Ditemukan 19072 data
132 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 8 April2013
No. 132 PK/PID.SUS/2014tersebut benar adanya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yangmemutus permohonan Kasasi menyempatkan diri melihat amar putusanJudex Facti pada putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG, tanggal 8April 2013 pada halaman 58 yang menyatakan:Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H. Abdus Salam, Dz.
No. 132 PK/PID.SUS/20149.10.Bahwa terhadap tuntutan maksimal pidana penjara selama 2 (dua)tahun dan denda sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah)kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dikabulkan olehJudex Facti melalui putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal8 April 2013, namun dikarenakan uang pengganti tidak dikabulkankarena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah mendapatkeuntungan materi dari perobuatannya, maka
ABDUS SALAM, Dz, MM. tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 8 April2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 21 Januari 2013tersebut;MENGADILI KEMBALI1. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H.
Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota; Ketua;ttd. ttd.H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H.M.
220 — 187
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat hokum tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember 2016, Nomor : 19/Pid.Sus/Tipikor/2016/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ; Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S.STP Bin H.
Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Mei 2016 s /d tanggal 24 Juni2016.4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri.Banjarmasin sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 23 Agustus2016 ;5. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 22September 2016 ;halaman 1 dari 1003 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2017/PT.BJM6.
Perpanjangan ke Il Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi.Banjarmasin sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 22Oktober 2016.7. Sekarang Terdakwa sudah diluar tahanan .Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masingmasing bernama1. MUHAMAD FAZRI, S.H.MH., 2. H. HAMDANI, SH.,MH., 3. MUHAMMADMAULIDDIN AFDIE, A.Md, SH., 4. RIZALDI NAZARUDDIN, SH. 5. DARULHUDA MUSTAQIM, SH. 6 SYAHRANI, SH., 7. RACHMAD SURYADI, SH.M.Kn,8. LUKMAN KALUA, SH. dan 9.
pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember2016, Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.Bjm. ; 22222 =Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat: pertimbangan dalamputusan sudah tepat dan benar karena pertimbangan tersebut dibangun secarakomprehensif dengan saling menghubungkan seluruh fakta tentang Terdakwayang saling berkaitan, sehingga dengan pertimbangan tersebut putusanhalaman 691 dari 1003 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS TPK/2017/PT.BJMmenyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan
pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember2016, Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.Bjm., sudah tepat dan benar,sehingga harus dikuatkan ;ppm crt Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya hukumanPengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, menurutketentuan pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa :ancaman hukuman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh ) tahun
Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember 2016, Nomor19/Pid.Sus/Tipikor/2016/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebuthalaman 694 dari 1003 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS TPK/2017/PT.BJMdengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkanssehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S.STP Bin H.
69 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 928 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.
Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.B/TPK/201 1/PN.Jkt.Psttanggal 16 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebutseperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis tanggal 15 Desember2014 terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa/PenuniutUmum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dimanaAnggota Majelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR
sesuai pendirian MahkamahAgung bahwa kerugian Negara sebesar Ro100.000.000,00 (seratus juta rupiah)atau lebih dikenakan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka dengan memperhatikan asas hukum in dubio pro reo (kalau terdapatkeraguan dalam mengambil keputusan maka diperlakukan ketentuan yangmenguntungkan bagi Terdakwa), Anggota Majelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR
Mohamad Askin, S.H., danMS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan PemohonKasasi Il : Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./Dr.
SITILISA EVRIATY BR TARIGAN SH
Terdakwa:
LASIRA RUSDI ALIAS LASIRAN RUSDI ALIAS L RUSDI ALIAS RUSDI
81 — 6
Pekerjaan : Wartawan Tipikor SumateraTerdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2019 berdasarkan Surat PerintahPenangkapan Nomor : SP.Kap/11/II/RES.1.11./2019/Reskrim;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari2019;2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019sampai dengan tanggal 5 April 2019;3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April2019;4.
Rusdi AliasRusdi dengan total keseluruhannya sejumlah Rp199.300.000,00 (seratussembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biayakepengurusan saksi Johari untuk menjadi anggota Polri;Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juli tahun 2017sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Batubara saksi bertemu denganTerdakwa kemudian berbincangbincang dan Terdakwa mengajak saksiuntuk bergabung dengan Tipikor Sumatera sebagai wartawan danTerdakwa mengatakan jika ada yang mau bergabung boleh juga
diajakyang lain selanjutnya saksi berbicara dengan saksi Jumin danmengajaknya bergabung bersama saksi masuk wartawan Tipikor danHalaman 15 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tjbsaksi bersama saksi Jumin membuat permohonan untuk bergabungbersama Tipikor di rumah saksi Jumin dan Terdakwa juga ikut dan padasaat itu Terdakwa langsung memberikan Kartu.
