Membebankan biaya perkara menurut hukum.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan parapemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.Menimbang, bahwa wali pemohon yakni ayah kandung pemohonbernama Ahmad B bin Batani telah hadir dalam persidangan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agarpemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali memintakepada wali nasabnya agar bersedia menikahkan pemohon dengan calonHal. 2 dari 11 Hal. Pen.

Dalam halini berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pemohon telahmelakukan proses pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama hanya terhalanguntuk menikah karena wali pemohon enggan untuk menikahkan yang manadalam kondisi ini pemohon hanya dapat melangsungkan pernikahan denganwali hakim setelah wali nasabnya tersebut ditetapbkan sebagai wali adhal olehPengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2)Peraturan Penteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.Menimbang

Bahwa memang benar pemohon dan calon suaminya tersebut telahmengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUAKecamatan Mangarabombang, namun ditolak untuk dinikahkan karena walinasabnya enggan untuk menikahkan.Menimbang, bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harusmendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan (adhal)untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakim yang manaseorang wali nasab tidak dapat dikategorikan enggan (adhal) jika keengganantersebut

Keluarga Nomor 3213250705120005 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSubang pada tanggal 29 Agustus 2019, atas nama RAKAYLA LIANAlahir di Subang pada tanggal 30 April 2012; Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan ganti nama tersebutadalah agar ada kejelasan nasabnya (keturunan); Bahwa perbedaan nama pada Kartu Keluarga dan Kutipan AktaKelahiran dengan nama pada data administrasi kependudukan adalahOrang yang sama;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak

Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan ganti nama tersebutadalah agar ada kejelasan nasabnya (keturunan);5.

Anak yang bersangkutan menghendaki nasabnya ditulis nama ayahnyasebagaimana lazimnya anakanak lain.Hal. 2 dari 12 Pentp. No 0205/Pdt. P/201 6/PA. Pt.10.11.9.5.

Anak yang bersangkutan menghendaki nasabnya ditutis nama ayahnyasebagaimana lazimnya anakanak lain.10.5. Kutipan Akta Ketahiran tersebut akan digunakan sebagai syarat untukmengikuti ujian nasional tingkat SMA oleh XXXX.Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatekan: "Perkawinan adalah sah apabila ditakukan menurut hukum masing masingagamanya dan kepercayaannya itu."

pencatatan,dalam hal ini para Pemohon telah mengabaikan peraturan tersebut ;Menimbang, bahwa akibat dari tindakan para Pemohon yang tidak mencatatkanpernikahannya ke Kantor Urusan Agama tersebut, maka ketika para Pemohonmempunyai anak bernama XXXX, kemudian pada bulan Juni 2014 dicatatkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Pati, maka dalam Kutipan AktaKelahiran hanya ditulis : anak kesatu perempuan dari ibu XXXX (Pemohon Il) dantidak ditulis nama ayah bernama XXXX (Pemohon ) sebagai nasabnya

pernikahan pada tanggal XXXX, tanggal 05 Desember 2008 denganwali Hakim ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat dan dua orang saksi yangdiajukan Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah dapat ditemukan fakta sebagaiberikut :e Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada pada tanggal 05Desember 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Bekasi,dengan wali nikahnya wali Hakim;e Bahwa pada saat malakukan ijab kabul, wali yang menikahkan Pemohonadalah wali Hakim, sementara wali nasabnya

tidak tahu sama sekali dan tidakdiberi tahu oleh Pemohon ;Menimbang, dalam hukum perkawinan Islam, wali nikah merupakan rukun yangharus dipenuhi untuk syahnya suatu perkawinan sebagaimana Pasal 14 huruf c KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dalam hal wali nasabnya ada, maka yang berindak sebagaiwali dalam pernikahan adalah wali nasab yang secara jelas dan tegas dijelaskan tentangurutanututan wali dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama adalahkelompok kerabat lakilaki garis lurus

Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya (Punah),kenyataan mana telah terbukti dan diakui hubungannya berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/ 2000/PN Pyk, tanggal 26 Mei2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/PDT/2001/PT PDG, Putusantanggal 10 Oktober 2001 jo.

masih ada, belum adahaknya kemenakan bertali adat, selanjutnya, apabila kemenakan/ sebagai warisbertali Nasabnya tidak lagi ada/Punah, maka yang berhak adalah kemenakan yangbertali adat.

