Seharusnya pembuktian penyerahanterutang PPN ini menjadi kKewajiban pemeriksa hingga pemeriksa memperolehkeyakinan bahwa buktibukti telah memadai;Bahwa pada saat tim peneliti keberatan meminta penjelasan kepadapemeriksa atas cara gross up PPh Pasal 22 Impor dan atas pernyataanpemeriksa bahwa bukti tidak memadai, pemeriksa mengakul bahwa dalamtahun 2009 kegiatan usaha yang Pemohon Banding lakukan hanya mewakiliperusahaan lain untuk melakukan impor (Handling Impor) dan PemohonBanding mendapatkan sejumlah

Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun putusan Majelis HakimPengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 17 sampaildengan halaman 18 putusan a quo yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas sengketa,penjelasan para pihak dan buktibukti yang diserahkan dalampersidangan, diuraikan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa bidangusahanya sematamata hanya sebagi penyedia jasa handling impor,sehingga seluruh barang yang diimpor

yang terutang PPN yang belum dilaporkan olehTermohon Peninjauan Kembali pada SPT Masa PPN;Bahwa Dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali yangmenyatakan bahwa terdapat penyerahan yang terutang PPN yangbelum dilaporkan tersebut diperoleh dengan cara menggross uppenyetoran PPh Pasal 22 impor tahun 2009 dengan alasan tidakadanya buktibukti memadai dan terdapat indikasi adanyatransaksi impor yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali sendiri sedangkan Termohon Peninjauan Kembalimenyatakan hanya handling

Pertimbangan Majelis yang menyatakan Termohon PeninjauanKembali dapat membuktikan bahwa bidang usahanya sematamata hanya sebagai penyedia jasa handling impor, sehinggaseluruh barang yang diimpor bukan merupakan barang milikTermohon Peninjauan Kembali melainkan milik para identoryang menggunakan jasanya tidak dapat diterima karena buktibukti yang dipermasalahkan Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 10 dari 16 halaman.

Bahwa berdasarkan fakta di sidang Pengadilan terbukti kegiatan usahaTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah di bidangpenyedia jasa handling impor, bukan sebagai indentor impor, dan atas jasatersebut Pemohon Banding memperoleh fee yang telah dilaporkannyadalam SPT PPh Tahun 2009. Dengan demikian koreksi positif dan koreksinegatif Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Banding atas peredaranusaha tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;c.

formulir aplikasiinasabah menandatangani perjanjian programDynafes yang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksiper bulan; Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalahGuarantee Fee, Commission on Opening LUC, Other UC Commission, Commissionon UC Amendment, Commission on UC Confirmation, Commission on UC Advising,Other Commission on Export UC, Guarantee Fee on Import UG, P1B & RevolvingUC Comm Other Commission on Import, Acceptance Comm on Export Bills,Handling

Commission on Export Bills, Commission on Bills without UC, OtherCommission on Export, Handling Commission on T/C, Incoming Foreign RemittanceCommission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage on Forex, CableCharge, Foreign Cash Withdrawal Commission, Correspondent Charge, Commissionon Domestic Remittance, Deposit Related Fees, Safe Deposit Commission, Cheque& Other Forms Commission;Selanjutnya nasabah melakukan transaksi harian sebagai dasar perhitungan cashrewards;bahwa berdasarkan halhal

Bahwa awal mulanya PENGGUGAT memiliki kerjasama denganTERGUGAT atas pekerjaan berupa Handling Trucking yaitu termasukTebus DO (Delivery Order), THC (Terminal Handling Peti Kemas), DepositHalaman 4 dari 211 Putusan Perdata Gugatan Nomor:120/Pdt.G/2021/PN. Jkt. UtrPeti Kemas, dan Storage yang dimulai pada pertengahan September 2016.Seiring berjalannya waktu TERGUGAT I mempunyai hutang kepadaPENGGUGAT atas pekerjaan Handling Trucking tersebut;3.