87 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sejaktanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejaktanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22Juli 2012 ;Hal.1 Dari 39 Hal.Put.No.1615 K/Pid.Sus/2013Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak
Kamil untuk membayar ongkosperkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah ).Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.26/Pid.Sus/2012/PT.TPK.SMG tanggal 10 Juli 2012 yang amarnya putusannyaberbunyi sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;e Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 19 April 2012 Nomor:110 /Pid.Sus/2011/PN.TipikorSmg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana,sehingga
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 1247 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. H. MASRUL SIREGAR ;Tempat lahir : Siparepare Tengah;Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 3 Maret 1949;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Mas Manayur No. 9 A Kisaran;Agama : Islam;Pekerjaan : Pensiunan PNS;Terdakwa berada di dalam tahanan ;1.
Saprin, Fadillahdan Ahmad Fuadi (telah dipidana dalam berkas terpisah) benar telahdinikmati oleh orang lain dalam hal ini Suhardi S.; Bahwa dengan fakta hukum demikian tidaklah dapat dibenarkanHakim Judex Facti baik Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan maupun Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dengan sertamerta memberikan pertimbangan yang membebaskan Terdakwa dankewajiban membayar pidana uang pengganti; Bahwa Hakim Judex Facti, semestinya harus melihat fakta hukumsecara komprehensif (luas
Saprin, Fadillah dan AhmadFuadi;Bahwa fakta ini dikuatkan dengan kesimpulan Hakim Judex Facti(Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) yangpertimbangannya juga diambil alin oleh Hakim Pengadilan TinggiMedan, dimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 59alinea ke2 yang isiselengkapnya adalah sebagai berikut :e ......Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatantersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa antara satudengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai
H.AbdulLatif, SH.M.Hum., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehHal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. ttd./Dr. H. M.
130 — 53
Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013, sekedar tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------- Menyatakan terdakwa Ida Ayu Sri Astuti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut ; ---------------------------------------
TinggiDenpasar untuk pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana diamanatkanketentuan pasal 236 ayat (2) KUHAP ; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa PenuntutUmum maupun Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karenaitu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum padapokoknya mengemukakan alasanalasan sebagai berikut : Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor
tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar tentang lamanya Terdakwa dihukum32 Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar mengenai tidak dijatuhkannya uangdenda pada terdakwa ; Dengan alasan tersebut mohon agar Terdakwa dijatuhi hukumansebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa PenuntutUmum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukanmemori
Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar Nomor18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013, sekedar35tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusanselengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Ida Ayu Sri Astuti tersebut diatas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primairtersebut ; Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaantersebut ; Menyatakan terdakwa
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Imam Supeno bin Yakub);Dikembalikan ke kas Negara;Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No. 03/Tipikor/2011/ PT.Plg, tanggal 8 September 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwatersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Mei 2011 No.926/Pid.B/2011/PN.Sky yang dimintakan
No. 729 K/Pid.Sus/2012Terdakwa dari pertanggungjawaban hukum dan membatalkan putusanPengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 03/Tipikor/2011/PT.Plg, tanggal 8September 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 926/Pid.B/2010/PN.Sekayu tanggal 23 Mei 2011.
Oleh karenanya sudah sewajarnya apabilaputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 03/Tipikor/2011/PT.Plgtanggal 8 September 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 926/Pid.B/2010/ PN.Sekayu tanggal 23 Mei 2011 dinyatakan dibatalkan dalamtingkat kasasi ini;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan danputusannya karena pengembalian
61 — 39
Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15September 2013 ;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 September2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Oktober 2013sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013;7.
Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10Desember 2013 ;8. Perpanjangan ...8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08Pebruari 2014 ; Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh A. LUIS BALUN, S.H,ARNOLDUS TAHU,S.H. dan WILLEM ERENS M.
