Ditemukan 19086 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BEDJO RAHARDJO Diwakili Oleh : ERRY SUPRIYANTO DWI SAPUTRO, SH
149 — 120
PUTUSANNo. 03/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalamPeradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : BEDJO RAHARDJO ;Tempat lahir : Gunung Kidul ;Umur atau tanggal lahir : 59 tahun /07 September 1954 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun
Desa Baleharjo ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Wonosari, berdasarkanperintah/penetapan :=Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09September 2013 ; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeriYogyakarta, sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 2Oktober 2013 ; Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeriYogyakarta, sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1Desember 2013 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor
tingkat banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember2013 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014 ;scccess Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 di Rutan Wonosari ;sceccecs Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20Pebruari 2014
Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor: No: 03/ TIPIKOR/ 2014/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 16 Januari 2014, Nomor No. 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Ykds Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.
175 — 80
Bahwa dengan demikian Surat Pengantar LHPKKN (obyek sengketa aquo) dan LHPKKN tersebut tidak memenuhi unsurunsur KeputusanTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN,sesuai sifatnya LHPKKN bukan merupakan suatu tindakan hukum TUNkarena LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang dimintapenyidik untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalamsuatu perkara dugaan tipikor ;=Bahwa LHPKKN sebagai laporan Ahli yang bersifat informatif, danrekomendasi yang tidak mengikat sebagaimana
dimaksud dalamKUHAP, maka LHPKKN tersebut TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAKMENGIKAT karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalampersidangan hukum pidana di persidangan pengadilan tipikor yangmempunyai sifat ultimum remedium ;5.
eecacasasanmneiscmnmanmnniscasmanmiainaanonmeensnenaeacen AesBahwa obyek sengketa a quo juga tidak tidak memenuhi unsur individualkarena hanya berisi temuan tentang adanya kerugian kKeuangan negarasecara umum dalam kasus Dugaan Tindak Korupsi PekerjaanPembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi KecamatanMaje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKaur Tahun Anggaran 2011 dan obyek sengketa a quo tidakmenetapkan dan tidak menyebutkan status hukum Penggugat ataupunpihakpihak lainnya dalam kasus dugaan tipikor
50 — 48
Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20Oktober 201 3.~~ ~~ mn nn nnn nnn nnn5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Oktober 2013sampai dengan tanggal 19 Nopember 20193 6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 19 Desember 2013.
SIKKY, SH Catatan : Putusan dalam Perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, olehkarena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan upaya hukumbanding;36UNTUK TURUNAN RESMIPANITERA/SEKRETARIS TIPIKOR,PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG,SULAIMAN MUSU, SH.NIP. 19580808.198103.1.003
107 — 52
Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRpvs.000, (Iria, MIGU PUI) ~~~==~n nan nnn rin nnn neemMembaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan NegeriDenpasar, Nomor : 48/Pid. Sus Tpk/2015/PN.DPS. pada tanggal 29 Agustus 2016 yangaltiat Seba al DSKIKUT: sae annnememmeennnmsessnennnmmeseRsienHmes Re ERH HSM REH RMS SSHASRRERARRES1.Menyatakan Terdakwa Dr.
IHATSUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar selaku Anggota Majelis, dan putusan mana pada hari ini Jumat, tanggal 7Oktober 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, olehMajelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatasdibantu oleh GEDE IRIANA, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum : DHIKA SAVANA, S.H.M.H.,
54 — 21
telah tidakmemenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimanahukum yang dicitacitakan;Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri JanthoNomor:278/Pid.Sus/2020/PNJth, tanggal 01 Maret 2021,adalah telahsalah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telahtidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan danmemberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasakeadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicitacitakan;Bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor
adalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepadaJaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukumTerdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakinibahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memilikijiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untukmenegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor
94 — 62
Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 06 Mei 2015 terhitungsejak tanggal 08 Mei 2015s/d 06 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;11.Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:45/Pen.Pid.
Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 08 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 29 Mei2015s/d 27 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;12.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:63/Pen.Pid.Tipikor /2015/PT.SMR, tanggal 22 Juni 2015 terhitung sejaktanggal 28 Mei 2015 s/d 26 Agustus 2015 di Rutan Samarinda ;Halaman 2 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan HukumKalimantan Timur Samarinda, berdasarkan Penetapan No.: 01/Pid.
Tipikor/2015/PN Smr, tanggal 26 Januari 2015.Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal. 26 Mei2015, Nomor : 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda. dalam perkara terdakwatersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 03 Desember 2014 Reg.
Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.
Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiKalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterouka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh HakimKetua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut serta dibantu oleh DRS.
