Namun,saat akan menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak berupaya mencaridan menghubungi terlebin dahulu untuk meminta wali nasabnya (Wali NasabI) menjadi wali nikahnya dan justru langsung menyerahkannya kepada walihakim (PENGHULU), sedangkan fakta di persidangan tidak ada terungkapfakta wali nasab Pemohon II tersebut berwakil kepada penghulu yang akanmenikahkan Pemohon II dengan Pemohon ;Menimbang, bahwa ketentuan wali nikah telah diatur dalam HukumIslam (fignh) dan juga diatur dalam Pasal 19

dan wali hakim);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikahapabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidakdiketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturandi atas, maka Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 23 ayat (1) KompilasiHukum Islam belum terpenuhi karena tidak ada upaya Pemohon II untukmenghadirkan wali nasabnya

(Saudara lakilakinya yang dewasa bernamaWali Nasab 1), atau sekurangkurangnya mencari informasi danmenghubunginya, selanjutnya apabila wali nasabnya tersebut tidak dapatatau berhalangan untuk hadir, maka wali nasab tersebut dapat berwakilkepada penghulu atau orang yang akan menikahkan Pemohon II denganPemohon atau jika wali nasabnya enggan menikahkan, Pemohon II dapatmenempuh upaya sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) KompilasiHukum Islam.

pernikahan pada tanggal XXXX, tanggal 05 Desember 2008 denganwali Hakim ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat dan dua orang saksi yangdiajukan Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah dapat ditemukan fakta sebagaiberikut :e Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada pada tanggal 05Desember 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Bekasi,dengan wali nikahnya wali Hakim;e Bahwa pada saat malakukan ijab kabul, wali yang menikahkan Pemohonadalah wali Hakim, sementara wali nasabnya

tidak tahu sama sekali dan tidakdiberi tahu oleh Pemohon ;Menimbang, dalam hukum perkawinan Islam, wali nikah merupakan rukun yangharus dipenuhi untuk syahnya suatu perkawinan sebagaimana Pasal 14 huruf c KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dalam hal wali nasabnya ada, maka yang berindak sebagaiwali dalam pernikahan adalah wali nasab yang secara jelas dan tegas dijelaskan tentangurutanututan wali dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama adalahkelompok kerabat lakilaki garis lurus

Nomor 30Tahun 2005 tentang Wali Hakim, pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI dapatdilaksanakan dengan wali hakim, karena telah ternyata wali nasabnya, AYAH KANDUNGmenolak menikahkan/menjadi wali nikah Pemohon; halmana sesuai dengan doktrinhukum Islam yang tercantum dalam Kitab Mughnil Mukhtaj juz 3 berbunyi: Hn cE Te Tt HAAAESREAAESAESAASOGHSOGAGHAOSENORROONORROLOGLH ANU AIAikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adlol walaupundipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan kalau wali enggan

Hal 4Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki buktinikah tertulis; Bahwa anak tersebut benar anak Pemohon dan Pemohon II; Bahwa permohonan ini adalah untuk persyaratan membuat aktakelahiran anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas tidaksejalan dengan dasar pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,karena pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi setelah anak lahir satuhari sebelum nikah;Menimbang bahwa jika anak itu lahir diluar nikah, maka nasabnya

karena anak yang dilahirkan dariPemohon dan Pemohon Il tersebut ( bernama Fawwazah, lahir diBanjarmasin, 10 Nopember 2015), adalah akibat hubungan diluar perkawinanyang sah, maka majelis berpendapat bahwa anak tersebut di atas adalah anakhasil di luar nikah, sehingga anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepadaibunya dan keluarga ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkansebagian dan anak tersebut ditetapbkan nasabnya

Anak yang bersangkutan menghendaki nasabnya ditulis nama ayahnyasebagaimana lazimnya anakanak lain.Hal. 2 dari 12 Pentp. No 0205/Pdt. P/201 6/PA. Pt.10.11.9.5.

