Apabila pidana yang dijatunkan tidak memenuhi tujuan penegakan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan represip, baikkepada diri pelaku tindak pidana itu sendiri.Sehubungan dengan alasanalasan yang dikemukakan diatas, ditinjau darifaktafakta hukum mengenai kelicikan Terdakwa dalam merayu saksi korbansehingga saksi korban terbuai dan mau melakukan persetubuhan tersebut,dihubungkan dengan usia saksi korban yang belum mencapai 18 (delapanbelas) tahun serta pola berpikir saksi koroban

yang masih kekanakkanakan,sekaligus kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa berikutdampaknya yang berpengaruh pada tingkah laku para pemuda seusiaTerdakwa yang lain maka pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara saja,jelasjelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu edukasi,koreksi, prepensi serta represif yang hendak ditegakan pemidanaan itu sendiri .Hal. 7 dari9 hal.

No. 762 K/Pid.Sus/201 1Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang Terdakwabukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benarbenarproporsional dengan edukasi, koreksi, prepensi dan represif.Atas alasan pertimbangan yang dikemukakan, putusan pengadilan tinggi a quoharus dibatalkan, karena pemidanaan yang dijatuhkan bertentangan aturanhukum yang berlaku dan bertentangan dengan prinsip serta tujuan pemidanaan.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

Pendapatan & Belanja Gampong (APBG) Tahap I T.A. 2020 Nomor: 412.5.52/148/2020 tanggal 19 Mei 2020;

Aneuk Laot;

Kepala Urusan pada Sekretariat Gampong Aneuk Laot Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020;

li>Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 140/391/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik dalam Kota Sabang tanggal 26 September 2017;

Aneuk Laot;

PRUSOLID CITRA MANDIRI
3.BRYAN MALVIN
4.PT.BANK CENTRAL ASIA (BANK BCA)
5.OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Cq Dewan Komisioner Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen

Memberikan nafkah kepada anak dari hasilperkawinan Pemohon dan Termohon, sebesar Rp.400.000, per bulan dan turut serta memberikanbiaya edukasi/pendidikan sampai dengan perguruantinggi karena anak tersebut telah tercatat dalamdaftar gaji Pemohon dan memberikan sanksi apabilaPemohon ingkar janji;3.

apakah uang sebesar itu berupa hartagono gini, atau harta bawaan lagi pula munculnya tuntutantersebut ada di dalam petitum tanpa didahului posita danbagaimana positanya, sehingga petitum tidak didukung olehposita gugatan rekonpensi, oleh karena tuntutan tidakjelas, obscur libel, maka gugatan tersebut tidak memenuhisyarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai' tuntutan TermohonKonpensi /Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam jawabannyatentang nafkah kepada anak dan biaya edukasi

Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, baik kepada anggotamasyarakat terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri.Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagaimana tersebut di atas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkanakibat dari perouatan Terdakwa Albet Albeto bin Kubil melakukan tindak pidanaTanpa hak menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk Tanaman danbesarnya kerugian yang ditimbulkan

No. 1371 K/Pid.Sus/201 1 Selain itu, akibat perouatan Terdakwa jika dihnubungkan dengan dampaknegatif yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut hanya dipidana selama2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus jutarupiah) subsidiair 30 (tiga puluh) hari wajib menjalani pelatihan kerja samadengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pemidanaanyang dimaksud jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi,koreksi yang hendak ditegakkan oleh pemidanaan itu sendiri.

Oleh karena itumeskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagaibalas dendam namun pemidanaan tersebut harus benarbenar proporsionaldengan prinsip edukasi, koreksi.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa, alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan JudexFacti sudah tepat, Judex Facti telah mempertimbangkan keadaankeadaan yangmemberatkan dan keadaankeadaan yang meringankan

dihadirkan di persidangan sehubungan dengandiamankannya Terdakwa yang telah membawa senjata tajam pada hariSenin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pinggirJalan Kong Ex samping SPBU LIK RT 009 RW 003, Kelurahan LandasanUlin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan rekannyaSaksi ANDI PAHRIJAL MANDALA PUTRA yang merupakan AnggotaKepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat sedang melakukan patroli rutinsekaligus memberi edukasi

Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WITAbertempat di pinggir Jalan Kong Ex samping SPBU LIK RT 009 RW 003,Keluranan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, KotaBanjarbaru Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dari PolsekBanjarbaru Barat karena membawa senjata tajam;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bjb Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Para Saksi yang merupakanAnggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat sedang melakukan patrolirutin sekaligus memberi edukasi

berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senintanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan KongEx samping SPBU LIK RT 009 RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Selatan,Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Terdakwa diamankan olehAnggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat karena membawa senjatatajam;Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Para Saksi yangmerupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru) Barat sedangmelakukan patroli rutin sekaligus memberi edukasi

Di sisi lain mendapatkan informasi, edukasi, dan konselingmengenai obat merupakan Hak Pasien sebagaimana diatur dalam UU44/2009.Halaman 3 dari 62 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2020Namun, kebanyakan dari pasien masih kurang memahami pentingnyasuatu informasi, edukasi, dan konseling mengenai obat. Padahal, setiapobat memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbedabeda. Bahkan,pada pasien dengan kondisi tertentu, obat memiliki sifat toleransi yangberbeda pula.

Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan represip, baikkepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itusendiri ;Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. sebagaimana tersebutdiatas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan akibat Terdakwa.M.Syahid, S.Sos Bin Daeng Arkan, Terdakwa II.Mulyadi Sidik Bin SidikHal. 8 dari 10 hal. Put.

IV.IndraRukmana Bin Ony, Terdakwa V.M.Amin Bin Mustafa, melakukan tindakpidana "Turut Serta Main Judi di Dekat Jalan Umum Sedangkan untuk ituTidak Ada Ijin dari Penguasa Berwenang" ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jika dihubungan dengan dampak negatifyang timbulkan perbuatan tersebut hanya dipidana selama selama 3 (tiga)Bulan dan masa percobaan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan samadengan putusan hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pemidanaan dimaksudjelasjelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi

Olehkarena itu meskipun tujuan pemidanan terhadap seorang Terdakwa bukansebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benarbenarproporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi serta represip ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapatdibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karenaberatringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidaktunduk pada kasasi, kecuali

DELTA EDUKASI SEMESTA, tersebut;2.

DELTA EDUKASI SEMESTA, berkedudukan diPerumahan Graha Kuncara Blok M Nomor 1, Sidoarjo, JawaTimur, diwakili oleh Aliffahri Saputra, selaku Direktur, AbdulFahman Lupojo, selaku Komisaris Utama, Taufik Hidayatselaku Komisaris, yang dalam hal ini memberi kuasa kepadaDelwan Soewito, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada KantorAdvokat dan Mediator Delwan Soewito Dan Rekan, berkantor diCitraland Bukit Palma D6/3, Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanPT.

DELTA EDUKASI SEMESTA tersebut harus ditolak denganperbaikan amar;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biayaHalaman 4 dari 6 hal. Put.

Apabila pidana yang dijatunkan tidak memenuhi tujuan penegakan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, pretensi dan represif, baikkepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itusendiri.Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. sebagaimanatersebut diatas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan akibatperbuatan Terdakwa tersebut, hal ini mempunyai pengaruh besar atas rusaknyakelestarian sumber daya Hutan di wilayah Kabupaten Ketapang, dan pidanayang dijatuhkan

bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi, koreksi,pretensi serta represif yang hendak ditegakan oleh pemidanaan itu sendiri.

No. 125 K/Pid.Sus/2011sebagai balas dendam namun pemidanaan tersebut harus benarbenarproporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, pretensi serta represif.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenaiberat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Factiyang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidanamelampaui batas maksimum ancaman pidana atau kurang dari batas

Berbagi kebahagiaan.Mengikuti Sunnah Rosul.Memperbanyak keturunan.Menyalurkan fitrah seksual dengan jalan yang diridhai Allah.Memberi edukasi kepada orang sekitar.Memuliakan wanita.goog KR wn. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan Termohon dan tidakkeberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Nur Azizah Binti RohadiSutomo;6. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan Termohon dan anakanak sertaIsteri kKedua beserta anakanak.