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
TUNERJIN Bin DOMBI
130 — 70
KolakaProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa Petudua, periode 20102016Pendidikan : SLTA (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari2021; Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 20 Februari
Pembantaran oleh MajelisHakim selama 3 hari sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 27 Maret 2021; Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI didampingi oleh Penasihat Hukumnya,TAJUDIN SIDO, SH, M. YUSRI, SH, dan MUHAMMAD YUSRIANTO, SH ketiganyaadalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor hukum M. YUSRI,SH & ASSOCIATES beralamat di JIn. Pemuda No. 05 Kel.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.
Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS02/RP9/Ft.1/01/2021 yang dibacakan pada tanggal 14 April2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari
Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulisyang dibacakan pada tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap sesuai denganamar tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya danselanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukantanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor
93 — 23
PRINT 10/N.1.22/ft.1/07/2012 sejak tanggal 3 juli 2012 s/d 22 Juli 2012 ;4 Perpanjangan Oleh ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh Terdakwa 1tanggal 16 Juli 2012 No. 03/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor Banda Acehsejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus 2012 ;Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Terdakwa 1 dan Terdakwa2 tanggal 7 Agustus 2012 No. 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejaktanggal 07 Agustus 2012 s/d 05 September 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Banda Aceh tanggal27
Agustus 2012 No. 17/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA , sejak tanggal06 September 2012 s/d 04 Nopember 2012 ;Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal25 Oktober 2012 No. 478/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal 05Nopember 2012s/d 04 Desember 2012 ;Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 23 Nopember 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal05 Desember 2012 s/d 02 Januari 2012 ;Terdakwa 2:1Penyidik Terdakwa 2 tanggal 30 April 2012 No.
2012 No. 17/ Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA , sejak tanggal 06September 2012 s/d 04 Nopember 2012 ;8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal25 Oktober 2012 No. 478/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal 05Nopember 2012s/d 04 Desember 2012 ;9 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 23 Nopember 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PT.BNA, sejak tanggal05 Desember 2012 s/d 02 Januari 2012 ;Terdakwa 1 didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1.
Banda Aceh tanggal 7Agustus 2012;2 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TIPIKORBNA tanggal 08 Agustus 2012 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 17/Pen.Pid.Sus/2012/P.TIPIKORBNA tanggal 08 Agustus 2012 tentangpenentuan hari sidang ;4 Berkas perkara atas nama Terdakwa dan Terdakwa 2 beserta suratsuratlampirannya;Telah Mendengar :1 Surat Dakwaan Penuntut Umum
MH.dtoZULFAN EFENDI, S.H.Panitera Pengganti,dtoRONALD JULIUS TAMPUBOLON, S.HUNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYI OLEH:PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAdtoANWAR, SHNIP. 196304241982031002
1.Raden Muhammmad Shandy Meita SH
2.Muhammad Arfian, S.H.
Terdakwa:
Nguyen Hoang Giau
90 — 44
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
- 1 (satu) ton Ikan Campuran, ( 1 (satu) Kg Ikan Campuran disisihkan untuk pembuktian di persidangan) telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan pemusnahan barang bukti Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg tanggal 14 Desember 2023;
- 1 (satu) pucuk Senjata Api (Revolver);
- 6 (enam) butir
Terbanding/Terdakwa : SULFIADI BIN SUDA
20 — 17
PANITERAPanitera Muda Tipikor,Halaman 10 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR : 34/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKSHakim Ketua Majelis,TTDNASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.Panitera Pengganti,TTDH. SYAHRIR DAHLAN, SH.H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP.19651120 198903 1 004 Halaman 11 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR : 34/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKS
YOSEPHUS ARY. S, S.H,.M.H
Terdakwa:
MOSES ADIL OMPU SUNGGU ANAK DARI TUMBUR OMPU SUNGGU
75 — 36
Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa No :30/Admin/AAMM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Kantor AAMM & ASSOCIATES;
- 1 (satu) rangkap Surat perihal Gugatan Perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 17 Februari 2022;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Nomor : 04/Admin/AAMM/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang sudah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor
50 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Surabaya Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 31 Oktober 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;Hal. 18 dari 29 hal. Put.