Anak yang bersangkutan menghendaki nasabnya ditutis nama ayahnyasebagaimana lazimnya anakanak lain.10.5. Kutipan Akta Ketahiran tersebut akan digunakan sebagai syarat untukmengikuti ujian nasional tingkat SMA oleh XXXX.Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatekan: "Perkawinan adalah sah apabila ditakukan menurut hukum masing masingagamanya dan kepercayaannya itu."

pencatatan,dalam hal ini para Pemohon telah mengabaikan peraturan tersebut ;Menimbang, bahwa akibat dari tindakan para Pemohon yang tidak mencatatkanpernikahannya ke Kantor Urusan Agama tersebut, maka ketika para Pemohonmempunyai anak bernama XXXX, kemudian pada bulan Juni 2014 dicatatkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Pati, maka dalam Kutipan AktaKelahiran hanya ditulis : anak kesatu perempuan dari ibu XXXX (Pemohon Il) dantidak ditulis nama ayah bernama XXXX (Pemohon ) sebagai nasabnya

8bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi dasar dalam penetapannasab (keturunan) adalah adanya dua unsur yaitu ( ) pernikahan dan ( )persetubuhan setelah pernikahan, sedangkan adanya anak Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi telah dilahirkan dalam pernikahan, akan tetapi antara PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah tidak pernah terjadi persetubuhan,sehingga Majelis Hakim berpendapat anak tersebut nasabnya

Nasabnya tidak dapat dikaitkan kepada seorang bapak, apabila iamengingkarinya. Akan tetapi apabila dari budak wanita yang tidak dimiliki, atauperempuan merdeka yang telah berzina, maka nasabnya tidak dapat dikaitkan(kepadanya) dan ia tidak diwarisi. Apabila nasab dikaitkan kepada seorangbapak dan ia mengakuinya, maka ia adalah anak hasil zina, ia (nasabnya)dikaitkan kepada ibunya, baik ia seorang wanita merdeka atau seorang budak.(HR.

dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebutdengan lian, maka hukumnya hukum 1ianMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap anak yang terlahir dari ibu dan adasuaminya yaitu anak yang lahir dalam pernikahan yang sah dan antara keduanya telahterjadi persetubuhan, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitidak pernah terjadi persetubuhan setelah pernikahan yang sah, maka anak yang lahirdalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nasabnya

No.224/Pdt.G/2018/PA.Jepr 29 dari 18 HalBahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah ataskeinginan mereka sendiri (Blangko nomor N.3);Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon mxXXXXXkah yang menjadiWali nikahnya adalah Wali Hakim, yaitu saksi sendiri sebagai Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;Bahwa Saksi ahli mXXXxXXkahkan Pemohon dan Termohon denganWali Hakim, karena wali nasabnya (ayah kandung Termohon) tidak mungkinhadir disebabkan telah lanjut usia, berumur 87 tahun

XXXXX bin Xxxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan yangpokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai Paman Termohon mengetahui, Pemohondan Termohon adalah suami isteri yang mXXXXXkah pada tanggal 31Mei 2017; Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon mXXXXXkah yangmenjadi walinikahnya adalah Kepala KUA XXXXX sebagai Wali HalimKarena Wali Nasabnya (ayah Termohon) dalam keadaan sakit usianyasudah renta (87 tahun), tempatnya jauh di XXXXX dan tidak bisa hadirdalam akad nikah tersebut; Bahwa sebelum

Xxxxx, setelan bersumpah memberikan keterangan yang pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi sebagai Paman Termohon mengetahui, Pemohondan Termohon adalah suami isteri yang mXXXXXkah pada tanggal 31Mei 2017; Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon mXXXXXkah yangmenjadi walinikahnya adalah Kepala KUA XXXXX sebagai Wali HalimKarena Wali Nasabnya (ayah Termohon) tempatnya jauh di XXXXXusianya sudah 87 tahun dalam keadaan tidak sehat, dan tidak bisa hadirdalam akad nikah tersebut; Bahwa sebelum mXXXxXXkah