Utr 3 172 / 489938 16/08/201 APLUO65086802 / Storage Rp.20.000.000,8 903539 23/08/201 HDMUBUJT62330 Storage Rp.15.000.000,8 03 / 505440 21/05/201 HODMUBUJT08521 Storage Rp.14.000.000,38 7/467141 10/01/201 SNKOO061171200 Bahandle Rp.2.500.000,3 066 / 394942 06/04/201 AA803003220 Handling Rp.3.300.000,8 AA8030032206 / Part Off4366437143 16/04/201 AA803003220 Handling Rp.1.700.000,8 AA8030032206 / Part Off4366437144 04/05/201 AA803003220 Handling Rp.27.000.000,8 AA8030032206 / Part Off4366437145 04/

Bahwa awal mulanya PENGGUGAT memiliki kerjasama denganTERGUGAT atas pekerjaan berupa Handling Trucking yaitu termasukTebus DO (Delivery Order), THC (Terminal Handling Peti Kemas), DepositPeti Kemas, dan Storage yang dimulai pada pertengahan September 2016.Seiring berjalannya waktu TERGUGAT I mempunyai hutang kepadaPENGGUGAT atas pekerjaan Handling Trucking tersebut;3.

Rp.3.300.000,8 220 Part OffAA8030032206 /4366437143 16/04/201 AA803003 Handling Rp.1.700.000,8 220 Part OffAA8030032206 /4366437144 04/05/201 AA803003 Handling Rp.27.000.000, Halaman 147 dari 211 Putusan Perdata Gugatan Nomor:120/Pat.G/2021/PN.

Seiring berjalannya waktu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat atas pekerjaan Handling Truckingsebesar Rp.609.939.146.

Dynafesyang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksi per bulan;Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalah Guarantee Fee,Commission on Opening LJC, Other UC Commission, Commission on UC Amendment,MenimbangMenimbang,Menimbang,MemperhatikanMengingatMemutuskanCommission on UC Confirmation, Commission on UC Advising, Other Commission onExport UC, Guarantee Fee on Import UG, P1B & Revolving UC Comm Other Commissionon Import, Acceptance Comm on Export Bills, Handling

Commission on Export Bills,Commission on Bills without UC, Other Commission on Export, Handling Commission onT/C, Incoming Foreign Remittance Commission, Outgoing Foreign RemittanceCommission, Postage on Forex, Cable Charge, Foreign Cash Withdrawal Commission,Correspondent Charge, Commission on Domestic Remittance, Deposit Related Fees, SafeDeposit Commission, Cheque & Other Forms Commission;3.

formulir aplikasiinasabah menandatangani perjanjian programDynafes yang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksiper bulan; Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalahGuarantee Fee, Commission on Opening LUC, Other UC Commission, Commissionon UC Amendment, Commission on UC Confirmation, Commission on UC Advising,Other Commission on Export UC, Guarantee Fee on Import UG, P1B & RevolvingUC Comm Other Commission on Import, Acceptance Comm on Export Bills,Handling

Commission on Export Bills, Commission on Bills without UC, OtherCommission on Export, Handling Commission on T/C, Incoming Foreign RemittanceCommission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage on Forex, CableCharge, Foreign Cash Withdrawal Commission, Correspondent Charge, Commissionon Domestic Remittance, Deposit Related Fees, Safe Deposit Commission, Cheque& Other Forms Commission;Selanjutnya nasabah melakukan transaksi harian sebagai dasar perhitungan cashrewards;bahwa berdasarkan halhal

formulir aplikasi,znasabah menandatangani perjanjian program Dynafes yangmencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksi per bulan; Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalah Guarantee Fee, Commission onOpening LJC, Other UC Commission, Commission on UC Amendment, Commission on UCConfirmation, Commission on UC Advising, Other Commission on Export UC, GuaranteeFee on Import UG, P1B & Revolving UC Comm Other Commission on Import, AcceptanceComm on Export Bills, Handling

Commission on Export Bills, Commission on Bills withoutUC, Other Commission on Export, Handling Commission on T/C, Incoming ForeignRemittance Commission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage on Forex,Cable Charge, Foreign Cash Withdrawal Commission, Correspondent Charge, Commissionon Domestic Remittance, Deposit Related Fees, Safe Deposit Commission, Cheque & OtherForms Commission;3.

