279 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 279kK/Padt.SusBPSK/2018Putusan Nomor 1638/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 18 November2016 yang amarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil menurut peraturan dan perundangundanganyang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yangtelah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang UndangNomorg Tahun 1999 tentang Perlindungan

) Kabupaten Batu Bara Nomor 1638/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016tanggal 18 November 2016 dan segala akibat hukumnya;MenghukumT ergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen)untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;Mengadili Sendiri:1.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriPekanbarudengan putusan Nomor 304/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Pbr., tanggal1 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon;2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BatuBaraNomor 1638/Arbitrase/BPSK/BB/2016, tanggal 18 November 2016;Mengadili Sendiri:1.

Menghukum Penggugat/Termohon untuk membayar biaya perkarayang sampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp296.000,00 (dua ratussembilan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbarutersebuttelah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 16 Mei2017kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatandiajukan permohonankasasi pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan KasasiNomor304/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Pbr.

Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara Nomor304/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Pbr., tanggal 1 Februari 2017;3. Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1638/Arbitrase/BPSK/BB/2016,tanggal 18 November 2016;4.

379 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

menerapkan hukum dalam Putusan Arbitrase Nomor722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016;Bahwa apabila Pengadilan Negeri Kabanjahe cq Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mengenaikewenangan mengadili sebagaimana dalam keberatan pertamapermohonan keberatan, maka Pemohon Keberatan mengajukan keberatankedua mengenai BPSK Batu Bara salah menerapkan hukum dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 yaitu sebagai berikut:1.

Bahwa dalam Putusan Arbitrase BPSK Batu) Bara NomorHalaman 5 dari 12 hal Put. Nomor 379 K/Padt.SusBPSK/2017722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 pada halaman 21 Nomor 7 yangberbunyi ......

Dengan demikian BPSK Batu Bara salah menerapkanhukum. Oleh karena itu, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tidak dapat dipertahankan lagi,Halaman 6 dari 12 hal Put.

Surat pernyataan keberatan tentang memilin arbitrase di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);d.

;Bahwa oleh karena permasalahan ini adalah hubungan perjanjianpembiayaan konsumen dalam hal wanprestasi, maka penyelesaiansengketa merupakan kewenangan pengadilan umum bukan BPSK.

87 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 87 K/Pdt.SusBPSK/2018Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil olen Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut peraturan danperundangundangan yang berlaku di wilayah negara RepublikIndonesia.Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan dokumensalinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat diri antara konsumendengan pelaku usaha seperti akta perjanjian kredit, polis asuransi danakta pemberian hak tanggungan

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Bahwa terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriSibolga dengan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus/2017/PN Sbg tanggal 17 Mei2017, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi= Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 276/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 22 Maret 2017;4.

Nomor 87 K/Padt.SusBPSK/2018telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan peradilanumum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata) bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Sbg tanggal 17 Mei 2017 dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, oleh karena

Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No. 806/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 12 Oktober 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);4. Menolak permohonan pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;

no: 806/Arbitrase/BPSKBB/III/2015 jaditidak benar pertimbangan hukum BPSK pada halaman 20 baris 24 yangmenyatakan penagihan memakai debt collector dengan kekerasan ,premanisme, intimidasi , teror terhadap konsumen dan keluarganya.Bahwa ketidak hadiran Penggugat Keberatan pada panggilan sidang BPSKkarena terlambatnya panggilan diterima oleh Penggugat Keberatan, danbukan karena Penggugat Keberatan tidak koperatif .Bahwa pertimbangan pertimbangan BPSK Batubara yang menyatakanperjanjian kredit tidak

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)No.806/Arbitrase/BPSKBB/III/2015 tanggal 12 Oktober 2016.3.

Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara No.806/Arbitrase/BPSKBB/III/2015 tanggal 12 Oktober 2016, Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Batubara No. 806/Arbitrase/BPSKBB/III/2015 tanggal 12 Oktober2016.