Palo Pasia) yang telah putuswaris nasabnya/punah, dimana terakhir tanah/sawah yang menjadi objek perkaratersebut dikuasai oleh Akam (almarhumah) sampai pada tahun 1967. Kemudian,tanah/sawah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin KaumPenggugat telah diambil alih dan dikuasai oleh Rawidin Dt.

Palo Pasia) yang telah putus waris nasabnya/punah, dimana terakhirtanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut dikuasai oleh Badu Putiah sampaidia meninggal dunia pada tahun 1952. Lalu tanah/sawah yang menjadi objek perkaratersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Penggugat telah diambil alihdan dikuasai oleh Sahar Dt.

Palo Pasia) yang telah putuswaris nasabnya atau punah;Menyatakan kaum Para Penggugat adalah sah sebagai kemenakan yang bataliAmeh (bertali mas) pada kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt.

bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon jugamengajukan saksisaksi:Saksi Nama: Saksi , umur 77 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai tetangga mengenal Pemohon dan Pemohon II sebagaisuami isteri, telan menikah pada tanggal 08 Februari tahun 1964 di WilayahHukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis; Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Orang tua Pemohon II yaitu bapakPemohon, sebagai wali nasabnya

di KUA setempatdan untuk mengurus password Umrah dan kepentingan lainnya;Saksi II: Saksi , umur 71 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah telah memberikanketerangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai tetangga mengenal Pemohon dan Pemohon II sebagaisuami isteri, telan menikah pada tanggal 08 Februari tahun 1964 di WilayahHukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis; Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Orang tua Pemohon II yaitu bapakHaerudin, sebagai wali nasabnya

bahwa oleh karena wali Pemohon adalah wali yang adhol makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berhak menikahkan Pemohon dengancalon suaminya adalah Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara hal ini sejalandengan dalil syara Kitab I Anatut Tholibin Juz I hal 319e290 Jrigh sloll sjloillcuiageSlaullArtinya : Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlahyang mengawinkannya;Menimbang, bahwa namun demikian sebelum akad nikah dilangsungkan walihakim harus meminta kembali kepada wali nasabnya

untuk menikahkan calonmempelai wanita dan bila wali nasabnya tetap adhol maka barulah akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, maka calon suamiyang akan dinikahkan dengan Pemohon oleh wali hakim adalah CALON SUAMIPEMOHON dan bukan yang lain;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang

No.224/Pdt.G/2018/PA.Jepr 29 dari 18 HalBahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah ataskeinginan mereka sendiri (Blangko nomor N.3);Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon mxXXXXXkah yang menjadiWali nikahnya adalah Wali Hakim, yaitu saksi sendiri sebagai Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;Bahwa Saksi ahli mXXXxXXkahkan Pemohon dan Termohon denganWali Hakim, karena wali nasabnya (ayah kandung Termohon) tidak mungkinhadir disebabkan telah lanjut usia, berumur 87 tahun

XXXXX bin Xxxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan yangpokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai Paman Termohon mengetahui, Pemohondan Termohon adalah suami isteri yang mXXXXXkah pada tanggal 31Mei 2017; Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon mXXXXXkah yangmenjadi walinikahnya adalah Kepala KUA XXXXX sebagai Wali HalimKarena Wali Nasabnya (ayah Termohon) dalam keadaan sakit usianyasudah renta (87 tahun), tempatnya jauh di XXXXX dan tidak bisa hadirdalam akad nikah tersebut; Bahwa sebelum

Xxxxx, setelan bersumpah memberikan keterangan yang pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi sebagai Paman Termohon mengetahui, Pemohondan Termohon adalah suami isteri yang mXXXXXkah pada tanggal 31Mei 2017; Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon mXXXXXkah yangmenjadi walinikahnya adalah Kepala KUA XXXXX sebagai Wali HalimKarena Wali Nasabnya (ayah Termohon) tempatnya jauh di XXXXXusianya sudah 87 tahun dalam keadaan tidak sehat, dan tidak bisa hadirdalam akad nikah tersebut; Bahwa sebelum mXXXxXXkah

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan MenteriAgama Nomor 30 tahun 2005 bahwa bagi calon mempelai wanita yangakan mXXXXXkah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yangberhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atauberhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh walihakim2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan MenteriAgama Nomor 30 tahun 2005. tersebut, Kepala Kantor

pembatalan perkawinan yangdijadikan dasar oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah perkawinan yangdilaksanakan dengan wali hakim, padahal Ayah Kandung Termohon masihhidup dan sehat sehingga Pemohon ragu akan keabsahannya;MXXxXXXmbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 bahwa bagi calon mempelaiwanita yang akan mXXXXXkah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yangberhak atau wali nasabnya

