Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.

Gubernur No. 071 Tahun 2009Tentang Juknis Penyelenggaraan Pelayanan Pemberian Bansos.

, selain dana bansos untukkemasyarakatan harus ada persetujuan dari kesbanglinmas.

BKU 597 s/d 618 28.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 59624 berkasLengkap 29.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 57422 berkasLengkap 30.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 55222 berkasLengkap 31.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No.

BKU 9281 berkasLengkap 19.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Juli 2010No. BKU 6321 berkasLengkap 20.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan September 2010No. BKU 4411 berkasLengkap 21.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan November 2010No. BKU 8331 berkasLengkap 22.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan April 2010No.

BKU663 26.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 66121 berkasLengkap 27Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 61822 berkasLengkap 28.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 59624 berkasLengkap 29.Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatanbulan Mei 2010No.

;Bahwa dari dana Bansos fiber tahun 2013 yang diterima oleh Ir.

dan Pengendalianmenyatakan : "Pelaksanaan kegiatan Bansos harus mematuhi prinsipprinsip :1.

;Bahwa dari dana Bansos Fiber tahun 2013 yang diterima oleh Ir.

Malut.Halaman 10 dari 22 halaman14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan PemerintahKabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota

: 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000

Malut.Halaman 14 dari 22 halaman14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah KabupatenHalmahera Timur Tahun 2010;SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada

anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah

);SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar

didalam orasinya telah menuduh Penggugatmenggelapkan sapi BANSOS adalah sebagai bentuk dari sebuah kebohongankarena berdasarankan surat jawaban dari Kepala Desa Sekecamatan Sragi, yangtelah Penggugat kirimkan kepada Camat Kecamatan Sragi Kabupaten LampungSelatan dan seluruh Kepala Desa Sekecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatanpada tanggal 9 februari 2016 dengan perihal Mohon penjelasan tentang adanyadugaan penggelapan sapi BANSOS dan jual masjid dan oleh para Kepala Desadijawab bahwa selama ini

Memberikan keterangan bahwa di Desa BaktirasaTIDAK ADA penjualan masjid dan sapi Bansos; Kepala Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatandengan nomor surat: 141/07/VI.10.01/2016. Memberikan keterangan bahwa diDesa Kuala Sekampung TIDAKPERNAH ADA BANTUAN SAPI BANSOS YANGDIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA KUALA SEKAMPUNG dan TIDAK ADAYANG MENJUAL MASJID;Kepala Desa Mandalasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan nomorsurat: 140/17/VI.10.03/2016.

Memberikan keterangan bahwa di DesaMandalasari di mana Penggugat bertempat tingal, bahwa di Desa Mandalasari Belum pernah menerima bantuan sapi Bansos atau tidak ada sapi Bansos dan tidak ada yang menjual masjid;Kepala Desa Margasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatanmemberikan keterangan bahwa di Desa Margasari TIDAK ADA yang menjual sapi bansos dan menjual masjid;15.16.Kepala Desa Kedaung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dengannomor surat: 460/036/VI.10.10/2016.

Memberikan keterangan bahwa di DesaKedaung TIDAK ADA/TIDAK PERNAH ADA penggelapan sapi Bansos danpenjualan masjid;Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dengannomor surat: 17/VI.10.07/02/2016.

Memberikan keterangan bahwa di DesaSumbersari TIDAK ADA Penjualan sapi Bansos dan Masjid;Kepala Desa Margajasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatanmemberikan keterangan bahwa di Desa Margajasa TIDAK ADA penjualan sapi Bansos dan Masjid;Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatandengan nomor surat: 460/VI.10.05/2016. Menerangakan bahwa di Desa SumberAgung Tidak Ada yang menjual sapi Bansos dan Masjid.

Kaur, tersangka dan korban sedang duduk lalu terjadiribut mulut perinal masalah mendapatkan uang bantuan sosial (BANSOS)yang mana tersangka meminta uang BANSOS tersebut namun korbantidak mau memberikannya karena uang BANSOS tersebut milik orang tuakandung korban dan tersangka tidak mau uang tersebut diberikan kepadaorang tua kandung korban, kemudian korban yang melihat tersangka sudahsangat marah, berdiri dan melangkah sekira 2 (dua) langkah ke lemaritelevisi yang jaraknya sekira 1 (Satu) meter lalu

) atas nama keluarga Terdakwa dan orangtua Saksi 1yang masingmasing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehinggadana bansos yang diterima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),tetapi Saksi 1 menyampaikan bahwa dana bansos untuk keluarga TerdakwaHalaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Bhnakan dibelikan magic com (penanak nasi), Karena penanak nasi yang dimilikisudah rusak; Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwameminta dana bansos milik orangtua

) atas nama keluarga Terdakwa dan orangtua Saksi 1yang masingmasing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehinggadana bansos yang diterima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),tetap Saksi 1 menyampaikan bahwa dana bansos untuk keluarga Terdakwaakan dibelikan magic com (penanak nasi), karena penanak nasi yang dimilikisudah rusak;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN BhnMenimbang, bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawabbahwa Terdakwa meminta dana bansos milik

orangtua Saksi 1 untuk disimpanoleh Terdakwa, sedangkan untuk penanak nasi bisa dibeli diakhir tahun dandana bansos milik keluarga Terdakwa bisa disimpan dahulu;Menimbang, bahwa Saksi 1 tidak memberikan dana bansos milikorangtua Saksi 1 dan Saksi 1 tetap ingin segera membeli penanak nasi.

