Tegalega Komplek Hubla No. 36 ART.0O7 Kel. Bukit Datuk Kec.

Maret2007 ;Kuitansi dengan nomor BKU No.49/535111 ~~ untukpembayaran pembebasan sebidang tanah termasuktanaman yang ada diatasnya yang terletak di KelurahanMundam Kecamatan Medang Kampai dengan luas 10.000meter persegi sejumlah Rp. 950.000.000, (Sembilan ratuslima puluh juta rupiah) yang diterima oleh DUL MANAB dariKepala Distrik Navigasi Kelas Dumai tanggal 27 April 2007 ;Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 708671E /120 / 114 / Tanggal 27 November 2007 kepada SULAIMANJalan Tegalega Komplek Hubla

Put.No.14/TIPIKOR/2013/PTR17.18.19.20.21.22.23.24.25:26.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 708672E/120/114 Tanggal 27 November 2007 kepada SULAIMAN JalanTegalega Komplek Hubla No. 36 A Dumai sebesar Rp.1.906.375.866, (satu milyar sembilan ratus enam juta tigaratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enamrupiah) ;Surat Perintah Membayar Nomor SPM00246/413225/LS/XI / 2007 Tanggal 22 November 2007 ;Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 226 / 413225 /LS/ XI/ 2007 Tanggal 22 November

28 Maret2007 ;Kuitansi dengan nomor BKU No.49/535111 ~~ untukpembayaran pembebasan sebidang tanah termasuktanaman yang ada diatasnya yang terletak di KelurahanMundam Kecamatan Medang Kampai dengan luas 10.000meter persegi sejumlah Rp. 950.000.000, (Sembilan ratuslima puluh juta rupiah) yang diterima oleh DUL MANAB dariKepala Distrik Navigasi Kelas Dumai tanggal 27 April 2007 ;Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor708671E/120 /114 Tanggal 27 November 2007 kepadaSULAIMAN Jalan Tegalega Komplek Hubla

Pasal 22 Finalatas Pengadaan Tanah di Medang Kampai sebesar Rp.99.855.525, (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratuslima puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 708672E /120/114 Tanggal 27 November 2007 kepada SULAIMAN JalanTegalega Komplek Hubla No. 36 A Dumai sebesar Rp.1.906.375.866, (satu milyar sembilan ratus enam juta tigaratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enamrupiah) ;Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00246/413225

Kirana IX tersebut, harus mendapatkan persetujuan tertulisdari instansi yang terkait dan yang memberikan persetujuan tertulis tersebutdari pihak BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dan Subdit Kelaikan KapalDitKapel Ditjend HubLa Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.

Pangkal Balam;Berdasarkan Surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral PerhubunganLaut Nomor : 11/KPLT/I/Dk13 Tanggal 25 Pebruari 2013 setelah dilakukanpengecekan ijazah (Sertifikat) yang dimiliki oleh Sudarmo, tempat tanggal lahirTanjung Pandan , 10 September 1956, jenis Sertifikat : COC dan COE ANT V tidakterdaftar dalam Data Base Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut dan Blanko SertifikatCOC dan COE bukan merupakan standar sesuai yang dikeluarkan DirektoratPerkapalan dan Kepelautan Dirjen Hubla

Bit10.dibangun baru sebagaimana keterangang Ahli FANNY LUAS,S.Sos, dari Ditjen Hubla, Ahli SAUR PANJAITAN, SE dariKementerian Kelautan dan Perikanan, dan Ahli Dr. MOMPANG L.PANGGABEAN,S.H., M.Hum. dari fakultas Hukum UKI (akandibuktikan);Bahwa Posita PEMOHON pada II.

BAPAhli FANNY LUAS, S.Sos., (Ditjen Hubla)2). BAP Ahli SAUR PENJAITA, SE, (KementerianKelautan dan Perikanan)3). BAP Ahli Dr. MOMPANG L. PANGGABEAN, SH,M.Hum, (Ahli Pidana Fak.Hukum UKI);Surat :Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid. Prap/2018/PN. Bit12.1). 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tukang KM.KUDA LAUT 01 oleh Tukang TOMMY BOWONTARI,tanggal 4 Agustus 20152). 1 (satu) Lembar Surat Permohonan PengesahanDaftar Ukur (DU). PK.202/43/201/SYB.OP/GTO16,Gorontalo 14 Juli 20163).