keperluan proyek Pemohon Banding harus melaluiStolt Offshore Singapura yang telah memiliki nama dan kredibilitas yang baik dimata vendor, sebenarnya pihak Pemohon Banding pun sesungguhnyaHalaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 432 B/PK/PJK/2016menginginkan berhubungan langsung dengan vendor untuk meminimalkanbiaya yang akan timbul, namun hal tersebut tidak dimungkinkan karena pihakke3 (vendor) hanya mau berhubungan dengan Stott Offshore, atas hal tersebutpihak Stolt Offshore Singapura mengenakan handling

Atas Koreksi Intercompany Other sebesar Rp1.844.090.651,00Halaman 4346bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan PemeriksaanPajak, diketahui Terbanding melakukan koreksi Intercompany Othersdikarenakan atas pengeluaran ini belum jelas dan perlu pembuktian lebihlanjut dari Pemohon Banding;Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 432 B/PK/PJK/2016bahwa menurut Pemohon Banding, biaya /ntercompany Others sebesarRp1.844.090.651,00 adalah pembebanan handling fee sebesar 5% darireimbursement barang

yang dibayarkan terlebin dahulu oleh Sto/t OffshoreSingapura kepada vendor di Singapura, dengan tahapan pertama vendor diSingapura menagih ke Sfolt Offshore Singapura dan tahap kedua SfoltOffshore Singapura menagih ke Pemohon Banding sebesar tagihan tahappertama ditambah handling fee sebesar 5% dari total taginan;bahwa persentase sebesar 5% dari total tagihan sesuai dengan hargapasar wajar sebagaimana pendapat IRAS (Authoritas Pajak Singapura)yang menyatakan bahwa handling fee sebesar 5% adalah

wajar;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap Kontrak, diketahuiadanya biaya /ntercompany Others adalah adanya pembayaran atashandling fee dari reimbursement cost yang ditaginkan oleh Sto/t OffshoreSingapura atas pembelian barang material yang merupakan permintaankebutuhan proyek Pemohon Banding, munculnya handling fee karenavendor tidak bisa berhubungan langsung dengan Pemohon Bandingsehingga semua pembelian sparepart untuk keperluan proyek PemohonBanding harus melalui Sto/t Offshore

bahwaDJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan danpengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitungbesarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyaihubungan istimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali lainnya sesuaidengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi olehhubungan istinewa;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas buktibukti di persidangan,Majelis berpendapat bahwa biaya /ntercompanyOthers tersebutmerupakan pembayaran atas handling

KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 menyatakan"Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalamdaerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan(Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara Importir denganIndentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajakmaupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi bebanIndentor dan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi ("handling

berpendapat karena PemohonBanding telah mengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor, maka nilaipengkreditan ini seharusnya dilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto padapelaporan PPh Badan yang merupakan bagian dari nilai yang ditaginkan kepada*indentor bersama dengan unsur lain yang ditagihkan seperti: harga barang, CIF,Bea Masuk, Laba Impor , Denda Administrasi, PNBP;bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse) seluruh biaya yangdikeluarkan dalam rangka impor kepada indentor ditambah handling

bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Impor adalah tambahanpenghasilan bagi Pemohon Banding karena PPh Pasal 22 dan PPN Impor yangseharusnya menjadi beban Pemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentordengan cara menagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Banding telahmemanfaatkan fasilitas pengkreditan pajakpajak tersebut, demikian pula dengandenda administrasi dan PNBP karena termasuk dalam unsur harga jual, maka harusditambahkan dalam DPP, sehingga DPP PPN adalah sebesar harga jual ( NilaiImpor dan Handling

KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 menyatakan"Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalamdaerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan(Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara Importir denganIndentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajakmaupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi bebanIndentor dan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi ("handling

berpendapat karena PemohonBanding telah mengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor, maka nilaipengkreditan ini seharusnya dilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto padapelaporan PPh Badan yang merupakan bagian dari nilai yang ditaginkan kepada*indentor bersama dengan unsur lain yang ditagihkan seperti: harga barang, CIF,Bea Masuk, Laba Impor , Denda Administrasi, PNBP;bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse) seluruh biaya yangdikeluarkan dalam rangka impor kepada indentor ditambah handling

bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Impor adalah tambahanpenghasilan bagi Pemohon Banding karena PPh Pasal 22 dan PPN Impor yangseharusnya menjadi beban Pemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentordengan cara menagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Banding telahmemanfaatkan fasilitas pengkreditan pajakpajak tersebut, demikian pula dengandenda administrasi dan PNBP karena termasuk dalam unsur harga jual, maka harusditambahkan dalam DPP, sehingga DPP PPN adalah sebesar harga jual ( NilaiImpor dan Handling

formulir aplikasi,znasabah menandatangani perjanjian program Dynafes yangmencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksi per bulan; Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalah Guarantee Fee, Commission onOpening LJC, Other UC Commission, Commission on UC Amendment, Commission on UCConfirmation, Commission on UC Advising, Other Commission on Export UC, GuaranteeFee on Import UG, P1B & Revolving UC Comm Other Commission on Import, AcceptanceComm on Export Bills, Handling

Commission on Export Bills, Commission on Bills withoutUC, Other Commission on Export, Handling Commission on T/C, Incoming ForeignRemittance Commission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage on Forex,Cable Charge, Foreign Cash Withdrawal Commission, Correspondent Charge, Commissionon Domestic Remittance, Deposit Related Fees, Safe Deposit Commission, Cheque & OtherForms Commission;3.

Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat: PerjanjianContract Agreement for Civil Works Coal Handling System and AuxiliarySystem PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, SukabumiProject (Package & Package Ill) S/C T3108SCOR003 B, tanggal 1 Mei2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to Contract AgreementNomor T3108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan Addendum toContract Agreement Nomor T3108SCOR003 A02, tanggal 9 Juni 2012;4.

Nomor 443 B/Padt.SusArbt/201530.31.32.33.34.35.Bahwa berdasarkan putusan, Majelis Arbitrase dalam amarnya mengakuiadanya Perjanjian Contract Agreement for Civil Works Coal Handling Systemand Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu,Sukabumi Project (Package Il & Package Ill) S/C T3108SCOR003 B,tanggal 1 Mei 2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to ContractAgreement Nomor 1T3108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 danAddendum to Contract Agreement Nomor T3108SCOR003 A02, tanggal

Nomor 443 B/Padt.SusArbt/201536.Bahwa berdasarkan buktibukti hukum di atas, bahwa Perjanjian ContractAgreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System PLTU 2Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi Project (Package Il &Package ll) S/C T3108SCOR003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to Contract Agreement Nomor T3108SCOR003A01, tanggal 22 Juni 2010 dan Addendum to Contract Agreement NomorT3108SCOR003 A02, tanggal 9 Juni 2012 yang dibuat oleh Pemohondengan

Termohon Il terobukti bertentangan dengan ketentuan Undang UndangRepublik Indonesia, knususnya Pasal 1339 KUHPerdata juncto Pasal 31 ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;37.Bahwa oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakanbahwa Perjanjian Contract Agreement for Civil Works Coal Handling Systemand Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu,Sukabumi Project (Package & Package Ill

Menyatakan sah dan memiliki kKekuatan hukum mengikat: PerjanjianContract Agreement for Civil Works Coal Handling System and AuxiliarySystem PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, SukabumiProject (Package & Package Ill) S/C T3108SCOR003 B, tanggal 1Mei 2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to ContractAgreement Nomor T3108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 danAddendum to Contract Agreement Nomor 13108SCOR003 A02,tanggal 9 Juni 2012;Halaman 15 dari 35 hal. Put.

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi berdasarkanStandard Ground Handling Agreement (Simplified Procedure) No./JASGATARI AIR/III/2011 tertanggal 1 April 2011 yang telahditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat (SGHA), sehinggaHalaman 2 dari 43 hal Putusan Nomor 408/PDT/2018/PT DKImenyebabkan Penggugat mengalami kerugian, baik materil danimmaterial;.

Bahwa Penggugat adalah perusahaan Ground Handling yangmenyediakan jasa yang menyediakan alatalat transportasi darat danSumber daya manusia yang mengoperasikan alatalat tersebut gunamendukung operasional Tergugat yang merupakan badan usahaangkutan udara;. Bahwa dengan ditandatangani nya SGHA, maka baik Penggugat danTergugat terikat pada klausulklausul yang telah disepakati di dalamSGHA;.

ANNEX B.1.0LOCATIONS, AGREED SERVICES ANDCHARGES to the Standard Handling Agreement (SGHA) of January 2008, padapage 2 of 8 effective from: 1 APRIL 2011 (kutipan):Preamble: This Annex B is prepared in accordance with the simplified procedurewhereby the Parties agree that the terms of the Main Agreement and Annex A ofthe SGHA of January 2008 as published by the International Air TransportAssociation shall apply to this Annex B as if such terms were repeated here infull.

Jasa Angkasa Semesta Tbk., (Penggugat) terhadap pihak ketiga,khususnya untuk mengajukan Gugatan ini terhadap Tergugat berdasarkanIATA Standard Ground Handling Agreement /SGHA (Main Agreement, Annex A,dan B Simplified Procedure) of January 2008 Vide Preamble halaman 2 of 8STANDARD GROUND HANDLING AGREEMENT (Simplified Procedure) Ret.No.: /JASGATARI AIR/III/2011, Effective from : 1 April 2011.GUGATAN A QUO MENGANDUNG TIDAK JELAS DAN KABUR ATAUOBSCUUR LIBELBahwa, Penggugat mendalilkan dalam Positanya

merujuk atau mengacu padaStandard Ground Handling Agreement (Simplified Procedure ref.

formulir aplikasiinasabah menandatangani perjanjian programDynafes yang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksiper bulan; Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalahGuarantee Fee, Commission on Opening LUC, Other UC Commission, Commissionon UC Amendment, Commission on UC Confirmation, Commission on UC Advising,Other Commission on Export UC, Guarantee Fee on Import UG, P1B & RevolvingUC Comm Other Commission on Import, Acceptance Comm on Export Bills,Handling

Commission on Export Bills, Commission on Bills without UC, OtherCommission on Export, Handling Commission on T/C, Incoming Foreign RemittanceCommission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage on Forex, CableCharge, Foreign Cash Withdrawal Commission, Correspondent Charge, Commissionon Domestic Remittance, Deposit Related Fees, Safe Deposit Commission, Cheque& Other Forms Commission;Selanjutnya nasabah melakukan transaksi harian sebagai dasar perhitungan cashrewards;bahwa berdasarkan halhal

Gajah Mada 301,RukoGajah Mada Square Blok A12, Jember dalam yang dalam halini memberikan kuasa kepada Donny Octaviano dkk, karyawanperseroan selaku Jember Field Handling Head, berdasarkansurat kuasa khusus No:004/BM.JEMBER/E/X/ 2020 tertanggal6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jember di bawah register Nomor423/Pendaft/Pdt/2020 sebagai Pembanding semulaPenggugat;LawanPT. Toyota Astra Financial Service, beralamat di JI.

Gajah Mada 301, RukoGajah Mada Square Blok A12, Jember dalam yang dalam halini memberikan kuasa kepada Donny Octaviano dkk, karyawanperseroan selaku Jember Field Handling Head, berdasarkansurat kuasa khusus No:004/BM.JEMBER/E/X/2020 tertanggal 6Oktober 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jember di bawah register Nomor423/Pendaft/Pdt/2020 sebagai Terbanding semula Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2021/PT SBY1.

T3108SCOR003B A01,For Civil Works Area Coal Handling System and Auxiliary SystemPLTU 2 Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumitertanggal 22 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai Addendum1.e Amendment to Contract Agreement No. T3108SCOR003B A01,For Civil Works Area Coal Handling System and Auxiliary SystemPLTU 2 Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumitertanggal 9 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai Addendum2",e Amendment to Contract Agreement No.

T3108SCOR003B A01,For Civil Works Area Coal Handling System and Auxiliary SystemPLTU 2 Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumitertanggal 14 September 2012, selanjutnya disebut sebagaiAddendum 3.3.

T3108SCOR003B A01, For Civil Works AreaCoal Handling System and Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3x350MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi tertanggal 22 Juni 2010, danAmendment to Contract Agreement No. T3108SCOR003B A01, ForCivil Works Area Coal Handling System and Auxiliary System PLTU 2Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi tertanggal 9 Juni2012;4.

