tenteram berada bersama Pemohon, sedangkan anak kedua Pemohondan Termohon yang diasuh oleh Termohon telah nyaman dan tenteramberada bersama Termohon, dalam hal ini prinsip yang harus dikedepankandalam pengasuhan anak adalah prinsip kepentingan terbaik anak;Pertimbangan Majelis Hakim atas Petitum PemohonMenimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkansebagai berikut :Tentang Permohonan Cerai TalakMenimbang bahwa apabila dikaji

Mlg.terkait dengan penetapan hak asuh anak, maka berdasarkan fakta hukumsebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangansebagai berikut :Menimbang bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebin dahulusecara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalamputusan tersebut.

Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokandalam menilai dan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;Menimbang bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut

Hal ini dikarenakanparameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anakberdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang palingmampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide BukuPembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia PerspektifKeadilan Jender, UllPress: 2015, h. 19);Menimbang bahwa jika dikaji Ssecara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh

Jika semua ketentuan hukum yang terkaitdengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anakyang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapatdisimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakandalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;Menimbang bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasihistoris maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyakdidominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang bias gender olehpembuat UndangUndang

Bahwa setelah mengkaji atas posita gugatan Penggugat, dikaji dari sisidata, khususnya mengenai adanya pemalsuan identitas, maka tidak bisadipungkiri, hal tersebut memang benar adanya, namun bila dikaji dari sisimotivasi (tujuan) diajukan gugatan ini, sebenarnyalah gugatan aquo lebihbanyak mudhorotnya dari pada manfaatnya, dengan analisa /perkiraansebagai berikut ;.

Sehingga dari dua kondisi tersebut rasanya sudah tidak adalagi peluang bagi Penggugat dan Tergugat , untuk mempertahankanperkawinannya , sehingga pula melalui jawaban ini para tergugat perkenanmempertanyakan apa motivasi Penggugat mengajukan gugatanPembatalan ini, karena jika dikaji dari sisi penghukuman bagi Tergugat ,maka penghukuman sebagaimana dimaksud telah peroleh dari putusanperkara pidananya ;.

SELAMA 8 (delapan)bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kini sampailah kepadaberapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yang dianggap paling cocok,selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para terdakwa yangsesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakahpermintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat,ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek KEADILAN DALAM MASYARAKATmaka perbuatan terdakwa secara tidak langsung akan menimbulkan prasangkaprasangkanegatif didalam kehidupan sosial masyarakat dikarenakan judi hanya mengajarkan orangmenjadi pemalas dan tidak ada usaha untuk bekerja keras dalam pembangunan negaraIndonesia sehingga mengakibatkan kemiskinan ekonomi di masyarakat akan tetapberlangsung ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah

menderita gangguankejiwaan seperti gejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dariaspek phisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secarayuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek EDUKATIF dan AGAMIS/RELIGIUS dimanaterdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah1718laku

dan dibesarkan, aspek filsafatpemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam halpemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yangideal di Indonesia dimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis perlu uraikandan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat,ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa sertademi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dikaji

aspek kejiawaan/psikologis Terdakwa AGUSOLIMIN Bin DARMO ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis1112terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresimental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiappertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek phisik ternyata terdakwa tidak adamenderita sesuatu. penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek edukatif dimana terdakwa tinggal dandibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku negatifdimana pada dasarnya pendidikan yang dimiliki terdakwa seharusnya tidakmenjadikan diri terdakwa melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat pemidanaan guna melahirkankeadilan dan mencegah adanya disparitas maka pada dasarnya pidana dijatuhkansematamata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknyajuga berorientasi kepada aspek

