pernah mendapat gaji dan tidak pernah mendapat Salery,Deviden/Managemen fee perusahaan sejak tahun 2010 sampai dengan2018;Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Pemohon sebesar lebih kurangRp. 60.000.000.000, (enam puluh milyar rupiah)Bahwa setahu saksi yang jadi permasalahan Perusahaan Textil;Bahwa saksi diundang saat diadakan gelar perkara tanggal 23 Mei 2019,tempatnya di ruang gelar perkara Polda Jabar;Bahwa seingat saksi yang hadir saat gelar perkara yaitu: Pimpinan, Penyidikbernama Irwasum

Irwasum Mabes Polri, Kadivkum Mabes Polri mengatakanbahwa masalah bisa atau tidaknya Penggugat kembali diterimasebagai Taruna AKPOL adalah wewenang penuh GubernurAkademi Kepolisian RI.

Tanjabbarat yang ditujukan kepada Bapak IRWASUM POLRI, (aslinya ada padaIRWASUM POLRI dan yang diperlihatkan pertinggalnya saja), yangdiberi tanda P.21 ;22 Photo Copy Surat KOMNASHAM Nomor : 612/K/PMT/IV/2012, PerihalTindak Lanjut Masalah Pemakaian Lahan Milik Ahli Waris Almh.

Pr.Roha Binti Abdul Madjid oleh Kepolisian Jambi, tanggal 9 April 2012yang ditujukan kepada IRWASUM POLRI, (sesuai dengan aslinya), yangdiberi tanda P.22 ;23 Photo copy Surat tanggal 3 Mei 2010, Perihal Hak Kepemilikan atasSebidang Tanah di Jalan Bhayangkara Kuala Tungkal, yang ditujukankepada KAPOLRI, (aslinya ada pada KAPOLRI dan yang diperlihatkanpertinggalnya saja), yang diberi tanda P.23 ;24 Photo copy Surat tanggal 26 Januari 2011, Perihal Hak Kepemilikan atasSebidang Tanah di Jalan Bhayangkara

Tanjab barat yangditujukan kepada Bapak IRWASUM POLRI, (aslinya ada pada IRWASUM POLRIdan yang diperlihatkan pertinggalnya saja), yang diberi tanda P.21 ;Photo Copy Surat KOMNASHAM Nomor : 612/K/PMT/IV/2012, Perihal TindakLanjut Masalah Pemakaian Lahan Milik Ahli Waris Almh. Pr.

KOMPOL MOBRICARDO PANJAITAN selaku Kasat reskrim Polres Metro Tangerang Kota
4.KEPALA SEKSI PROPAM POLRES METRO TANGERANG KOTA
5.KEPALA SEKSI PENGAWASAN POLRES METRO TANGERANG KOTA
6.KEPALA SEKSI HUKUM POLRES METRO TANGERANG KOTA
7.KABAG OPS POLRES METRO TANGERANG KOTA
8.KAPOLRES METRO TANGERANG KOTA
9.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
10.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
11.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
12.KARO WASSIDIK POLRI
13.IRWASUM

Bukti T-3 yaitu : Surat KOMNASHAM RI kepada Irwasum Polri tanggal 15 Oktober 2014;4. Bukti T-4 yaitu : Surat OMBUDSMAN RI kepada Kapolda Bali;5. Bukti T-5 yaitu : Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( PPJB ) Unit No.127;6. Bukti T-6 yaitu : Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( PPJB ) Unit No.233;7. Bukti T-7 yaitu : Perjanjian Pengelolaan unit Condotel No.127;8. Bukti T-8 yaitu : Perjanjian Pengelolaan unit Condotel No.233;9.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan ahli tersebut diatas,terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa selain mengajukansaksi dan ahli tersebut diatas, juga mengajukan suratsurat bukti sebagai berikut :1.Bukti T1 yaitu : Laporan Hasil Audit Investigasi Divpropam Polri Nomor :LHAI/13/III/2014/Rowabprof tanggal 25 Maret 2014;Bukti T2 yaitu : Surat KOMPOLNAS kepada Kadivpropam Polri tanggal 9Oktober 2014;Bukti T3 yaitu : Surat KOMNASHAM RI kepada Irwasum

Dwimas Andalan Bali tangggal 21 April2010;e Copy surat pengembalian jaminan kredit terhadap 2 unitapartemen nomor : 626 dan 628 dan surat pernyataanpembebasan tanggal 14 Mei 2010;DAN;Bukti T1 yaitu : Laporan Hasil Audit Investigasi Divpropam Polri Nomor :LHAI/13/III/2014/Rowabprof tanggal 25 Maret 2014;Bukti T2 yaitu : Surat KOMPOLNAS kepada Kadivpropam Polri tanggal 9Oktober 2014;Bukti T3 yaitu : Surat KOMNASHAM RI kepada Irwasum Polri tanggal15 Oktober 2014;Bukti T4 yaitu : Surat OMBUDSMAN RI kepada