TENTANG DALIL MENGAJUKAN PERLAWANAN PENGGUGATKEBERATAN TIDAK TERPENUHI;1.Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (8) Perma Nomor 1 Tahun2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengemukakanbahwa :"keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapatdiajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusanarbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 uu 30 TAHUN1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Bahwa sesuai dengan

dalam siding BPSK karenaterlambatnya panggilan diterima oleh penggugat keberatan";Bahwa alasan yang menyatakan:"ketidakhadiran penggugatkeberatan dalam sidang BPSK karena terlambatnya panggilanditerima oleh penggugat keberatan" adalah alasan yang tidak dapatditerima oleh akal sehat dan terkesan mengadaada, sebab secarafakta dan ketentuan hukum penggugat asal dan tergugat asal dalamsidang BPSK tentunya telah dipanggil secara patut ;Bahwa oleh karena itu tindakan Penggugat Keberatan (PT.

938 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 938 K/Padt.SusBPSK/2016Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga Majelis berpendapat adalah Konsumen dan Pelaku Usaha, dandapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk);12.Bahwa dapat Pemohon Keberatan jelaskan secara jelas dan detil,berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK,disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengantujuan melindungi kepentingan

Maka Putusan BPSK Nomor 412/BPSK/Arbitrase/BB/X/2015 tanggal 4 Februari 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai denganketentuan yang berlaku maupun faktafakta hukum yang sebenarnya terjadinamun sengaja diputarbalikan faktafaktanya demi kepentingan TermohonKeberatan, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaiansengketa Konsumen atas nama Kamal tersebut di BPSK hinggamenghasilkan putusan dilakukan tanpa persetujuan dari PemohonKeberatan;Sesuai UndangUndang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk

Batubara dangugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasanyang tidak berdasar hukum dan dibuatbuat.

menghadiripersidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) yaitu tertanggal:1.

Sehingga Pemohon Keberatan tidaksepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK denganHalaman 27 dari 55 hal. Put.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor : 041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn tanggal 13 Juni 2019;

405 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor199/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tanggal 20 Juli 2016;3.

Saja yang memilih, dalamperkara a quo Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulukonsumen adalah juga termasuk dalam para pihak;Dalam perkara a quo Judex Facti salah dalam menerapkan Hukum, karenakonsumen adalah pihak;Bahwa, sebagaimana bunyi Pasal 2 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 18 tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batubarayang menyebutkan Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK ditempat domisili konsumenatau BPSK yang

Dalam perkara a quo Pemohon Kasasi telah membuat pernyataan memilihBPSK Kabupaten Batubara dengan alasan Pemohon Kasasi/dahulu TermohonKeberatan tidak pernah mendengar kiprah atau kinerja BPSK ditempat domisiliPemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanya Pemohon Kasasimembuat Pengaduan di BPSK Kabupaten Batubara.

Nomor 405 kK/Pdt.SusBPSk/2017pembentukan BPSK Kabupaten Batubara yang pada Pasal (2) nyamenyatakan Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat;Juncto Pasal 43 ayat (1) 9 Kepmenperindag RI Nomor350/MPP/Kep/1 2/2001 ;Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum diatur dalamKeputusan ini diatur lebih lanjut oleh KETUA BPSk; Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten

737 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Tugas danWewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena pilihantersebut tidak didasarkan kepada persetujuan Para Pihak sehinggaberalasan hukum Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1476/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 10 November 2016 untukdibatalkan;.

Kabupaten Batu BaraNomor 1476/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 10 November 2016Halaman 16 dari 38 hal.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1476/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 10 November 2016 Nomor 1476/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 10 November 2016 mengandung kontradiktif/pertentangan dalam pertimbangan hukum dan tidak berdasar;Majelis Hakim yang terhormat,Mengacu pada pertimbangan hukum pada alenia 1 halaman 25 Putusanberbunyi sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diberikanoleh Konsumen kepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara danketerangannya walaupun

2016;Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kompetensi untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;3.

PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:1.

697 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor810/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 Tanggal 2 September 2016 bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.

Bahwa keberatan atas putusan arbitrase BPSK dapat diajukanke Pengadilan apabila memenuhi salah satu syarat diantaranya : Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusandijatunkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Setelah Putusan BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan pihak lawan.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara, Nomor 810/Pts/Js Ill/Arbiterasi/BPSKBB/V/2016Tanggal 02 September 2016;3.

