MMR.telah menarik Termohon sebagai pihakdalam Permohonan Pra Peradilan ini dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

MMR,sedangkan Termohon hadir Kuasanya bernama : MARIANUS MOA,SH,MARIANUS RENALDYLAKA,SH, FALENTINUS POGON,SH masing Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 31 Juli 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawahNomor: 09/SK.PID/VII/2012/PN MMR ;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pra Peradilan tersebut,Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 1Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :A.Dalam Eksepsi:.

Foto copy Berita Acara Pengeluaran Detensi , tanggal 18 Agustus 2011 atas namaPETER DAMIEN yang dibuat oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH ,JabatanKepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas IIMaumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberitanda bukti ( T7 ) ;Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksisaksi sehubungan denganPermohonan Pra Peradilan tersebut ;Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNo. 66 PK/PID/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Pra Peradilan dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KIAGUS INDRA CHAFIDZ AKIEL, bertempat tinggal di JI. KotaBaru. VI Nomor 16 Rt.06/08, Kel.

Mengabulkan permohonan pencabutan Pra Peradilan Para Pemohon ;2. Menyatakan perkara pra peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rtg yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 9 Juni 2023 berakhir dengan dicabut ;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara pidana yang sedang berjalan;4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Pemohon Pra Peradilan ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 10 / Pid.Pra / 2014 / PN. Skt. yang dimintakan banding ;- Membebankan beaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Pemohon Pra Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Manang, Grogol, Sukoharjo, (Selanjutnyamohon disebut juga : Tanah SHM no. 102, berdasarkan aktaPengikatan Jual Beli no. 12, tertanggal 11 Juni 2005, dari TonyHendrawan Tanjung kepada Hadian Ramadhan (korban/penuntutpemeriksaan pra peradilan), dan telah terbayar lunas senilai Rp. 1,8Milyar, ternyata SHM no. 102 tersebut dijaminkan di PT. BankPermata Cab.

Bahwa dalam Permohonannya Pemohon telah menempatkanKapolda Jawa Tengan yang beralamatkan di Jl.Pahlawan no.1Semarang selaku Termohon, sehingga PN Surakarta tidakberwenang untuk memeriksa Pra Peradilan yang dimohonkanoleh Pemohon, karena PN Surakarta tidak memiliki Kompetensidalam memeriksa perkara ini ( Kompetensi Relatif ).b.

Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan NegeriSurakarta telah menjatuhkan putusan Pra Peradilan pada tanggal 26Nopember 2014 Nomor 10 / Pid.Pra / 2014 / PN. Skt. yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan dari Pemohondinyatakan ditolak2.

Skt. tersebut,Pembanding semula Pemohon Pra Peradilan melalui Kuasa Hukumnyatelah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Banding PraPeradilan tanggal 26 Nopember 2014, Nomor 16 / Akta.Pid.Bdg / 2014 /PN. Skt. Jo. Nomor 10 / Pid.Pra / 2014 / PN.

Peradilan telah pula diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana SuratPemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 10Desember 2014 kepada Kuasa Pembanding semula Pemohon PraPeradilan dan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal24 Desember 2014 kepada Terbanding semula Termohon Pra Peradilan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAHalaman 13, Putusan No. 25/PID/2015/PT SMG.Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan olehPembanding semula Pemohon Pra Peradilan

PUTUSANNomor : 31 PK / Pid / 2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMengadili permohonan Pra Peradilan dalam tingkat peninjauan kembali telahmengambil putusan sebagai berikut :Mahkamah Agung tersebut ;Membaca putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :25/PraPer/2013/PN.Sby. tanggal 9 Desember 2013 mengenai permohonanPraperadilan :MUMAHAIMAWATI, Pekerjaan lbu rumah tangga, bertempat tinggaldi Jalan Putro Agung II No.2 Surabaya.Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu

Peradilan Il, semula atas nama Siti Mariam kemudian dijual kepada Pemohon Pra Peradilan Il, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 07/1283/1983 tanggal 14Januari 1982 yang dibuat oleh PPAT Kota Surabaya Raden SoebionoDanoesastro, batasbatasnya adalah sebagai berikut:Sebelah Utara : Jalan Jemursari Selatan.Sebelah Timur : Hak Milik No.53/Desa Jemurwonosari (milikPemohon Pra Peradilan I.Sebelah Selatan : Hak Milik No.44/Desa Jemurwonosari sisa SebelahUtara : Hak Milik No.44/Desa Jemurwonosari sisa(P5

s/d P6).Bahwa para Pemohon Pra Peradilan pada bulan Juni tahun 2001 melihat diatas tanah miliknya sedang ada kegiatan pembangunan pagar tembokkeliling, setelah mandapatkan indentitas pelaku yang bernama Thie ButjeSutedja dengan alamatdi jalan Samudra No.16 Surabaya.Selanjutnya:e Pemohon Pra Peradilan (Pintardjo Soeltan Seputro) melapor kepadapihak yang berwajib, sebagaimana tanda terima laporan Polisi tanggal 18Juni 2001 No.Pol.STPL/B 574/II/2001/Resta Surabaya Selatan (P7).e Pemohon Pra Peradilan

(P15 dan P16)Daftar kaveling tanah milik pemohon Pra Peradilan tercantum dalamdaftar Nomor urut 32, pembagian letak kaveling tanahnya tercantum dalamgambar denah nomor 15.

Peradilan.

Menolak Permohonan Pra Peradilan para Pemohon;------------------------2. Menyatakan Penangkapan Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Penyidik adalah sah menurut hukum;----------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar NIHIL;

YASIN JAMALUDDIN, SH,DKK, Advokat, berkantor di Jalan Melati KompleksPertokoan Yohan Blok 4/5 No.1 Klademak III KotaSorong;Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilan;melawan :Pemerintah Republik Indonesia cq. KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia di Jakartacq.

Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura cqKepala Kepolisian Resor Sorong, berkedudukan diAimas Kabupaten Sorong;Termohon Peninjauan Kembali/Termohon PraPeradilan;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan Pra Peradilan terhadap putusan Pengadilan NegeriSorong No. 04/Prap/2010/PN.SRG tanggal 04 Oktober 2010,dengan posita perkara sebagai berikut1. Bahwa sesuai laporan Polisi No.

PUTUS ANNo. 12 PK/Pid/201 1DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Pra Peradilan dalam peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIACq. KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA Cq. KEPOLISIANRESORT METROPOLITAN JAKARTA PUSAT Cq.

KEPOLISIAN SEKTORMETROPOLITAN SENEN, berkedudukan di Jalan Stasiun Senen Nomor1, Jakarta Pusat;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Pra Peradilan/Pembanding;melawan:WINOTO MUDJOPUTRO, bertempat tinggal di Jalan Poseng Nomor 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal inidiwakili oleh 1. Iwan Natapriyana, S.H.,2. Subastian Syamsu, S.H. dan 3. Takdir Fuad, S.H., Advokat,berkantor di Jalan Pirus Nomor 37, Cawang Atas, Jakarta TimurIndomobil MT.

KEJAKSAANNEGERI JAKARTA PUSAT, beralamat di Jalan Merpati Blok D3 Nomor5, Kemayoran, Jakarta Pusat;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Ter mohonIl Pra Peradilan/ Turut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyatabahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu' sebagaiTermohon Pra Peradilan/Pembanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan PengadilanTinggi Daerah Khusus ibukota Nomor: 122/Pid/Prap/2010/PT.DKI tanggal

No. 12PK/Pid/2011Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon PraPeradilan/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagaipersidatasTermohon II Pra Peradilan/Turut Terbanding di mukaangan Pengadilan Negeri Pandeglang pada pokoknyadalil dalil sebagai berikut:A.

Memerintahkan kepada Termohon II untuk tunduk danpatuh pada putusan Pra Peradilan ini;6. Membebankan biaya Pra Peradilan kepada para Termohon;ATAUApabila Majelis Hakim yang mengadili perkara a quoberpendapat lain, Pemohon Pra Peradilan, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor01/Pid/Prap/ 2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2010 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Pra Peradilanseluruhnya;2.

PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2016/PN LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili Permohonan Pra Peradilandalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Permohonan Pra Peradilan dari:Nama Lengkap : ARIEF TAUFAN ZA.Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat Lahir : Langsa.Tanggal Lahir : 14Desember 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Agama : Islam.Pekerjaan Wiraswasta.Tempat Tinggal : BTN Asa Merah, Gang Rambe No. 83EDesa

Menolak seluruh dalil dan permintaan dari pemohon pra peradilan,b. Menerima seluruh dalil termohon pra peradilan,c.