Dalam pelaksanaan sidang Wanak wajib mengundang narasumberdari unsur Irwasum Polri, Lemdikpol, SSDM Polri, Divkum Polri danDivpropam Polri sebagal bentuk transparansi danakuntabilitas;Menimbang, bahwa Pasal 88 Peraturan Gubernur Akademi KepolisianTentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, menyebutkan:(1) Pengulangan Pelanggaran disiplin yang telah dijatuhi hukumandisiplin dapat diancam dengan sanksi yang lebihdisiplin sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahapan evaluasi dapatdiajukan melalui sidang

Bukti T7 Berupa daftar Absensi Anggota Kehormatan yangditandatangani oleh Pejabat RO Provos, SSDM POLRI IRWASUM dan,LEMDIK serta peserta ditandatangani 51 peserta lainnya pada tanggal26 Mei 2018;2. Bukti T6 berupa Notulen Wanak Taruna Akademi Kepolisian TK.II Angkatan Batalyon Yuddhaga a.n. Brigdatar Faisal Agita Firmansyah No.Ak. 16.141 dkk 8 (delapan). Tanggal 26 Mei 2018;3.

Penyidikan (SPPP);Bahwa keberadaan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan & SuratPemberitahuan Penghentian Penyidikan terurai tersebut di atas, makahal tersebut bukanlah berarti hak hukum dari Principal Tergugat DeviTaurisa, SH. telah tertutup rapatrapat dan/atau pun hal tersebutsecara hukum belumlah berakhir & belumlah final, sebab hak hukumdari Principal Tergugat Devi Taurisa, SH. masih terbuka lebarlebaruntuk Mendapatkan Keadilan & Mempertahan kan Kebenaran melaluikeberatan kepada KAPOLRI, WAKAPOLRI, IRWASUM

PenyelidikanPenyidik Polres Metro Jakarta Pusat terurai tersebut di atas, maka halHalaman 28 dari 87 Halaman Putusan Nomor : 60/PDT/2021/PT DKItersebut bukanlah berarti hak hukum dari Principal Tergugat DeviTaurisa, SH. telah tertutup rapatrapat dan/atau pun hal tersebutsecara hukum belumlah berakhir & belumlah final, sebab hak hukumdari Principal Tergugat Devi Taurisa, SH. masih terbuka lebarlebaruntuk Mendapatkan Keadilan & Mempertahan kan Kebenaran melaluikeberatan kepada KAPOLRI, WAKAPOLRI, IRWASUM

Bahwa dengan (akta yang diakui sendiri oleh Tergugat III tetapi denganberbagai dalih untuk menundanunda mengembalikan uang Penggugatyang dikelola oleh Tergugat IIl dengan dalih meminta perlindunganhukum kepada Irwasum Polri karena peristiwa pencairan kredit SKBDNyang melibatkan oknum pegawainya, sudah masuk kepada unsurperbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat sebagaiNasabah Tergugat III;Halaman 14 dari 43 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/201736.

Setelah mempelajari usulan Kalemdik, Kapolda menerbitkan SuratKeputusan Pemberhentian peserta didik/siswa dari Pendidikan,dengan tembusan: Kapolri; Irwasum Polri; Darenbang Polri; DeSDM Polri; Kalemdiklat Polri; Kadiv Binkum Polri; Kadiv PropamPolri; Kapiusku Polri.Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan yang terdapat dalam SuratKeputusan Kalemdiklat Polri Nomor: Pol.Skep/244/XII/2006 tersebut diatas, baik pada bagian ALASAN PEMBERHENTIAN PESERTA DIDIK /SISWA sebagaimana dinyatakan dalam ayat 2) huruf

waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya pengaduan/laporan wajib memberikan tanggapan/jawaban kepada pengadu/pelapor; dan b. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya pengaduan/ laporan wajib menyelesaikan permasalahan yang diadukan/dilaporkan: (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak terpenuhi, pejabat penerima pengaduan wajib membuatlaporan tertulis disertai alasan yang sah dan dapatdipertanggungjawabkan kepada atasan langsung untukditeruskan kepada Irwasum

Akta No.328 tanggal 26 April 1983 diberi tanda P.12;Fotocopy Profile Sukamto Tanoto pemilik Pabrik PT.RIAU ANDALAN Pulp andPaper diberi tanda P.13;Foto Copy Surat Tanda Penerimaan laporan No.PolLSTPL 07/IX/2004 tertanggal4 September 2004 diberi tanda P.14;Foto Copy Surat Tanda Penerimaan laporan No.PolLSTPL 08/IX/2004 tertanggal 4September 2004 diberi tanda P.15 ;Foto Copy Surat Tanda Penerimaan laporan No.PolLSTPL 09/IX/2004 tertanggal 4September 2004 diberi tanda P.16;Foto Copy Surat NOTA DINAS IRWASUM

membuktikan akan dalildalil gugatanPenggugat ;Menimbang, bahwa pada bukti P12 dan bukti P13, dimana buktibukti tersebutadalah akta pendirian PT serta penjelasan profile Sukamto Tanoto, oleh karena buktibukti tersebut tidak ada relevansnya dengan perkara aquo, maka buktibukti tersebutpatut untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebihlanjut ;174Menimbang, bahwa pada bukti P14 s/d bukti P16, dimana ketiga bukti tersebutberupa laporan polisi, serta bukti P17 berupa Nota dinas Irwasum