No. 123 K/Pid.Sus/2013Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang Nomor Nomor 09/Pid.SUS/2012/PN.PLG. tanggal 30 Juli 2012yang dimintakan banding tersebut;Mengadili Sendiri. Menyatakan Terdakwa ANTORIK Bin ALI HANAFIAH di atas terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraberlanjut ;.
tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,di mana salah satu unsurnya adalah merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dibebankanpengembalian kerugian Negara sebagai upaya recovery asset ;e Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI telah membuat kaidah hukumdalam Putusan Nomor 060K/Pid/1984 dan Nomor 111 Dalam cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang yakni dalam hal :Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 21/TIPIKOR
68 — 30
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi :e Penahanan Kota, sejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 12Desember 2012;e Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 10 Februari2013;e Perpanjangan Penahan Kota, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorJambi sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;e Perpanjangan Penahan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Jambi sejak tanggal
13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April2013;e Perpanjangan Penahan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jambisejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013;e Perpanjangan Penahan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorJambi sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;Pengadilan Tinggi tersebut ; ;Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor :39/Pid.B/TPK/2012/PN,JBI tanggal 23 April 2013
BETTY DESNITA,SH.MH danARONTA, SH.MPA Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambi masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi Nomor :12/PEN/PID/TPK/2013/PT.JBI tanggal 20 Mei 2013 untuk memeriksa dan memutus perkaraini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota sertaELLY HERLINA
Ir. MIKAEL KAMBUAYA
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
104 — 48
dan ayat (5) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Bahwa sekalipun BPK RI selaku lembaga yang secara konstitusionalberwenang menilai dan/atau menetapkan ada tidaknya kerugianNegara, tidak pernah mendeclare adanya kerugian negara terhadappaket pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kemiri Depapre(112) 24,00 KM (DAK), namun Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi melalui Suratnya Nomor :B/499/VII/2016/Tipikor
, tanggal 22 Juli 2016 Bukti P6 dan SuratNomor : B/712/1X/2016/Tipikor, tanggal 09 September 2016 Bukti P7,Hal. 3 dari 101 hal.
PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM).Bahwa dalam Permohonan Praperadilan, Pemohon pada pokoknyamendalilkan: Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 23 Juni 2016,berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Sprin.Lidik/31/2016/Tipikor, tanggal 23 Juni 2016 yang menindaklanjuti Laporan InformasiNomor: R/LI17/V1/2016/Subdit Ill, tanggal 23 Juni 2016 atas perkara paketpekerjaan peningkatan jalan dan jembatan KemiriDepapre (112), 24,00KM (DAK).
86 — 19
Kabupaten Sumba Timur ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Ketua Komite Sekolah/ PNS ;Pendidikan : S.1;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan:1 Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;2 Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu selaku Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;3 Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 02 Januari 2014;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor
Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;5 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Januari 2014sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014
Halaman dari 57810Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 Mei 2014 s/d 15 Juni 2014;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 10 Juni 2014 sd tanggal 09 Juli2014 ;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 10 Juli 2014 sdtanggal 07 September 2014 ;Terdakwa di persidangan
138 — 66
Bahwa Keputusan tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat,karena Penggugat telah bekerja selama 25 ( dua puluh lima ) tahun lebih,baik sebagai perangkat Desa maupun sebagai PNS dan kemudiandiberhentikan tidak dengan hormat oleh tergugat atas dasar KeputusanBupati Buleleng Nomor : 887/707/HK/2016 tanggal 26 September 2016yang cacad hukum dan merugikan pihak Penggugat, karena padakutipan putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps tanggal 19
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PUSAT Cq KEPALA KANTOR WILAYAH I BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT. Bank Aceh Cq Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Singkil Cq Kepala PT. Bank Aceh Cab. Pembantu Rimo
36 — 23
Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1029Halaman 9 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA
611 — 456
Penahanan oleh Hakim Tipikor sejak tgl. 11Desember 2015 s/d 9 Januari2016;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. 10 Januari 2016 s/d. tgl. 9Maret 2016;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8April 2016;6.
Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei2016;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUDIYUSNADI,SH.DWI HARIYANTO,SH.ARMANTOHADI,SH DIANHARTAWAN,SH.dari Kantor Advokat "YUDI YUSNANDI & REKAN beralamatdi Jalan Patimura No,35,kel kupang Kota kec Teluk Betung Utara Kota BandarLampung 35211 bersarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 0 November 2015;Pengadilan Tipikor tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
ERIK NUGRAHA
96 — 88
Adalah PengurusSerikat Pekerja Danamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank DanamonPrapatan Lantai 2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No.50 Jakarta 10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No.105 Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 08 November 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN BglNovember
HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara int ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor
,Biaya ATK : Rp. 50.000,Relaas : Rp. 120.000.Redaksi : Rp. 5.000,Materai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 211.000, (Dua ratus sebelas ribu rupiah);Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN BglSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl
40 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
., pada hari Senin, tanggal06 September 2010 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010,bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten RejangLebong yang beralamat di Jalan Sukowati Nomor 48 Curup Kabupaten RejangLebong atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan
CV/HENGKY MAXY periode01 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010;Dikembalikan kepada Terdakwa Il Hengky Maxy alias Maxy binJemmy Manorek; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa
Abdul Latif, S.H., M.Hdum. dan M.S.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan ParaTerdakwa;Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H.