No. 912 K/Pid/2014tanoa memperhatikan fakta persidangan pada halaman 37 (tiga puluh tujuh)alinea pertama yang mana termuat dalam pertimbangannya yang diuraikansebagai berikut :"pahwa dikaji dari aspek nilai kerugian korban bahwa dikaji dari Aspek inibahwa nilai kerugian yang dialami seseorang memang relative dalam artinilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi satu orang bisa dianggapnominal yang tinggi sedangkan bagi orang lain nilai nominal tersebut bisadianggap rendah kemudian setelah Majelis

dan dibesarkan, aspek filsafatpemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam halpemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yangideal di Indonesia dimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis perlu uraikandan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat,ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa sertademi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek kejiawaan/psikologis TerdakwaKARNOTO Bin SUTARMO ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelisterdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresimental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiappertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek phisik ternyata terdakwa tidak adamenderita sesuatu. penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek edukatif dimana terdakwa tinggal dandibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku negatifdimana pada dasarnya pendidikan yang dimiliki terdakwa seharusnya tidakmenjadikan diri terdakwa melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat pemidanaan guna melahirkankeadilan dan mencegah adanya disparitas maka pada dasarnya pidana dijatuhkansematamata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknyajuga berorientasi kepada aspek

banding tersebut telah diberitahnukansecara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2020;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1664/Pid.Sus/2020/PT MDNMenimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telahmenyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriPematang Siantar pada tanggal 27 Oktober 2020 dan memori banding tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2020yang pada pokoknya sebagai berikut1.Bahwa, dalam hal ini selain harus dikaji

fakta dengan unsurunsur yangterdapat pada pasalpasal yang telan didakwakan kepada seorang terdakwa,maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidak pertanggungjawaban dimintakan kepada seseorang tersebut sebagaimana yang telahdidakwakan oleh Penuntut Umum.

Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan,maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggung jawabanpidana ditujukan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pemidaan (celaan)kepada dirinya atau adakah alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukumpidana dikenal dengan istilah Strafuits/uitingsgronden;Bahwa kami berpendapat, ketika melihat dari unsurunsur yang ada padaPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan danperbuatan;Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antarakeduanya, dapat diketahul dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatanhubungan suami istri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telahditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa apabila dikaji

mumayyiz atau belum berumur 12tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harusmempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari aspekagama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusiakhususnya ikatan tali kasin maka ibu mempuyai hubungan yang lebih dekatdengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukum,ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakahketentuan hukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengaturataukah perlu penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari Suatu bunyi pasal ataunorma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;Menimbang, bahwa agar bisa memilah dan memilin keputusan yangberhasil guna, maka perlu dikaji dari Ssudut pandang tujuan ditetapkannya suatuaturan atau hukum tertentu;Menimbang, bahwa dalam hukum Islam,

bersifat mengatur bukan bersifat memaksa;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur,maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak;Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian,aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disampingmengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harusdiperhatikan aspekaspek lain yang berkaitan dengan orang yang akanmemelihara anak tersebut;Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) mendalilkanKeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, karena tidak prosedural dan melampui wewenang;Bahwa jika dikaji ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a UndangUndang Nomor :51 Tahun 2009

Majelis Hakimberwenang untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankellijkverklaard);Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tidak menyebutkansecara konkret peraturan perundangundangan prosedural manakah yangdilanggar tidak bisa hanya berupa statemen dengan menyebut tidak adapemberitahuan, tidak ada undangan dan teguran ...dst.nya.Bahwa jika dikaji dan dianalisis UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai dari Pasal 1 s/d Pasalterakhir 175

Jikaargumentasi Penggugat tersebut dikaji dari prespektif logika hukum antarapremis dengan simpulan tidak berkorelasi, untuk lebih jelas Tergugat akanpaparkan sebagai berikut, frasa Keputusan Tergugat di atas, mengabaikanAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (sebagai premis) kemudiandiikuti dengan kata karena (sebagai copula) dan frase karena Tergugatdalam mengambil suatu Keputusan tidak berpedoman kepada peraturanperundangundangan dan peraturan menteri (simpulan).

mempertimbangkan kelayakan Penggugat danTergugat untuk ditetapbkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anaktersebut;Bahwa oleh sebab baik ayah maupun tbu menurut hukum mempunyai hakdan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenalpenguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas faktafaktakonkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahulOrang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjaminkepentingan anak atau setidaktidaknya lebin dominan dapat memenuhikepentingan anak;Bahwa dikaji

Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:a. Kitab AlIqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja, Juz 2 halaman 195 sampaidengan 196 yang artinya sebagai berikut:aoldVig ailoVig aacdlg yurllg ayy Jas! au ailosdl Lilyjrooll so 99Igitia> caladw pil Gd azul sl Igio bp Jicl yld 795 yo glelySyaratsyarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2.Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5.