Tahap Terdakwa Il menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMuklis S.H. sebesar Rp17.000.000,00 (tujun belas juta rupiah) danHal. 14 dari 93 hal.

Mayarto dari saksi Adi Muklis, S.H. sebesarRp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), atausetidaktidaknya sekitar itu;Terdakwa III menerima bagian uang dana Bansos Setda Kabupaten KerinciTA 2008 dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:I.II.IIL.Tahap Terdakwa Ill menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMuklis, S.H. sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) bertempatdi ruang Utama DPRD Kabupaten Kerinci;Tahap II Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos

Tahap Ill Terdakwa Ill menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMukhlis, S.H. sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus riburupiah) bertempat di ruang utama DPRD Kabupaten Kerinci pada bulanJanuari 2009;Sehingga jumlah keseluruhan uang dari dana Bansos Setda KabupatenKerinci TA 2008 yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Adi Mukhlis, S.H.sebesar Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah),atau setidaktidaknya sekitar itu;Terdakwa IV menerima bagian uang dari dana Bansos

Tahap Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMuklis S.H. sebesar Rp17.000.000,00 (tujun belas juta rupiah) danHal. 43 dari 93 hal.

Mayarto dari saksi Adi Muklis, S.H. sebesarRp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), atausetidaktidaknya sekitar itu;Terdakwa III menerima bagian uang dana Bansos Setda Kabupaten KerinciTA 2008 dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:I.II.Tahap Terdakwa Ill menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMuklis, S.H. sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) bertempatdi ruang Utama DPRD Kabupaten Kerinci;Tahap II Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos

Permohonan Bantuan Pengadaan Ternak Sapi, APPO dan Rumah Kompos Kelompo Tani Perkasa Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, tanggal 31 Januari 2011; Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/253.3/2011, pejabat pembuat komitmen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dengan Kelompok Tani Perkasa, tanggal 28 April 2011; Surat Permohonan Pencairan Dana, Kwitansi penerimaan dana Bansos

Bantuan dibidang Pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Kelompok Tani Mekar Abadi Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, tanggal 28 Maret 2011; Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/253.4/2011, pejabat pembuat komitmen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dengan Kelompok Mekar Abadi, tanggal 28 April 2011; Surat Permohonan Pencairan Dana, Kwitansi penerimaan dana Bansos

Pengajuan Dana Bantuan dibidang Pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Gaboktan Ngudi Makmur Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011; Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/253.1/2011, pejabat pembuat komitmen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dengan Gapoktan Ngudi Makmur, tanggal 28 April 2011; Surat Permohonan Pencairan Dana, Kwitansi penerimaan dana Bansos

Banjarnegara yang berisi : Proposal Permohonan bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik Kelompok Tani Maju Lestari Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara; Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/253.2/2011, pejabat pembuat komitmen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dengan Kelompok Maju Lestari, tanggal 28 April 2011; Surat Permohonan Pencairan Dana, Kwitansi penerimaan dana Bansos

UPPO untuk 4 1.360.000.000,00kelompok taniPenggunaan dana bansos sesuai RUKKdan Ketentuan:a.

Banjarnegara atas penarikan bertahapdana bansos dari rekening tabungan kelompok.

kegiatan dana Bansos UPPO pada GabunganKelompok Tani Ngudi Makmur, Desa Pakikiran Kec.

langsung ke RekeningBRI Kelompok penerima Bansos;e Bahwa Persyaratan pencairan dana Bansos Unit Pengolahan PupukOrganik (UPPO) yang diajukan ke KPPN Banjarnegara adalah.a.

Surat permohonan pencairan dana bansos Unit PengolahanPupuk Organik (UPPO) dari Kelompok tani penerima bansos;d. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kelompokpenerima bansos Unit Pengolahan Pupuk organik (UPPO);e.

ELVI SUKAESIHsambil Saksi ARIFIN memberikan rekapan secara tertulis mengenai datapemohon dana bansos yang mendapatkan dana bansos tersebut laluTerdakwa . ROHMAN dan Terdakwa II. ELV! SUKAESIH menginfokan haltersebut kepada masingmasing penerima dana bansos tersebut agar besokmengecek dan mengambil dana tersebut di rekening banknya masingmasing, setelah para penerima bansos tersebut mengecek dan mengambildana bansos tersebut lalu Terdakwa I. ROHMAN bersama Terdakwa II.