Dan Kemudian, menurut pasal52 UUPK, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidaktertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perluHalaman 11 dari 15 hal Put.

Cara litigasi dilakukan dengan caramemasukkan gugatan perdata kepada pengadilan negeri yang berwenangdan Cara non litigasi dilakukan melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk);Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan sengketa yang timbul antaraPemohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Pemohon BPSK/Konsumendengan Termohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/TermohonHalaman 12 dari 15 hal Put.

MENGADILI:

• Membatalkan Putusan BPSK Nomor 15/PTS/BPSK-Pdg-SBR/ARBT/ IV/2021,Perkara Konsumen No. 16/P3k/IV/2021.

99/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg

Menolak gugatan Pemohon Keberatan Selebihnya;Bahwa atas Putusan BPSK sebagaimana tersebut diatas, PemohonKeberatan masih belum mendapatkan penyelesaian yang adil danmenjamin perlindungan hakhak Pemohon Keberatan sebagai Debitur dankonsumen lembaga Pembiayaan, karena menurut Pemohon KeberatanBPSK sebagai lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen belum dapatmenjamin Perlindungan hakhak dan Kepentingan Pemohon Keberatansebagai Konsumen, karena BPSK belum memberikan Keputusansebagaimana Permohonan yang

Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point Ill (tiga), IV (empat), V(lima), VI (enam), VII (tujuh), VIII (delapan), IX (Sembilan), X (Sepuluh),XI (Sebelas) dan XII (dua belas) pada halaman 3 (tiga), 4 (empat) dan 5(lima) bagian Dasar Gugatan/Posita dalam Gugatannya, maka dapatTergugat sampaikan bahwa Penggugat telah salah kaprah mengenaikeputusan pemberian reschedule yang tidak diberikan Majelis BPSK KotaPadang, Majelis BPSK Kota Padang sesungguhnya tidak mempunyaikewenangan memutus pemberian reschedule

Bahwa namun Majelis BPSK Kota Padang malah menjatuhkanputusan yang kurang tepat dan dirasa kurang adil bagi Tergugat, terlebihMajelis BPSK Kota Padang memutuskan agar Tergugat mengembalikanObjek Perjanjian/Kendaraan aquo, padahal sangat jelas telah diakui baikoleh Penggugat maupun Majelis BPSK Kota Padang terjadi suatuperbuatan lalai/ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugatdengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuransebagaimana dalam Perjanjian, walau telah dilakukan peneguran

Foto copy Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Padang Nomor : 15/PTS/BPSKPDGSBR/ARBT/IV/2021Tanggal 04 Juni 2021 telah disesuaiakan dengan aslinya, diberi materaicukup, diberi tanda T6;7. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K05929485telah disesuaiakan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T7;8.

, sertaperaturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Membatalkan Putusan BPSK Nomor 15/PTS/BPSKPdgSBR/ARBT/IV/2021,Perkara Konsumen No. 16/P3k/IV/2021.

741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 25/PtsArb/BPSKBB/IV/2017 tanggal 6 April 2017;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan dalam perkara ini;5.

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul;Subsidair:Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya(ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas Termohon Keberatanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukumPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenHalaman 4 dari 8 hal. Put.

) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara a quo; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalamperkara a quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan jawabanjawaban ilmiah yang telah TermohonKeberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 25/PtsArb/BPSKBB/IV/2017 tanggal 06 April 2017,

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan dalam perkara ini;5.

Menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 25/PtsArb/BPSKBB/IV/2017 tertanggal 06 April 2017;4.

619 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Dalam hal mana Perjanjian pembiayaanKonsumen Nomor 0012009056001.telah mengikat bagai Undangundangbagi kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut (Asas Hukum pactumSun Servanda);Bahwa Majelis BPSK kota Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskanperkara ini terdahulu telah keliru dalam membuat pertimbangan tentangPerlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanyakepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.Dalam hal mana putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/

Kota Pekanbaru Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/2014untuk seluruhnya;3.

