Putusan Sela Pengadilan Tingkat Pertama yangmenolak eksepsi Tergugat Ill dan Tergugat IV tersebut dengan alasan karenaperjanjianperjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat III dan TergugatIV adalah pejanjian yang dibuat antara badan hukum/warga negara asingdengan badan hukum/warga negara Indonesia dibuat dan ditandatangani dalambahasa Inggris dan tidak dibuat perjanjian dalam versi bahasa Indonesiasehingga bertentangan dengan Pasal 31 UndangUndang Nomor 24 Tahun2009 Tentang Bendera, Bahasa dan

Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang diajukan olehTergugat III dan Tergugat IV bertanda T3/T401, T3/T403, T3/T405, T3/T407,T3/T409 dan T3/T413 yang diajukan juga oleh Terbanding semula Tergugatbertanda P8 A, P8 B, P34 A, P34 B ternyata di dalam perjanjianperjanjiantersebut secara tegas disebutkan adanya Klausula Arbitrase, yaitu para pihaksepakat untuk menyelesaikan semua perselisihan yang mungkin timbul darihubungan hukum tersebut melalui Arbitrase

para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertamabahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IVadalah pejanjian yang dibuat antara badan hukum/warga negara asing denganbadan hukum/warga negara Indonesia dibuat dan ditandatangani dalam bahasaInggris dan tidak dibuat perjanjian dalam versi bahasa Indonesia sehinggabertentangan dengan Pasal 31 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan

Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, PengadilanTingkat Banding berpendapat tidak beralasan hukum karena selain UndangUndang tersebut tidak memberikan sanksi atau akibat tidak dibuat dalam versiBahasa Indonesia, juga perjanjian tersebut telah dibuat berdasarkankesepakatan para pihak tanpa ada keberatan, yang berlangsung sejak Tahun2016 hingga sebelum gugatan ini diajukan yaitu tahun 2018;Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 315/PDT/2021/PT DKIMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut

M.HH.UM.01.0135 tertanggal 28 Desember 2009 (vide BuktiT10), pelaksanaan Pasal 31 UndangUndang No. 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tersebutmasih menunggu dikeluarkannya Peraturan Presiden.Hal ini juga telah dipraktekkan Mahkamah Agung Republik Indonesia yangsalah satunya termuat dalam Putusan No. 443 B/Pdt.SusArbt/2015tertanggal 12 Mei 2016, telah menolak permohonan pembatalan putusanarbitrase dengan dasar tidak digunakannya bahasa Indonesia dalamperjanjian.Berdasarkan

M.HH.UM.01.0135 tertanggal 28 Desember 2009 (vide BuktiT10), pelaksanaan Pasal 31 UndangUndang No. 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tersebutmasih menunggu dikeluarkannya Peraturan Presiden.Hal ini juga telah dipraktekkan Mahkamah Agung Republik Indonesia yangsalah satunya termuat dalam Putusan No. 443 B/Pdt.SusArbt/2015tertanggal 12 Mei 2016, telah menolak permohonan pembatalan putusanarbitrase dengan dasar tidak digunakannya bahasa Indonesia dalamperjanjian.Berdasarkan

atau running teks yang menjelaskanaktivitas kegiatan tersebut, kapan dan dimana serta tentang hal apa) maupunbuktibukti Surat dari Terbanding semula Tergugat (T7, T8; T9 dan T10)seharusnya diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang baik dan benar yangdilakukan oleh Penerjemah Resmi yang disumpah(Peraturan Menteri Hukum danHak asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 dan Terdaftar (atau bersertifikat), sesuaipasal 164 HIR/Pasal 284RBg jo pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

menghina, ataumerendahkan kehormatan Bendera NegaraKesatuan RepublikIndonesiaKeadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan berterus terang selama proses persidangan Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannyaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 66 UU RI No.24 Tahun 2009 tentangbendera, bahasa, dan

lambang negara serta lagu kebangsaan, joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILLI:1.

menghina, ataumerendahkan kehormatan Bendera NegaraKesatuan Republik IndonesiaaKeadaanyang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan berterus terang selama proses persidangan Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannyaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 66 UU RI No.24 Tahun 2009 tentangbendera, bahasa, dan

lambang negara serta lagu kebangsaan, joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Hal tersebut perlu dilakukan dengan didasarkan pada UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan danagar kreditor lainnya dapat mengerti isi perjanjian tersebut;Sedangkan sampai dengan surat ini diajukan, kreditor belum pernah diberikan salinan LoanAgreement/pefanan utang antara Debitor dengan Magnum Asia Limited (Selaku pemegangsaham Debitor) dan Impac Group Limited baik sesuai aslinya atau yang telah diterjemahkankedalam Bahasa

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena salah menafsirkanunsure Pasal 24 dan Pasal 66 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan Lembaga Negara, serta Lagu Kebangsaan;1 Bahwa Pasal 24 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan menyebutkanbahwa : Setiap orang dilarang :a Merusak, merobek, menginjakinjak, membakar, atau melakukanperbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkankehormatan Bendera Negara

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UUBendera) yang mengatur sebagai berikut:Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau penanjianyang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia,lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.Halaman 7 dari 24 hal.