Segera memeriksa materi pokok perkara terdakwa / pemohon,Menetapkan pemohon pra peradilan untuk membayar biaya pra peradilanapabila ada.Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawanill tersebut,Pelawanmenyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada permohonannyabegitu juga terhadap Terlawanilltidak mengajukan duplik dan tetap padajawabannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan 2 (dua) saksi sebagaiberikut :1.

Menyatakan permohonan Pra Peradilan Pemohon Gugur ;

Berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2012;Selanjutnya disebut : PEMOHON PRA PERADILAN ;LAWANKAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TENGAH cq KAPOLRES PATI cq KAPOLSEKJUWANA.Selanjutnya disebut : TERMOHON PRA PERADILAN ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 01/Pen.Pid.Pra/2012/PN.Pt. tertanggal 13 Desember 2012, tentang PenunjukanHakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati

tersebut diatas, maka cukup alasan untukmenyatakan, bahwa permohonan Pra Peradilan dari Pemohon, tidak sah menuruthukum dan oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;II.

Peradilan ;.

Bapak Hakim berkenan memutusperkara Pra Peradilan ini dengan Putusan sebagai berikut :I. PADA EKSEPSI :1.BeII. PADA POKOK PERKARA :1.secara keseluruhan;Menyatakan menerima dalildalil Termohon pada eksepsi ;Menyatakan menolak permohonan Pra Peradilan atau setidaktidaknya tidak menerima karena permohonan tidak jelas / kabur ;Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ;Menyatakan menolak permohonan Pra Peradilan dari Pemohon2.

Dalam hal demikian maka permohonan Pra Peradilan wajib dinyatakangugur dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang materi permohonan PraPeradilan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan dinyatakangugur, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan Pra Peradilan inidibebankan kepada Pemohon ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP,serta PeraturanPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan denganperkara Pra Peradilan ;MENGADILI:1.Menyatakan

Adapun alasan atau dalildalil yang dikemukakan oleh pemohon mengenai terbitnya surat penetapantersangka adalah tiga hari dari keluarnya putusan pra peradilan yaitu putusanPengadilan Negeri Gorontalo No.11/Pid.Pra.Peradilan/2016/PN. Gtlo, tanggal 16Desember 2016, merupakan alasan yang tidak mendasar hukum serta alasanHal 29 dari 45 hal, Put.No.3/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.mengadaada. 3).

Adapunalasan atau dalildalil yang dikemukakan oleh pemohon mengenai terbitnya suratpenetapan tersangka adalah tiga hari dari keluarnya putusan pra peradilan yaituputusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.11/Pid.Pra.Peradilan/ 2016/PN. Gtlo,tanggal 16 Desember 2016, merupakan alasan yang tidak mendasar hukum sertaalasan mengadaada. 3).

peradilan diatur dalam Pasal 77 sampai denganpasal 83 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidanayang dikenal dengan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana/KUHAP sesuaipasal 285 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;Hal 32 dari 45 hal, Put.No.3/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pra peradilan dalam KitabUndangundang Hukum Acara Pidana/KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi adapasalpasal tertentu yang telah dianulir karena perkembangan zaman

Kesimpulan hal. 7, dan Kesimpulan ataspermohonan pra peradilan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Ir.Hendiritis Sulistiyani Saleh,M.Si, M.Sc., pada angka II Kesimpulan angka 1 s/d 6hal 9 s/d 10, menyatakan menolak permohonan praperadilan tertanggal 07Hal 35 dari 45 hal, Put.No.3/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.Pebruari 2017, yang diajukan oleh pemohon (lr.

Adapun alasan atau dalildalil yang dikemukakan oleh pemohon mengenai terbitnya surat penetapantersangka adalah tiga hari dari keluarnya putusan pra peradilan yaitu putusanHal 36 dari 45 hal, Put.No.3/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.Pengadilan Negeri Gorontalo No.11/Pid.Pra.Peradilan/ 2016/PN.Gtlo, tanggal 16Desember 2016, merupakan alasan yang tidak mendasar hukum serta alasanmengadaada. ketiga, penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut telahdidukung setidaktidaknya 4 (empat) alat bukti yang sah