Oleh karena itu dikaji dari perspektif aspekKETENTUAN DALAM KUHAP (UU 8 TAHUN 1981) khususnya ketentuanPasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasiranasir yang harus adadalam putusan pemidanaan.

Terhadap aspek ini,terlepas lamanya ammar/diktum tuntutan pidana JAKSA PENUNTUTUMUM tersebut memang apabila dikaji dan dianalisis maka di satu sisikebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai Kebijakan Aplikatif dalam hal apapemilihan dapat dilakukan terhadap PIDANA MATI, PIDANA PENJARASEUMUR HIDUP ataukah PIDANA PENJARA SEMENTARA kemudianpemilihan penjatuhkan pidana dalam KUHAP tersebut apabila dianalisissecara lebih cermat ternyata bersifat singkat

;Menimbang, bahwa dikaji dari sistem perumusan lamanya sanksipidana (strafmaat) maka UndangUndang Narkotika menganut 2 (dua)jenis stafmaat yaitu' : pertama, menganut sistem fixed/indefinitesentence system atau sistem maksimum. Kedua, menganut sistemdeterminate sentence berupa ditentukannya batas minimum danmaksimum lamanya ancaman pidana.

Terdakwa tidak ikutmensukseskan program pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantasdalam penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang lainnya sertadalam masyarakat perbuatan terdakwa lebih banyak memberikan dampaknegatif pada masyarakat sehingga akan berkorelasi adanya kemerosotan moraldan mental dari diri terdakwa sendiri dalam kehidupan bermasyarakat ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS Terdakwa DWISULISTIYO Bin SLAMET ISTANTO ternyata sepanjang pengamatan dan48penglihatan

Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan sepertigejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitupula dari aspek phisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakitsehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek EDUKATIF dan AGAMIS/RELIGIUS DIMANA TERDAKWA TINGGAL dan DIBESARKAN seharusnyaaspek tersebut

asasi yang harus diemban oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami istri menjalankan rumah tangga dengan rukun dan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Tentang hak asuh anak Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi danjawaban Tergugat Rekonpensi telah nyata Tergugat Rekonpensi tidakkeberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi,terhadap hak asuh anak ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksihalaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgPresiden Nomor

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan Jjeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena lbu

mumayyiz atau belum berumur 12tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harusmempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari aspekagama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusiakhususnya ikatan tali kasin maka ibu mempuyai hubungan yang lebih dekatdengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukum,ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakahketentuan hukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengaturataukah perlu penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal ataunorma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;Menimbang, bahwa agar bisa memilah dan memilih keputusan yangberhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatuaturan atau hukum tertentu;Menimbang, bahwa dalam hukum Islam,

Pat.G/2016/PA.Sgt. hal. 15 dari 19 hal.Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur,maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak;Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian,aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disampingmengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harusdiperhatikan aspekaspek lain yang berkaitan dengan orang yang akanmemelihara anak tersebut;Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji

mumayyiz atau belum berumur 12tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harusmempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari aspekagama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusiakhususnya ikatan tali kKasin maka ibu mempuyai hubungan yang lebih dekatdengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukum,ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakahketentuan hukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengaturataukah perlu penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal ataunorma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;Menimbang, bahwa agar bisa memilah dan memilih keputusan yangberhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatuaturan atau hukum tertentu;Menimbang, bahwa dalam hukum Islam,

bersifat mengatur bukan bersifat memaksa;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur,maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak;Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian,aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disampingmengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harusdiperhatikan aspekaspek lain yang berkaitan dengan orang yang akanmemelihara anak tersebut;Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji

Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukankepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanahanak diukur dengan lima kriteria, yakni :a. Keinginan orang tua anak;b. Keinginan anak;c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan oranglain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaikanak;d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;e.

Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;15.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yangdapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;16.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalammenentukan syaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.