melalui proses mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun ia telah dipanggil Secara resmi dan patut;Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang padapokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwaPemohon bermaksud menikah lagi dengan calon isteri Pemohon karenaPemohon ingin Berbagi kebahagiaan, Mengikuti sunnah Rosul, Memperbanyakketurunan, Menyalurkan fitrah seksual dengan jalan yang diridhai Allah,Memberi edukasi

Mediasi di Pengadilan tidak dapatdilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan ataumenyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah danketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggilsecara resmi dan patut;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untukmenikah lagi adalah karena karena Pemohon ingin Berbagi kebahagiaan,Mengikuti Sunnah Rosul, Memperbanyak keturunan, Menyalurkan fitrah seksualdengan jalan yang diridhai Allah, Memberi edukasi

Apabila pidana yang dijatunkan tidak memenuhi tujuan penegakan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan represip, baikkepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itusendiri;Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagaimanatersebut diatas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan akibatperbuatan Terdakwa .

Nomor : 2159 K/Pid.Sus/2014Bahwa akibat para perbuatan terdakwa jika dihnubungkan dengan dampaknegatif yang timbulkan perbuatan tersbut hanya dipidana selama 2 (dua) tahundikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan, pemidanaandimaksud jelasjelas bertentangan dengan prinsif dan tujuan edukasi, koreksi,prepensi serta represip yang hendak ditegakan oleh pemidanaan itu sendiri;Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimanatersebut di atas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan

Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki narkotikagolongan dapat merusak generasi muda;Bahwa akibat para perbuatan Terdakwa jika dihubungka dengan dampaknegatif yang ditimbulkan perbuatan tersebut hanya dipidana selama 2 (dua)tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan, pemidanaandimaksud jelasjelan bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi, koreksi,prepensi serta represip yang hendak ditegakan oleh pemidanaan itu sendiri;Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanan terhadap

seorang Terdakwa bukansebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benarbenarprofesional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi serta represif;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factisalah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbanganpertimbangan sebagaiberikut :Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan yangdiperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwadihubungkan

Apabila pidana yang dijatuhnkan tidak memenuhi tujuaan penegakan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, baik kepada anggotamasyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri ;Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagaimana tersebut di atas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkanakibat dari perouatan Terdakwa ASEP SOPYAN Bin JAHID, melakukan tindakpidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk tanamandan besarnya kerugian yang ditimbulkan

Kg.Terdakwa merupakan salah satu Bandar yaitu yang ikut mengedarkan narkotikajenis ganja kepada masyarakat khususnya di Rangkasbitung;Selain itu, akibat perobuatan Terdakwa jika dihubungkan dengan dampak negatifyang ditimbulkan atas perbuatan tersebut hanya dipidana selama 5 (lima) tahundan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6(enam) bulan penjara sama dengan putusan Hakim Pengadilan NegeriRangkasbitung, pemidanaan yang dimaksud jelas bertentangan dengan prinsipdan tujuan edukasi

Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorangTerdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harusbenarbenar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbanganpertimbangan sebagai berikut :Hal. 8 dari 10 hal. Put.

Pada korban dilakukan tindakanPemeriksaan dan edukasi kepada pasien untuk meminum obat dariPuskesmashalamans dari 15 halaman Putusan Nomor : 386/Pid.B/2016/PN SmnKesimpulanTelah dilakukan pemeriksaan laki laki berusia tujuh belas tahun sembilanbulan, saat diperiksa dalam keadaan sadar penuh dan tampak kesakitan.Pada pelupuk mata kiri bengkak dan mata merah.

Pada korban dilakukan tindakanPemeriksaan dan edukasi kepada pasien untuk meminum obat dariPuskesmasKesimpulanTelah dilakukan pemeriksaan laki laki berusia tujunh belas tahun sembilanbulan, saat diperiksa dalam keadaan sadar penuh dan tampak kesakitan.Pada pelupuk mata kiri bengkak dan mata merah.