ELVSUKAESIH mengikutimenunggu diluar bank sambil membawa rekapan yang ditulis dan diberikanpara penerima dana bansos tersebut denganoleh Saksi ARIFIN, setelah para penerima dana bansos keluar dari BankROHMAN danTerdakwa II. ELVI SUKAESIH memanggil Para Penerima Bansos tersebutsambil membawa dana bansos tersebut lalu Terdakwa Il.sambil mengambil / memungut dana bansos yang sudah diterima parapenerima dana bansos sesuai dengan kesepakatan Para Penerima Bansosdengan Saksi ARIFIN sambil Terdakwa .

ELVI SUKAESIHsambil Saksi ARIFIN memberikan rekapan secara tertulis mengenai datapemohon dana bansos yang mendapatkan dana bansos tersebut laluTerdakwa . ROHMAN dan Terdakwa II. ELV!

SUKAESIH menginfokan haltersebut kepada masingmasing penerima dana bansos tersebut agar besokmengecek dan mengambil dana tersebut di rekening banknya masingHalaman 20 dari 76 Putusan Nomor : 2/PID.SUSTPK/2017/PT BTN masing, setelah para penerima bansos tersebut mengecek dan mengambildana bansos tersebut lalu Terdakwa I. ROHMAN bersama Terdakwa II.

ELVISUKAESIH mengikuti para penerima dana bansos tersebut denganmenunggu diluar bank sambil membawa rekapan yang ditulis dan diberikanoleh Saksi ARIFIN, setelah para penerima dana bansos keluar dari Banksambil membawa dana bansos tersebut lalu Terdakwa .ROHMAN danTerdakwa II.ELVI SUKAESIH memanggil Para Penerima Bansos tersebutsambil mengambil / memungut dana bansos yang sudah diterima parapenerima dana bansos sesuai dengan kesepakatan Para Penerima Bansosdengan Saksi ARIFIN sambil Terdakwa .

yang bersumber dari Pemprov Baliantara lain untuk:Tahun 2007 dana bansos sebesar Rp. 40.000.000, (Empat Puluh JutaRupiah) untuk perbaikan Balai Agung di Pura Puseh dan Pura DalemDesa Pakraman Segah;Tahun 2008 dana bansos sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah) untuk pengadaan alatalat upacara di pura Dalem Ds.Pakraman Segah;Tahun 2009 dana bansos sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah) untuk pembangunan Bale Pemayasan Pura Dalem dan untukPesraman;Tahun 2010 dana bansos sebesar Rp

Namun terdakwa telahmenyalahgunakan wewenangnya dengan tidak merealisasikan peruntukandana bansos tersebut dan bahkan terdakwa juga membuat laporan fiktif ataspenggunaan dana bansos tersebut.

PakramanSegah,Tahun 2009 dana bansos sebesar Rp. 15.000.000, (Lima Belas JutaRupiah) untuk pembangunan tempat pesucian khayangan tiga Ds.Pakraman Segah;71Tahun 2010 dana bansos sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas JutaRupiah) untuk perbaikan Pura Raja Pati;Bahwa benar pengelolaan, penarikan/pencairan dana bansos tersebutdilakukan oleh terdakwa;Bahwa benar terdakwa tidak merealisasikan seluruh dana bansos yangberasal dari PemKab Karangasem dan PemProv Bali sesuai denganperuntukannya sebagaimana tercantum

;Jumlah Rp. 57.000.000, ;Setiap kali penarikan dana dari Bank yang tanda tangan slip penarikanadalah Terdakwa dan Bendahara ( SRI NURUL ASISAH) sedangkanuang sekaligus buku rekeningnya dipegang oleh Terdakwa ;a fF SfDalam pengelolaan keuangan BONSOS SDSN yang dipergunakan untukpemenuhan standar sarana prasarana terhadap sekolah dasar tersebutdilakukan oleh Terdakwa sendiri tanoa melibatkan bendahara ataupanitia pelaksana dan untuk penggunaan dana bantuan Bansos tersebutTerdakwa tidak menggunakan

yang diajukansebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan PenyimpanganDana Bansos SDSN di SDN 2 Sumberpinang, Kecamatan Mlandingan,Kabupaten Situbondo tahun Anggaran 2013 Nomor : SR952/PW13/5/2014 tanggal 24 Juli 2014 ; Bahwa oleh karena penggunaan dana BANSOS SDSN tahun 2013 SDN2 Sumberpinang tidak dipergunakan untuk melengkapi sarana sekolahdalam rangka meningkatkan layanan pendidikan

;Jumlah Rp19.099.136,10Dari dana BANSOS sejumlah Rp. 57.000.000,.