PAMIKIRAN (Dinas Kelautanperikanan Prov..Sulut);e) Keterangan Ahli :1).2).3).f) Surat:1).2).3).BAP Ahli FANNY LUAS, S.Sos., (Ditjen Hubla)BAP Ahli SAUR PENJAITA, SE, (KementerianKelautan dan Perikanan)BAP Ahli Dr. MOMPANG L. PANGGABEAN,SH,M.Hum, (Ahli Pidana Fak.Hukum UKI);1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tukang KM.KUDA LAUT 01 oleh Tukang TOMMY BOWONTARI,tanggal 4 Agustus 20151 (satu) Lembar Surat Permohonan PengesahanDaftar Ukur (DU).

Juni 2008 ;Fc Final Report Desain (Gambar Rencana Survai Investigasi DanDesain) Pel Laut Dawelor Prop Maluku 2007 ;Fc Gambar rencana lanjutan rehabilitasi dan pembangunan fasilitas Pellaut Sapudi, P Sapudi Kab Sumenep Prop Jatim Tahun 2009 ;Fe Satu bendel Usulan penambahan anggaran APBN P Ta 2009 untukpembangunan fasilitas Pel Laut Tl Segintung Kal Teng ;Fe Satu bendel Usulan tambahan biaya APBN P Ta 2009 untukpekerjaan perpanjangan landasan Bandar Lekunik Rote ;8 lembar Kosong Kop Surat Dirjen Hubla

Rincian anggaran biaya pekerjaan pembuatan shoulder bd udaraSumanarumuna ;Satu bendel dok terdiri Tor pel laut bula, dawelor dan buano.CP PTKarya Anugrah Jayadi Abadi ;Satu bundel dok Pel Laut Pomako 2009 ;Satu map berisi dok pel RAB Brondong Lamongan Ta 2009 ;Satu map dok terkait pembangunan pelabuhan laut Ende, Pelai hari KalSel ;Satu map berisi dok perincian alokasi anggaran Ta 2008 Ditjen DephubUdara Prop NTT ;Satu map berisi POK kantor pelabuhan Pomako Dipa APBN P Papua ;Satu bunder RKA Ditjen Hubla

lembar surat nomor: AU/0317/ren.007/1/2009 tanggal 14 Januari 2009 kepada sekretaris jenderaldepartemen perhubungan perihal usulan APBN P TA 2009 ditjenperhubungan udara ditandatangani sekretaris direktorat jenderalNYOMAN SUANDA SANTRA dengan lampiran berupa ; FC 9 (sembilan) lembar usulan kegiatan APBN P tahun 2009direktorat jenderal perhubungan udara ;93. 1 (satu) bundel terdiri dari :Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaanbagian program diterima tanggal 22 01 2009 dari Hubla

agendanomor 072 ; Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagianprogram diterima tanggal 2101 2009 dari ditjen hubla agenda 075; FC cap basah 1 (satu) lembar surat nomor : KN.37M/7/DJOL09Jakarta 15 Januari 2009 kepada sekretaris jenderal departemenperhubungan perihal usulan tambahan kegiatan APBN TA 2009(program sitmulus ekonomi) ditandatangani SUNARYO, SH ; FC 3 (tiga) lampiran surat tanggal 150109 dengan judul usulankegiatankegiatan yang akan diusulkan melalui penambahan danaAPBN

No. 45 PK/Pid.Sus/2010FC 9 (sembilan) lembar usulan kegiatan APBN P tahun 2009direktorat jenderal perhubungan udara ;93. 1 (satu) bundel terdiri dari :Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaanbagian program diterima tanggal 22 01 2009 dari Hubla agendanomor 072 ;Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagianprogram diterima tanggal 2101 2009 dari ditjen hubla agenda 075;FC cap basah 1 (satu) lembar surat nornor : KN.37M/7/DJOL09Jakarta 15 Januari 2009 kepada sekretaris

PUTUSANNomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Dum.art etee =VasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dumai, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD,pekerjaan lou Rumah Tangga, tempat tinggalKomplek Hubla, Gang Suar Il, RT. 007,Kelurahan Bukit Datuk, selanjutnya disebutPenggugat;melawan

PY.671/29/12/DIII 04 tanggal 26 Oktober 2004 tanggal 26 Oktober 2004 dikeluarkan di Juwana tanggal 5 Oktober 2004;

Surat Keteragan dari Dirjen Hubla KUPP Kelas III RembangNomor : UM.001/2/20/UPP/Rbg2016 tertanggal Rembang 14 Maret2016 tentang verifikasi/pengukuran ulang kapal;C. PAS BESAR Nomor PK/205/16/1/UPP.Rbg2014 yangditerbitkan di Rembang pada tanggal 3 Juni 2014;Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Btgd. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor523.33/10/SIUP/BPMD/01/2016 atas nama SUYONO tertanggalSemarang 7 Januari 2016;e.

Surat Keteragan dari Dirjen Hubla KUPP Kelas III RembangNomor : UM.001/2/20/UPP/Rbg2016 tertanggal Rembang 14 Maret2016 tentang verifikasi/pengukuran ulang kapal;C. PAS BESAR Nomor PK/205/16/1/UPP.Rbg2014 yangditerbitkan di Rembang pada tanggal 3 Juni 2014;d. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor523.33/10/SIUP/BPMD/01/2016 atas nama SUYONO. tertanggalSemarang 7 Januari 2016;e.

Sedangterdakwa tidak memiliki persyaratan tersebut; Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Barang Buktidimukapersidangan secara fisik ke empat lembar Sertifikat/Ijasah pelaut tsbadalah yang diterbitkan oleh Ditjen Hubla namun foto Identitas pemilikyang asli telah diubah oleh orang lain seolaholah asli dan Cap DinasKementrian Perhubungan telah di tindih sedemikian rupa supaya terlihatasli, Identitas EKTP yang dimiliki olen terdakwa atas nama Kasman warnaKTP tidak Crah dan tidak jelas karena hasil

setakan Printer dan Pada dataBase Pelaut Dijen Hubla No.

PUTUSANNomor 605 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama : MAPARENTA ARIF ;Tempat lahir : Makasar ;Umur/Tgl Lahir : 35 tahun/ 25 Juni 1978 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdulah Komplek Hubla Blok ANomor 4, RT.004 / RW.003, Desa Tallo,Kecamatan Tallo, Makasar ;Agama : Islam;Pekerjaan : Pedagang ;Terdakwa

PUTRA KENCANA GT 5 yang berupa :- Pas Kecil Nomor : 552.2/645/BID HUBLA-TT/V/2015 masih berlaku (Asli);- Sertikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : 552.2/645/BID HUBLA-TT/V/2015 masih berlaku (Asli);- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari PEMKO SIBOLGA an. SIU LIE Nomor : 503.523.3a/127/KPPT-IUP/2015 berlaku sejak tanggal diterbitkan tanggal 1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016 (Asli);- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari PEMKO SIBOLGA an.

., Jabatan Kasubdit PengawasanKeselamatan dan PPNS Ditjen Hubla. 2. ANDI KOMO, SH.,Jabatan Pelaksana pada Kantor UPP Sungai Nyamuk. dan3. NURDIANSYAH, SH. Jabatan Pelaksana pada BagianHukum Sesditjen Hubla, semuanya adalah Pegawai padaKementrian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut yang ditunjuk berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : UK.114/1/1/UPP.SN2011tertanggal 10 Januari 2011, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT I ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN Cq.