Pada korban dilakukan tindakanPemeriksaan dan edukasi kepada pasien untuk meminum obat dariPuskesmasKesimpulanTelah dilakukan pemeriksaan laki laki berusia tujun belas tahun sembilanbulan, saat diperiksa dalam keadaan sadar penuh dan tampak kesakitan.Pada pelupuk mata kiri bengkak dan mata merah.

pada korban dilakukan pemeriksaanKorban datang dalam keadaan sadar setelah mengalami kasusperkelahian, dengan keadaan umum tampak sakit sedang pada saatdiperiksa korban mengaku pusing dan nyeri pada lokasi cedera.Pada korban dilakukan pemeriksaanPemeriksaan Fisik : tekanan darah 120/70 milimeter raksa, denyut nadi 88kaliper menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat celiciusDitemukan pada tubuh :Pada mata kiri, pelupuk mata bengkak, mata merahPada korban dilakukan tindakanPemeriksaan dan edukasi

tersebutdijual kembali dengan harga Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah) per 10 butirnya sehingga dari hasil penjualan obat obat tersebut terdakwa mengambilkeuntungan sebesar Rp.4.000, ( empat ribu rupiah ) per 10 butirnya, danmenurut pengakuannya terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitarselama 3 (tiga) bulanan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yangmemiliki keahlian dan kewenangan dibidang obatobatan untuk mengedarkanobat tersebut sehingga terdakwa tidak memiliki kemampuan untukmemberikan edukasi

kembalidengan harga Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah) per 10 butir nyasehingga dari hasil penjualan obat obat tersebut terdakwa mengambilkeuntungan sebesar Rp.4.000, ( empat ribu rupiah ) per 10 butirnya, danmenurut pengakuannya terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitarselama 3 (tiga) bulananBahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa bukan seorang Apotekeryang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obatobatan untukmengedarkan obat tersebut sehingga terdakwa tidak memiliki Kemampuanuntuk memberikan edukasi

tersebutdijual kembali dengan harga Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah) per 10butir nya sehingga dari hasil penjualan obat obat tersebut terdakwamengambil keuntungan sebesar Rp.4.000, ( empat ribu rupiah ) per 10butirnya, dan menurut pengakuannya terdakwa sudah menjual obattersebut sekitar selama 3 (tiga) bulanan namun terdakwa bukan seorangApoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obatobatanuntuk mengedarkan obat tersebut sehingga terdakwa tidak memilikikemampuan untuk memberikan edukasi

Bahwa perlu Tergugat sampaikan bisnis utama Tergugat adalah dibidangpengadaan mainan edukasi untuk anakanak sekolah. Tergugat mendapatkanpemasukan/ keuntungan dari kepesertaanya dalam lelang pengadaan mainanedukasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pemasukan/ keuntungantersebut tidak pasti tergantung menang kalahnya dalam proyek pengadaan;Halaman 12 Putusan Nomor . 241/Pdt.G/2019/PN.Sby.3.

Dimanakebijakan sebelumnya menganggarkan 20% untuk gaji guru danfasilitasperalatan sekolah termasuk didalamnya mainan edukasi.

Namun kebijakanterbaru memfokuskan pembangunan infrastruktur sekolah dan sehingga anggaranuntuk fasilitas peralatan sekolah menjadi berkurang sangat signifikaan, hal initentunya berimbas luar biasa pada bisnis Tergugat yang bergerak dalam bidangmainan edukasi yang menyebabkan bisnis tidak berjalan sesuai dengan harapan.Atas kondisi int Sudah Tergugat sampaikan kepada suami Penggugat dan suamiHalaman 13 Putusan Nomor . 241/Pdt.G/2019/PN.Sby.Penggugat menerima atas kondisi tersebut.

Dalam menjalankan bisnis mainan edukasi, Tergugat menggunakan badanusaha C.V Tiara Sukse Globalindo, sedangkan dalam perjanjian kerjasamasubyek hukumnya disebutkan nama Tergugat atas nama pribadi;b. Dalam pasal disebutkan bahwa: pihak menjaminkan kepada pihak IT danpihak menerima jaminan pihak berupa sebuah ruko seluas.....dst.