KURANG SEPADAN dengankesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disinimerupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segalasesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatasdimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan danjelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS KEPADAMASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DANKEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Menimbang, bahwa dikaji

Daridimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistikhendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadiDISPARITAS dalam pemidanaan (Sentencing of disparity) sehinggadalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satudengan terdakwa lainnya;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistemperadilan pidana yang ideal bagi INDONESIA maka dengan dimensiyang demikian Majelis menyadari sepenuhnya model hukum pidanaINDONESIA yang dianut seperti

Majelis berpendirian bahwa tindakpidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuanpemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai denganTEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI danREPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untukmenurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF,KONSTRUKTIF dan MOTIVATIf agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagisesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagi masyarakatlainnya;Menimbang, bahwa dikaji

Bahwa Penggugat adalah seorang uang berpelikaku baik, tidakpemboros dan tidak penah terasangkut dalam masalah kejahatanMenimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa jika dikaji Ssecara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena Ibu

mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tuamanakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anakatau setidaktidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecualijika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal inimerupakan. pertimbangan terakhir;15.Bahwa dikaji

Putusan No.2222/Pdt.G/2020/PA.Srg16.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapatmemberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:a. Kitab AlIqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja, Juz 2 halaman 195 sampaidengan 196 yang artinya sebagai berikut:peal aly (8 LalBY!

2020.b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterllO9 Bandung Nomor : 60K/PM.IIO9/AU/I/2018 tanggal24 Juli 2018.c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterIlO9 Bandung Nomor : 15K/PM.IIO9/AU/I/2020 tanggal11 Februari 2020.Bahwa terhadap barang bukti suratsurat yang diajukanoleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:a. 4 (empat) lembar daftar Absensi Satpom LanudAtang Sendjaja bulan Agustus, September, Oktober danNovember 2020, setelah dikaji

dan diteliti oleh MajelisHakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkanbahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Lanud AtangSendjaja tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 11Agustus 2020 secara berturutturut lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterllO9 Bandung Nomor : 60K/PM.IIO9/AU/I/2018 tanggal24 Juli 2018, setelah dikaji dan diteliti oleh MajelisHakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkanbahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindakpidana

Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa padaFebruari 2018.c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterIlO9 Bandung Nomor : 15K/PM.IlO9/AU/I/2020 tanggal11 Februari 2020, setelah dikaji dan diteliti oleh MajelisHakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkanbahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindakpidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa padaFebruari 2019.Bahwa alat bukti berupa suratsurat tersebut dapatdikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yangdidakwakan Oditur Militer

terdakwa GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa I.ARDIANUS DATOK secara bersamasama, dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukanoleh dua orang telah terpenuhi: Menimbang, bahwa dari fakia yurdis di alas, maka unsur dakwaan primer yang terkandungdalam dakwaan Penuntut Umum elah terenuhi dalam wujud perbuatan para terdakwa, sehingga untuk ituMaijelis Hakim berpendapat para terdakwa terbuki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, Menimbang, bahwa dikaji

Bumi Indah, Dengan demikian Majelis Hakim memperoleh kesimpulanbahwa kerugian yang diakibakan perbualan para terdakwa fidaklan terlalu besar; Halaman 20 dari 24Menimbang, bahwa dikaji dan aspek edukatf dan agamis / relegius dimana para terdakwafinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan, dan pemeriksaan para terdakwa adalah lulusan setarafSekolah Dasar dan Sekolah Menengah Perfama, dalam hal ini karena keterbafasan pendidikan namun halfersebut bukanlah suatu alasan bagi para terdakwa untuk

fingkat dasarpun para terdakwa telah dikenalkan dandiaiakan bahwa mengambil barang yang bukan milknya adalah perbualan yang dilarang oleh undangundang, dari segi agama Katholik yang dianut oleh para terdakwa, yang mana baik Khatolik maupunagamaagama yang lainnya melarang perbuatan mencun karena hal tersebut adalah perbuatan dosakarena merugikan orang lain, dalam kitab Injl Khatolik disebutkan ajaran jangan mencur seperti halnya yang temakiub dalam Injl Keluaran 20:15 dan Ulangan 5:19;Menimbang, bahwa dikaji

menghormai yang mana dapat mencipiakan kemakmuran,semua hal tersebut seharusnya dapat diresapi dan dapat menjadi pembelajaran bagi para terdakwakhususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan oranglan seperi hal perouatan para terdakwa mencun barang milk orang lain, selain itu Kabupaten ManggaraiBarat adalah daerah pariwisata intemasional, perbualan para terdakwa tersebut dapat berakibat buruk bagicia pariwsata Kabupaten Manggarai Barat; Menimbang, bahwa dikaji