Pengakuan Penggugat tersebutmenguatkan bahwasanya Penggugat telah melanggar hukum dalammembuat Perjanjian;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009 tentangBendara, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yangberbunyi yaitu:(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahRepublik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseoranganwarga negara Indonesia.(2) Nota kesepahaman atau pernanjian sebagaimana

CARA MELAKUKANSERANGKAIAN TIPU DAYA UNTUK MENGUASAI SAHAM PENGGUGAT 1,PENGGUGAT 2 DAN PENGGUGAT 3 PADA TURUT TERGUGAT 2 DAN TURUTTERGUGAT 3, TANPA MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT 1,PENGGUGAT 2 DAN PENGGUGAT 3 SELAKU PEMILIK SAHAM.PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM (SPA) MERUPAKAN PERJANJIAN PURAPURA(PROFORMA) SEHINGGA TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.PARA TERGUGAT TELAH DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUANPASAL 31 UNDANGUNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA,BAHASA, DAN

LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN (UU NO.24/2009) MENGENAI KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAMSETIAP PERJANJIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK HUKUM INDONESIA, INCASU, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 2DAN TURUT TERGUGAT 2 SELAKU WARGA NEGARA DAN BADAN HUKUMINDONESIA.PEMENUHAN UNSURUNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANGDILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.OLEH KARENA KEPEMILIKAN SAHAM TERGUGAT 4 SAMPAI DENGANTERGUGAT 6 PADA TURUT TERGUGAT 2 DAN TURUT TERGUGAT 3MERUPAKAN PRODUK MELAWAN

Agreement Nomor LA/CA/1.799/A1.0/2010,tanggal 29 September 2010; Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A11/2011,tanggal 3 Januari 2011; Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A12/2011,tanggal 28 Februari 2011; Amendment to the Facility Agreement Nomor LA/CA/1709/A13/2011,tanggal 10 Mei 2011;24.Bahwa pembuatan dan penandatanganan dokumendokumen tersebut jelasjelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 31 Undang Undang RINomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara,Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara RI Nomor 109 tahun 2009,Tambahan Berita Negara RI Nomor 5035), yang selengkapnya adalah:1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahRepublik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseoranganWarga Negara Indonesia;2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang melibatkan pihak. asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihakasing tersebut

No. 1898 K/Padt/2013 Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2009 Pasal 31 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; Teoriteori hukum; Prinsip perdagangan yang lazim di dunia perdagangan kopi;Dengan tujuan mematikan usaha Penggugat sehingga segala akta akta dansuratsurat yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat denganTergugat, maupun dengan melibatkan pihakpihak lain yang timbul akibatFacility Agreement antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakanbatal demi hukum dan/atau

WHukum Perkumpulankepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, yang mana kemudian Permohonantersebut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan PersatuanPengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal12 April 2016, adapun Penggunaan nama Bahasa Indonesiatersebut sesuai dengan Undangundang Nomor 24 Tahun2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan

Lambang Negara,Serta Lagu Kebangsaan dan sesuai dengan AnggaranDasar Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran NiagaNasional Indonesia Atau Indonesian National ShipownersAssociation (INSA) sebagaimana tercantum dalam AktaNomor 11 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT Firdhonal, S.H.Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2016Pemerintah RepublikIndonesia melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan menerbitkan surat PerihalPengesahan C.F.

Hukum Perkumpulan kepada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang manakemudian Permohonan tersebut dikabulkan sebagaimana tercantumdalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor: AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan PengusahaPelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016,adapun Penggunaan nama Bahasa Indonesia tersebut sesuaidengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa, Dan

Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan sesuaidengan Anggaran Dasar Perkumpulan Persatuan PengusahaPelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau Indonesian NationalShipowners Association (INSA) sebagaimana tercantum dalam AktaNomor 11 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT Firdhonal, S.H.Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat keliru danmengandung keterangan palsu karena:A.

perihalPermohonan Klarifikasi Dalam Perkara PT Bestbuy Home ShoppingIndonesia (terlampir P2), Para Pemohon Peninjauan Kembali telahmengajukan permohonan untuk menerjemahkan /oan agreement antaraTermohon dan Il Peninjauan Kembali dan purchase agreement antaraTermohon dan IV Peninjauan Kembali dari versi bahasa Inggris menjadiversi bahasa Indonesia dengan menggunakan jasa penerjemah tersumpah.Hal tersebut perlu dilakukan dengan didasarkan pada Undang UndangNomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan

Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan dan agar kreditur lainnya dapat mengerti isiperjanjian tersebut;Tetapi sampai dengan memori peninjauan kembali ini diajukan, ParaPemohon Peninjauan Kembali dan kreditur lainnya tidak pernah melihat danmembaca salinan loan agreement/perjanjian utang antara Termohon , IIdan IV Peninjauan Kembali baik sesuai aslinya atau yang telahditerjemahkan kedalam bahasa Indonesia melalui penerjemah tersumpah;Bahwa menurut pendapat Dr.