jalan masukdermaga karena sudah pensiun darijabatan Kepala Pelabuhan.21Bahwa, pembangunan pagar dilakukantahun 2009 dan Surat Keterangantanggal 24 Mei 2010, berupa ukurantanah dan gambar sket tanah yangtelah dibebaskan oleh Pemda Nunukan( Tergugat II) (bukti P.5) munculsetelah pagar di bangun (suratterlambat datang).Bahwa, saksi mengaku bukan orangyang mempunyai kewenangan menunjukatau menentukan Jlokasi mana yangakan di pagar, sebab Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) proyek tersebutberada pada Dirjen Hubla

addendum /ContractChange Order (CCO).Bahwa atas Permohonan dari kontraktror PT.SKE, PPK meneruskankepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk panitiaHal 9 dari 66 hal Putusan No. 7/Pid.Sus/TPK/2016/PT.BGLpeneliti kontrak dengan surat Keputusan Nomor:HK.1071/16/KSOP.BKL12tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan/pengangkatan PanitiaPeneliti kontrak pekerjaan dinding penahan gelombang pelabuhan pulaubaai bengkulu tahun anggaran 2012 yaitu: IHSAN AHDA TANJUNG,SE,MT(staf Ditpelpeng Ditjen Hubla

) , TEGUH SUBEKTI (staf Ditpelpeng DitjenHubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla),kemudian peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO)tersebut, tetapi peneliti kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaanfisik pekerjaan di lokasi pekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukanrapatrapat terkait dengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupaundangan rapat dan Berita acara rapat dibuat hanya untuk melengkapiadministrasi, panitia peneliti kontrak hanya melakukan

perpanjanganwaku pelaksanaan PT.SKE mengajukan usulan addendum /ContractChange Order (CCO).Bahwa atas Permohonan dari kontraktror PT.SKE, PPK meneruskankepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk panitiapeneliti kontrak dengan surat Keputusan Nomor:HK.1071/16/KSOP.BKL12tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan/pengangkatan PanitiaPeneliti kontrak pekerjaan dinding penahan gelombang pelabuhan pulaubaai bengkulu tahun anggaran 2012 yaitu: IHSAN AHDA TANJUNG,SE,MT(staf Ditpelpeng Ditjen Hubla

) , TEGUH SUBEKTI (staf Ditpelpeng DitjenHubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla),Hal 24 dari 66 hal Putusan No. 7/Pid.Sus/TPK/2016/PT.BGLkemudian peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO)tersebut, tetapi peneliti kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaanfisik pekerjaan di lokasi pekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukanrapatrapat terkait dengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupaundangan rapat dan Berita acara rapat dibuat hanya untuk melengkapiadministrasi

) , TEGUH SUBEKTI(staf Ditpelpeng Ditjen Hubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom (staf DitpelpengDitjen Hubla), kemudian peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO)tersebut, tetapi peneliti kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisikpekerjaan di lokasi pekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukan rapatrapatterkait dengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapatdan Berita acara rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, panitia penelitikontrak hanya melakukan

Hubla Jakarta.2. Dirman selaku Sekretaris Staf Bidang Perencanaan Ditjend. HublaJakarta.3. M. Widodo, ST.MT selaku Anggota Staf Bidang Perencanaan Ditjend.Hubla Jakarta.Hal. 27 dari 182 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl4. Ansori selaku Anggota saksi selaku Pejabat Fungsional PengawasKeselamatan Pelayaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Klas IllPulau Baai Bengkulu.5.

Hubla dan Subdid Perancangan Dit. Pelpeng PerancanganDit. Pelpeng mengadakan Rapat Pembahasan RKA, KL untukprogram Tahun 2012.2. Pihak Adpel Pulau Baai Bengkulu mengusulkan Pembangunan BreakWater Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu (dimasukkan dalam RKAKL).3. Usulan dalan bentuk Proposal dengan mencantumkan besaranAnggaran yang dibutuhkan.4.

Hubla).M. Widodo, ST.MT (Staf Perencanaan Ditjend.

PUTRA KENCANA GT 5 yang berupa :- Pas Kecil Nomor : 552.2/645/BID HUBLA-TT/V/2015 masih berlaku (Asli);- Sertikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : 552.2/645/BID HUBLA-TT/V/2015 masih berlaku (Asli);- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari PEMKO SIBOLGA an. SIU LIE Nomor : 503.523.3a/127/KPPT-IUP/2015 berlaku sejak tanggal diterbitkan tanggal 1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016 (Asli);- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari PEMKO SIBOLGA an.