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan MenteriAgama Nomor 30 tahun 2005 bahwa bagi calon mempelai wanita yangakan mXXXXXkah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yangberhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atauberhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh walihakim2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan MenteriAgama Nomor 30 tahun 2005. tersebut, Kepala Kantor

pembatalan perkawinan yangdijadikan dasar oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah perkawinan yangdilaksanakan dengan wali hakim, padahal Ayah Kandung Termohon masihhidup dan sehat sehingga Pemohon ragu akan keabsahannya;MXXxXXXmbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 bahwa bagi calon mempelaiwanita yang akan mXXXXXkah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yangberhak atau wali nasabnya

Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya (Punah),kenyataan mana telah terbukti dan diakui hubungannya berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/ 2000/PN Pyk, tanggal 26 Mei2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/PDT/2001/PT PDG, Putusantanggal 10 Oktober 2001 jo.

masih ada, belum adahaknya kemenakan bertali adat, selanjutnya, apabila kemenakan/ sebagai warisbertali Nasabnya tidak lagi ada/Punah, maka yang berhak adalah kemenakan yangbertali adat.

Palo Pasia) yang telah putuswaris nasabnya/punah, dimana terakhir tanah/sawah yang menjadi objek perkaratersebut dikuasai oleh Akam (almarhumah) sampai pada tahun 1967. Kemudian,tanah/sawah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin KaumPenggugat telah diambil alih dan dikuasai oleh Rawidin Dt.

Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya/punah, dimana terakhirtanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut dikuasai oleh Badu Putiah sampaidia meninggal dunia pada tahun 1952. Lalu tanah/sawah yang menjadi objek perkaratersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Penggugat telah diambil alihdan dikuasai oleh Sahar Dt.

Palo Pasia) yang telah putuswaris nasabnya atau punah;Menyatakan kaum Para Penggugat adalah sah sebagai kemenakan yang bataliAmeh (bertali mas) pada kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt.

bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon jugamengajukan saksisaksi:Saksi Nama: Saksi , umur 77 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai tetangga mengenal Pemohon dan Pemohon II sebagaisuami isteri, telan menikah pada tanggal 08 Februari tahun 1964 di WilayahHukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis; Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Orang tua Pemohon II yaitu bapakPemohon, sebagai wali nasabnya

di KUA setempatdan untuk mengurus password Umrah dan kepentingan lainnya;Saksi II: Saksi , umur 71 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah telah memberikanketerangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai tetangga mengenal Pemohon dan Pemohon II sebagaisuami isteri, telan menikah pada tanggal 08 Februari tahun 1964 di WilayahHukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis; Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Orang tua Pemohon II yaitu bapakHaerudin, sebagai wali nasabnya

bahwa oleh karena wali Pemohon adalah wali yang adhol makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berhak menikahkan Pemohon dengancalon suaminya adalah Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara hal ini sejalandengan dalil syara Kitab I Anatut Tholibin Juz I hal 319e290 Jrigh sloll sjloillcuiageSlaullArtinya : Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlahyang mengawinkannya;Menimbang, bahwa namun demikian sebelum akad nikah dilangsungkan walihakim harus meminta kembali kepada wali nasabnya

untuk menikahkan calonmempelai wanita dan bila wali nasabnya tetap adhol maka barulah akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, maka calon suamiyang akan dinikahkan dengan Pemohon oleh wali hakim adalah CALON SUAMIPEMOHON dan bukan yang lain;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa esensi dari pengakuan anak adalah pernyataan bahwaanak yang diakuinya itu adalah sebagai nasabnya atau ikrar adanya pertaliannasab dari diri si anak kepada orang yang mengakuinya;Menimbang, bahwa ternyata dalam peraturan perundangundanganpengaturan teknis tentang pengakuan anak sangat terbatas, dan belum adaketentuan khusus yang mengatur secara rinci dan tersendiri, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan doktrin hukum terkait