) Sekolah DasarStandar Nasional (SDSN) tahun 2013 dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan, untuk pelaksanaan kegiatan Bansos diantaranya Sekolahharus membentuk Pantia Pelaksana Bansos dan menggunakan danaBansos sesuai dengan proposal, tetapi Terdakwa selaku Kepala SDN 2Sumberpinang tanpa musyawarah lebih dulu dengan pihak sekolahataupun Komite Sekolah Terdakwa langsung menerbitkan SuratKeputusan Kepala Sekolah Nomor; 421/64/431.212.7.1.6.8/2013 tentangPembentukan Tim Panitia BANSOS SDSN Tahun 2013

yangdipergunakan untuk melengkapi proposal yang diajukan untukmendapatkan bantuan dana BANSOS SDSN tahun 2013, walaupunkenyataannya tiem tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dibentukoleh Terdakwa sebagai Kepala Sekolah hal tersebut dilakukan olehTerdakwa untuk memenuhi petunjuk tehnis dalam kelengkapanpengajuan bantuan dana BANSOS SDSN tahun 2013 yang susunannyasebagai berikut ;121.

; Perkara Rocman dkk ada 7 perkara korupsi bansos di pemkot bandung ?

dan mendampingi Edi Siswadi selaku saksidalam perkara bansos ;21315.

HERRY NURHAYAT;Bahwa pada awalnya ke7 terdakwa perkara Bansos tidak mau tanda tangan;Bahwa pada saat itu salah satu Saksi Edi Siswadi perkara Bansos yang bernamaYANOS SEPTADI menceritakan kepada saksi bahwa awalnya EMMA SOELEMANmeminta ke7 orang para Saksi Edi Siswadi perkara Bansos.

perkara banding perkara bansos massuk ke PengadilanTinggi, kemudian Sdr.

di proses sesuaidengan prosedur ;Bahwa penentuan dana Bansos diberikan misalnya kepada si A siapa yangmenentukan Terdakwa tidak tahu lagi karena sudah Tehnis ;Bahwa Para Terdakwa Bansos itu ada staf Terdakwa sebagai Walikota seorangajudan ;Bahwa kenapa sampai ajudan Terdakwa juga terkena masalah Bansos apa kaitannyaajudan kepada Kebijakan atau penyimpangan bansos apa ada kaitan pekerjaankepada perkara Bansos kaitan pekerjaan tidak ada karena penugasan kemudian uangyang harus dibayarkan kepada para

Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa Raja Anita Elisya, SE selaku staf pada Biro KeuanganSekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, sama sekali tidak ada terkait dan berhubungan denganpenyaluran Dana Hibah / Bansos tahun anggaran 2010, namun pada kenyataannya terdakwa RajaAnita Elisya, SE telah berperan aktif selaku calo yang menawarkan jasa kepada para calonpenerima Hibah/Bansos untuk mengurus pencairanDana Hibah/Bansos dari Kantor GubemurSumatera Utara dengan syarat jika Dana Hibah/Bansos telah

ditransfer ke rekening masingmasingpara penerima , maka para penerima Dana Hibah/Bansos tersebut akan menyetorkan sebagiandana (banyaknya sekitar antara 30 s/d 60 %) kepada terdakwa Raja Anita Elisya, SE sebagaiimbalanjasa pengurusan pencairan Dana Hibah/Bansos.

Hibah/Bansos tidak bisa diwakilkan.

Bahwa Yayasan Perguruan MDA Al Washliyah pemah mendapatkan dana BANSOS sebanyak 3 (tiga ) kali.

ke Pempropsu.Bahwa saksi menerima dana BANSOS melalui rekening sebanyak Rp. 50.000.000.

PT.Raja Mulia Putera Andalan;7. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Surat dari HABIB YAHYA Direktur CV.Mulia Pratama Kepada SYAID TAUFIKURRAHMAN tanggal 11 Maret 2013 tanggal 09 April 2013, tgl.26 April 2013 serta catatan punggung dibelakangnya;8. 1 (satu) bundel Proposal (Asli) dari JOANNA MANDIRI Group kepada Bapak Habib Yahya Jakarta tanggal 15 Februari 2013;9. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Print Out Rekening An.Samani tentang Pembelian Dana Fiber;10. 1 (satu) Bundel (Asli) Warna Biru Data Bansos

dua) lembar (Asli) keadaan Saldo Rekening Kelompok tani pelaksana pengembangan pelaksanaan Fiber Per tanggal 4 Februari 2013;22. 1 (satu) Bundel (Asli) Catatan Fiber dan lainnya milik terdakwa HAIRIL ANWAR, SP;23. 2 (dua) Lembar (Asli) Data Pembelian Fiber Ke HABIB YAHYA (Tahap I);24. 3 (tiga) Lembar (Asli) Data Pengelolaan Dana Fiber Tahap 2 beserta catatan-catatanya;25. 6 (Enam) Lembar (Asli) catatan Transport dan Nama-nama Pengguna Dana;26. 2 (dua) lembar (Asli) Surat Pemberitahuan Dana Bansos