Kota Pekanbaru dan sekitar termasukkedudukan/domisili BPSK Kota Pekanbaru, dan oleh karenanya sudahseharusnya Permohonan ini di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara Nomor 030/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN BKN, karena bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang tetapi KewenanganPengadilan Negeri Kota Pekanbaru;.

Put.No.619 K/Pdt.SusBPSk/2015terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan PemohonKasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusanPengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.SUS/BPSK/2014/PN Bkn;2.

30.Pdt.Sus/BPSK/2014/PN Bkn., tanggal 10 Februari 2015 yang menguatkan putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/ 2014 tanggal 29September 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quodengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/ TermohonHal. 9 dari 11 hal.

709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

) Kabupaten Kuantan Singingi,sebagaimana tertuang dalam surat yang terdaftar pada Sekretariat BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan SingingiHal. 2 dari 11 Hal.

Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 April 2015 Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selamaproses pemerikasaan berlangsung;Atau, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telahmemberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Rgt., tanggal 17 Juni2015 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;2.

Menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03/BPSKKS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April2015;3.

Putusan Nomor 709 K/Pdt.SusBPSK/2015Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor17/Pdt.Sus/BPSK/2015/2015/PN.Rgt., tanggal 17 Juni 2015 yang menguatkanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 03/BPSKKS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Rengattidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;2.

561 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) Kabupaten BatuBara dengan register perkara Nomor 1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016; Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 4 Oktober 2016 membacakan PutusanNomor 1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016, yang amarnya berbunyisebagaimana tersebut diatas; Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) sangat berkeberatan terhadappertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis BPSK Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, karena berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akalakalan

Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 Tanggal 4 Oktober 2016,dinyatakan hal Bahwa Konsumen dalam surat gugatannya tertanggal29 Juli 2016 menyatakan ...dst;4. Bahwa tentang tanggal gugatan tersebut diatas telah sangat jauh dariketentuan penyelesaian dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja,terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK yaituHalaman 11 dari 30 hal. Put.

Nomor 561 K/Pdt.SusBPSK/2017sampai dengan pembacaan putusan pada tanggal 4 Oktober 2016;Bahwa dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1288/ Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 Tanggal4 Oktober 2016 adalah tidaksah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;D.

Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang muliamembatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 untukseluruhnya;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusansebagai berikut:1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 Tanggal4Halaman 16 dari 30 hal. Put.

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK KabupatenBatubara Nomor 1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016, tanggal 4 Oktober 2016;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukanoleh Termohon Keberatan atas nama Ali Sukrin Daulay;3.

417 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Apabila diktum VI tidak dijalankan oleh pihakTergugat, BPSK menyerahkan putusan ini kepadapenyidik untuk melakukan penyidikan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;e 2.

Putusan BPSK Nomor 014/P.BPSK/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013yang amarnya sebagai berikut:Karena pihak Tergugat 3 (tiga) kali tidak menghadiriundangan yang disampaikan oleh BPSK yakni sidangpertama tanggal 4 Maret 2013, sidang kedua tanggal 11Maret 2013, dan sidang ketiga dengan pemanggilanmelalui PPNSPK tanggal 18 Maret 2013;Hal. 3 dari 24 hal Put. Nomor 417 K/Pdt.SusBPSK/2013Il.

Apabila diktum VI tidak dijalankan oleh pihakTergugat, BPSK menyerahkan putusan ini kepadapenyidik untuk melakukan penyidikan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;e 5.

Disamping itu juga harus sesuaidengan ketentuan KEPMENPERINDAG No.350/MPP/Kep/l2/2001, yangmana terdapat ketentuan bahwa setelah menerima permohonanpengaduan Ketua BPSK memeriksa berkas permohonan apabilakonsumen atau pelaku usaha ada tidaknya kesepakatan bilamana adakesepakatan maka keduabelah pihak dalam menentukan carapenyelesaiannya (mediasi/ arbitrase/ konsiliasi) Ketua BPSK selanjutnyamenentukan majelis, melakukan panggilan para pihak dan melanjutkanke persidangan;12.Bahwa pihak BPSK Kota Malang

Bahwa putusan yang keluarkan oleh BPSK tersebut tidak dapatdinyatakan batal demi hukum karena BPSK merupakan lembagapemerintah yang dibentuk oleh Negara dan bertugas menangani danmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia No.13/MDA G/PER/3/2013 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPSK dan Sekretariat BPSKPasal 1,