) , TEGUHSUBEKTI (staf Ditpeloeng Ditjen Hubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom(staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), kemudian peneliti kontrak menyetujuipelaksanaan addendum (CCO) tersebut, tetapi peneliti kontrak tidakpernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi pekerjaan diBengkulu dan tidak pernah melakukan rapatrapat terkait denganpenelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapat danBerita acara rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, panitiapeneliti kontrak hanya melakukan

BglBahwa atas Permohonan dari kontraktror PT.GKE, PPK meneruskankepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk panitiapeneliti kKontrak dengan surat Keputusan Nomor:HK.1071/16/KSOP.BKL12 tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan/pengangkatanPanitia Peneliti kontrak pekerjaan dinding penahan gelombangpelabuhan pulau baai bengkulu tahun anggaran 2012 yaitu: IHSANAHDA TANJUNG,SE,MT (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla) , TEGUHSUBEKTI (staf Ditpelbeng Ditjen Hubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom(staf

Hubla Jakarta.2. Dirman selaku Sekretaris Staf Bidang Perencanaan Ditjend. HublaJakarta.3. M. Widodo, ST.MT selaku Anggota Staf Bidang PerencanaanDitjend. Hubla Jakarta.4. Ansori selaku Anggota saksi selaku Pejabat Fungsional PengawasKeselamatan Pelayaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Klaslll Pulau Baai Bengkulu.5.

Hubla Gedung LP17Kementerian Perhubungan Jakarta, saksi tidak pernah ikut dalamkegiatan tersebut tetapi hanya menanda tanganinnya saja.Bahwa panitia lelang dalam pengadaan pembangunan dinding penahangelombang tersebut antara lain adalah:Achmad Bashori, S.Si.MT (selaku Ketua).Dirman.Mardji Widodo, ST.MT.Ansori (Saksi sendiri).aA Fe NY >Aprion Putra, S.Sos.Bahwa Team PHO dalam pelaksanaan pembangunan penahangelombang tersebut adalah Sdr.

Hubla).M. Widodo, ST.MT (Staf Perencanaan Ditjend.

setelahdilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatatdan milik Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat JendralPerhubungan Laut.Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA

teregister di DirektoratPerkapalan dan Kepelautan serta nomor sertifikat yang digunakandinyatakan tidak benar, Akan tetapi untuk nomor sertifikat tersebut diatasonline.Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA

Kirana IX tersebut, harus mendapatkan persetujuan tertulisdari instansi yang terkait dan yang memberikan persetujuan tertulis tersebutdari pihak BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dan Subdit Kelaikan KapalDitKapel Ditjend HubLa Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.

Copy legalisir infratable liferaft no.0602/S/ILR/MJS/IX/2018, tanggal 12 September 2018 (2 Lembar)- Copy legalisir Re- Inspection certificate No : 0573/S/FE/MJS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (1 Lembar)- Copy legalisir certificate Hydrostatic Release No : 0410/S/HRU/MJS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (1 lembar)- Copy legalisir izin stasiun radio kapal lat No ; 118/L/SDPPI/2016 tanggal masa berlaku sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d 27 Januari 2021 (1 Lembar)- Copy legalisir surat Dirjen Hubla

legalisir infratable liferaft no.0602/S/ILR/MJS/IX/2018, tanggal 12 September 2018 (2 Lembar).- Copy legalisir Re- Inspection certificate No : 0573/S/FE/MJS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (1 Lembar).- Copy legalisir certificate Hydrostatic Release No : 0410/S/HRU/MJS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (1 lembar).- Copy legalisir izin stasiun radio kapal lat No ; 118/L/SDPPI/2016 tanggal masa berlaku sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d 27 Januari 2021 (1 Lembar).- Copy legalisir surat Dirjen Hubla