116 — 62
./35.a/11/2017 ditreskrimsustanggal 3 Februari 2017 dan berita acara penyitaan tanggal 23 Maret 2017yang kemudian telah dimintakan penetapan Pengadilan Nomor : 10 /Pen.Pid.Sus Tipikor /2017/PN Gto tanggal 11 April 2017Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
tujuh juta delapan ratus Sembilanpuluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah).Bahwa terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebasarRp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PenyidikReskrimsus Polda Gorontalo yang telah dilakukan Penyitaan berdasarkanSurat Perintah penyitaan Nomor : SP.Sidik./35.a/11/2017 ditreskrimsustanggal 3 Februari 2017 dan berita acara penyitaan tanggal 23 Maret 2017yang kemudian telah dimintakan penetapan Pengadilan Nomor : 10 /Pen.Pid.Sus Tipikor
Menyatakan barang bukti pengembalian kerugian kKeuangan negara berupauang sejumlah Rp. 5.135.000, (lima juta seratus tiga puluh lima juta rupiah)berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/ /II/2017/DitreskrimsusTanggal 13 Februari 2017 yang telah dilakukan Penyitaan berdasarkan SuratPerintah penyitaan Nomor : Sprin.Sita./16.b/III/2017 ditreskrimsus tanggal 2Maret 2017 dan berita acara penyitaan tanggal 23 Maret 2017 Jo.PenetapanPengadilan Nomor : 10 / Pen.Pid.Sus Tipikor /2017/PN Gto tanggal 11
60 — 30
Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 2019 tanggal 23September 2019, sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR:monnenanns Bahwa Terdakwa INYOMAN WINAKA selaku Ketua Kelompok TaniTernak Usada Karya sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/VI/2008tanggal 15 Juli 2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, padahari Jumat tanggal 10 April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentudi tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha, KecamatanKubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaktidaknya pada
Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 /Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa NYOMAN WINAKA telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum ;2.
PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 30 Januari 2020, Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT.DPStentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterobuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta
92 — 23
Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:1 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjung Karang, tanggal 03 Januari 2013, Nomor. 36/PID.TPK/2012/PN.TK sejaktanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 01 Pebruari 2013 ;2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjung Karang, tanggal 23 Januari 2013, Nomor 36/PID.TPK/2012/PN.TK sejaktanggal 02 Pebruari 2013 s/d tanggal 02 April 2013.3 Perpanjangan penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat
Banding padaPengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 27 Maret 2013, No.10/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 ; 4 Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal......... 2013, No.10/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sukarmin,SH., Samsudin, SH., dan Yuntoro, SH., semuanya Advokat/Penasehat
dalam persidangan MajelisHakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan kesalahan terdakwa, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslahdinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yangdijuntokan dalam pasal dakwaan Subsidair oleh Penuntut umum terhadap perbuatanTerdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor
(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis.
(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSYAFRUDDIN, SH.
65 — 34
Tipikor /2015/PNDPS. sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari2015 ;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Pebruari 2015 NO:40/Pen.Pid.Sus/TPK/2015 /PN. Dps , sejak tanggal 15 Pebruari 2015sampai dengan 15 April 2015 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 April 2015 .No 31/Pen Pid Sus/2015/PT .TPK Dps ,sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15Mei 2015 ;7.
Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Mei 2015 Nomor52/Pen.Pid.Sus/2015/.PT.TPK.DPS, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 16 Juni9.
Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Juni 2015 Nomor55/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PT.DPS sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d 15PUSS: 2 nr ntwenceenne= Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;sonceneenne Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 12 Mei 2015 Nomor ;2/Pid.SusTpk/2015/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut di atas;soncennee
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar masingmasing sebagai hakim anggota berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juni 2015, Nomor: 9 / Pen.Pid.Sus /TPK / 2015 / PT.Dps. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalamtingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantuoleh MADE RIKA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 11September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejaktanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap sejak tanggal 10Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap tahap II sejak tanggal09 Januari 2013 s/d 07 Februari 2013 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor
Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri AmbonNomor37/Pid.Tipikor/2012/PN.AB, tanggal 26 April 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014. Menyatakan Terdakwa JOHANES TITIOKA, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;.
kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Mei 2013;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkandengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2013 dan PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2013 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor
Pasal 244 KUHAP terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, tidakdapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsungdapat dimintakan kasasi ;Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yangdiberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
Terbanding/Terdakwa : RIZAL AMERENG MADE
117 — 42
perkaraTerdakwa:Nama Lengkap > RIZALAMERANG MADETempat Lahir : Ujung PandangUmur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 24 Januari 1973Jenis Kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Mangadel No.8/10 MakassarAgama : IslamPekerjaan : Mantan Kepala Seksi Pemasaran BankBPD Sulsel Cabang PalopoPendidikan 5 BelTerdakwa ditahan oleh: Penyidike tidak ditahan ; Penuntut Umume Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dari tanggal 28 Nopember 2013sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor
Menyatakan barang bukti berupa: SuratSurat dikembalikan kepada Penyidik Tipikor Polda SulSelbarvlMenetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umumtersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 20Mei 2014 Nomor 115/Pid.Sus /2013/PN.Mks. yang amarnya berbunyisebagai berikut: Menyatakan Terdakwa RIZAL AMERANG MADE tidak terbuktisecara
140 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 12 April 2012 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1 Menyatakan Terdakwa Ir. H.