Wahbah Zuhaily, yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis, pengakuan nasab dapat dipandang sahbila memenuhi sedikitnya empat syarat sebagai berikut, yaitu (1) bahwa pihakyang diakui nasabnya adalah orang yang belum diketahui nasabnya secaraHal. 11 dari 16 Pen.

sahadalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebab yang menjadidasar tetapnya nasab seorang anak hanyalah perkawinan yang sah dari ayahdan ibunya;Bahwa dalam perkara a quo telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II adalah batal atau tidak sah, maka oleh sebab itu anakanak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut statusnya sama dengan anakyang lahir di luar perkawinan yang tidak dapat ditetapbkan nasabnya

;Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, peminangan/pelamaran tidakseperti budaya barat yang cukup menyampaikan keinginannya menikahi wanitagadis dengan cara menyodorkan sebuah cincin dan mengajaknya untukmenikah akan tetapi lakilaki yang ingin menikahi wanita gadis tersebut dalamhukum Islam haruslah melamar guna meminta kepada wali nasabnya untukmenikahkannya (vide : Pasal 20 s.d Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkandengan fakta hukum bahwa calon

MIl.menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sebagaimana diamantkandalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun1987 Tentang Wali Hakim, yaitu : Sebelum akad nikah dilangsungkan WaliHakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calonmempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agamatentang adlalnya Wali dan "Apabila Wali Nasabnya tetap adlal, maka akadnikah dilangsungkan dengan Wali Hakim;Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor

Hal 4Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki buktinikah tertulis; Bahwa anak tersebut benar anak Pemohon dan Pemohon II; Bahwa permohonan ini adalah untuk persyaratan membuat aktakelahiran anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas tidaksejalan dengan dasar pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,karena pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi setelah anak lahir satuhari sebelum nikah;Menimbang bahwa jika anak itu lahir diluar nikah, maka nasabnya

karena anak yang dilahirkan dariPemohon dan Pemohon Il tersebut ( bernama Fawwazah, lahir diBanjarmasin, 10 Nopember 2015), adalah akibat hubungan diluar perkawinanyang sah, maka majelis berpendapat bahwa anak tersebut di atas adalah anakhasil di luar nikah, sehingga anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepadaibunya dan keluarga ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkansebagian dan anak tersebut ditetapbkan nasabnya

Berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon telahmelakukan proses pencatatan nikah di kantor Urusan Agama namun terhalanguntuk menikah karena wali nasabnya enggan untuk menjadi wali nikah, yangmana dalam kondisi ini Pemohon hanya dapat melangsungkan pernikahandengan wali hakim setelah wali nasabnya tersebut ditetapbkan sebagai waliadhal oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan(2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;Menimbang, bahwa

Bahwa benar Pemohon dan calon suami Pemohon telah menguruspersyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Lubuk Basung, namun ditolak untuk dinikahkan karena walinasabnya enggan untuk menikahkan;Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA LBMenimbang, bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harusmendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan (adhal)untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakim, yang manaseorang

Nomor 30Tahun 2005 tentang Wali Hakim, pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI dapatdilaksanakan dengan wali hakim, karena telah ternyata wali nasabnya, AYAH KANDUNGmenolak menikahkan/menjadi wali nikah Pemohon; halmana sesuai dengan doktrinhukum Islam yang tercantum dalam Kitab Mughnil Mukhtaj juz 3 berbunyi: Hn cE Te Tt HAAAESREAAESAESAASOGHSOGAGHAOSENORROONORROLOGLH ANU AIAikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adlol walaupundipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan kalau wali enggan

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa esensi dari pengakuan anak adalah pernyataan bahwaanak yang diakuinya itu adalah sebagai nasabnya atau ikrar adanya pertaliannasab dari diri si anak kepada orang yang mengakuinya;Menimbang, bahwa ternyata dalam peraturan perundangundanganpengaturan teknis tentang pengakuan anak sangat terbatas, dan belum adaketentuan khusus yang mengatur secara rinci dan tersendiri, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan doktrin hukum terkait

keturunanharus melengkapi empat syarat:1 Hamilnya istri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang mungkin;2 Istri melahirkan anaknya sedikitnya setelah enam bulan dari tanggaldilangsungkannya akad nikah;3 Istri melahirkan anaknya dalam waktu yang kurang dari masa hamil yangterpanjang dihitung dari tanggal perpisahannya dengan suaminya;4 Suarni tidak mengingkari hubungan anak tersebut dengan dirinya;e Dalam pengakuan fukaha menetapkan syaratsyarat pengakuan anak sebagaiberikut :1 Anak itu tidak jelas nasabnya