TA.2013 Nomor : 520/221/Distanbunak tanggal April 2013;27. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan dari DISTANBUNNAK Kepada Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementrian Pertanian RI Nomor : 520/036/Distanbunak tanggal Januari 2013;28. 1 (satu) Lembar (Asli) Surat Penarikan Dana Bansos Nomor : 520/255/Distanbunak tanggal 23 April 2013 kepada Bank BRI;29. 1 (satu) Lembar (Asli) Surat Pemasangan Fiber Nomor : 520/299/Distanbunak tanggal April 2013 kepada

Mantri Tani;30. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Rincian Biaya Pembuatan Berkas Kontrak;31. 1 (satu) lembar (Asli) Peringatan Akhir Masa Kontrak Nomor 520/638.b/Distanbunak tanggal 9 Desember 2013 kepada Habib Yahya Assegaf Direktur CV.Mulia Pratama;32. 1 (satu) bundel (Asli) Rekapitulasi Data Bansos Fiber T.A. 2013 Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM dilahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kab.Banjar;33. 2 (dua) Lembar (Asli) Hasil Pertemuan / Kesepakatan antara Kelompok Tani

Kegiatan Pembelian Fiber Nomor 22.a/RC.050/01/2014 tanggal 22 Januari 2014 dari Kementrian Pertanian kepada Kepala Dinas Petanian Perkebunan dan Pertenakan Kab.Banjar 38. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Surat Pemberitahuan Pencairan Dana Bansos TA.2013 Nomor 152/Kv.340/B.3.5/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;39. 1 (satu) Lembar (FotoCopy) Surat Pengembangan Pemasangan Fiber pada petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak Nomor 68/Rc.030/B.3.5/02/2013

Bahwa dalam Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan PemasanganFiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak diKabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut, ternyataterdapat selisih antara jumlah roll fiber yang dibutuhkan berdasarkan jumlahdana Bansos yang telah dicairkan dengan realisasi fisik fiber pengadaansebagai berikut: Tahapa Jumlah Dana Jumlah Realisas Selisih Jumlahn Bansos(Rp.)

Surat Permohonan Transfer Dana Bansos untuk 120 (seratus dua puluh)Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai Rp. 6.000 (EnamRibu Rupiah), yang diketahui dan disetujui oleh Ir.

Bahwa dalam Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan PemasanganFiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak diKabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tersebut, ternyataterdapat selisih antara jumlah roll fiber yang dibutuhkan berdasarkan jumlahdana Bansos yang telah dicairkan dengan realisasi fisik fiber pengadaansebagai berikut: Tahapa Jumlah Dana Jumlah Realis Selisih Jumlahn Bansos (Rp.)

dana bansos sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang166diketahui / oleh Kepala Dinas Pertanian, perkebunan dan PeternakanKabupaten Banjar (Ir.

seluruhnya berjumlah Rp.151.589.328.000, selakubendahara saksi pernah membayarakan dana Bansos kepada sejumlahYayasan dan LSM mengenai jumlah dan nama Yayasan dan LSM saksitidak ingat lagi, namun berdasarkan temuan BPK dari yayasan dan LSMyang saksi bayarkan terdapat 202 Lembaga dan LSM yang dianggapbermasalah dengan pembayaran seluruhnya Rp.8.867.500.000,Saksi tidak tahu mekanismenya, saksi hanya tahu ada pos anggarannya ;Tidak ada rincian peruntukan dana Bansos didalam DPA ;Peruntukannya adalah

bertambahsehingga dana bansos sebesar Rp.151 milyar ;Syarat permohonan Bansos harus ada Proposal yang didalamnya adarencana kegiatan, Besarnya dana yang dibutuhkan dan Tempat kegiatan.Pengajuan permohonan bansos bisa diajukan secara perorangan,dimana pengajuan ini biasanya untuk penyelesaian studi baik S1, S2, dan$3;Sebelum membuat Nota Pertimbangan, kita menverifikasi yaitu kitamelihat kegiatan apa yang akan dilakukan;Setia penerima bantuan social harus melapor ke Gubernur, tetapi adapenerima bansos

, dimana dana bansos tersebut telahditetaopkan dalam pembahasan anggaran antara DPRD bersama PemerintahProvinsi sebagai anggaran yang disiapkan peruntukan kegiatan Ormas/LSM.Dimana terdakwa secara sadar menandatangani proposal permohonan untukmendapatkan dana bansos, begitupula terhadap penandatangan kwitansipenerimaan dana bansos yang terdakwa tindak lanjuti dengan menerima cekyang dicairkan melalui Bank BPD SulselBar, bahkan juga terdakwa menerimabeberapa cek untuk pencairan dana Bansos dari LSM

Disamping itu bahwa berdasarkan ketentuanSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 220/1980.DIII, Perihal : Tata CaraPemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM, tanggal 27 November 2007; harusterdaftar dikesbangpol sehingga dianggap sebagai Ormas/LSM, sehinggadengan demikian lembaga/organisasi yang digunakan terdakwa tidak sah untukmemperoleh bantuan dana Bansos dari pemerintah.Bahwa terdakwa menerima dana bansos sejumlah Rp720.000.000.dari permohonan bantuan dana Bansos yang sebelumnya diajukan dan satupermohonan

Terdakwa selaku penerima dana Bansos;2. Saksi Andi Mualim selaku Pengguna Anggaran yang menyetujuipembayaran;3. Saksi Anwar Beddu selaku bendahara yang membayarkan;4.