Akta Pemberian HakTanggungan oleh PPAT, namun fa Inya Ti tidak perm lipun hadap PPAT untukmelakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.13.Berdasarkan pasal 1320 KUH perdata menyebutkan bahwa syarat sahnyaperjanjian adalah sebagai berikut : Adanya kata sepakat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; sSuatu pokok persoalan tertentu; Suatu sebab yang tidak terlarang;Sebagaimana Tergugat jelaskan bahwa bisnis Tergugat adalah dibidangpengadaan mainan edukasi

Tidak sesuai dengan caracara melakukan tindakpidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan pidanayang bersangkutan;Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan represip, baik kepadaanggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri;Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. sebagaimanatersebut diatas, ditinjau dari besarnya tampak yang ditimbulkan akibatperbuatan Terdakwa SUSENO

SOUNACK HOMITH anak lakilaki dari A.SIMANJUNTAK, "Tanpa hak memiliki narkotika golongan bukan tanaman"dapat merusak generasi muda;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa jika dihubungkan dengan dampaknegatif yang timbulkan perbuatan tersebut hanya dipidana selama 3 (tiga) tahundikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, pemidanaan dimaksudjelasjelas bertentangan dengan prinsif dan tujuan edukasi, koreksi, prefensiserta represif yang hendak ditegakan oleh pemidanaan itu sendiri;Hal. 8 dari 10 hal

Nomor : 2170 K/Pid.Sus/2014Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanan terhadap seorang Terdakwa bukansebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benarbenarprofesional dengan prinsip edukasi, koreksi, prefensi serta represif;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factitidak salah dalam menerapkan hukum;Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan menyalahgunakan narkotika

Bank Bank Central Asia (BCA)
Turut Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Cq Dewan Komisioner Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen

Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuanpenegakan yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi,prepensi dan represip, baik kepada anggota masyarakat,terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendin ;Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan akibat TerdakwaWidyawati Alias Widya Binti Jali melakukan tindak pidana narkotika denganmenyampaikan dan menguasai shabushabu ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jika

dihubungkan dengan dampak negatifyang timbulkan terhadap generasi muda dan tidak mendukung upayapemerintah dalam pemberantasan narkotika perbuatan tersebut hanya dipidanapenjara selama 1 (satu) tahundimana yang terbukti di luar dalam surat dakwaandari Penuntut Umum dan yang terbukti pada Pasal 127 yakni penyalahgunanarkotika golongan bagi diri sendiri pada putusan Hakim Pengadilan NegeriKetapang, pemidanaan dimaksud jelasjelas bertentangan dengan prinsip dantujuan edukasi, koreksi, prepensi serta

Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanaan terhadapseorang Terdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebutharus benarbenar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi sertarepresif ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut, Judex Facti telahHal. 6 dari 11 hal. Put.

HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUKSSI/12/MI/2012 , produksoftware Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV. BURUNG NURI;Surat Pernyataan Jaminan Barang (palsu) dari PT.

HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no.194/SURDUKSSI/12/MI/2012, produksoftware Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif, sistemPengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilam Edukatif untuk CV BURUNG NURI ;Surat Pernyataan Jaminan Barang (palsu) dari PT HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no.224/SURDUKSSI/12/MI/2012, produksoftware Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), matematika, IPASains, dan Bahasa Inggris untuk CV.

Dankarena PT Harmoni Edukasi tidak pernah memberikan surat dukungan No.1282/TDI/I/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri alamat desaPandayangan Kec. Robatal Sampang dalam tahap penawaran, untuk memenuhiPerjanjian No.027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 dan Surat Pesanan No.027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2013, CV.

NORI sebagai Direktur CV BURUNG NURI telahmemberikan barang berupa 558 unit CD Software dan interaktif palsu, hal inisebagaimana diterangkan saksi ASIH TRISTIY ANTI, S.E., AK. dan saksi DWISUKAHARIJANTO, S.E., S.Sos. dari PT Harmoni Edukasi yang diperkuat olehsaksi ahli Dr. Ir. Hari Santoso Sungkari, M.H., sehingga banyak yang tidak dapatdigunakan sebagaimana mestinya.

Dan karena PT Harmoni Edukasi tidak pernah memberikansurat dukungan No.1282/TDI/I/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV.Burung Nuri alamat Desa Pandayangan Kec.