Penilai Harga Tanah ( PasalHal 242 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps15 ayat (2) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo PeraturanPresiden No.65 Tahun 2006).Bahwa Berdasarkan peraturan perundangundangan mengenaiPengadaan Tanah yang berlaku di tahun 2010, maka pengadaan tanahuntuk kepentingan umum yang luas tanahnya lebih dari 1 hektar jelasmemerlukan SK Bupati paling tidak berkaitan dengan Penetapan Lokasi,pembentukan panitia pengadaan tanah dan Lembaga penilai hargatanah (apprisal

Namun demikiansecara rasional penetapan lokasi pengadaan tanah berarti berkaitandengan subyek, obyek dan status tanah yang ditetapbkan sebagai lokasipengadaan tanah;Bahwa menurut pendapat ahli, di Tahun 2010, pengadaan tanah untukkepentingan umum, apprisal wajid ada walaupun tidak secara tegasdinyatakan demikian, dasar hukum nya adalah ketentuan Pasal 15 ayat(2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, diatur bahwa "dalam rangkamenetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai hargatanah ditetapbkan

Jadi apprisal sifatnya wajib ada dan secaraMal 244 dari 54U Nalaman Futusan NOMmOor 5 Z/F1d0.SuS/ LP K/ZU19/F IN.

Dpskelembagaan apprisal tersebut harus memenuhi standar tertentu yangmendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan NasionalBahwa Untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalamPasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun2007, tidak diatur secara tegas mengenai keberadaan apprisal tersebut,karena pengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehinggatidak memerlukan apprisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selainuntuk kepentingan umum tersebut menggunakan bantuan PanitiaPengadaan

sedikit dan akan meminjam sertipikat hanya1(satu) bulan akan dikembalikan, terdakwa memberikan cek sebagaiuang muka sebesar Rp. 565.250.000,00 dan dengan berbagai macamcara hingga pada akhirnya saksi dan istri setuju;Bahwa, pernah datang saksi Aryati Marzuki dan Yanti Maryuni kerumahsaksi melakukan presentasi bersama Terdakwa, yang mengatakanbunga pinjaman sebesar 10% dan terdakwa mengatakan tidakkeberatan;Bahwa saksi Yanti Maryuni dan saksi Aryati Marzuki, Terdakwa danlvonne datang lagi membawa Apprisal

Bahwa dalam hal Penilaian dan penetapan nilai ganti kerugian,sepenuhnya dilakukan oleh penilai (APPRISAL), secara independendan professional, yang dimungkinkan dilakukan menggunakandata/variabel/statistik sesuai dengan lisensi yang dimiliki, sehinggaadalah tidak benar jika penetapan harga yang ditetapkan oleh pihakPenilai (APPRAISAL) yang masingmasing bidang berbedabeda,merugikan pihak pemohon.10.Bahwa dalam hal kewenangan untuk melakukan fungsi Anggaran,dalam tahapan pemberian ganti kerugian PPK

datadata pendukung berupa data kualitatif (Legalitasperusahaan, datadata jaminan, datadata proyek bisnis ataucompany profile) dan kuantitatif perusahaan (laporan keuangandan feasibility study/kelayakan bisnis), dan selanjutnya dilakukananalisa dan pemeriksaan terhadap datadata tersebut untukkemudian diberikan ke divisi lain yang merupakan tim independenuntuk memeriksa ulang atas kebenaran dokumen dan kelayakankreditnya, dan dari kelayakan yang telah diuji termasukdiantaranya dilakukan penilaian/apprisal

Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 1 angka 11, telah diaturtentang Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut penilai, adalahOrang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen danprofessional yang telah mendapatkan izin praktik Penilaian dari materiKeuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilaidan harga Objek Pengadaan tanah.Hal 11 dari 54 Putusan Nomor 16 Pdt.G/2017/PN Arm11.Bahwa dalam hal Penilaian dan penetapan nilai ganti kerugian,sepenuhnya dilakukan oleh penilai (APPRISAL

Tegakan untuk hargaHalaman 18 Perkara Nomor: 755/Pdt.P/2018/PN.Tng.Obyek Pengadaan Tanah, terhadap bidangbidang objek pengadaan tanahnomor: 217, 220 dan 221, terletak di Keiurahan Pondok Jagung Timur,Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, karena dalampenetapan penilaian harganya menurut pemohon keberatan jauh dari hargapasaran terkini dan terdapat tanah milik pemohon keberatan seluas 5.982 m2yang masuk dalam trase tol (digunakan untuk pembangunan tol) tetapi tidakdilakukan penilaian oleh apprisal

Dalam gugatan halaman 4, menyebutkan bahwaSehingga Para Penggugat di rugikan berdasarkan hasil Appraisal adalahRp. 3.462.100.000,00 ...Hasil Apprisal yang dimaksud dikeluarkan oleh siapa, berdasarkan apa,dikeluarkan kapan, dikeluarkan untuk kepentingan apa juga tidak dijelaskan.Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 105/Padt.G/2020/PN.Bgrd.