keturunanharus melengkapi empat syarat:1 Hamilnya istri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang mungkin;2 Istri melahirkan anaknya sedikitnya setelah enam bulan dari tanggaldilangsungkannya akad nikah;3 Istri melahirkan anaknya dalam waktu yang kurang dari masa hamil yangterpanjang dihitung dari tanggal perpisahannya dengan suaminya;4 Suarni tidak mengingkari hubungan anak tersebut dengan dirinya;e Dalam pengakuan fukaha menetapkan syaratsyarat pengakuan anak sebagaiberikut :1 Anak itu tidak jelas nasabnya

Maksudnya, seseorang yang mengakui ayah dari anaktersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya;3 Apabila anak itu telah balig dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telahmumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anak tersebut membenarkanpengakuan lakilaki tersebut;4 Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebutadalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang nomor Tahun1974 tentang Perkawinan, dan Pasal

;Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, peminangan/pelamaran tidakseperti budaya barat yang cukup menyampaikan keinginannya menikahi wanitagadis dengan cara menyodorkan sebuah cincin dan mengajaknya untukmenikah akan tetapi lakilaki yang ingin menikahi wanita gadis tersebut dalamhukum Islam haruslah melamar guna meminta kepada wali nasabnya untukmenikahkannya (vide : Pasal 20 s.d Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkandengan fakta hukum bahwa calon

MIl.menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sebagaimana diamantkandalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun1987 Tentang Wali Hakim, yaitu : Sebelum akad nikah dilangsungkan WaliHakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calonmempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agamatentang adlalnya Wali dan "Apabila Wali Nasabnya tetap adlal, maka akadnikah dilangsungkan dengan Wali Hakim;Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor

perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohonberdomisili hukum di walayah Pengadilan Agama Luwuk dan karenanya, sejalandengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakimberpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon MajelisHakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II dengan waliHakim karena wali nasabnya

Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon Ilyang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2014 di Hunduhon, dengan walinikah Hakim karena wali nasabnya beda agama, maskawin seperangkat alatsholat dibayar runai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernahbercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dengan Pemohon II masih tetapberagama Islam;2.

Bko.seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum 6 bulan,maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapatdipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahansel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dankonsepsi ini harus terjadi dalam perkawinan yang sah, dari sinilah penetapananak sah tersebut dilakukan;Menimbang, bahwa oleh karena pewaris lahir Kurang

Mohammad Saprowi hanya dihubungkan nasabnya dengan Pemohon Il,oleh karenanya Pemohon II adalah ahli waris dari Mohammad Saprowidengan dasar sebagai berikut:1.

Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab alBahr alRaiq Syarh KanzadDaqaiq yang artinya: Anak hasil zina atau lian hanya mendapatkanhak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telahterputus, maka ta tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak,sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka tamemiliki hak waris dari pihak ibu, Saudara perempuan seibu denganfardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudaraperempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh

Wahbah Zuhaily, yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis, pengakuan nasab dapat dipandang sahbila memenuhi sedikitnya empat syarat sebagai berikut, yaitu (1) bahwa pihakyang diakui nasabnya adalah orang yang belum diketahui nasabnya secaraHal. 11 dari 16 Pen.

sahadalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebab yang menjadidasar tetapnya nasab seorang anak hanyalah perkawinan yang sah dari ayahdan ibunya;Bahwa dalam perkara a quo telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II adalah batal atau tidak sah, maka oleh sebab itu anakanak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut statusnya sama dengan anakyang lahir di luar perkawinan yang tidak dapat ditetapbkan nasabnya