ALINDOBKS/II/2018,Perihal : Jawaban Anjuran Nomor : 567/352/Disnaker tertanggal 11 Februari2018 dimana pada pokoknya Penggugat menolak isi anjuran tersebut;Bahwa perusahaan Tergugat berada diwilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia sehingga sepatutn ya segala sesuatu yang terjadi berhnubungan denganhubungan industrial yang berimplikasi hukum khususnya hukum ketenagakerjaanmenggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa, Dan

Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Pasal 25 menyatakan : Putusan No. 60/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg Hal 9 26.(1)(2)(3)Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalamPasal 36 UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuaidengan dinamika peradaban bangsa.Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagaijati diri bangsa

REKONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa mengenai jawab jinawab para pihak tersebutMajelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Bahwa sesuai dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, prestasiPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa pembayaran jasa telahdipenuhi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada bulan Desember 2019; Bahwa Pasal 31 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 24 Tahun 2009Tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan,mengisyaratkan : Bahasa Indonesia wajid digunakan dalam notakesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansipemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atauperseorangan warga negara Indonesia.; Bahwa Majelis Hakim tetap beroedoman pada Pasal 1338 KUH Perdata,yaitu Perjanjian berlaku sebagai undangundang bagi para pihak; Bahwa dari prestasi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telahdibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Menurut Pasal 52 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan berbunyi:Lagu kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikandalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran.Maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tersebut maka dalam rangkaianprogram pendidikan dan pengajaran disekolah, lagu kebangsaanIndonesia Raya dan lagulagu wajib nasional dapat diperdengarkan

pada saat upacara bendera dan tidak mau menyanyikanlagu nasional (Indonesia Raya) baik pada saat upacara bendera, telahmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan pada umumnya danketentuan tata tertio SMKN 4 Malang pada khususnya.Secara yuridis, kewajiban Penggugat untuk mengangkat tangan (hormat)kepada bendera pada saat upacara bendera dan menyanyikan laguIndonesia Raya pada saat bendera dinaikkan diatur dalam ketentuanPasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU No.24/2009) yang menyatakan bahwa,Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera negara,semua orang yang hadir memberi hormat denganberdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan mukapada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunanBendera Negara selesai.Lebih lanjut lagi, dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (PP No.40/1958) mengatur,Halaman 38 dari 136 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/

adalahtermasuk bagian dalam Pelajaran PKN yang dipelajari semua siswaHalaman 105 dari 136 Halaman Putusan Perkara Nomor 60/G/2020/PTUN.SBY.kalau dia Lidya tidak mau menyanyikan Lagu Indonesia Raya berarti adayang tidak dia laksanakan;Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada UndangUndang yang menjelaskantentang hormat bendera;Bahwa Saksi pernah mendengar terhadap Bukti P26 yang berupafotokopi sesuai dengan hasil cetak unduhan dari website UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 15 ayat (1)dan 59 ayat (2) huruf b;Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pernah ada pejabat negara yang tidakangkat tangan pada saat menghormat bendera sesuai dengan Bukti P9yang berupa Fotokopi sesuai dengan fotokopi print out dari WebsiteWikipedia https://id.wikipedia.org/wiki, Perihal : Hormat Bendera;Bahwa Saksi tahu terhadap Bukti P4 yang berupa fotokopi sesuaidengan aslinya Surat dari Truth & Justice Law Office selaku KuasaHukum Penggugat, Nomor : 05/TJLO

Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1)undangundang nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa,Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menyatakan BahasaIndonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjianyang melibatkan embaga negara, instansi pemerintah RepublikIndonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warganegara Indonesia.> Bahwa akta Perjanjian yang di buat oleh dan atau dihadapan Notaris(Turut Tergugat) merupakan akta autentik yang merupakan dokumenNegara, Sebagai dokumen

secara tegas menyatakan:Suatu peranjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatusebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukumKemudian ketentuan pasal 1337KUHPerdata juga menegaskan:Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang Undangatau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertibanumumBahwa dikarenakan terbukti bahwa LOI No. 004/2012 tersebutbertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang UndangNo. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan

Lambang Negara,Serta Lagu Kebangsaan jo.

atau sekitar bulan November 2016,PENGGUGAT mendatangi kantor Kuasa Hukumnya untuk berkonsultasi,Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 150/PDT/2017/PT BTN12.13.dalam pertemuan tersebut Kuasa Hukum PENGGUGAT menyatakanbahwaPerjanjianperjanjian (Vide Bukti P134 dan P135) yang dibuat olehTERGUGAT yang hanya menggunakan Bahasa Inggris adalah batal demihukum, karena bertentangan dengan hukum sebagaimana secara tegasdinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Undangundang Nomor 24 tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan(Bukti P136) yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 31 ayat 1 UU 24 tahun 2009 :Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperjaniian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RepublikIndonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negaraIndonesia.maka oleh karena Perjanjianperjanjian (Vide Bukti P134 dan P135)bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 UU 24 tahun 2009 atau Batal DemiHukum, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan Pembatalan