Maksudnya, seseorang yang mengakui ayah dari anaktersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya;3 Apabila anak itu telah balig dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telahmumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anak tersebut membenarkanpengakuan lakilaki tersebut;4 Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebutadalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang nomor Tahun1974 tentang Perkawinan, dan Pasal

Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membetulkan naasab anak pada KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3325126208930002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-30112022-0001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, anak bernama NAURA EVELYN lahir di Batang 16 Juli 2020 tercatat nasabnya atas nama Pemohon I (Siti Fatimah) menjadi nasab ayah kandung Ratno Gunawan dan Ibu Kandung Siti Fatimah;

Kaidah dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz III yangberbunyi12705i uo aitol sl oeartinya :; demikian pula dikawinkan oleh Hakim,bila wali nasabnya adlol, walaupun denganpaksa, atau enggan mengawinkannya jyMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa AYAHPEMOHON ayah kandung Pemohon yang bertindak sebagaiwali dalam pernikahan Pemohon adalah adlol, dan olehkarenanya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon(PEMOHON dengan seorang laki laki bernama ( CALON

8bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi dasar dalam penetapannasab (keturunan) adalah adanya dua unsur yaitu ( ) pernikahan dan ( )persetubuhan setelah pernikahan, sedangkan adanya anak Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi telah dilahirkan dalam pernikahan, akan tetapi antara PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah tidak pernah terjadi persetubuhan,sehingga Majelis Hakim berpendapat anak tersebut nasabnya

Nasabnya tidak dapat dikaitkan kepada seorang bapak, apabila iamengingkarinya. Akan tetapi apabila dari budak wanita yang tidak dimiliki, atauperempuan merdeka yang telah berzina, maka nasabnya tidak dapat dikaitkan(kepadanya) dan ia tidak diwarisi. Apabila nasab dikaitkan kepada seorangbapak dan ia mengakuinya, maka ia adalah anak hasil zina, ia (nasabnya)dikaitkan kepada ibunya, baik ia seorang wanita merdeka atau seorang budak.(HR.

dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebutdengan lian, maka hukumnya hukum 1ianMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap anak yang terlahir dari ibu dan adasuaminya yaitu anak yang lahir dalam pernikahan yang sah dan antara keduanya telahterjadi persetubuhan, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitidak pernah terjadi persetubuhan setelah pernikahan yang sah, maka anak yang lahirdalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nasabnya

melangsungkanpernikahan dengan Mohamad Aziz Bin Suaip B Saaman dan apabila dicegahakan menimbulkan madhorot yang lebih besar karena keduanya sudah salingkenal mengenal dan staus keduanya jelas yaitu janda dan duda cerai secararesmi;Menimbang bahwa~ apabila dilarang untuk melangsungkanpernikahannya meskipun tidak ada satupun wali nasab yang mau menikahkan,majelis hakim berkayakinan akan memberikan dampak yang negatif terhadapkeduanya.Menimbang bahwa Pemohon sudah mempunyai tktikad yang baik telahmenghubungi wali nasabnya

untuk segera menikahkan dengan Mohamad AzizBin Suaip B Saaman , akan tetapi wali nasabnya adhalMenimbang bahwa dengan adhalnya wali nasab, maka Pemohonsebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor2 tahun 1987 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 2, Pemohon telahHal. 7 dari 9 Hal.

tentang wali tersebut, dan oleh karenaPemohon dalam permohonan a quo berada dalam wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, maka Pengadilan perlu menunjukKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, menjadi WaliHakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (CALONSUAMI PEMOHON);Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dan peraturan

persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkandari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak lawan, hanyaterdiri dari satu pihak yakni Pemohon sendiri, maka terhadap perkara Dispensasi Nikahini pemeriksaan perkara tidak melalui proses mediasi;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohonhendak menikahkan anak asuhnya karena ayah kandungnya/wali nasabnya

ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agamasetempat, maka untuk itu mereka memohon diberi dispensasi kawin kepada anakasuhnya untuk kawin/menikah dengan seorang lakilaki (calon suaminya) yangbernama : CALON SUAMI ANAK ASUH PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, p.5, p.6 danP.7 serta keterangan Para saksi dibawah sumpahnya terbukti benar bahwa anakperempuan (calon istri) yang bernama : ANAK ASUH PEMOHON adalah anak asuhPemohon dan Ayah Kandungnya/Wali Nasabnya