PA.Bwi.XXXXXX Kabupaten Banyuwangi sebagai tetangga Pemohon; Di bawahsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;e Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak belum menikah;e Bahwa saksi tahu nama Pemohon sejak dahulu secara resmi yang tercantumdalam datadata Pemohon seperti dalam KTP, Kartu Keluarga dan jika adaundanganundangan adalah bernama Muhamad Rusdi, bukan Rusdi saja danayahnya bernama Sarokdin, jika diikutkan nasabnya

KecamatanXXXXXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Paman Pemohon; Di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;e Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak belum menikah;e Bahwa saksi tahu nama Pemohon sejak dahulu secara resmi yang tercantumdalam datadata Pemohon seperti dalam KTP, Kartu Keluarga dan jika adaundanganundangan adalah bernama Muhamad Rusdi, bukan Rusdi saja danayahnya bernama Sarokdin, jika diikutkan nasabnya

Sholichin , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaantani, tempat kediaman di Dukuh Mojo RT.014 RW. 005 Desa MojoKecamatan Andong Kabupaten Boyolali ,memberikan keterangansebagai berikut : Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga ; Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon Il telahmelangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 April1986 di Kecamatan Andong , Kabupaten Boyolali dengan walinikah Wali Hakim karena wali nasabnya sudah tidak ada , denganmahar berupa seperangkat alat solat

Nama Sukadi bin Kromo Semito , umur 50 tahun, agama Islam,pekerjaan tani, tempat kediaman di Dukuh Mojo RT.014 RW. 005Desa Mojo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali ,memberiketerangan sebagi berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga ;Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon Il telahmelangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 April1986 di Kecamatan Andong , Kabupaten Boyolali dengan walinikah Wali Hakim karena wali nasabnya sudah tidak ada , denganmahar berupa seperangkat

Kaidah dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz III yangberbunyi12705i uo aitol sl oeartinya :; demikian pula dikawinkan oleh Hakim,bila wali nasabnya adlol, walaupun denganpaksa, atau enggan mengawinkannya jyMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa AYAHPEMOHON ayah kandung Pemohon yang bertindak sebagaiwali dalam pernikahan Pemohon adalah adlol, dan olehkarenanya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon(PEMOHON dengan seorang laki laki bernama ( CALON

.~ no nnn nnn nnn nnn neon nnnn nnn nnnnnnnnenanannanBahwa para Pemohon atas amanat tersebut telah mengambil alih segalakewajiban orang tuanya dan tidak akan menyianyiakannya, serta telahberusaha dengan sekuat tenaga untuk mensejahterakan anak tersebut lahirdan batin, memelihara, mengasuh dan mendidiknya, membimbing danmempertahankan keislamannya demi kemaslahatan anak tersebut dengantidak memutuskan nasabnya terhadap orang tua kandungnya, meskipun anaktersebut kini telah berada dalam penguasaan

Parengrengi,S.Sos bin Andi Baso Parengrengi tidak datang menghadap di muka sidangmeskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmidan patut untuk datang menghadap di muka sidang sesuai relaas PanggilanNomor: 120/Pdt.P/2018/PA.Mj tanggal 18 April 2018 yang dibacakan di mukasidang dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sahmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohonmempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali meminta kepadawali nasabnya

Dalam hal ini berdasarkan bukti tersebut MajelisHakim menilai bahwa Pemohon terbukti telah melakukan proses pencatatannikah di Kantor Urusan Agama Banggae hanya terhalang untuk menikahkarena walinya enggan untuk menikahkan yang mana dalam kondisi iniPemohon hanya dapat melangsungkan pernikahan dengan wali hakimsetelah wali nasabnya tersebut ditetapbkan sebagai wali adhal olehHal. 9 dari 14 Hal.

Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.MjPemohon dengan Ainul Salam dengan alasan perbedaan status stratasosial Ainul Salam dengan keluarga Pemohon;Bahwa benar Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menguruspersyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Banggae, namun ditolak untuk dinikahkan karena walinasabnya enggan untuk menikahkan;Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harusmendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan(adhal) untuk