Kreditnya yang selaluditundatunda, yang mana Pak DEWA sudah memberikan semua dataHalaman 19 dari 40 Putusan Nomor 919/Pid.B/2019/PN SDAdata mengenai persyaratan Kredit KPR tersebut kepada YUDHAtermasuk uang untuk biaya penilaian obyek rumah bekas yangsertifikatnya akan dijaminkan sebesar Rp.1.320.000, (Satu juta tiga ratusdua puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali sesuai dari permintaannyaYUHDA kepada Pak DEWA, maka totalnya sebesar Rp.2.640.000, (duajuta enam ratus empat puluh ribu rupiah) (uang Apprisal

Bank Danamon Indonesia Tbk. periode2018 2020 Tergugat dapat dilakukan PHK;Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim akan memeriksa secaracermat mengenai dasar hukum PHK terhadap Tergugat akibat tidak memenuhitarget yang telah ditetapbkan, yang akan dikaitkan pencapaian kinerja Tergugatberdasarkan penilaian kinerja (performance apprisal) oleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8B dan P10A berupa PerjanjianKerja Bersama periode 20112013 mengatur sebagai berikut :Pasal 12 Penilaian Prestasi

PN.Niaga.Jkt.Pstbaru, namun Surat Kuasa Khusus yang lama tertanggal 29 Oktober 2014 belum pernah ada pencabutan, sehinggaMajelis Hakim meminta surat permohonan pencabutan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2014 yang lama, danmenunjukkan kuasa yang batu ;Menimbang, bahwa selanjudnya atas permohonan tersebut, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkansebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Properti dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)Firmansyah & Rekan, Property Apprisal

Urip Somahario ;Yang diterima oleh terdakwa kurang lebih adalah seratus juta ;Benar, sebelumnya ada pemotongan untuk provisi dan adminitrasi ;Pencairannya dilakukan oleh bagian Admin ;Saksi tidak pernah melihat sertipikat asli, yang saksi lihat hanya foto copynya ;Sertifikat aslinya katanya masih di bagian marketing Bank Mega ;Yang mengatakan di Marketing ialah Crismanto di bagian tek oper ;Mendengar demikian saksi memberikan acc ;Yang melakukan cek ke lokasi agunan ialah bagian apprisal ;Kemudian

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Apprisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ...Yang benar adalah :... Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah(MBPRU) Yogyakarta ...ll. DALAM POSITA GUGATAN1. Posita No. 03, halaman 2 tertulis:... TERGUGAT Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Apprisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ...Yang benar adalah :... Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Mutagqgin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta ...DALAM POSITA GUGATAN1. Posita No. 03, halaman 2 tertulis:... TERGUGAT Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta...Yang benar adalah:...

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Apprisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ...Yang benar adalah : ... Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta ...DALAM POSITA GUGATAN1. Posita No. 03, halaman 2 tertulis:... TERGUGAT Ill (Dra.

.+11 );Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan ( Apprisal) Penilaian KantorJasa Penilai Publik Hari Utomo dan Rekan No.15/LP.BJATIM/MDN/HUYGK/XV/2015 tanggal 13 November 2015, yang bermeterai cukupkemudian diberitanda (Bukti T.12) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Apprisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ...Yang benar adalah : ... Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah(MBPRU) Yogyakarta ...ll. DALAM POSITA GUGATAN1. Posita No. 03, halaman 2 tertulis:... TERGUGAT Ill (Dra.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2000,00 (dua ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaiberikut: yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala tuntutan hukum,dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah mengakusebagai pensiuan Jenderal maupun pernah kerja di KPK, yang berinisiatif untukmenaikan biasa jasa apprisal adalah saksi Ambar Widayati, SE dan uang yangdipakai untuk investasi tanah di Kota Baru adalah sudah

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Apprisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ...Yang benar adalah :... Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta ...DALAM POSITA GUGATAN1. Posita No. 03, halaman 2 tertulis:... TERGUGAT Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta...Yang benar adalah:...

iktikad tidak baik telah melakukan pelelangan, padahal PENGGUGAT samasekali tidak ingin menjual tanah tersebut, disamping harganya terlalu rendah,PENGGUGAT masih menginginkan tanah tersebut;Bahwa, Perbuatan Hukum yang diiakukan oleh TERGUGAT I adalahmelakukan pelelangan dalam masih masa stay (penangguhan) 90 hari, terlebihmenjual objek lelang yang terlalu murah, karena terhadap objek tersebutpasaran disana sudah mencapai Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah)yang belum pernah sama sekali di apprisal

berlakulah disitu dua prinsip pokok yang ditemukan dari pasal1338, yang pertama Pakta Sunt Servanda yang kedua Promist Must be Comeperjanjian mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak;Bahwa kalau ada kesepakatan pokok kemudian itu diamendemen atau punapapun namanya apakah itu reschedule kemudian sudah terpenuhi pasal 1320maka kesepakatan resheduleng itu mengikat kepada kerditur dan debitur;Bahwa apabila benar berdasarkan fakta dan bukti dan bisa dibuktikan bahwapada waktu dilakukan perhitungan atau Apprisal

ada halhal yang tidak benarmaka bisa dibatalkan;Bahwa apabila Apprisal melakukan kompair/perbandingan nilai eksekusi yangsebenarnya dengan objek lain yang ada disekitar.