Pasal31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan LambangNegara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa) (vide poin 32 sampaidengan 39 Permohonan Arbitrase) dengan alasan sebagai berikut:Contract Agreement For Civil Works Coal Handling System andAuxialiary System (Package Il & Package Ill) S/C No.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakanPerjanjian Contract Agreement For Civil Works Coal Handling System andAuxiliary System (Package II & Package ll S/C No.

Putusan Nomor 1195/B/PK/PJK/2015 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dapat membuktikan bahwa bidang usahanya sematamata hanyasebagi penyedia jasa handling impor, sehingga seluruh barangyang diimpor bukan merupakan barang milik TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) melainkan milikpara identor yang menggunakan jasanya; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dapat membuktikan bahwa besarnya perdaran usaha yangdilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan

tahun 2009 dihitung dengan cara melakukan gross upterhadap PPh Pasal 22 impor yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sebesarRp81.557.657,00;Bahwa Majelis Hakim telah membatalkan koreksi negatif PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualansebesar Rp3.262.306.280,00 dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dapat membuktikan bahwa bidang usahanya sematamata hanyasebagi penyedia jasa handling

Banding) sebagai indentor, sehingga PPh Pasal 22yang telah disetorkan harus diperlakukan sebagai kredit pajak milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa Majelis Hakim telah membatalkan koreksi negatif Kredit PajakPPh Pasal 22 sebesar Rp81.557.657,00 dengan pertimbangansebagai berikut :bahwa sebagaimana pembahasan pada koreksi Peredaran Usaha danharga Pokok Penjualan, Majelis telah menyimpulkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak di bidangusaha jasa Handling

Pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa sebagaimanapembahasan pada koreksi Peredaran Usaha dan harga PokokPenjualan, Majelis telah menyimpulkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) bergerak dibidang usaha jasa Handling Impor, dan bukan sebagai indentortidak dapat diterima dengan alasan sampai selesainya prosesbanding, Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak dapat membuktikan adanya rincian penghasilankomisi jasa impor atas dasar inden, perjanjian kontrak

Bahwa dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dariTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding adalah di bidang penyedia jasa handling impor,bukan sebag indentor impor, dan atas jasa tersebut Pemohon Bandingmemperoleh fee yang telah dilaporkannya

Sedangkan yangmenjadi obyek PPh Pasal 23 adalah sebesar nilai handling fee saja. PPhPasal 23 atas handling fee tersebut telah Pemohon Banding laporkan padaSPT PPh Pasal23 Tahun Pajak 2007; Ongkos angkut sebesar Rp/748.643.487,00, merupakan ongkos angkutdengan menggunakan jasa perusahaan angkutan barang (jasa angkutanumum) yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tujuanberdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyakHalaman 2 dari 38 halaman.

Bahwa dalam permohonan bandingnya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyampaikan alasan bahwa jasa EMKL merupakan jumlahkeseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk EMKL.Sedangkan yang menjadi obyek PPh Pasal 23 menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)adalah sebesar nilai handling fee saja. PPh atas handling feetersebut, telah dilaporkan di SPT PPh Pasal 23 tahun pajak2007;14.5.

Bahwa faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak mendapatkan penjelasan serta dokumenyang memisahkan secara jelas besarnya jasa handling feeataupun jasa lain dalam Biaya Jasa EMKL;15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenjelaskan bahwa:15.1.

Sedangkan yang menjadi obyek PPh Pasal 23,menurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah sebesar nilai handling fee saja, yaituRp568.555.604,00.