Buku Kas Keuangan Dana Bansos Anggaran 2013 Pembangunan SMAN 1 Paleleh Kabupaten Buol.Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Paleleh.240. Uang Sebesar Rp. 73.612.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah)Dirampas untuk Negara untuk disetorkan ke Kas Negara8. Membebankan kepada Terdakwa HAMKA, S.Pd untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 17 pebruari 2014 terdakwa Hamka, Spd. meminta dana sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepada bendahara Bansos Hartati Us. Djamari,Spd. Dengan alasan diluar dari penggunaan kegiatan penggunaan dana bansos kemudianHartatai Us.

Bahwa benar hubungan terdakwa dengan dana bansos tersebut adalah sebagaipenanggung jawab.

terdakwa dandipergunakan diluar daripada kegiatan dana bansos;Bahwa terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 pernah meminta dana sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepada bendahara bansos HARTATI US.DJAMARI, Spd.

sebesar Rp.25.000.000,00 dengan alasan dipergunakan untuk diluardaripada kegiatan dana bansos.

pengajuan bansos maupun prosespencarian Bansos ;Bahwa tidak ada permohonan Bansos yang saksi agendakan ;Bahwa saksi tidak mengetahui syarat syarat mengajukan Bansos ;Bahwa di dalam kwitansi tidak tercantum bantuan Bansos ;Bahwa yang ada pada saat saksi tanda tangan rekap di ruang rapat Asisten IIIadalah saksi, Ledih, Firman, Gumilar, bu Eri ;Bahwa saksi tidak kenal dengan nama orang yang ada dalam rekap ;Bahwa tidak pernah ada orang yang mengajukan dana bansos kepada saksi ;Bahwa saksi tidak menerima

;Bahwa saksi tidak tahu peraturan yang menangani Bansos;Bahwa Dana Bansos itu untuk masyarakat;Bahwa dana Bansos dari APBD;Bahwa syaratsyarat pengajuan Bansos adalah Proposal ada rekomendasi, KTPPemohon, Kuitansi dan rekening Bank;Bahwa Proposal tersebut diajukan ke Walikota;Bahwa yang menandatangani SPP adalah terdakwa ;Bahwa yang tandatangan SPM adalah Pak Herry Nurhayat;Bahwa surat kuasa itu untuk mencairkan dana;Bahwa saksi tidak tahu uang yang dicairkan itu dana bansos;Bahwa saksi memberi kuasa

Firman untuk apa ;Bahwa saksi membenarkan buktibukti yang diajukan Penuntut Umum kemukapersidangan berupa Kuitansi surat kuasa dan rekap ;Bahwa saksi menerima surat kuasa ;Bahwa saksi tahu mencairkan dananya ke Bank ;Bahwa uangnya dibawa sama Pak Firman;Bahwa saksi sebagai penerima kuasa ;Bahwa saksi tahu di Pemkot ada dana Bansos ;Bahwa saksi tidak tahu peraturan yang menangani Bansos;Bahwa Dana Bansos itu untuk Masyarakat;Bahwa Dana Bansos itu dari APBD;Bahwa syaratsyarat pengajuan Bansos yaitu

media;Bahwa saksi diperiksa mengenai Bansos;Bahwa ada bansos tahun anggaran tahun 2009 dan 2010;Bahwa bansos tersebut dari Anggaran APBD;Bahwa jabatan saksi ada kaitannya dengan bansos yaitu PPLS, laporan verifikasiSPP;Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kabag;Bahwa jabatan saksi adalah KPA;Bahwa saksi ada kaitannya dengan Sdr.

Havid K. yang menandatangani SP2D tentang Anggaran Bansos;e Bahwa sdr.

Cirebon adalah membantumasyarakat khususnya masyarakat Cirebon yang berkaitan dengan HAM (HakAzasi Manusia) kemudian terdakwa mengajukan Dana Bansos (Bantuan Sosial)tahun 2011 ke Pemda Kab. Cirebon. Pada hari, tanggal lupa sekitar bulanJanuari 2011, Terdakwa mengajukan dana Bansos tahun 2011 ke Pemda Kab.Cirebon bagian Kesra, lalu pada sekitar bulan Pebruari 2011 pengurus DPCGAK HAM Kab Cirebon, diantaranya terdakwa selaku Ketua DPC GAK HAMKab. Cirebon, Sdr. ALI MASHURI, Sdr. HM.

