraMBD.KSG Abdi IOsmed .28 29 29 . .

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda,sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 15 Nopember 2012;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Samarinda, sejak tanggal 16 Nopember sampai dengan 14Januari 2013;Hal. dari 83 hal. Put. Nomor 1923 K/Pid.Sus/20138. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejaktanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2013;9.

Tipikor/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa padatanggal 18 Juni 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2013, dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari itu juga;Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal

Pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilanmasyarakat serta belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi

Tipikor/2013/PT.KT.Smda, jo. Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 5 Maret 2013 Nomor :42/Pid.

M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung, sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Tid. Ttd.M. S. LUMME, S.H., Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.Ttd.LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H. M.H.

H.ASEP SUKANDI, M.M.Pd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, Terdakwa dalam perkara terpisah yangtelahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi, telahpulamengeluarkan surat Nomor : 0277KP A531 ORapotiDisdik tanggal22Nopember 2010 yang menetapkan PT. Remaja Rosdakarya ( SaksiIr.

MAHFUD, sebagai KP A, Terdakwa dalam perkara terpisahyangtelah diputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasidengan pihak PT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir. Hj.

ASEP SUKANDI, M.MPd BinH.MAHFUD, sebagai KP A, Terdakwa dalam perkara terpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi, selakuKuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ir. Hj. ROSIDYAT!

MAHFUD, sebagai KP A, Terdakwa dalamperkara lain yang telah diputus di Pengadilan Tipikor Bandungsekarangtingkat Kasasi. PT.

ASEP SUKANDI, M.MPd BinH.MAHFUD, sebagai KP A, Terdakwa dalam perkara terpisah yang telahdiputus diPengadilan Tipikor Bandung sekarang ditingkat Kasasi, (Pihak Kedua) danPihakKedua seoiaholah telah menerima barang / pekerjaan tersebut dari PihakKesatu",padahal sebagaimana diakui oleh Saksi Jr. Hj.

Batang Hari;Hal mana: di lihnat pada pertimbangan hakim dalam tingkatpertama sesuai dengan Putusan pengadilan tipikor jambiNomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober2016 pada halaman 64 paragraf 45 menimbang bahwatindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini harus dipandang telah selesai di lakukan oleh pelaku, yakni segerasetelah pelaku tersebut menerima pemberian hadiah tanpaperlu. memperhatikan kegunaan dari pemberian yang 1aterima, misalnya untuk keperluan sendiri, untuk keperluanorang

Bahwa keputusan objek sengketa tidak sesuai denganPutusan pengadilan tipikor jambi Nomor12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober 2016 yangmerupakan dasar pertimbangan dalam petitum;Hal mana: dalam putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidakterdapat hukuman tambahan berupa pemberhentian status PNSpenggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huduf dUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa penderitaan demi penderitaan kemudian terus dialami olehpenggugat sejak Penggugat diproses pidana, hingga terbitnya Putusanpengadilan tipikor jambi.Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19oktober 2016, Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (Satu) tahun 2 (dua)Halaman 52 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBIBulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sudsider 1 (satu) bulan kurungan. padahal berdasarkan fakta hukumpenggugat beserta anakanak, tidak ada mendapat

Bukti P21Putusan Pengadilan Tipikor Jambi Nomor:12/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jmb tanggal 19 Oktober 2016Halaman 63 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI(Sesuai dengan asli);22. Bukti P22Keputusan Bupati Tebo Nomor: 237 Tahun2018 tentang pembentukan Tim pertimbangan Aparatur SipilNegara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun2018 (fotokopi dari fotokopi);23.

,M.H., terdapat pada nomor urut 8 (delapan) (Sesuai denganasli);10, 9 29 2222222 on nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nee nnn neneNota Dinas BKPSDM Nomor: 880/451/BKPSDM/2018 tanggal7 Desember 2018 tentang permohonan persetujuanpelaksanaan SKB tiga menteri Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018 terhadap PNS di lingkungan PemerintahKabupaten Tebo yang dijatuhi hukuman TIPIKOR yangberkekuatan hukum Tetap, kepada Bupati Tebo (SesualHalaman 71 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBIdengan asli)

Materal........0.0.... i: Rp. 6.000,JUMIAN...... 0... cece cee eeeeeeeeeeeees RP.176.000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.02/X11/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Kuasa Pemohon (ZAINI, SH).Banda Aceh, 11 Desember 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003 Penetapan Nomor : 196/Pdt.P/2018/PN Bna. Halaman 6 dari 6Penetapan Nomor : 196/Pdt.P/2018/PN Bna. Halaman 7 dari 6

tamat;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:1 PenyidikNovember 2014;sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 26Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampaidengan tanggal 5 Januari 2015;3 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari2015;4 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbarusejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret2015 ;5 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24Maret2015;6 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April2015;7 Perpanjangan Kedua olehKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaruke II sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei2015;8 Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

sejak tanggal 8 Mei 2015 sampaidengan tanggal 6 Juni 2015;9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;10 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru pada sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4September 2015 ;11 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober2015

;12 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejaktanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;13 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember2015;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum TIAR RAMON,S.H.

Uang sebesar Rp505.800,00, (lima ratus lima ribu delapan ratusrupiah);Dikembalikan kepada saksi Suardi Saari Nur bin Saari.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu No.35/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 15Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa H.

INDRAANTONI bin Bahadil Usman; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi PengadilanNegeri Bengkulu Nomor: 35/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 15Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenairedaksi dari barang bukti poin 107.Menyatakan Terdakwa H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 05 / Akta.Pid /Tipikor / 2013 / PN.BkI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaHal. 56 dari 74 hal.

Tipikor / 2013 / PT.BKLtanggal 07 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 /PN.BKL tanggal 15 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebaniuntuk

Tipikor / 2013 / PT.BKL tanggal 07Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 / PN.BKL tanggal15 Februari 2013;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa H. INDRA ANTONI bin USMAN (Alm). terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimanadakwaan Primair;2.

SUARDI, AM mengajukan banding diPengadilan Tinggi Padang namun Pengadilan Tinggi Padang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan nomor putusan03/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 28 Juni 2011 dan dikuatkan denganPutusan Mahkamah Agung nomor putusan 777/K/PID.SUS/2012 tanggal 24Juli 2012.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Hal. 9 dari 73 hal. Put.

danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalamrangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaanpenyimpangan/penyalahgunaan dana kegiatan pengadaan tanah untukbangunan kantor Pengadilan Agama Maninjau Kecamatan TanjungRaya Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2007 Nomor LAP058/PW03/5/2010 tanggal 20 April 2010 dan sesuai dengan Putusan PengadilanNegeri Lubuk Basung Nomor 112/Pid.B/2011/PN.LB.BS tanggal 12 April2011 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor03/TIPIKOR

No. 2109 K/Pid.Sus/2016objektif tentang tujuan penegakan hukum dari dimensi yang beragam sekaligussebagaimana yang diungkapkan oleh Gustave Radbruch, bahwa tujuan hukumitu bukan hanya sematamata untuk mencari dan mewujudkan kepastianhukum, tetapi juga untuk keadilan dan kemanfaatan.Alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa :1.Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor 3/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 23 Mei 2016 telahdiberitahukan kepada Pemohon tanggal

, dan kepada Terdakwa harusdijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum dapatdikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwadinyatakan ditolak, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR

SYAMRI ADNAN, S.H., M.HI. tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG diMANINJAU tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2016/PT.PDG. tanggal 23 Mei2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg tanggal 15Maret 2016 ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M.