PPh atas handling fee tersebut, telahdilaporkan di SPT PPh Pasal 23 tahun pajak 2007:Bahwa faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak mendapatkan penjelasan serta dokumenyang memisahkan secara jelas besarnya jasa handling feeataupun jasa lain dalam Biaya Jasa EMKL;Sehingga, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding), pemisahan jasa handling fee ataupun jasa laindalam Biaya Jasa EMKL, yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakdasarkan pada

, dan Lounge, belum termasukpaspor, tiket domestik, suntik miningitis, serta perlengkapan perlengkapan lainnya, lalu untuk pemberangkatan selanjutnya untukpembelian tiket AKHMAD BADOWI (DPO) mencari provider lain,begitu juga,LA saudi, Handling, dan Lounge memakai provider yangberbeda berbeda beda;Bahwa biaya keberangkatan umroh untuk bulan Oktober 2018 adalahsekitaran Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan25 (dua puluh lima juta rupiah);Bahwa untuk pembayaran keberangkatan umroh

, dan Lounge, belum termasukpaspor, tiket domestik, suntik miningitis, serta perlengkapan perlengkapan lainnya, lalu untuk pemberangkatan selanjutnya untukPutusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Met halaman 39 dari 64 hal.pembelian tiket AKHMAD BADOWI (DPO) mencari provider lain,begitu juga,LA saudi, Handling, dan Lounge memakai provider yangberbeda berbeda beda;Bahwa biaya keberangkatan umroh untuk bulan Oktober 2018 adalahsekitaran Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan25 (dua puluh lima

, dan Lounge, belum termasuk paspor, tiket domestik,suntik miningitis, serta perlengkapan perlengkapan lainnya, lalu untukpemberangkatan selanjutnya untuk pembelian tiket AAHMAD BADOWI (DPO)Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Met halaman 47 dari 64 hal.mencari provider lain, begitu juga,LA saudi, Handling, dan Lounge memakaiprovider yang berbeda berbeda beda;Bahwa bermula pada sekitar bulan Februari 2018 sampai bulanDesember 2018 telah terjadi penggelapan dana umroh di kediaman terdakwa diJalan Panji

, dan Lounge, belum termasuk paspor, tiket domestik,suntik miningitis, serta perlengkapan perlengkapan lainnya, lalu untukpemberangkatan selanjutnya untuk pembelian tiket AAHMAD BADOWI (DPO)Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Met halaman 48 dari 64 hal.mencari provider lain, begitu juga,LA saudi, Handling, dan Lounge memakaiprovider yang berbeda berbeda beda;Bahwa biaya keberangkatan umroh untuk bulan Oktober 2018 adalahsekitaran Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan 25 (duapuluh lima

MARCO untuk pembeliantiket international sebesar Rp.1.868.500.000, (Satu miliar delapan ratus enampuluh delapan lima ratus rupiah) belum termasuk LA SAUDI dan LA TURKEY,Handling, Tiket Domestik, paspor, visa SAUDI dan Visa TURKEY, suntikMiningitis dan perlengkepan karena terdakwa memakai provider kurang lebihsekitar Rp.1.800.680.000, (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta),untuk 47 jamaah ke provider di MANARUL HUDA untuk pembelian tiketinternational, Visa Saudi, Buku Manasik, baju Batik

TERGUGATsebagai pihak Tergugat dan Isteri TERGUGAT sebagai TURUT TERGUGAT,sementara faktanya terdapat 2 (dua) pihak lainnya yang harus ditarik sebagaiTERGUGAT yaitu PT.PUPUK ISKANDAR MUDA Lhokseumawe dan PT.ARMADA PERKASA, Medan, karena memiliki keterkaitan yang erat dengangugatan PENGGUGAT ;Bahwa dalam perkara aquo, sebagaimana dimaksud di dalam suratgugatan PENGGUGAT, TERGUGAT ada membuat surat kepada PT.PUPUKISKANDAR MUDA Lhokseumawe No.159/IX/BT/2006 tanggal. 04 September2006 berupa permohonan Handling

pengangkutan pupuk di Pelabuhan Belawandilaksanakan oleh PT.ARMADA PERKASA, dimana di PT.ARMADA PERKASA,Tergugat berkedudukan sebagai Komisaris Utama ;Bahwa selanjutnya atas surat permohonan handling pupuk tersebut, PT.PUPUK ISKANDAR MUDA menyetujuinya yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan SURAT PERJANTIAN BONGKAR MUAT DAN PENGANGKUTANUREA IN BAG DARI PELABUHAN BELAWAN GUDANG MABAR NOMOR:58/ PIM SAR/PBM EMKL/LSM/2006 tanggal. 06 September 2006 dan untukpekerjaan pembongkaran dan pengangkutan