Cirebon sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh jutarupiah) , maka dalam pengajuan dana bansos tahun 2011 dibuat sebesarRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dari total rencana anggaran kegiatantahun 2011 sebesar Rp.311.600.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus riburupiah) sedangkan yang menyerahkan proposal pengajuan dana Bansos(Bantuan Sosial) tahun 2011 ke Pemda bagian Kesra Kab. Cirebon adalahHalaman 5 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2013/PN. Sbr.Terdakwa, Sdr.

Setelah Terdakwamenerima dana bansos tahun 2011 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluhjuta rupiah) dari Bank Jabar Banten Cabang Sumber pada tanggal 22 Maret2011, Terdakwa belum sempat mengadakan rapat pengurus' danmemberitahukan kepada para pengurus GN GAK HAM Kab Cirebon bahwaDana bansos tersebut telah cair dan ada pada Terdakwa, karena 2 (dua) harisetelah Terdakwa menerima dana bansos tersebut, Terdakwa jatuh sakit dandirawat di Rumah Sakit Waled, tetapi sebelum Terdakwa sakit, Terdakwasempat memberitahukan

Cirebon dan yang menyusun proposalpengajuan dana Bansos (bantuan Sosial) tahun 2011 ke Pemda Kab. Cirebonadalah pengurus DPC NG GAK HAM Kab. Cirebon dan atas persetujuan dankesepakatan para pengurus DPC NG GAK HAM Kab.

Cirebon dan Bendahara NG GAK HAM Kab.Cirebon kemudian dana bansos tahun 2011 dari Pemda Kab. Cirebon dicairkan,pada tanggal 22 Maret 2011 di BJB (Bank Jabar Banten) Cabang Sumber,Terdakwa mengetahuinya dari informasi teman Terdakwa bernama BUDHIbahwa dana bansos tahun 2011 untuk NG GAK HAM Kab. Cirebon bisadicairkan sedangkan proses pencairannya setelah adanya pemberitahuan daribagian Keuangan Pemda Kab. Cirebon, lalu Terdakwa dan temannya BUDHIbernama Sdr. Satria, serta Sdr.

Lampiran ll Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2009 (fotocopylegalisir)44. Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2010 (fotocopylegalisir)45. Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2010(fotocopy legailisir)46. Lampiran ll Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2011 (fotocopylegalisir)47. Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2011(fotocopy legalisir)48.

Besaran nilai bansos kurang lebih Rp.2,8 Milyar.

jumlah anggaran bansos dan hibah yang ditetapkan sesuai denganAPBD Kabupaten Cirebon dari tahun 2009 s/d tahun 2012 sebagai berikut :e Tahun 2009 > Rp.61.609.038.750, (Bansos)e Tahun 2010 > Rp.83.076.005.250, (Bansos)9338.

Tahun 2011 > Rp.35.972.345.000, (Bansos) danRp.28.136.068.000, (Hibah) Tahun 2012 >Rp.4.643.000.000, (Bansos) danRp.64.459.654.950, (Hibah)Untuk dana bansos dan hibah melalui dana aspirasi anggota DPRDKabupaten Cirebon dari tahun 2009 s/d tahun 2012 khususnya di PPKDsebagai berikut :e Tahun 2009 > Rp.13.220.500.000, (Bansos)e Tahun 2010 > Rp.21.575.500.000, (Bansos)e Tahun 2011 > Rp.455.000.000, (Bansos)e Tahun 2012 > Rp.26.121.250.000, (Hibah)Bahwa mekanisme anggaran yang tidak melalui Muslembangdiperbolehkan

Lampiran ll Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2009 (fotocopylegalisir)44. Lampiran ll Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2010 (fotocopylegalisir)45. Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2010(fotocopy legalisir)46. Lampiran ll Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TA. 2011 (fotocopylegalisir)47. Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD TA. 2011(fotocopy legalisir)48.

proses pengajuan bansos maupun prosespencarian Bansos ;Bahwa tidak ada permohonan Bansos yang saksi agendakan ;Bahwa saksi tidak mengetahui syarat syarat mengajukan Bansos ;Bahwa di dalam kwitansi tidak tercantum bantuan Bansos ;Bahwa yang ada pada saat saksi tanda tangan rekap di ruang rapat Asisten IIIadalah saksi, Ledih, Firman, Gumilar, bu Eri ;Bahwa saksi tidak kenal dengan nama orang yang ada dalam rekap ;Bahwa tidak pernah ada orang yang mengajukan dana bansos kepada saksi ;75e Bahwa saksi

;Bahwa saksi tidak tahu peraturan yang menangani Bansos;Bahwa Dana Bansos itu untuk masyarakat;Bahwa dana Bansos dari APBD;Bahwa syaratsyarat pengajuan Bansos adalah Proposal ada rekomendasi, KTPPemohon, Kuitansi dan rekening Bank;Bahwa Proposal tersebut diajukan ke Walikota;Bahwa yang menandatangani SPP adalah terdakwa ;Bahwa yang tandatangan SPM adalah Pak Herry Nurhayat;Bahwa surat kuasa itu untuk mencairkan dana;Bahwa saksi tidak tahu uang yang dicairkan itu dana bansos;Bahwa saksi memberi kuasa