• 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Telegram Nomor ST/1127/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 dari KAPOLRI kepada Para KAPOLDA, tembusan KAPOLRI, IRWASUM POLRI, AS SDM KAPOLRI, dan KADIVPROPAM POLRI, yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Drs.

berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor 523/4534/SJTanggal Jakarta, 10 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Gubernurdiselurun Indonesia, yang bersifat SEGERA, Perihal DukunganPengembangan Tambak Udang Dan Peningkatan Kenyamanan BerusahaBudidaya Udang, kemudian Surat Telegram dari KAPOLRI Tertanggal 27Juli 2020 Nomor ST/2173/VII/OPS.2/2020 yang ditujukan pada KASATGASOPSPUS AMAN NUSAII 2020, para KAOPSDA AMAN NUSAII 2020,para KASUBSATGAS OPSDA AMAN NUSAII 2020, dengan tembusankepada IRWASUM

br />4.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Cq KOMPOL NIKO PURBA
5.KEPALA SEKSI HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT
6.KEPALA SEKSI PENGAWASAN POLRES METRO JAKARTA BARAT
7.KEPALA SEKSI PROPAM POLRES METRO JAKARTA BARAT
8.KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
9.UNIT IV SUBDIT HARDA DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
10.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
11.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
12.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
13.KARO WASSIDIK POLRI
14.IRWASUM

Kejadian tersebut sudah kami laporkan keKapolri, Kabareskrim, Irwasum Mabes Polri, Kompolnas, begitu juga KomnashamRepublik Indonesia yang sedang melakukan penyelidikan atas kasus ini.

ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATIE
5.NUGROHO BUDIYANTO
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS
Termohon:
1.KAPOLRI MABES POLRI
2.KABARESKRIM d a MABES POLRI
3.IRWASUM d a MABES POLRI
4.Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan d a MABES POLRI
5.Kepala Biro Pengawasan Penyidikan d a MABES POLRI Jl.

Pos Indonesia (Persero) dengan nomor resi 18181132172tertanggal 02122020 dengan tujuan penerima Irwasum Mabes Polri diJakarta, diberi tanda bukti P.31;32.Fotocopy Surat Tanda terima Pengiriman Barang yang diterbitkan oleh JasaPengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) dengan nomor resi 18181132169tertanggal 02122020 dengan tujuan penerima Kepala Kepolisian RepublikIndonesia di Jakarta, diberi tanda bukti P.32;Hal. 41 dari hal.58 Put.

KOLIN dan meminta tanda tangan pada Buku KasHalaman 55 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGmutasi keluar kendaraan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaanTim Irwasum Mabes Polri pada tanggal 22 Agustus 2014 bahwadidapat temuan bahwa ada temuan PNBP yang belum disetorke Kas Negara mulai dari Bulan Januari s/d agustus 2014 olehBendahara Penerimaan Bripka NIKOLAUS L. KOLIN.Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang PNBP yang tidakdisetor oleh Bendahara Penerimaan Bripka NIKOLAUS L.

236.900.000 2.013.140.000TOTAL 4.496.000.000 /472.500.000 4.968.500.000 Halaman 67 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGBahwa saksi tidak tahu pungutan PNBP BPKB pada tahun 2011,2012, 2013 dan 2014 ( januari s/d juli ) sebesar Rp.4.317.500.000, sudah disetor ke rekening Kas Negara olehBendahara Penerimaan saksi menjelaskan bahwa tugas sebagaipembantu Bendahara Penerimaan BPKB hanya menyetorkanhasil pungutan PNBP BPKB kepada Bendahara Penerima, tetapiberdasarkan hasil pemeriksaan Tim Irwasum

LP/749/K/H/2010Tabes dengan mengirimkan surat, baik kepada KapoltabesPadang, Kapolri, Irwasum Mabes Polri, serta Kapolda Sumatera Barat, untukmemastikan laporan polisi tersebut tetap diproses sehingga hakhak Tergugat dapatterjamin (Bukti P13), bahkan untuk pengurusan tersebut Penggugat beberapa kalibolakbalik Jakarta Padang;Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2010 (vide Bukti P4),Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat dalam hal mewakili Tergugatuntuk mengurus, menyelesaikan