No. 2957K/Pdt/2009PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE No.159/IX/BT/2006, tanggal 04September 2006, berupa Permohonan Handling Pengangkutan pupuk dipelabuhan Belawan yang dilaksanakan oleh PT ARMADA PERKASA, dimanapada PT ARMADA PERKASA dimaksud, PEMOHON KASASI dahuluTERGUGAT berkedudukan sebagai Komisaris Utama;Bahwa selanjutnya atas surat permohonan handling pupuk tersebut, PTPUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE, menyetujuinya dan ditindaklanjutidengan penandatanganan Surat Nomor: 58/PIMSAR/PMBEMKL/LSM/2006tanggal

secara tegas pertimbanganMajelis Hakim perkara a quo pada halaman 24 point ke 3 dengan alasansebagai berikut:Bahwa dalam surat No. 159/IX/BT/2006 tanggal 04 September 2006yang dibuat oleh PEMOHON KASASII dahulu TERGUGAT, apabila MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo membacadengan cermat dan seksama serta memahami isi surat tersebut maka samasekali tidak ada PEMOHON KASASI/dahuiu TERGUGAT memohon kepada PTPUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE agar pekerjaan TERMOHONKASASI untuk handling

Acceptance (COA) dari PT Kereta Api Indonesia(KAI), bahkan Tergugat menawarkan untuk membayar fee sebesar 5 (lima)persen perbulan dikarenakan ketidakmampuannya untuk membayar ongkosangkut tersebut;Bahwa Penggugat telah berhasil memenuhi kewajibannya denganmelakukan 3 (tiga) kali pengiriman barang yang mana pengiriman barangpertama dan kedua telah diterima di gudang PT KAI Rejosari, Lahat,Sumatera Selatan dengan data tagihan biaya (invoice) sebagai berikut: 4 April 2011 Nomor 1V110501SI.KA port handling

, customs clearance,documentation, penumpukan, PO, THC, repair container, lift onlift off,clearing, pergerakan, handling gudang di PT KAI, trucking dari Jakarta kegudang PT KAI di Rejosari, Lahat adalah Rp55.000.000,00 (lima puluhlima juta rupiah) per container dikali 5 (lima) container menjadi totalRp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 15 Juni 2011 invoice Nomor 1V110601SI.KA yaitu Rp1.600.000,00 (satujuta enam ratus ribu rupiah) perton dikali 119.536 (seratus sembilan belasribu

Nomor 2417 K/Pdt/201512.13.14.15.Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas akhirnya Penggugat dan Tergugatmelakukan peninjauan ulang dan memperoleh kesepakatan sebagai berikut: Biaya angkutan laut adalah sebesar US$3,750 (tiga ribu tujuh ratus limapuluh dolar) percontainer; Biaya angkutan laut adalah sebesar US$245 (dua ratus empat puluh limadolar) perton; Biaya handling and trucking adalah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluhlima juta rupiah) percontainer untuk pengiriman tahap pertama; Biaya handling

and trucking adalah sebesar Rp1.600.000,00 (satu jutaenam ratus ribu rupiah) perton untuk pengiriman tahap kedua; Biaya handling custom clearance di Tanjung Priok Jakarta adalahsebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) percontainer sesuai keinginandari Tergugat; Pengiriman barang dari Tanjung Priok Jakarta ke gudang PI KAIRejosari, Lahat, Sumatera Selatan dibatalkan; Fee keterlambatan bayar dikenakan terhadap Tergugat sebesar 7,5(tujuh koma lima) persen atas pinjaman pembiayaan perjalanan luarnegeri

dan pinjaman pribadi Tergugat, 5 (lima) persen atas biaya via laut,dan 5(lima) persen atas biaya handling and trucking;Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2011 dengan diprakarsai dan atas jaminan dariTurut Tergugat dibuatlah sebuah nota kesepahaman antara Penggugat danTergugat dengan redaksi nilai tagihan terhadap Tergugat yaitu sebesarUS$166,341 (seratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu dolar)sesuai keinginan Tergugat dengan ketentuan bahwa Tergugat akan membayaratau bersedia dipotong