Firman untuk apa ;Bahwa saksi membenarkan buktibukti yang diajukan Penuntut Umum kemukapersidangan berupa Kuitansi surat kuasa dan rekap ;Bahwa saksi menerima surat kuasa ;Bahwa saksi tahu mencairkan dananya ke Bank ;Bahwa uangnya dibawa sama Pak Firman;Bahwa saksi sebagai penerima kuasa ;Bahwa saksi tahu di Pemkot ada dana Bansos ;Bahwa saksi tidak tahu peraturan yang menangani Bansos;Bahwa Dana Bansos itu untuk Masyarakat;Bahwa Dana Bansos itu dari APBD;Bahwa syaratsyarat pengajuan Bansos yaitu

Mulyana;Bahwa untuk permohonan Bansos tahun 2009 belum ada;Bahwa mengenai Bansos diatur di Pemendagri No. 15;Bahwa sebelum saksi menjabat kabag keuangan ada atasan saksi memberitahu adaanggaran Bansos tahun 2009 setelah peraturan ditetapkan;Bahwa sdr. Havid berkonsultasi dengan saksi mengenai Peraturan dana Bansossetelah diperiksa di Penyidik Kejati;Bahwa format laporan mengenai Bansos tahun 2009 yang dilakukan Sdr.

H.EDI SISWADI, M.Si, yang keterangannya dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik;Bahwa yang saksi ketahui tentang dugaan Korupsi Dana Bansos;Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2010 pengelolaan dana Bansos ke Asda IIIpengguna Anggaran;Bahwa Peraturan No. 107 tahun 2010 tentang Pengelolaan dana Bansos prosesnyamasyarakat sebagai pemohon Bansos;Bahwa Dana Bansos yang berhak menerima Masyarakat

.107/Kesos&PB/K/II/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.3. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Maret 2011 nomor: BS 135/Kesos&PB/K/III/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.4. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa

Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Maret 2011 nomor: BS 160/Kesos&PB/K/III/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.5. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Maret 2011 nomor: BS 187/Kesos&PB/K/II/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan

Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.8. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2011 nomor: BS 333/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.9. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro

Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2011 nomor: BS 319/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.10. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Mei 2011 nomor : BS 363/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.11. 1(satu) bendel

Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.24. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Desember 2011 nomor: BS806/Kesos&PB/K/XII/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.25.

Kemasyarakatan berkaitan dengan pelaporanpertanggungjawaban penggunaaan dana bansos yang antara lain memuatnama penerima bansos, jumlah bansos yang diserahkan, rekening apa yangdigunakan sebagai sarana pencairan bansos dan penggunaan dana.Bahwa, saksi tidak tahu apakah Biro Bina Sosial selaku SKPD PengampuBansos Kemasyarakatan melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring untukmengetahui penggunaan dana bansos kemasyarakatan;Bahwa, saksi tidak tahu apakah terhadap Penerima Dana Bantuan SosialKemasyarakatan

Agoes Soeranto akan adatambahan dana.Bahwa, saat itu dari pihak Biro Binsos sudah tidak mengajukan konsep SKGubernur untuk penetapan penerima bansos lagi karena menurut hitungan BiroBinsos anggaran sudah tidak mencukupi. Selanjutnya Drs. Agoes Soerantomeminta agar Biro Binsos tetap mengajukan Konsep SK Gubernur untukpenetapan penerima bansos karena menurut sdr. Agoes Soeranto akan adapenambahan anggaran dana bansos kemasyarakatan.

Bahwa setelah itu bagian yang mengampu bansos bersama stafmerumuskan Keputusan Gubernur mengenai penetapan penerima bansos.e.

bahwa pelaksanaan bansos telah sesuai dengan ketentuan, karenasebenarnya menurut SK Gubernur tentang pemberian Dana Bantuan SosialKemasyarakatan Propinsi Jateng tahun anggaran 2011 diktum ke6 menyebutkanbahwa pelaksanaan Bansos merupakan tugas dari SKPD Teknis, mengapa SKPDTeknis tersebut TIDAK DI AKTIFKAN.

Rapat Pengkajian Proposal Bansos, namunmenandatangani Hasil Kajian Kemasyarakatan sebanyak 3 kali.Hal 208 dari 272 Putusan No. 123/Pid.SusTPK/2015/PN.Smge Saksi Wasi Mahendro, MM; yang tidak pernah diundang dan tidak pernahmengikuti Rapat Pengkajian Proposal Bansos, namun menandatanganibeberapa kali Hasil Kajian Kemasyarakatan. e Saksi Sulistivono, SH; yang tidak pernah diundang dantidakpernahmengikuti Rapat Pengkajian Proposal Bansos, namun menandatanganibeberapa kali Hasil Kajian Kemasyarakatan