Lumme, S.H., Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RIdan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistyo, S.H., M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua, Ttd / MS. Lumme, S.H., Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.Ttd / Dr.
248 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada tanggal 1 Juni 2015 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari dan tanggal itujuga ;Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor
HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.2085 K/Pid.Sus/2015dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd.ttd/MS. Lumme, S.H. Dr.
EDDY SAMRAH L, SH.,
Terdakwa:
SUHAIMI BIN MURNI IDHAM
34 — 5
Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;8.
Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : TAUFIK M.NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa AcehUtara beralamat di Jalan MedanBanda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet,Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara 24392 EMaillbh.anakbangsa@gmail.com, AHU60AH0107TAHUN 2014, berdasarkanPenetapan Penunjukan Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PNLSK, tanggal 19 Februari2019
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
237 — 190
Batang Hari;Hal mana: di lihnat pada pertimbangan hakim dalam tingkatpertama sesuai dengan Putusan pengadilan tipikor jambiNomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober2016 pada halaman 64 paragraf 45 menimbang bahwatindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini harus dipandang telah selesai di lakukan oleh pelaku, yakni segerasetelah pelaku tersebut menerima pemberian hadiah tanpaperlu. memperhatikan kegunaan dari pemberian yang 1aterima, misalnya untuk keperluan sendiri, untuk keperluanorang
Bahwa keputusan objek sengketa tidak sesuai denganPutusan pengadilan tipikor jambi Nomor12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober 2016 yangmerupakan dasar pertimbangan dalam petitum;Hal mana: dalam putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidakterdapat hukuman tambahan berupa pemberhentian status PNSpenggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huduf dUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Bahwa penderitaan demi penderitaan kemudian terus dialami olehpenggugat sejak Penggugat diproses pidana, hingga terbitnya Putusanpengadilan tipikor jambi.Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19oktober 2016, Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (Satu) tahun 2 (dua)Halaman 52 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBIBulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sudsider 1 (satu) bulan kurungan. padahal berdasarkan fakta hukumpenggugat beserta anakanak, tidak ada mendapat
Bukti P21Putusan Pengadilan Tipikor Jambi Nomor:12/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jmb tanggal 19 Oktober 2016Halaman 63 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI(Sesuai dengan asli);22. Bukti P22Keputusan Bupati Tebo Nomor: 237 Tahun2018 tentang pembentukan Tim pertimbangan Aparatur SipilNegara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun2018 (fotokopi dari fotokopi);23.
,M.H., terdapat pada nomor urut 8 (delapan) (Sesuai denganasli);10, 9 29 2222222 on nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nee nnn neneNota Dinas BKPSDM Nomor: 880/451/BKPSDM/2018 tanggal7 Desember 2018 tentang permohonan persetujuanpelaksanaan SKB tiga menteri Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018 terhadap PNS di lingkungan PemerintahKabupaten Tebo yang dijatuhi hukuman TIPIKOR yangberkekuatan hukum Tetap, kepada Bupati Tebo (SesualHalaman 71 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBIdengan asli)
199 — 70
Perpanjangan oleh Ketua Pengadina Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 26 Juni 2017;wonceeee= Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : YUSRIL SABRI, SH.,MH dan ABDUL HERIS RUSLI, SH., MH beralamat di Jl.
TUANGKUTambusai No. 500 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 4 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1042017 Nomor :23/SK/TPK/2017;wonnnnee Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTpk/2017/PN.PBR Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No.21/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr, tanggal 29 Maret2017 tentang Penunjukan
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Kamistanggal 08 Juni 2017, oleh : EDITERIAL, SH., MH sebagai Hakim KetuaMajelis, SULHANUDDIN, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. M.SURYADI, SH.
,MH Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari : Selasa, 13 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut,dibantu oleh TRISNAWATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri olehJULIUS ANTHONY, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPelalawan, Terdakwa yang didampingi olen Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Ketua Majelis,SULHANUDDIN, SH., MH EDITERIAL, SH., MHDr. H. M. SURYADI, SH.