Copy legalisir infratable liferaft no.0602/S/ILR/MJS/IX/2018, tanggal 12 September 2018 (2 Lembar)o Copy legalisir Re- Inspection certificate No : 0573/S/FE/MJS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (1 Lembar)o Copy legalisir certificate Hydrostatic Release No : 0410/S/HRU/MJS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (1 lembar)o Copy legalisir izin stasiun radio kapal lat No ; 118/L/SDPPI/2016 tanggal masa berlaku sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d 27 Januari 2021 (1 Lembar)o Copy legalisir surat Dirjen Hubla

2018 (1 Lembar) Copy legalisir infratable liferaft no.0602/S/ILR/MJS/IX/2018, tanggal 12September 2018 (2 Lembar) Copy legalisir Re Inspection certificate No : 0573/S/FE/MJS/IX/2018tanggal 12 September 2018 (1 Lembar) Copy legalisir certificate Hydrostatic Release No0410/S/HRU/MJS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (1 lembar) Copy legalisir izin stasiun radio kapal lat No ; 118/L/SDPPI/2016 tanggalmasa berlaku sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d 27 Januari 2021 (1Lembar) Copy legalisir surat Dirjen Hubla

Copy legalisir surat Dirjen Hubla No : PK.672/12/19/DK09, tanggal 15 juni2009 (1 Lembar).17.Dokumen tongkang/BG Kalindo, berupa : Copy legalisir surat laut No.PK.205/4802/SLPM/DK14, tanggal 17September 2014 (2 Lembar) Copy surat ukur internasional No ; 2412/PPm tanggal 19 maret 2010 (2lembar) Copy legalisir sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang NoPK.001/161/8/KSOP.SMD18, tanggal 10 Oktober 2018 (1 lembar) Copy legalisir sertifikat garis muat internasional (1966) No : 025 409,tanggal 15 Februari

Februari 2018 (1 Lembar)Copy legalisir infratable liferaft no.0602/S/ILR/MJS/IX/2018, tanggal12 September 2018 (2 Lembar)Copy legalisir Re Inspection certificate No : 0573/S/FE/MJS/IX/2018tanggal 12 September 2018 (1 Lembar)Copy ilegalisir certificate Hydrostatic Release No0410/S/HRU/MJS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (1 lembar)Copy legalisir izin stasiun radio kapal lat No ; 118/L/SDPPI/2016tanggal masa berlaku sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d 27 Januari2021 (1 Lembar)Copy legalisir surat Dirjen Hubla

Februari 2018 (1 Lembar)Copy legalisir infratable liferaft no.0602/S/ILR/MJS/IX/2018, tanggal12 September 2018 (2 Lembar)Copy legalisir Re Inspection certificate No : 0573/S/FE/MJS/IX/2018tanggal 12 September 2018 (1 Lembar)Copy legalisir certificate Hydrostatic Release No0410/S/HRU/MJS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (1 lembar)Copy legalisir izin stasiun radio kapal lat No ; 118/L/SDPPI/2016tanggal masa berlaku sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d 27 Januari2021 (1 Lembar)Copy legalisir surat Dirjen Hubla

Harus memiliki surat PPKN (Surat Persetujuan Pengoperasian KapalNasional) yang dikeluarkan oleh Ditlala (Direktorat Lalu Lintas AngkutanLaut) Dirjen Hubla Jakarta dengan mencantumkan ijin dari Pola Trayekapakah diijinkan keluar negeri atau tidak melalui perusahaan pelayarankapal tersebut.b.

Laba GT.30 No.3327/PPb berbendera Indonesia tidak memilikiSurat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN) yang dikeluarkanoleh Ditlala (Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut) Dirjen Hubla Jakartadengan mencantumkan jjin dari Pola Trayek apakah diijinkan ke luar Negeriatau tidak melalui Perusahaan Pelayaran Kapal;Bahwa menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1Angka 41 bahwa nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yangmenjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai

Harus memiliki surat PPKN (Surat Persetujuan Pengoperasian KapalNasional) yang dikeluarkan oleh Ditlala (Direktorat Lalu LintasAngkutan Laut) Dirjen Hubla Jakarta dengan mencantumkan jjin dariPola Trayek apakah diijinkan keluar negeri atau tidak melaluiperusahaan pelayaran kapal tersebut.b. Melengkapi sesuai dari point 11 (sebelas).Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah kapalKM.