362 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 362 K/Pdt.SusBPSK/201711pengawas dan pembina BPSK Kabupaten Batu Bara telah secara tegasmenyatakan bahwa BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangan absolutuntuk memeriksa dan mengadili pengaduan yang diajukan oleh Konsumenyang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian kredit dengan Pemohondimana dalam perjanjian kredit telah diatur penyelesaian sengketa antaraTermohon dan Pemohon melalui Pengadilan Negeri;.Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan tindakan yangsewenangwenang dan

Oleh karenanya,pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara sangat keliru dantidak sesuai dengan rasa keadilan fakta yang ada di masyarakat;.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Bahwa, Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Halaman 16 dari 29 hal. Put.

Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 452/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 09 September 2016 batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;4.

Tentang Keberatan; Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan; Bahwa Judex Facti telah membatalkan Keputusan Arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Bahwa Penggugat keberatan terhadap amar putusan BPSK Kota Cirebondalam point 2 dan point 3 tentang pencantuman klausula baku padaPerjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 85800201518 tanggal 23 Juni 2015antara PT.

) KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor350/Mpp/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan Penyelesaiansengketa konsumen oleh BPSK dilakukan atas dasar pilihan danpersetujuan para pihak yang bersangkutan, maka BPSK Kota Cirebontidak memiliki mewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut;.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada BPSK Kota Cirebon telahsengaja mengesampingkan dan/atau menyembunyikan dokumen berupaperjanjian sewa guna usaha khususnya tentang klausul pemilinan domisiliHalaman 5 dari 12 hal Put.

Pada alinea keduagugatan, Penggugat menyatakan gugatan/keberatan ditujukan terhadapputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara, bukan BPSK Kota Cirebon;Dengan demikian gugatan Penggugat kabur, tidak berdasar dan tidakmemenuhi persyataran formal.

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat menolak PutusanPengadilan Negeri Sumber Nomor = 37/Pdt.G/2016/PN.Sbr tanggal 22Agustus 2016 juncto Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor012/BPSK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 pada: Paragraf 5 halaman 21 yang menyatakan:Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan telah membatasialasanalasan yang harus dijadikan dasar permohonan untukmembatalkan Putusan BPSK sesuai dengan Pasal 70 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 juncto Pasal 5 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung

361 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 361 K/Pdt.SusBPSK/2017dirugikan atau ahli warisnya dapat mengugat pelaku usaha di BadanPeneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batu Bara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batu Bara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriKabupaten Simalungun merupakan Pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan PemohonKeberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik

dalam huruf mdan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanyaHalaman 19 dari 51 hal.

rugi sebesarbesarnya Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Bara secara hukum tidakberwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum olehkarena BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengandemikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampaui kKewenangannya danmelanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkanPutusan BPSK batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telahcacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, danmenyebabkan

pembatasan wilayah pengaduan konsumen yangmengharuskan konsumen terlebih dahulu untuk mengajukan gugatankepada BPSK tempat domisili Konsumen atau BPSK terdekat, sedangkangugatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Konsumen yangberdomisili di Kabupaten Simalungun malah diajukan kepada BPSK BatuBara yang letak lokasinya jauh dari Kabupaten Simalungun;Dapat Pemohon Keberatan sampaikan juga bahwa pemanggilan yangdilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI tidak hanya terjadi di KotaPerdagangan akan

1289 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

mengajukan keberatan atas putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017melalui Pengadilan Negeri Kisaran sesuai dengan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006;Dasar Pengajuan Permohonan Keberatan1.Bahwa Pemohon Keberatan menerima Surat Pemberitahuan Resmi atasPutusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017, yang

Kabupaten BPSK Pemerintah Batu Bara Telah Melampaui Kewenangannyadalam memutus perkara a quo, serta kesalahan dalam pertimbangan danamar putusannya;Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017,karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

Namun demikian,dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri TanjungBalai. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimpemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017;b.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

Kewenanganuntuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada PengadilanNegeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namundalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagilagi telahmengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri.