Ditemukan 67 data
162 — 243
H.Suparno dan selanjutnya diteliti lagi oleh Kasi Hak Atas Tanah yaitu H. Roli Irawan.Hasil penelitian Risalah tersebut kemudian diajukan kepada Lukman HakimKartasasmita selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat sebagai bahanpertimbangan. Bahwa sesuai Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970 TentangPenjualan dan atau Pemindahan Tangan BarangBarang yang dimiliki / dikuasai olehNegara Jo.
91 — 23
H.Suparno dalam kapasitasnya sebagai Rektor UM dalam kurun waktu kurang dari 2(dua) tahun dalam masa jabatannya membuat 2 (dua) Keputusan yang salingbertentangan antara yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama. Padatanggal 26 Juni 2007 diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri MalangNomor : 0545a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007.
77 — 60
H.Suparno).e Kemudian oleh Kasubsi. Pengurusan Hakhak AtasTanah dilaporkan kepada Kasi. Hakhak AtasTanah (Drs. H. Roly lrawan);e Hasil penelitian oleh Panitia A, Kasubsi dan Kasi.Hakhak Atas Tanah diteruskan kepada KepalaKantor (lr. Lukman hakim Kartasasmita) gunadiproses penerbitan surat keputusan pemberianhak atas tanah / Hak Guna Bangunan.Karena kewenangan SK pemberian hak atas tanah ada padaKepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI (Ir. Robert Lumempow),maka berkas permohonan HGB AN.
191 — 252
Tinggi DKI Jakarta masing masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal20 Desember 2017 No.40/PID.SUSTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariHal. 175 dari 176 hal Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIRabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri paraHakim Anggota tersebut, dan H.SUPARNO
Terbanding/Terdakwa : DWI WIDODO
220 — 247
., HakimHakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta masing masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal20 Desember 2017 No.40/PID.SUSTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri paraHakim Anggota tersebut, dan H.SUPARNO
138 — 59
H.Suparno);e Kemudian oleh Kasubsi. Pengurusan Hakhak AtasTanah dilaporkan kepada Kasi. Hakhak Atas Tanah(Drs. H. Roly lrawan);e Hasil penelitian oleh Panitia A, Kasubsi dan Kasi. Hakhak Atas Tanah diteruskan kepada Kepala Kantor (lr.Lukman hakim Kartasasmita) guna diproses penerbitansurat keputusan pemberian hak atas tanah / Hak GunaBangunan.Karena kewenangan SK pemberian hak atas tanah ada paka KepalaKantor Wilayah BPN Propinsi DKI (Ir. Robert Lumempow), maka berkaspermohonan HGB AN.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHRISTINA NATALIA., SH
208 — 150
., M.H. para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 olehHakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta H.Suparno,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpadihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,1. Yonisman, S.H., M.H. Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.Halaman 585 Putusan Nomor 269/PID/2021/PT DKI2.